Tampilkan postingan dengan label Koalisi Jokowi 2019. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Koalisi Jokowi 2019. Tampilkan semua postingan

Rabu, 04 Juli 2018

Ini yang Sebabkan Demokrat Belum Berkoalisi dengan Jokowi

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Partai Demokrat bicara soal koalisi yang dibangun untuk mengusung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, partainya belum bersedia bergabung dengan koalisi tersebut karena tidak mau 'terjebak'.

Imelda mengatakan, hingga kini Jokowi belum memutuskan siapa calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 nanti. Faktor itulah yang memberatkan Demokrat untuk bergabung.

"Kita lihat koalisi yang dibangun saat ini, semua orang bertanya siapa cawapres Pak Jokowi. Kalau kemudian cawapresnya ditentukan saat last minute jelang 10 Agustus (pendaftaran Pilpres 2019-red), artinya koalisi dikunci baru diumumkan cawapresnya," kata Imelda dalam diskusi Voxpol Center bertajuk 'Utak-atik Capres-Cawapres Pascapilkada Serentak 2018' di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Imelda mengatakan, pengumuman di menit-menit akhir itu akan menyebabkan koalisi menjadi terkunci. Partai akan terjebak dalam koalisi tersebut. Karena partai politik yang bergabung tidak bisa menolak cawapres yang diumumkan di menit-menit akhir tersebut.

"Dalam waktu beberapa jam koalisi tidak bisa menyatakan menolak pilihan. Itulah yang membuat kami, parpol yang merasa kalau misalnya sudah dikunci dengan koalisi yang kita tidak tahu siapa cawapresnya, itu adalah koalisi yang tidak memberikan keluwesan para ketua umum untuk berkumpul, bertemu membahas dan menyetujui siapa cawapresnya. Tentu itu tidak baik," jelas Imelda.

Untuk itu, kata Imelda, partainya saat ini berupaya membentuk sebuah poros koalisi baru, yang dinamai dengan Koalisi Kerakyatan. Wacana mengusung pasangan Jusuf Kalla (JK)-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun menguat untuk koalisi ini.

"Jadi menurut kami, koalisi alternatif ini sebuah terobosan. Harus dibangun degan cara yang benar. Saya kira Pak JK sangat multi-talenta. Dan Mas Agus pengetahuannya baik di militer, ekonomi kreatif, administrasi dan kaum milenial. Dan berdasarkan hasil survei cawapres, Agus paling tinggi mencapai 18 persen," kata Imelda.
(jor/dkp)

Kamis, 05 April 2018

Koalisi Jokowi tantang kubu oposisi adu gagasan, bukan tebar fitnah

Kamis, 5 April 2018 07:21 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
Jokowi terima kedatangan ganda putra peraih emas di All England. ©2018 Liputan6.com/Angga Yuniar
Merdeka.com - Koalisi Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa salah satu isu yang dimainkan oposisi untuk menyerang pemerintah yakni kebijakan utang. Namun, utang yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dinilai baik.

Sekjen NasDem, Johnny G Plate mengatakan, managemen utang Indonesia baik dan kualitas utang juga jauh lebih baik. Utang dilaksanakan secara pruden dan akuntabel. Pemerintah melalui menteri keuangan telah berulang kali menjelaskannya kepada masyarakat
"Namun ada saja elit yang tidak paham atau pura-pura tidak paham dan menjadikan utang sebagai isu politik murahan," kata Johnny saat dihubungi merdeka.com, Kamis (5/4).
Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) akhir November 2017 tercatat USD 347,3 miliar atau sekitar Rp 4.636,455 triliun (kurs Rp 13.350 per USD).
Anggota DPR dari Fraksi NasDem ini pun menyayangkan serangan-serangan yang dilakukan oposisi tanpa dasar yang jelas. Bahkan cenderung fitnah. Dia pun menantang, partai koalisi di luar Jokowi untuk adu gagasan.
"Kami harapkan kontestasi gagasan, bukan tebar finah. Namun hingga saat ini pihak sebelah belum ada gagasan atau program yang disampaikan selain kritik terhadap kebijakan pemerintah," kata dia lagi.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut Indonesia adalah negara yang kaya. Namun, mirisnya pemerintah seperti dijajah oleh utang karena hampir semua potensinya dikuasai oleh asing.
Hal itu disampaikan saat pidato dalam acara tur 'Prabowo Menyapa Warga' di Hotel Sutan Raja, Kabupaten Bandung, Jumat (30/3).
Dalam kesempatan itu, ia pun membandingkan luas wilayah negara Indonesia yang sama dengan benua eropa yang terbagi dalam 27 negara.
"Memprihatinkan, negara kita hidup dari utang. Kalau tidak utang, enggak bisa gajian," katanya.
"Yang kita alami adalah kita ini susah sekarang. (Untuk mengatasi kemiskinan) nanti, selalu nanti. Sekarang ke mana? Yang bisa dilakukan (pemerintah) adalah mencetak utang untuk bayar pinjaman tahun lalu," jelasnya. [rnd]