Kompas.com - 02/10/2017, 07:01 WIB
Tommy Soeharto saat mengikuti acara car free day di Jalan Slamet Riyadi Solo, Minggu (1/10/2017).
SOLO, KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan agar film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dibuat ulang untuk generasi milenial.
Menanggapai usulan itu, putra Presiden kedua RI Suharto, Tommy Suharto, tidak mempermasalahkan jika film yang dirilis pada 1984 tersebut di-remake untuk kalangan milenial.
Asalkan, kata Tommy, dalam membuat ulang film tersebut substansinya sesuai fakta sejarah yang ada pada waktu itu tidak dirubah.
"Boleh saja kalau mau dibuat ulang," kata Tommy di Solo, Minggu (1/10/2017).
(Baca juga: Jokowi Ingin Ada Film G30SPKI Versi Kekinian)
Pemutaran film karya sutradara Arifin C Noer itu menjadi film wajib yang ditayangkan TVRI setiap 30 September pada era Orde Baru Berkuasa. Film itu kemudian dihentikan secara nasional pada 1998.
Penghentian film dilakukan atas permintaan KSAU saat itu, Marsekal Saleh Basarah, yang menilai film tersebut menyudutkan TNI Angkatan Udara. Namun, film tersebut kembali diputar dan ditayangkan salah satu stasiun televisi nasional.
Tidak hanya kalangan orang dewasa yang menyaksikan atau menonton, tetapi juga kalangan anak usia pelajar.
"Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sehingga film ini kembali diputar," kata Tommy.
Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 itu dapat menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia.
"Semoga kejadian memilukan ini tidak terulang di waktu yang akan datang," tuturnya.
Menanggapai usulan itu, putra Presiden kedua RI Suharto, Tommy Suharto, tidak mempermasalahkan jika film yang dirilis pada 1984 tersebut di-remake untuk kalangan milenial.
Asalkan, kata Tommy, dalam membuat ulang film tersebut substansinya sesuai fakta sejarah yang ada pada waktu itu tidak dirubah.
"Boleh saja kalau mau dibuat ulang," kata Tommy di Solo, Minggu (1/10/2017).
(Baca juga: Jokowi Ingin Ada Film G30SPKI Versi Kekinian)
Pemutaran film karya sutradara Arifin C Noer itu menjadi film wajib yang ditayangkan TVRI setiap 30 September pada era Orde Baru Berkuasa. Film itu kemudian dihentikan secara nasional pada 1998.
Penghentian film dilakukan atas permintaan KSAU saat itu, Marsekal Saleh Basarah, yang menilai film tersebut menyudutkan TNI Angkatan Udara. Namun, film tersebut kembali diputar dan ditayangkan salah satu stasiun televisi nasional.
Tidak hanya kalangan orang dewasa yang menyaksikan atau menonton, tetapi juga kalangan anak usia pelajar.
"Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sehingga film ini kembali diputar," kata Tommy.
Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 itu dapat menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia.
"Semoga kejadian memilukan ini tidak terulang di waktu yang akan datang," tuturnya.
EditorBayu Galih
SumberTribunsolo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar