Kivlan "Warning" Agum-Fachrul: Terus Serang Prabowo, Kalian Nyatakan Perang
Sabtu, 14 Juni 2014 | 00:21 WIB
Mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (Purn) Kivlan Zen.JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, angkat bicara terkait pernyataan dua mantan petinggi ABRI, Agum Gumelar dan Fachrul Razi, yang diangap menyudutkan Prabowo. Ia meminta Agum dan Fachrul yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk berhenti menyerang Prabowo.
"Kalau kakakku tetap melakukannya, berarti kalian menyatakan perang terhadap adik-adikmu," kata Kivlan, kepada wartawan saat jumpa pers di Rumah Polonia, Jakarta, Jumat (13/6/2014) malam.
Kivlan mengatakan, Agum dan Fachrul merupakan dua seniornya di Akabri. Agum lulusan Akabri tahun 1968, Fachrul lulusan tahun 1970, sementara Kivlan lulusan tahun 1971.
Mantan Kepala Staf Kostrad itu menilai, Agum telah melakukan penistaan terhadap Prabowo dengan mengatakan bahwa mantan Danjen Kopassus itu dipecat dari ABRI. Kivlan mengatakan, pernyataan tersebut tidak benar karena berdasarkan surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira, Prabowo diberhentikan secara hormat. "Keppres (Keputusan Presiden) 1998, Prabowo diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun dan ucapan terima kasih atas segala jasa dan darma baktinya terhadap negara," ucapnya.
Terkait pernyataan Fachrul Razi, Kivlan menyebut, jika surat DKP tersebut benar, maka Fachrul membuka rahasia negara yang melanggar pidana militer. Ia meminta Fachul untuk hati-hati membuka rahasia negara.
"Pernyataan Pak Agum insiniasi (pembunuhan karakter), Fachrul Razi kakakku, karena itu adalah kampanye hitam kepada Prabowo dan Hatta Rajasa," katanya.
Sebelumnya, mantan Wakil Panglima ABRI Letnan Jenderal (Purn) Fachrul Razi menilai, calon presiden Prabowo Subianto kurang pantas menjadi RI-1. Penilaiannya itu berdasarkan rekam jejak Prabowo di militer. "Saya dan teman-teman yang tahu (rekam jejak Prabowo) ingin memberikan penjelasan kepada pemilih bagaimana tabiatnya. Dengan tabiat itu, kami berpandangan dia kurang pantas jadi presiden ke depan," kata Fachrul dalam wawancara dengan Kompas TV, Selasa (10/6/2014).
Wawancara tersebut terkait surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beredar luas di media sosial. Fahrul membenarkan substansi surat yang beredar tersebut. Ia merupakan Wakil Ketua DKP yang ikut menandatangani surat keputusan itu. (baca: Pimpinan DKP Benarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Prabowo dari ABRI)
Fachrul menjelaskan, ketika mengusut keterlibatan Prabowo terkait kasus penculikan, DKP hanya fokus pada pemeriksaan para aktivis yang kembali. Untuk mengusut mereka yang hilang, kata Fachrul, butuh waktu berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan.
Anies Baswedan, JK ,surat pemberhentian Prabowo, Fachrul Razi, Warga Yordania,
Lulus Seleksi KPU, Prabowo Terbukti Bukan Pelanggar HAM
Prabowo-Hatta (Foto: Okezone)
JAKARTA - Banyak pihak
menyangsikan calon presiden Prabowo Subianto akan lolos sebagai peserta
pemilu presiden, karena diduga terganjal kasus pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM) berat. Tak hanya itu, Ketua Dewan Partai Gerindra itu juga
diduga memiliki dua kewarganegaraan.
Menurut tim pemenangan Prabowo-Hatta wilayah Jawa Tengah, Suryo Prabowo, putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden yang sah menunjukkan bahwa Prabowo Subianto bukan pelanggar HAM dan memiliki dua kewarganegaraan.
"Penetapan KPU tersebut mematahkan semua tudingan miring yang selama ini dituduhkan pada Prabowo. Jadi jelas sudah, selama ini Prabowo cuma difitnah pelaku pelanggaran HAM dan memiliki dua kewarganegaraa," jelas Suryo kepada wartawan, Senin (2/6/2014).
Menurut dia, fitnah yang ditujukan pada Prabowo sebagai pelaku pelanggaran HAM sengaja dihembuskan oleh Jenderal purnawirawan senior Prabowo.
"Ini sisa persaingan masa lalu. Ada beberapa Jenderal purnawirawan yang masih menganggap Prabowo itu ancaman. Lantas isu HAM ini dimuculkan kembali. Dikiranya rakyat gampang diprovokasi. Salah besar jika Prabowo dituding pelaku pelanggaran HAM. Kalau begini ceritanya, Prabowo bukan pelaku pelanggaran HAM, tapi korban pelanggaran HAM," katanya.
Sebagai lulusan terbaik penerima bintang Adhimakayasa Akmil 1976 Suryo malah menghimbau Jenderal seniornya untuk memberi contoh yang baik pada juniornya.
"Jadi tolong bagi lawan politik Prabowo, para purnawirawan senior saya, jangan lagi memfitnah Prabowo dengan membangun opini negatif melalui dengan cerita fiktif. Berikan contoh kepada para juniormu dan Rakyat Indonesia cara berkompetisi yang sehat sebagaimana layaknya seorang ksatria. Bukankah kehormatan ini yang selalu diajarkan pada kita di Akmil di lembah Tidar," katanya.
Di samping itu kata Suryo, keputusan KPU tersebut, Prabowo dinilai tidak berprilaku tercela dan tidak memililki hutang.
"Selama ini ada isu yang sengaja dihembuskan kalau Prabowo itu memiliki hutang. Ini isu sangat menyesatkan," pungkasnya.
Seeperti diketahui, melalui keputusan nomer 453/KPPS/KPU, KPU telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 9 Juli mendatang. (ydh)
Jadi Cawapres Mega, Isu HAM Prabowo Tak Terbukti
Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro - (Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan isu pelanggaran HAM
dan kerusuhan 1998 sudah tidak bisa lagi digunakan untuk menyerang
Capres Prabowo Subianto.
Menurutnya, isu tersebut sudah selesai sejak Prabowo menjadi Cawapres Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres tahun 2004 lalu. Sebab saat itu, selain Prabowo bisa lolos dalam persyaratan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihak yang saat ini menjadi lawan politik Prabowo juga yakin Capres Gerindra itu tidak terlibat dalam kasus HAM dan kerusuhan 1998.
"Pertanyaan saya ketika Prabowo menjadi cawapres apakah hal itu dipertanyakan? Kita sudah mengalami ini ya. Sudah lah saya sudah katakan berulang kali, tahun 2013 pernah saya sampaikan. Katanya secara hukum tidak terbukti, ya sudah. KPU juga menerima," ujarnya di Cikini, Jakarta, Sabtu (24/5/2014).
Siti melanjutkan, isu-isu tersebut hanya sebagai upaya untuk menjatuhkan elektabilitas Prabowo. Seharusnya semua pihak bisa melakukan kampanye positif agar kualitas Pilpres tahun ini semakin baik dari sebelumnya.
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Pemenangan Prabowo
Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD mengatakan serangan yang diarahkan
kepada kandidatnya oleh rivalnya, lantaran Prabowo tak mau mempermalukan
Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Karena itu, Prabowo tidak ingin
membalas dengan pertanyaan yang menyerang.
"Kita tidak menyerang, tidak merendahkan orang," kata Mahfud MD usai acara debat perdana capres-cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).
Mahfud menilai sikap rivalnya yang memojokkan Prabowo mengenai penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) dianggap sebagai politik. Meski demikian, dia mengaku pihaknya menang dalam ajang debat tersebut.
"Bisa saja, ini politik. Secara objektif, secara umum kita menang tadi," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Sementara, Sekretaris Tim Sukses Prabowo-Hatta Fadli Zon mengatakan bahwa pertanyaan JK mengenai kasus pelanggaran HAM, merupakan pertanyaan klasik yang diulang-ulang, sehingga tak menunjukkan kualitas JK.
Fadli pun menilai JK seperti politisi biasa dan bukan negarawan. Diakuinya sebenarnya Prabowo bisa saja membalas pertanyaan yang bersifat menyerang.
"Dari tadi juga stabil. Itu tadi negarawan melawan politisi biasa. Itu pertanyaan yang sudah kita duga. Itu murahan yang diambil lagi dari tong sampah. Kalau dibilang disudutkan, Prabowo menyatakan justru dia yang menyelamatkan dari teror," kata Fadli Zon.
"Misalnya bagaimana klarifikasinya (JK) dengan pernyataan bahwa Indonesia akan hancur bila dipimpin Jokowi. Tapi, Prabowo tidak menyerang," ujarnya.
Selama acara Debat berlangsung, imbuh Fadli, Prabowo-Hatta lebih memilih menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh moderator.
"Saya kira contoh-contohnya cukup. Tadi Prabowo mencontohkan (soal keberagaman dan kesatuan bangsa atau Bhinneka Tunggal Ika) Wagub DKI, Ahok. Sedangkan Jokowi soal Lurah Susan di Lenteng Agung," ujar dia.
Walau demikian sebagai bahan evaluasi, acara debat tersebut cukup baik dari segi waktu dan polanya. "Namun sebaiknya lebih banyak interaksi agar bisa mengukur. Perdebatan antar-kandidat lebih bagus daripada menjawab pertanyaan moderator," pinta Fadli Zon.
Menurutnya, isu tersebut sudah selesai sejak Prabowo menjadi Cawapres Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres tahun 2004 lalu. Sebab saat itu, selain Prabowo bisa lolos dalam persyaratan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihak yang saat ini menjadi lawan politik Prabowo juga yakin Capres Gerindra itu tidak terlibat dalam kasus HAM dan kerusuhan 1998.
"Pertanyaan saya ketika Prabowo menjadi cawapres apakah hal itu dipertanyakan? Kita sudah mengalami ini ya. Sudah lah saya sudah katakan berulang kali, tahun 2013 pernah saya sampaikan. Katanya secara hukum tidak terbukti, ya sudah. KPU juga menerima," ujarnya di Cikini, Jakarta, Sabtu (24/5/2014).
Siti melanjutkan, isu-isu tersebut hanya sebagai upaya untuk menjatuhkan elektabilitas Prabowo. Seharusnya semua pihak bisa melakukan kampanye positif agar kualitas Pilpres tahun ini semakin baik dari sebelumnya.
"Kita tidak menyerang, tidak merendahkan orang," kata Mahfud MD usai acara debat perdana capres-cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).
Mahfud menilai sikap rivalnya yang memojokkan Prabowo mengenai penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) dianggap sebagai politik. Meski demikian, dia mengaku pihaknya menang dalam ajang debat tersebut.
"Bisa saja, ini politik. Secara objektif, secara umum kita menang tadi," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Sementara, Sekretaris Tim Sukses Prabowo-Hatta Fadli Zon mengatakan bahwa pertanyaan JK mengenai kasus pelanggaran HAM, merupakan pertanyaan klasik yang diulang-ulang, sehingga tak menunjukkan kualitas JK.
Fadli pun menilai JK seperti politisi biasa dan bukan negarawan. Diakuinya sebenarnya Prabowo bisa saja membalas pertanyaan yang bersifat menyerang.
"Dari tadi juga stabil. Itu tadi negarawan melawan politisi biasa. Itu pertanyaan yang sudah kita duga. Itu murahan yang diambil lagi dari tong sampah. Kalau dibilang disudutkan, Prabowo menyatakan justru dia yang menyelamatkan dari teror," kata Fadli Zon.
"Misalnya bagaimana klarifikasinya (JK) dengan pernyataan bahwa Indonesia akan hancur bila dipimpin Jokowi. Tapi, Prabowo tidak menyerang," ujarnya.
Selama acara Debat berlangsung, imbuh Fadli, Prabowo-Hatta lebih memilih menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh moderator.
"Saya kira contoh-contohnya cukup. Tadi Prabowo mencontohkan (soal keberagaman dan kesatuan bangsa atau Bhinneka Tunggal Ika) Wagub DKI, Ahok. Sedangkan Jokowi soal Lurah Susan di Lenteng Agung," ujar dia.
Walau demikian sebagai bahan evaluasi, acara debat tersebut cukup baik dari segi waktu dan polanya. "Namun sebaiknya lebih banyak interaksi agar bisa mengukur. Perdebatan antar-kandidat lebih bagus daripada menjawab pertanyaan moderator," pinta Fadli Zon.
Credits: Anri Syaiful
Tidak ada komentar:
Posting Komentar