PDIP Bela Menteri Rini yang Emoh Rapat dengan DPR
Ahmad Toriq - detikNews
Politikus PDIP Aria Bima menilai langkah Rini meminta penundaan rapat sudah tepat. Sebab, menurut Aria, pimpinan komisi-komisi DPR saat ini belum sah.
"Itu memang komitmen rekonsiliasi atau islahnya antara KMP dan KIH, karena standing posisinya anggota komisi-komisi akan masuk dan disahkan kembali. Pimpinan sekarang itu belum sah, karena disahkan hanya oleh 5 fraksi, itu tidak kuorum," kata Aria saat berbincang, Minggu (23/11/2014).
Oleh karena pimpinan-pimpinan komisi saat ini belum sah, maka keputusan yang diambil juga tidak sah. Sehingga, Aria memandang wajar pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN Rini Soemarno, belum mau bekerja bersama mitra yang belum sah.
"Setelah MD3 diubah, anggota dan pimpinan alat kelengkapan dewan, itu baru sah. Sehingga produk-produknya tidak cacat hukum. Kalau sekarang, wajar pihak kementerian inginnya islah ini beres dulu," papar Aria. Alasan lain dia mendukung langkah Rini, yaitu soal keterbatasan DPR dalam bermitra dengan pemerintah. Komisi-komisi DPR tak bisa mengundang direksi BUMN untuk rapat bersama. "Kecuali pansus atau panja," ujarnya
Relawan Jokowi-JK Demo Tolak Rini Soemarno dan Sudirman Said
Relawan Jokowi Demo di Depan Istana (Foto: Aktual.co/Maulana Khamal Macharani)
"Kami yang tergabung dari relawan Jokowi-JK untuk Nusantara menolak Rini Soemarno. Rini Soemarno kandidat Menteri BUMN adalah salah satu mafia dan profesional tercatat gagal sewaktu menjabat Menteri Perindustrian yang mengakibatkan Industri Nasional Strategis tutup, dan membuka liberalisasi passar dan banjir barang import,"
Jakarta, Aktual.co — Ribuan massa yang menamakan dirinya Rakyat Pemilih Jokowi-JK berunjukrasa di depan Istana Negara. Aksi yang dimulai sejak pukul 12.00 menolak Rini Soemarno dan Sudirman Said dalam bursa menteri Jokowi-JK."Kami yang tergabung dari relawan Jokowi-JK untuk Nusantara menolak Rini Soemarno. Rini Soemarno kandidat Menteri BUMN adalah salah satu mafia dan profesional tercatat gagal sewaktu menjabat Menteri Perindustrian yang mengakibatkan Industri Nasional Strategis tutup, dan membuka liberalisasi passar dan banjir barang impor," kata salah satu peserta saat melakukan orasi, di Jakarta (26/10)
Mereka menilai Rini Soemarno dan Sudirman Said tidak layak masuk bursa calon menteri Jokowi-JK karena mereka dianggap telah merugikan negara dan merusak tatanan berkebangsaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
"Kami meminta kepada Jokowi, untuk menerapkan konsepsi-konsepsi Trisakti, mengingat agar selalu serius, untuk mengatur kabinet-kabinetnya sesuai dengan amanat Trisaksi. Karena banyak orang disana yang terindikasi korupsi masa lalu," ungkapnya
Sebelumnya aksi serupa telah dilakukan pada haru sabtu 25 desember. massa yang mengklaim dirinya sebagai relawan Jokowi-JK untuk nusantara masih dengan tuntutan serupa yaitu menolak Rini Sumarno masuk dalam bursa menteri presiden Joko Widodo. Saat ini sekitar 150 orang lagi kembali bergerak dari patung kuda kementerian perhubungan untuk mengikuti aksi tersebut. Yang berpusat didepan Istana Negara.
Faizal Rizki
Relawan Jokowi Demo di Depan Istana Tolak Rini Soemarno Jadi Menteri
Minggu, 26 Oktober 2014 17:15 WIB
Tribunnews/Herudin
Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Mariani Soemarno yang juga calon Menteri BUMN
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dipertahankanya Rini Mariani Soemarno sebagai calon menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo terus mendapat pertentangan. Kali ini sejumlah relawan pendukung Jokowi menggelar aksi di Istana Merdeka, Minggu (26/10/2014).
Arfan orator aksi Relawan Jokowi-JK Trisakti Nusantara menilai rekam jejak Rini diragukan. Apalagi nama Rini Soewandi masuk dalam kategori merah yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami yang tergabung dari relawan Jokowi-JK untuk nusantara menolak Rini Soemarno kandidat Menteri BUMN," kata Arfan.
Menurutnya, Rini bukan orang baru di pemerintahan. Pada saat Megawati jadi presiden ke-5, Rini adalah Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Arfan menilai Rini gagal jadi menteri saat menjabat dulu. Kebijakan yang diambilnya saat itu mengakibatkan industri nasional strategis tutup dan membuka liberalisai pasar dan banjir barang impor.
Selain menolak Rini, massa juga menyatakan penolakannya pada Sudirman Said yang dikabarkan bakal menempati posisi Menteri ESDM. Sosok Sudirman dinilai kurang tepat untuk membasmi mafia migas.
"Jokowi-JK menciderai komitmen kepada rakyat yang bersih untuk memberantas Mafia Migas di Indonesia," katanya.
Sambil membawa poster bergambar Rini, massa berharap Jokowi menerapkan konsep Trisakti dalam penyusunan kabinet dengan menyenyampingkan berbagai kepentingan serta transaksional.
Sebelumnya aksi serupa telah dilakukan pada haru sabtu 25 desember. massa yang mengklaim dirinya sebagai relawan Jokowi-JK untuk nusantara masih dengan tuntutan serupa yaitu menolak Rini Sumarno masuk dalam bursa menteri presiden Joko Widodo.
Untuk diketahui, pengumuman kabinet Jokowi-JK akan di umumkan sore ini di Istana Merdeka.
Puan Maharani & Rini Soemarno Menteri yang Digaransi Megawati
Arfan orator aksi Relawan Jokowi-JK Trisakti Nusantara menilai rekam jejak Rini diragukan. Apalagi nama Rini Soewandi masuk dalam kategori merah yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami yang tergabung dari relawan Jokowi-JK untuk nusantara menolak Rini Soemarno kandidat Menteri BUMN," kata Arfan.
Menurutnya, Rini bukan orang baru di pemerintahan. Pada saat Megawati jadi presiden ke-5, Rini adalah Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Arfan menilai Rini gagal jadi menteri saat menjabat dulu. Kebijakan yang diambilnya saat itu mengakibatkan industri nasional strategis tutup dan membuka liberalisai pasar dan banjir barang impor.
Selain menolak Rini, massa juga menyatakan penolakannya pada Sudirman Said yang dikabarkan bakal menempati posisi Menteri ESDM. Sosok Sudirman dinilai kurang tepat untuk membasmi mafia migas.
"Jokowi-JK menciderai komitmen kepada rakyat yang bersih untuk memberantas Mafia Migas di Indonesia," katanya.
Sambil membawa poster bergambar Rini, massa berharap Jokowi menerapkan konsep Trisakti dalam penyusunan kabinet dengan menyenyampingkan berbagai kepentingan serta transaksional.
Sebelumnya aksi serupa telah dilakukan pada haru sabtu 25 desember. massa yang mengklaim dirinya sebagai relawan Jokowi-JK untuk nusantara masih dengan tuntutan serupa yaitu menolak Rini Sumarno masuk dalam bursa menteri presiden Joko Widodo.
Untuk diketahui, pengumuman kabinet Jokowi-JK akan di umumkan sore ini di Istana Merdeka.
Puan Maharani & Rini Soemarno Menteri yang Digaransi Megawati
Puan Maharani (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Direktur Polcomm Institute, Heri
Budianto mensinyalir pengaruh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati
Soekarnoputri dalam penyusunan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi)
masih sangat kuat.
Ini tercermin dari dua tokoh politisi partai berlambang kepala
banteng moncong putih ini serta orang dekat Mega yang duduk di posisi
strategis pos kementerian.
Adapun, dua tokoh di PDIP yang menduduki posisi menteri strategis, yakni Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.
"Terutama nama Puan dan Rini, saya melihat ini digaransi Bu Mega. Keduanya memiliki posisi strategis"," katanya dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Minggu (26/10/2014) malam.
Menurut Heri, pengumuman susunan menteri Presiden Jokowi ini tidak terlepas dari kompromi politik walau dipoles dengan format menteri dari kalangan partai dan profesional. Porsi Mega memang memiliki dorongan yang kuat beda halnya dengan Ketua Umum di partai lain yang lebih tenang.
Heri juga memberikan catatan penunjukkan sejumlah nama menteri untuk mengisi pos Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Yasonna Laoly. Penunjukan politisi PDIP ini dinilai kurang tepat karena sebaiknya pos ini diisi oleh orang-orang berlatar profesional.
"Dari komposisi kabinet masih perlu dipertanyakan komitmen dan kompetensi dari sang menteri," tukasnya.
Kemudian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, Yudi Chrisnandi, harusnya bisa diisi oleh orang yang tepat yakni mantan birokrat atau minimal yang memiliki wawasan akademis di bidang tersebut. Kemudian, juga ditunjuknya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.
"Malah saya berpikir justru Bu Nurbaya yang pas di Menpan Birokrasi," tuturnya.
Dosen Universitas Mercu Buana ini menambahkan, Jokowi terhadap format kabinetnya ini memiliki ekspektasi yang sangat besar. Sehingga dia memberikan nama Kabinet Kerja dan ini memiliki makna sangat aplikatif, ditambah dengan caranya memperkenalkan para menterinya satu persatu lengkap dengan latar belakang dan harapan.
"Kadang ada menteri yang dipuji berlebihan, nah ini tentu menjadi beban jika ternyata menteri yang bersangkutan tersebut tidak mampu bekerja," tegasnya.
Terlepas hal itu, Heri melihat cara Jokowi dalam memperkenalkan menterinya merupakan tradisi baru yang dibangun Presiden dan berbeda dengan pemimpin negara sebelumnya.
"Kesan yang ingin dibangun santai dan natural, tapi substansi pernyataan tampak tanpa persiapan," pungkasnya.
(put)Adapun, dua tokoh di PDIP yang menduduki posisi menteri strategis, yakni Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.
"Terutama nama Puan dan Rini, saya melihat ini digaransi Bu Mega. Keduanya memiliki posisi strategis"," katanya dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Minggu (26/10/2014) malam.
Menurut Heri, pengumuman susunan menteri Presiden Jokowi ini tidak terlepas dari kompromi politik walau dipoles dengan format menteri dari kalangan partai dan profesional. Porsi Mega memang memiliki dorongan yang kuat beda halnya dengan Ketua Umum di partai lain yang lebih tenang.
Heri juga memberikan catatan penunjukkan sejumlah nama menteri untuk mengisi pos Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Yasonna Laoly. Penunjukan politisi PDIP ini dinilai kurang tepat karena sebaiknya pos ini diisi oleh orang-orang berlatar profesional.
"Dari komposisi kabinet masih perlu dipertanyakan komitmen dan kompetensi dari sang menteri," tukasnya.
Kemudian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, Yudi Chrisnandi, harusnya bisa diisi oleh orang yang tepat yakni mantan birokrat atau minimal yang memiliki wawasan akademis di bidang tersebut. Kemudian, juga ditunjuknya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.
"Malah saya berpikir justru Bu Nurbaya yang pas di Menpan Birokrasi," tuturnya.
Dosen Universitas Mercu Buana ini menambahkan, Jokowi terhadap format kabinetnya ini memiliki ekspektasi yang sangat besar. Sehingga dia memberikan nama Kabinet Kerja dan ini memiliki makna sangat aplikatif, ditambah dengan caranya memperkenalkan para menterinya satu persatu lengkap dengan latar belakang dan harapan.
"Kadang ada menteri yang dipuji berlebihan, nah ini tentu menjadi beban jika ternyata menteri yang bersangkutan tersebut tidak mampu bekerja," tegasnya.
Terlepas hal itu, Heri melihat cara Jokowi dalam memperkenalkan menterinya merupakan tradisi baru yang dibangun Presiden dan berbeda dengan pemimpin negara sebelumnya.
"Kesan yang ingin dibangun santai dan natural, tapi substansi pernyataan tampak tanpa persiapan," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar