Prabowo Terus Naik, Selisih Elektabilitas dengan Jokowi Terpaut 6 Persen
Minggu, 15 Juni 2014 | 15:05 WIB
Capres dari poros Gerindra, Prabowo Subianto berbincang dengan capres
dari poros PDIP, Jokowi-JK saat acara pengundian dan penetapan nomor
urut untuk pemilihan presiden Juli mendatang di kantor KPU, Jakarta
Pusat, Minggu (1/6/2014). Pada pengundian ini, pasangan Prabowo-Hatta
mendapatkan nomor urut satu sedangkan Jokowi-JK nomor urut dua.
JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas calon presiden
Prabowo Subianto terus meningkat menjelang pelaksanaan Pilpres 2014.
Meski elektabilitasnya itu masih di bawah elektabilitas calon presiden
Joko Widodo, selisihnya hanya ada di kisaran 6 persen.
Berdasarkan hasil survei terakhir yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Prabowo sebesar 38,7 persen per Juni 2014, sedangkan elektabilitas Jokowi sebesar 45 persen.
"Dukungan terhadap Prabowo terus menanjak. Selisih kekalahannya terhadap Jokowi terus mengecil. Kini selisih di antara kedua capres hanya sekitar 6 persen," kata peneliti LSI, Adjie Alfaraby, Minggu (15/6/2014).
Adjie menerangkan, sebelumnya LSI telah melakukan tiga survei elektabilitas terhadap Prabowo dan Jokowi. Survei pertama pada September 2013, elektabilitas Jokowi saat itu 50,3 persen, sementara Prabowo hanya 11,1 persen. Kemudian, pada Maret 2014, elektabilitas Jokowi menurun menjadi 46,3 persen, sementara elektabilitas Prabowo 22,1 persen.
"Survei awal Mei 2014 ditambah wakil presiden, Jokowi 35,42 persen dan Prabowo 22,75 persen," ujar dia.
Survei terakhir LSI dilakukan dalam periode 1-9 Juni 2014 dengan metode multistage random sampling. Ada 2.400 responden di seluruh Indonesia yang didata dengan cara teknik wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Tingkat margin of error survei ini sekitar dua persen.
Calon Presiden RI, Prabowo Subianto, kampanye di Gang Belakang Pasar
Anyar, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Kamis
(4/6/2014).
Elektabilitas Jokowi Menurun, Politikus PDIP Kasihani Bu Mega
Berdasarkan hasil survei terakhir yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Prabowo sebesar 38,7 persen per Juni 2014, sedangkan elektabilitas Jokowi sebesar 45 persen.
"Dukungan terhadap Prabowo terus menanjak. Selisih kekalahannya terhadap Jokowi terus mengecil. Kini selisih di antara kedua capres hanya sekitar 6 persen," kata peneliti LSI, Adjie Alfaraby, Minggu (15/6/2014).
Adjie menerangkan, sebelumnya LSI telah melakukan tiga survei elektabilitas terhadap Prabowo dan Jokowi. Survei pertama pada September 2013, elektabilitas Jokowi saat itu 50,3 persen, sementara Prabowo hanya 11,1 persen. Kemudian, pada Maret 2014, elektabilitas Jokowi menurun menjadi 46,3 persen, sementara elektabilitas Prabowo 22,1 persen.
"Survei awal Mei 2014 ditambah wakil presiden, Jokowi 35,42 persen dan Prabowo 22,75 persen," ujar dia.
Survei terakhir LSI dilakukan dalam periode 1-9 Juni 2014 dengan metode multistage random sampling. Ada 2.400 responden di seluruh Indonesia yang didata dengan cara teknik wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Tingkat margin of error survei ini sekitar dua persen.
Waketum Demokrat: Bocoran Surat DKP Akan Melejitkan Elektabilitas Prabowo
Rabu, 11 Juni 2014 | 14:56 WIB
Calon Presiden RI, Prabowo Subianto, kampanye di Gang Belakang Pasar
Anyar, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Kamis
(4/6/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat
Max Sopacua menuding bocornya dokumen keputusan Dewan Kehormatan Perwira
(DKP) adalah untuk menjegal langkah calon presiden nomor urut satu,
Prabowo Subianto. Dia meyakini isu ini tak akan menurunkan elektabilitas
Prabowo. Sebaliknya, elektabilitas Prabowo justru akan langsung
melejit.
"Ini sudah masuk ke wilayah politik, tapi strategi untuk menghambat ini sudah telat, strategi relawan politik yang semakin hari semakin menanjak ini telat. Justru bisa semakin melejitkan elektabilitas Prabowo," ujar Max saat dihubungi di Jakarta, Rabu (11/6/2014).
Max mempertanyakan motif pembocoran surat keputusan DKP tersebut. Seharusnya bocoran dokumen itu telah dikeluarkan sejak Prabowo dideklarasikan sebagai calon presiden. "Atau kalau mau ekstremnya kenapa enggak pas Pak Prabowo maju sebagai calon wakil presiden dengan bu Mega?" kata anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Menurut Max, publik akan melihat bocornya surat DKP itu sebagai suatu hal yang negatif bagi kubu Jokowi-Jusuf Kalla. Pasalnya, jenderal-jenderal yang tergabung dalam DKP itu justru membenarkan substansi DKP dan menyatakan dukungannya kepada Jokowi-JK.
"Seperti Agum Gumelar, Fachrul Razi itu malah mendukung Jokowi. Harusnya hal seperti itu tidak dilakukan, nantinya masyarakat kan akan menilai sendiri apa motifnya surat itu dikeluarkan. Apalagi Pak SBY sudah menyatakan surat itu tidak sepantasnya dikeluarkan ke publik. Lalu siapa yang mengeluarkan? Saya tidak tahu," kata Max.
Surat yang disebut sebagai keputusan DKP kini beredar luas di media sosial. Dalam surat tersebut tertulis bahwa keputusan DKP dibuat pada 21 Agustus 1998. Dalam dokumen yang beredar, surat berklasifikasi rahasia itu ditandatangani para petinggi TNI kala itu, di antaranya, Subagyo HS sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, Djamari Chaniago, Ari J Kumaat, Fachrul Razi, dan Yusuf Kartanegara.
Dalam empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. Tindakan Prabowo juga disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI AD, ABRI, bangsa, dan negara. Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka Perwira Terperiksa atas nama Letnan Jenderal Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan. Demikian isi surat tersebut.
"Ini sudah masuk ke wilayah politik, tapi strategi untuk menghambat ini sudah telat, strategi relawan politik yang semakin hari semakin menanjak ini telat. Justru bisa semakin melejitkan elektabilitas Prabowo," ujar Max saat dihubungi di Jakarta, Rabu (11/6/2014).
Max mempertanyakan motif pembocoran surat keputusan DKP tersebut. Seharusnya bocoran dokumen itu telah dikeluarkan sejak Prabowo dideklarasikan sebagai calon presiden. "Atau kalau mau ekstremnya kenapa enggak pas Pak Prabowo maju sebagai calon wakil presiden dengan bu Mega?" kata anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Menurut Max, publik akan melihat bocornya surat DKP itu sebagai suatu hal yang negatif bagi kubu Jokowi-Jusuf Kalla. Pasalnya, jenderal-jenderal yang tergabung dalam DKP itu justru membenarkan substansi DKP dan menyatakan dukungannya kepada Jokowi-JK.
"Seperti Agum Gumelar, Fachrul Razi itu malah mendukung Jokowi. Harusnya hal seperti itu tidak dilakukan, nantinya masyarakat kan akan menilai sendiri apa motifnya surat itu dikeluarkan. Apalagi Pak SBY sudah menyatakan surat itu tidak sepantasnya dikeluarkan ke publik. Lalu siapa yang mengeluarkan? Saya tidak tahu," kata Max.
Surat yang disebut sebagai keputusan DKP kini beredar luas di media sosial. Dalam surat tersebut tertulis bahwa keputusan DKP dibuat pada 21 Agustus 1998. Dalam dokumen yang beredar, surat berklasifikasi rahasia itu ditandatangani para petinggi TNI kala itu, di antaranya, Subagyo HS sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, Djamari Chaniago, Ari J Kumaat, Fachrul Razi, dan Yusuf Kartanegara.
Dalam empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. Tindakan Prabowo juga disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI AD, ABRI, bangsa, dan negara. Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka Perwira Terperiksa atas nama Letnan Jenderal Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan. Demikian isi surat tersebut.
Jumat, 06 Juni 2014, 15:10 WIB
Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK)
Tim Jokowi-JK Tak Khawatir Peningkatan Elektabilitas Prabowo-Hatta
Jumat, 6 Juni 2014 | 16:02 WIB
Pasangan capres dan cawapres Joko Widodo (kiri) dan Jusuf Kalla
berbicara di hadapan kader Nasdem dan ketua partai pendukung pada acara
Rakernas II Partai Nasdem di Jakarta Utara, Selasa (27/5/2014). Rakernas
ini untuk kesiapan pemenangan pilres Juli mendatang.JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Budiman Sudjatmiko mengaku tidak khawatir dengan elektabilitas pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang terus naik.
Survei terakhir Populi Center dan Soegeng Sarjadi School of Government menunjukkan, elektabilitas Prabowo-Hatta mendekati Jokowi-JK. Kubu Prabowo-Hatta merasa yakin bisa menyalip elektabilitas Jokowi-JK dalam waktu dekat.
Budiman menjelaskan, saat ini pihaknya memang belum melakukan upaya yang maksimal untuk pemenangan Jokowi-JK. Oleh karena itu, menurutnya, sangat wajar jika elektabilitas Jokowi-JK saat ini belum terlalu maksimal.
"Kinerja belum kita optimalkan saja sudah diatas. Apalagi, kalau kinerja kita sudah optimal nanti," ujar Budiman di Media Centre Jokowi-JK, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2014) sore.
Menurut Budiman, dalam beberapa hari kedepan pihaknya baru akan mengoptimalkan pemenangan bagi Jokowi-JK. Anggota tim pemenangan, mesin partai, hingga relawan dari berbagai daerah akan bekerja dengan maksimal.
"Kita akan segera bekerja untuk merebut kepercayaan rakyat kembali. Modal utama Jokowi-JK adalah kepercayaan," ujarnya.Sabtu, 10 Mei 2014 | 08:07 WIB
Relawan Kemenangan (Rekan) Prabowo - Hatta mendeklarasikan untuk
pasangan Prabowo Subianto - Hatta Radjasa menjadi capres dan cawapres RI
2014 di Bandung, Jawa Barat, Jumat, (9/5/2014) malam.BANDUNG, KOMPAS.com - Sampai saat ini sosok bakal calon
presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo,
dianggap sebagai lawan tangguh yang akan mengadang laju bakal calon
presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kubu Prabowo mengaku tak
khawatir karena mereka memperkirakan dukungan untuk Jokowi akan turun."Saya kira elektabilitas Jokowi akan turun, nanti tunggu saja, lihat saja nanti," kata Koordinator Relawan Kemenangan (Rekan) Prabowo Subianto-Hatta Radjasa, Muhammad Ramdan Abdul Wahid, saat mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo-Hatta di Cafe D'Luga, Jalan Cisangkuy, Bandung, Jawa Barat, Jumat, (9/5/2014).
Menurut Ramdhan, selama ini elektabilitas Jokowi naik karena terus digembar-gemborkan di media massa, bukan karena prestasinya. Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata dia, masih gagal memperbaiki kondisi ibu kota. "Urusan banjir, kemacetan, bus berkarat, belum bisa ditangani. (Elektabilitas) dia (Jokowi) naik karena pencitraan saja," jelasnya.
Dalam acara yang sama, anggota Rekan Prabowo-Hatta, Maushul Kamil, mengimbau bangsa Indonesia untuk menolak dipimpin oleh orang yang elektabilitasnya naik dengan pencitraan media massa.
"Bangsa indonesia jangan mau dibodohi oleh pencitraan yang selama ini dilakukan oleh politisi kacangan. Politisi yang melakukan aksi demi mendapat pujian, tapi tidak menyelesaikan permasalahan yang ada," kata Maushul. Dia pun tidak yakin Indonesia bakal dipimpin Jokowi seusai Pemilu 2014.
"Bagaimana mengurus negara dan bangsa yang lebih luas, urusan macet Jakarta dan banjir Jakarta saja masih belum tertangani. Kalau sudah ada buktinya, baru kami percaya (Jokowi). Jakarta tetap saja macet, Jakarta tetap saja banjir," kecam Maushul.
Anggota lain Rekan Prabowo-Hatta, Arham Khairudin, menambahkan bahwa Jokowi cenderung blusukan saja. "Sosok presiden itu bukan hanya blusukan. Kalau blusukan saja, permasalahan Indonesia tidak akan beres sampai kapan pun," kata dia.
Hudaya Cahyono Putra yang juga anggota Rekan Prabowo-Hatta, mengatakan Indonesia butuh sosok presiden yang benar-benar tegas serta mampu membereskan masalah negeri dan mengontrol pemerintahan. Karakter-karakter ini, ujar dia, ada pada pasangan yang mereka dukung, Prabowo dan Hatta.
"Kami mendukung Prabowo - Hatta, karena Prabowo berlatar belakang militer yang tegas dan penuh wibawa. Adapun Hatta adalah sosok religius dan ahli strategi," kata Hudaya. "Kami yakin pasangan ini akan mampu membereskan permasalahan di negeri ini."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar