KPU Pastikan Hasil Pilpres di Luar Negeri Belum Keluar
Senin, 7 Juli 2014 12:07 WIB
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Wakil
Ketua Komisi Pemberantasan Komisi (KPK), Adnan Pandu Praja (kedua kiri)
didampingi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (kiri)
memberikan sambutan saat acara pengumuman laporan harta kekayaan capres
dan cawapres peserta Pemilu 2014 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa
(1/7/2014). Sesuai dengan Pasal 5 huruf f dan Pasal 14 Ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, calon presiden dan wakil presiden wajib melaporkan harta
kekayaannya ke KPK. Laporan tersebut kemudian diverifikasi KPK dan
hasilnya diumumkan kepada publik. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat penasaran hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang lebih dulu dimulai di luar negeri. Meski demikian, belum ada hasil pasti yang menunjukkan pemilihan awal di luar negeri sudah dimenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Enggak ada. Proses pemungutan di luar negeri itu 4, 5, 6 Juli. Penghitungan suara di sana 9 Juli, bertepatan dengan pemungutan penghitungan suara di dalam negeri. Masyarakat mudah-mudahan bisa memahami kondisi tersebut," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Senin (7/7/2014).
Ferry mengajak masyarakat tidak mudah percaya pada berita-berita yang tidak dikeluarkan KPU selaku penyelenggara pemilu. Ia meminta masyarakat juga dapat mengikuti seluruh tahapan pilpres sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan KPU RI, termasuk hasil penghitungan suara.
Pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri berlangsung pada 4 sampai 6 Juli 2014. Di masing-masing negara, pemungutan suaranya berbeda. Mereka menentukan satu hari dari tanggal yang ditentukan. Sementara di dalam negeri pemungutan suara jatuh pada 9 Juli 2014.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat penasaran hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang lebih dulu dimulai di luar negeri. Meski demikian, belum ada hasil pasti yang menunjukkan pemilihan awal di luar negeri sudah dimenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Enggak ada. Proses pemungutan di luar negeri itu 4, 5, 6 Juli. Penghitungan suara di sana 9 Juli, bertepatan dengan pemungutan penghitungan suara di dalam negeri. Masyarakat mudah-mudahan bisa memahami kondisi tersebut," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Senin (7/7/2014).
Ferry mengajak masyarakat tidak mudah percaya pada berita-berita yang tidak dikeluarkan KPU selaku penyelenggara pemilu. Ia meminta masyarakat juga dapat mengikuti seluruh tahapan pilpres sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan KPU RI, termasuk hasil penghitungan suara.
Pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri berlangsung pada 4 sampai 6 Juli 2014. Di masing-masing negara, pemungutan suaranya berbeda. Mereka menentukan satu hari dari tanggal yang ditentukan. Sementara di dalam negeri pemungutan suara jatuh pada 9 Juli 2014.
Saya Puas Sudah Memilih di Pilpres 2014
Senin, 7 Juli 2014 08:00 WIB
Kegairahan warga Indonesia di luar negeri untuk memberikan suara
dalam pemilihan presiden 2014 sangat terasa. Banyak di antaranya yang
mengalami kesulitan, namun tidak putus asa untuk memastikan bahwa proses
tersebut dijalankan, seperti pengalaman Leo Lee, seorang warga
Indonesia yang tinggal di Sydney.Saya tinggal di Sydney sudah beberapa tahun terakhir, bersama istri dan anak saya. Dan tentu saja hari Sabtu (5/7/2014), sebagai hari pemungutan suara di New South Wales, kami juga bermaksud memberikan suara.
Jam 1 siang, saya berangkat ke KJRI di kawasan Maroubra, bersama istri. Sampai di sana di halaman ada TPS 1 dengan kira-kira 50-an orang mengantri untuk mencoblos.
Tetapi karena kami tidak menerima surat panggilan untuk mencoblos, kami diarahkan ke TPS 4 yang berada di gedung bagian belakang. Di sana kami ditanya apakah kami sudah mendaftar online dan bisa mengecek di pemilusydney.com. Setelah dicek, kami menemukan bahwa nama istri saya telah terdaftar di TPS 1, tetapi kami tidak tahu mengapa istri saya tidak menerima surat panggilan. Mungkin hilang atau diantar ke alamat rumah yang lama.
Sedangkan saya memang tidak terdaftar, karena saya memang belum mendaftar. Saya sudah sejak lama golput, termasuk di pemilihan legislatif yang baru lalu. Tetapi untuk pemilihan presiden kali ini, saya merasa perlu ikut campur, walaupun baru di detik-detik terakhir saya menemukan pilihan presiden yang saya mau dukung.
Suasana pemungutan suara di TPS 2 di KJRI Sydney. (Photo: Nicolas Manoppo/KJRI)
Tetapi petugas di sana mengatakan saya harus menunggu sampai jam 4 sore, setelah semua pemilih yang terdaftar mencoblos semua. Dan apabila ada sisa kertas suara saja saya bisa ikut pemilu.
Saya agak kecewa karena jam 3.30 saya harus bekerja paruh waktu dan belum ada jaminan juga kalau saya menunggu sampai jam 4 sore, bakal ada sisa kertas suara.
Saya kemudian kembali ke TPS 4 di belakang gedung, berusaha untuk mendaftar. Saya betul-betul ingin memberikan suara dan saya menyampaikan berbagai alasan dengan segala cara supaya bisa ikut. Dan rupanya dari TPS 4, saya diarahkan ke TPS yang tempatnya agak tersembunyi. Bentuknya seperti dapur.
Bagi anda yang tidak tahu gedung KJRI Sydney, inilah kira-kira letak berbagai TPS hari Sabtu tersebut. TPS 1 halaman konjen, TPS 2 lantai atas ruangan tunggu konjen, TPS 4 garasi mobil konjen di gedung belakang dan TPS 3 dapur gedung bagian belakang.
Di TPS 3, saya isi formulir pendaftaran, disuruh menyerahkan paspor dan kemudian datanya diinput ke komputer oleh petugasnya. Saya kemudian harus menunggu selama 30 menit sebelum akhirnya berhasil mengisi kertas suara. Perasaan saya puas sekali.
Jadi total waktu yang ada selama proses pemberian suara adalah 30 menit mencari informasi mengenai pendaftaran, dan 30 menit lagi untuk antri dan saya kemudian sampai di tempat kerja tepat waktu.
PDIP Klaim Punya Video WNI Digiring Pilih Capres No 1 Saat Pilpres di Hongkong
Senin, 7 Juli 2014 05:27 WIB
Foto/Arista Devi
Ratusan
warga negara Indonesia berunjuk rasa di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
di Victoria Park, lapangan rumput terbuka di Hongkong, Minggu (6/7/2014)
sore. Sekitar 500 sampai 1.000 WNI tidak dapat mencoblos karena
keterbasan waktu.
TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari mendesak Panitia
Pengawas (Panwas) Pemilu Presiden (Pilpres) wilayah Hongkong melakukan
proses terhadap kejadian yang berakibat sekitar 500 sampai seribu orang
tak bisa menggunakan hak suaranya.
Eva Kusuma Sundari, anggota Koordinatoriat Tim Relawan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mendesak ditelusurinya dugaan kecurangan terkait adanya oknum petugas yang berkata pintu akan dibuka jika coblos capres no 1.
"Tim Pemenangan Nasional Jokowi-JK meminta Panwas setempat memproses petugas tersebut dan tidak diperbolehkan lagi bertugas terutama saat perhitungan tanggal 9 Juli mendatang. Karena tidak netral. Ada videonya," tegas anggota Komisi III DPR RI ini ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (7/7/2014).
Atas kejadian itu, Eva amat menyesalkan ketidakmampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan petugas pemilu di Hongkong mengantisipasi situasi pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Victoria Park, Hong Kong, Minggu (6/7/2014).
Ketidakmampuan tersebut, seperti disampaikan Politisi PDIP ini, akhirnya berakibat fatal karena partisipasi pemilih yang tinggi tidak difasilitasi oleh petugas.
"Ini penghilangan hak konstitusional warga, sementara selama ini kita kampanye agar mereka tidak golput. Ironis," ujar anggota tim pemenangan Jokowi-JK ini dengan nada kecewa.
Selain itu, Eva juga menyayangkan kehadiran Ketua Bawaslu Muhammad, Komisioner KPU Sigit Pamungkas, yang hanya hadir. Tetapi tidak menyelesaikan masalah yang ada. Termasuk terhadap oknum yang berkata pintu akan dibuka jika nyoblos no 1.
Karena menurut anggota Komisi III DPR RI, hal itu menimbulkan kemarahan, hingga para pemilih merubuhkan pagar.
Sebelumnya, Pemungutan suara pemilihan presiden Republik Indonesia yang digelar Panitia Pemungutan Luar Negeri di Hongkong berlangsung ricuh, Minggu (26/7) sore. Sekitar 500 sampai 1.000 pemilih mengamuk, merobohkan pagar TPS karena panitia telah menutup TPS padahal mereka belum melaksanakan hak mencoblos.
Keributan pun terjadi karena celetukan seorang oknum panitia yang hanya membolehkan pemilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa masuk mencoblos.
Para pengantre yang di urutan belakang tidak bisa memperhatikan kondisi di depan. Ketika di depan ada teriakan, ayo masuk, sebab TPS akan ditutup, orang-orang yang antre di belakang tidak sadar kalau akan ditutup.
"Pengantre masih banyak, ratusan sampai seribuan orang. Tiba-tiba pagar TPS ditutup, jadi mereka yang mengantre maju. Lalu sebagai pemilih adalah pendukung Jokowi-JK, protes dan teriak-teriak "Jokowi... Jokowi...," kata Arista Devi, seorang WNI yang ikut mencoblos di Hongkong, dalam perbincangan melalui telepon dengan Tribunnews.com, Minggu malam.
Kericuhan pun tak terelakkan. Ratusan pemilih yang tidak tersalurkan hak pilihnya memprotes pihak PPLN Hongkong dan Konsulat Jenderal RI di Hongkong. "Saat demo itu, seorang oknum panitia berceletuk. Ayo, silakan masuk, tapi hanya pemilih nomor 1 (Prabowo-Hatta) yang dibolehkan masuk. Dan ucapan itu memicu suasana memanas. Pengunjuk rasa marah dan merobohkan pagar," kata Arista Devi. (Andri Malau)
pada /Eva Kusuma Sundari, anggota Koordinatoriat Tim Relawan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mendesak ditelusurinya dugaan kecurangan terkait adanya oknum petugas yang berkata pintu akan dibuka jika coblos capres no 1.
"Tim Pemenangan Nasional Jokowi-JK meminta Panwas setempat memproses petugas tersebut dan tidak diperbolehkan lagi bertugas terutama saat perhitungan tanggal 9 Juli mendatang. Karena tidak netral. Ada videonya," tegas anggota Komisi III DPR RI ini ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (7/7/2014).
Atas kejadian itu, Eva amat menyesalkan ketidakmampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan petugas pemilu di Hongkong mengantisipasi situasi pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Victoria Park, Hong Kong, Minggu (6/7/2014).
Ketidakmampuan tersebut, seperti disampaikan Politisi PDIP ini, akhirnya berakibat fatal karena partisipasi pemilih yang tinggi tidak difasilitasi oleh petugas.
"Ini penghilangan hak konstitusional warga, sementara selama ini kita kampanye agar mereka tidak golput. Ironis," ujar anggota tim pemenangan Jokowi-JK ini dengan nada kecewa.
Selain itu, Eva juga menyayangkan kehadiran Ketua Bawaslu Muhammad, Komisioner KPU Sigit Pamungkas, yang hanya hadir. Tetapi tidak menyelesaikan masalah yang ada. Termasuk terhadap oknum yang berkata pintu akan dibuka jika nyoblos no 1.
Karena menurut anggota Komisi III DPR RI, hal itu menimbulkan kemarahan, hingga para pemilih merubuhkan pagar.
Sebelumnya, Pemungutan suara pemilihan presiden Republik Indonesia yang digelar Panitia Pemungutan Luar Negeri di Hongkong berlangsung ricuh, Minggu (26/7) sore. Sekitar 500 sampai 1.000 pemilih mengamuk, merobohkan pagar TPS karena panitia telah menutup TPS padahal mereka belum melaksanakan hak mencoblos.
Keributan pun terjadi karena celetukan seorang oknum panitia yang hanya membolehkan pemilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa masuk mencoblos.
Para pengantre yang di urutan belakang tidak bisa memperhatikan kondisi di depan. Ketika di depan ada teriakan, ayo masuk, sebab TPS akan ditutup, orang-orang yang antre di belakang tidak sadar kalau akan ditutup.
"Pengantre masih banyak, ratusan sampai seribuan orang. Tiba-tiba pagar TPS ditutup, jadi mereka yang mengantre maju. Lalu sebagai pemilih adalah pendukung Jokowi-JK, protes dan teriak-teriak "Jokowi... Jokowi...," kata Arista Devi, seorang WNI yang ikut mencoblos di Hongkong, dalam perbincangan melalui telepon dengan Tribunnews.com, Minggu malam.
Kericuhan pun tak terelakkan. Ratusan pemilih yang tidak tersalurkan hak pilihnya memprotes pihak PPLN Hongkong dan Konsulat Jenderal RI di Hongkong. "Saat demo itu, seorang oknum panitia berceletuk. Ayo, silakan masuk, tapi hanya pemilih nomor 1 (Prabowo-Hatta) yang dibolehkan masuk. Dan ucapan itu memicu suasana memanas. Pengunjuk rasa marah dan merobohkan pagar," kata Arista Devi. (Andri Malau)
Prabowo Hatta 76%
Jokowi JK 24%
2. ARAB SAUDI
Prabowo Hatta 46%
Jokowi JK 54%
3. MALAYSIA
Prabowo Hatta 75%
Jokowi JK. 25%
4. JEPANG :
Prabowo Hatta 77%
Jokowi JK 23%
5. RRC / CHINA
Prabowo Hatta : 45%
Jokowi Jk. : 55%
6. SINGAPORE
Prabowo hatta : 52%
Jokowi Jk. : 48%7.
7. YAMAN :
Prabowo Hatta : 66%
Jokowi Jk. : 34%
Tidak ada komentar:
Posting Komentar