Presiden Jokowi baru saja melantik
Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan
Ideologi Pancasila ( UKP-PIP). Pelantikan berlangsung di Istana Negara,
Jakarta, Rabu (7/6/2017).Untuk posisi Kepala UKP-PIP, Jokowi
memercayakan kepada Yudi Latif. Sementara, untuk posisi Pengarah, Jokowi
memilih 9 orang, dua di antaranya adalah Presiden ke-5 RI Megawati
Soekarnoputri dan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno.
Selain itu, mantan Ketua Umum PP
Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, Ketua Umum PBNU KH. Sa’id Aqil, Ketua
Umum MUI KH. Ma’ruf Amin, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud
MD. Ada pula tokoh Kristen Andreas Annangguru Yewangoe, tokoh yang
mewakili agama Hindu Wisnu Bawa Tenaya, dan serta perwakilan agama
Budha, Sudhamek.
Ada hal yang menarik dari nama-nama yang
dilantik oleh Jokowi. Nama Din Syamsudin tidak lagi termasuk dari
anggota UKP-PIP. Posisinya digantikan oleh KH. Said Aqil Shiradj. Simak
informasi berikut.
Presiden Jokowi mencabut Din Syamsudin
dari daftar dewan pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi
Pancasila (UKP-PIP). Din Syamsuddin akhirnya diganti oleh KH. Said Aqil
Siradj.
Pencabutan ini dilakukan sebelum Keputusan
Presiden (Keppres) Nomor 31/M/2017 tentang pengangkatan pengarah dan
kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila diterbitkan.
Pencabutan nama Din Syamsuddin dibenarkan
Ketua UKP-PIP, Yudi Latief. Yudi mengatakan, Din Syamsuddin sengaja
dicopot dari daftar dewan pengarah UKP-PIP karena akan mendapat tugas
lain dari Kepala Negara yang rencananya juga akan dibentuk lembaga lain
kayak Dewan Kerukunan Nasional.
Jika Din Syamsuddin masuk dalam struktur
UKP-PIP, maka akan terjadi penumpukan tokoh Islam dari organisasi
Muhammadiyah. Sebab selain Din Syamsuddin, Mantan Ketua Umum Pengurus
Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Ma’arif juga masuk dalam daftar dewan
pengarah UKP-PIP.
“Jadi tokoh agama lain mungkin supaya
tidak overlapping. Sebagian di unit ini, sebagian di rencana-rencana
yang lain,” terangnya.
Ketika ditanya apakah Din Syamsuddin akan dimasukkan dalam struktur Dewan Kerukunan Nasional, Yudi mengaku belum tahu.
“Belum ada penjelasan, tapi konon ada ini tersendiri lah, tugas tersendiri,” tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar