Kabinet Trisakti Diusulkan Jadi Nama Kabinet Jokowi-JK
Rabu, 17 September 2014 10:45 WIB
Tribunnews/Dany Permana
Presiden
dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan
keterangan pada wartawan terkait struktur dan porsi kabinetnya
mendatang, di Rumah Transisi Jokowi-JK, di Jakarta Pusat, Senin
(15/9/2014) lalu.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Jokowi-JK
yang mempertahankan postur kabinet 34 Menteri termasuk 3 Menko
mendapat respon positif oleh Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti).
Pusaka Trisakti sependapat dan satu pemikiran dengan keputusan Jokowi-JK soal postur kabinet menjadi 34 menteri dikarenakan permasalahan kedepan yang dihadapi tidak punya cukup waktu untuk memikirkan tahapan yang dilakukan ketika melakukan perampingan sebuah organisasi.
Hal itu disampaikan Ketua Pusat Kajian Trisakti Rian Andi Soemarno yang didampingi Direktur Eksekutif Fahmi Habsyi kepada Tribunnews menanggapi keputusan postur kabinet Jokowi-JK di Jakarta Rabu (17/9) tadi pagi.
"Postur realistis dan rasional. Negara Indonesia ini luas dengan kompleksitas permasalahan ekosospolkultural menjadi prioritas dalam Nawacita untuk segera diwujudkan. Anda bisa bayangkan proses pembubaran Deppen saja dulu memerlukan waktu 2 tahun yang dimulai dari sosialisasi, reorganisasi, reorientasi, pemantapan hingga pelaksanaan," ujar Rian.
"Setiap tahapan tersebut memerlukan minimal 4-6 bulan. Memang PNS bisa dipecat ketika dibubarkan," tambahnya.
Melihat bahwa rakyat saat ini menaruh harapan besar kepada Jokowi -JK, lanjutnya,agar mereka segera memusatkan energi dan dan upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang langsung dapat dirasakan oleh publik.
Termasuk dunia usaha, ditengah warisan pemerintahan SBY disektor ekonomi seperti defisit APBN, subsidi yang salah sasaran, nilai tukar rupiah yang ‘jebol’, korupsi massiv hingga reformasi birokrasi yang tidak jalan.
Pusaka Trisakti berpendapat bahwa reformasi birokrasi yang menguntungkan publik itu bukan dengan menambah beban administrasi melalui pembubaran kementerian.
Akan tetapi, Fahmi menegaskan, bagaimana kementerian yang sudah ada melakukan perubahan mindset dan mentalitas serta merapihkan kordinasi antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi seperti sekarang melalui kodifikasi peraturan.
Perubahan mentalitas birokrasi dari dilayani menjadi melayani, dari siput ruwet menjadi kuda cepat praktis dan dari garong menjadi akuntabel.
Fahmi menambahkan lagi, rakyat juga harus ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan. Dimana kedaulatan, menjadi pijakan praktik sistem pelaksanaan pemerintahan Jokowi-JK.
Rakyat tidak sekedar hanya dilayani dalam pengertian kepentingan kinerja pemerintah dan value for money & cash flow dalam pendekatan new public management (NPM).
Rakyat tidak dilayani sebagaimana pelayanan diterapakan negara liberal dalam pendekatan new public service (NPS) yang menempatkan rakyat bagian agenda kesejahteraan sosial yang tak mampu diberdayakan
"Kabinet Jokowi-JK agar menempatkan intisari Pancasila yaitu gotong-royong dalam kerangka berpikir pelaksanaan pemerintahan. Rakyat harus didorong bersama untuk berdikari, berdaulat, didorong produktivitasnya menjadi kekuatan nasional dan internasionayang berpijak kekuatan SDM dan SDA di dalam negeri," paparnya.
Sebaiknya, imbuhnya, perubahan nomenklatur beberapa kementerian yang ada nanti semangat dan orientasinya memberdayakan potensi rakyat dan percepatan target visi-misi.
Misalnya Kementrian Sosial diubah menjadi Kementrian Pembangunan Sosial atau Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Produksi Pangan.
"Pusaka Trisakti mengusulkan nama Kabinet Trisakti agar 'ruh' para menteri Jokowi-JK nanti tidak lepas dari semangat ‘melompat untuk membangun kemandirian bangsa yang kondisi sekarang makin tak tentu arah," Fahmi menyarankan.
Selasa, 16 September 2014 | 06:53 WIB Pusaka Trisakti sependapat dan satu pemikiran dengan keputusan Jokowi-JK soal postur kabinet menjadi 34 menteri dikarenakan permasalahan kedepan yang dihadapi tidak punya cukup waktu untuk memikirkan tahapan yang dilakukan ketika melakukan perampingan sebuah organisasi.
Hal itu disampaikan Ketua Pusat Kajian Trisakti Rian Andi Soemarno yang didampingi Direktur Eksekutif Fahmi Habsyi kepada Tribunnews menanggapi keputusan postur kabinet Jokowi-JK di Jakarta Rabu (17/9) tadi pagi.
"Postur realistis dan rasional. Negara Indonesia ini luas dengan kompleksitas permasalahan ekosospolkultural menjadi prioritas dalam Nawacita untuk segera diwujudkan. Anda bisa bayangkan proses pembubaran Deppen saja dulu memerlukan waktu 2 tahun yang dimulai dari sosialisasi, reorganisasi, reorientasi, pemantapan hingga pelaksanaan," ujar Rian.
"Setiap tahapan tersebut memerlukan minimal 4-6 bulan. Memang PNS bisa dipecat ketika dibubarkan," tambahnya.
Melihat bahwa rakyat saat ini menaruh harapan besar kepada Jokowi -JK, lanjutnya,agar mereka segera memusatkan energi dan dan upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang langsung dapat dirasakan oleh publik.
Termasuk dunia usaha, ditengah warisan pemerintahan SBY disektor ekonomi seperti defisit APBN, subsidi yang salah sasaran, nilai tukar rupiah yang ‘jebol’, korupsi massiv hingga reformasi birokrasi yang tidak jalan.
Pusaka Trisakti berpendapat bahwa reformasi birokrasi yang menguntungkan publik itu bukan dengan menambah beban administrasi melalui pembubaran kementerian.
Akan tetapi, Fahmi menegaskan, bagaimana kementerian yang sudah ada melakukan perubahan mindset dan mentalitas serta merapihkan kordinasi antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi seperti sekarang melalui kodifikasi peraturan.
Perubahan mentalitas birokrasi dari dilayani menjadi melayani, dari siput ruwet menjadi kuda cepat praktis dan dari garong menjadi akuntabel.
Fahmi menambahkan lagi, rakyat juga harus ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan. Dimana kedaulatan, menjadi pijakan praktik sistem pelaksanaan pemerintahan Jokowi-JK.
Rakyat tidak sekedar hanya dilayani dalam pengertian kepentingan kinerja pemerintah dan value for money & cash flow dalam pendekatan new public management (NPM).
Rakyat tidak dilayani sebagaimana pelayanan diterapakan negara liberal dalam pendekatan new public service (NPS) yang menempatkan rakyat bagian agenda kesejahteraan sosial yang tak mampu diberdayakan
"Kabinet Jokowi-JK agar menempatkan intisari Pancasila yaitu gotong-royong dalam kerangka berpikir pelaksanaan pemerintahan. Rakyat harus didorong bersama untuk berdikari, berdaulat, didorong produktivitasnya menjadi kekuatan nasional dan internasionayang berpijak kekuatan SDM dan SDA di dalam negeri," paparnya.
Sebaiknya, imbuhnya, perubahan nomenklatur beberapa kementerian yang ada nanti semangat dan orientasinya memberdayakan potensi rakyat dan percepatan target visi-misi.
Misalnya Kementrian Sosial diubah menjadi Kementrian Pembangunan Sosial atau Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Produksi Pangan.
"Pusaka Trisakti mengusulkan nama Kabinet Trisakti agar 'ruh' para menteri Jokowi-JK nanti tidak lepas dari semangat ‘melompat untuk membangun kemandirian bangsa yang kondisi sekarang makin tak tentu arah," Fahmi menyarankan.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla
memberikan keterangan pada wartawan terkait porsi kabinetnya, di Rumah
Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya Kabinet
Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang
profesional dan 16 orang dari partai politik.
"Hal ini demi memastikan pemerintah berjalan efektif sesuai sistem presidensial yang kita anut. Juga demi terciptanya pemerintah yang bekerja dan hadir di tengah-tengah rakyat," ujar Jokowi saat konferensi pers di Kantor Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014) petang.
Jokowi belum bersedia mengungkap nama-nama kementerian serta siapa menteri yang duduk di kementerian itu lantaran belum final dibahas bersama tim transisi. Jokowi berjanji akan mengumumkannya di lain waktu, sebelum dilantik, 20 Oktober 2014 yang akan datang.
Jokowi hanya sedikit membocorkan empat kementerian yang diisi oleh menteri berlatar belakang profesional murni, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian. Menurut Jokowi, pengumuman jumlah kementerian dalam kabinetnya itu untuk memancing partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan nama-nama menteri dalam kabinetnya.
"Kita ingin agar ada ruang partisipasi publik demi memberikan masukan-masukan. Jadinya 'krek' (sinergis) gitu," lanjut Jokowi.
Penjaringan nama-nama menteri itu, lanjut Jokowi, akan tetap dilaksanakan dengan mekanisme sama seperti menentukan jumlah kementerian. Kelompok kerja (Pokja) yang ada di tim transisi memberi kriteria-kriteria, lalu Jokowi dan Kalla sendiri yang memasukan nama yang bakal diusung menjadi menteri.
Yang pasti, prinsip menteri harus melepaskan jabatan struktur partai politik tetap berlaku. Jokowi yakin 34 menterinya siap mewujudkan program prioritas, yakni kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur kemaritiman dan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi.
16 Menteri dari Parpol Usulan Jokowi
Deputi Tim Transisi Eko Putro Sandjojo mengatakan, jumlah profesional berlatar belakang partai politik merupakan usulan pribadi Jokowi. "Saya tidak tahu (alasannya apa), itu hitung-hitungannya Pak Jokowi," kata Eko, usai konferensi pers.
Meski diusulkan Jokowi, kata Eko, Jusuf Kalla dan Tim Transisi sudah menyetujuinya. "Usulan pribadi, tapi sudah dikonsultasikan dengan tim," lanjut dia. Deputi tim transisi Andi Widjajanto mengaku, tim tidak diikutsertakan dalam penetapan 34 kementerian serta pembagian mana yang diisi profesional dan profesional partai politik. Tim hanya menyusun opsi-opsi serta pertimbangan jumlah kementerian untuk diputuskan Jokowi-Kalla. Kini, yang dikerjakan tim transisi yakni mempersiapkan kriteria-kriteria menteri yang cocok dengan setiap kementerian yang telah ditetapkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar