KMP Klaim Dominasi Komisi DPR untuk Mendukung Pemerintahan
Kamis, 30 Oktober 2014, 17:53 WIB ,Republika/ Tahta Aidilla
Koalisi Merah Putih
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Setelah menguasai pimpinan komisi di
DPR RI, Koalisi Merah Putih (KMP) mengaku lebih fokus untuk mulai
bekerja di DPR RI. Sebab, sejak pelantikan sebulan lalu, DPR belum dapat
menjalankan fungsinya membantu Presiden Joko Widodo karena belum
membentuk komisi-komisi.
Hal ini disebabkan karena Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hingga Kamis (30/10) belum menyerahkan nama untuk komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengungkapkan, dengan sudah dibentuknya komisi di DPR maka memercepat kerja DPR untuk mendukung pemerintah.
Soal dengan konflik dengan KIH dinilai justru memerlambat DPR untuk segera bekerja. Dengan hasil sapu bersih pimpinan komisi DPR, KMP menjanjikan akan tetap melakukan komunikasi politik dengan KIH.
"Ini kan tidak bisa diskors 30 menit 2 hari , karena sudah 1 bulan kita (DPR), harus lebih cepat untuk mendukung kerja Presiden Jokowi dengan kerja yang cepatnya," kata Taufik usai rapat komisi XI di gedung parlemen, Kamis (30/10).
Persoalan yang terjadi dalam pemilihan pimpinan komisi ini adalah soal penyerahan nama yang belum dilakukan oleh fraksi anggota KIH. Penyerahan nama tersebut harus diserahkan dan disahkan saat sidang paripurna. Padahal, sidang paripurna sudah dilakukan sebanyak 4 kali.
Taufik menambahkan, untuk mengimbangi kerja Jokowi yang cepat kinerja DPR juga harus cepat dan terukur. Agar fungsi pengawasan, budgeting dan fungsi legislatif segera dapat dilakukan untuk kabinet kerja Jokowi. Saat ini, kata Taufik, sudah bukan lagi masanya membicarakan KIH dan KMP. Pasalnya Presiden Jokowi sudah dilantik
"Sejak Jokowi dilantik sebagai presiden, Jokowi adalah presiden kita semua," tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Sisa Pimpinan Komisi DPR Jatuh Lagi ke Tangan KMP
Hal ini disebabkan karena Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hingga Kamis (30/10) belum menyerahkan nama untuk komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengungkapkan, dengan sudah dibentuknya komisi di DPR maka memercepat kerja DPR untuk mendukung pemerintah.
Soal dengan konflik dengan KIH dinilai justru memerlambat DPR untuk segera bekerja. Dengan hasil sapu bersih pimpinan komisi DPR, KMP menjanjikan akan tetap melakukan komunikasi politik dengan KIH.
"Ini kan tidak bisa diskors 30 menit 2 hari , karena sudah 1 bulan kita (DPR), harus lebih cepat untuk mendukung kerja Presiden Jokowi dengan kerja yang cepatnya," kata Taufik usai rapat komisi XI di gedung parlemen, Kamis (30/10).
Persoalan yang terjadi dalam pemilihan pimpinan komisi ini adalah soal penyerahan nama yang belum dilakukan oleh fraksi anggota KIH. Penyerahan nama tersebut harus diserahkan dan disahkan saat sidang paripurna. Padahal, sidang paripurna sudah dilakukan sebanyak 4 kali.
Taufik menambahkan, untuk mengimbangi kerja Jokowi yang cepat kinerja DPR juga harus cepat dan terukur. Agar fungsi pengawasan, budgeting dan fungsi legislatif segera dapat dilakukan untuk kabinet kerja Jokowi. Saat ini, kata Taufik, sudah bukan lagi masanya membicarakan KIH dan KMP. Pasalnya Presiden Jokowi sudah dilantik
"Sejak Jokowi dilantik sebagai presiden, Jokowi adalah presiden kita semua," tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Thursday, 30 October 2014, 19:30 WIB
koalisi merah putih
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sembilan pimpinan komisi dari 11
komisi telah ditetapkan dan disahkan pimpinan DPR kemarin Rabu (29/10).
Sementara pimpinan dua komisi yaitu komisi V dan XI ditetapkan hari ini,
Kamis (30/10).
Politisi fraksi partai Gerindra, Fary Djemi Francis, terpilih sebagai ketua komisi V. Ia didampingi wakil ketua diantaranya Muhidin Mohamad Said dari fraksi partai Golkar, Michael Watimena dari fraksi partai Demokrat, dan Yudi Widiana dari fraksi PKS.
Rapat pemilihan dan penetapan pimpinan komisi V dipimpin oleh wakil ketua DPR, Agus Hermanto. Komisi V membidangi masalah infrastruktur, perhubungan, dan pekerjaan umum. Sementara itu, politisi fraksi partai Golkar, Fadel Muhammad, terpilih menjadi ketua komisi XI.
Ia didampingi oleh wakil ketua yaitu Gus Irawan Pasaribu dari fraksi partai Gerindra, Marwan Cik Asan dari fraksi partai Demokrat, dan Jon Erizal dari fraksi partai PAN. Rapat dipimpin oleh wakil ketua DPR, Taufik Kurniawan. Komisi XI membidangi masalah keuangan.
Ketua komisi XI, Fadel Muhammad, mengatakan bangsa ini memiliki anggaran kurang lebih Rp2.000triliun. Sementara, angka kemiskinan sebesar 78 persen. Karena itu menurutnya, hal yang diutamakan komisi XI adalah perencanaan anggaran terkait masalah kemiskinan, lapangan pekerjaan dan ketimpangan sosial.
"Kita akan adakan rapat internal, yaitu brain storming sehingga kita punya kerangka berpikir yang sama," kata Fadel, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/10).
Sementara itu, pimpinan sidang Taufik kurniawan mengatakan mitra kerja dari komisi XI diantaranya kementerian keuangan, Bappenas, BPKP, BPS, Perbankan, lembaga keuangan bukan bank, LAPO, OJK, dan LPS.
Politisi fraksi partai Gerindra, Fary Djemi Francis, terpilih sebagai ketua komisi V. Ia didampingi wakil ketua diantaranya Muhidin Mohamad Said dari fraksi partai Golkar, Michael Watimena dari fraksi partai Demokrat, dan Yudi Widiana dari fraksi PKS.
Rapat pemilihan dan penetapan pimpinan komisi V dipimpin oleh wakil ketua DPR, Agus Hermanto. Komisi V membidangi masalah infrastruktur, perhubungan, dan pekerjaan umum. Sementara itu, politisi fraksi partai Golkar, Fadel Muhammad, terpilih menjadi ketua komisi XI.
Ia didampingi oleh wakil ketua yaitu Gus Irawan Pasaribu dari fraksi partai Gerindra, Marwan Cik Asan dari fraksi partai Demokrat, dan Jon Erizal dari fraksi partai PAN. Rapat dipimpin oleh wakil ketua DPR, Taufik Kurniawan. Komisi XI membidangi masalah keuangan.
Ketua komisi XI, Fadel Muhammad, mengatakan bangsa ini memiliki anggaran kurang lebih Rp2.000triliun. Sementara, angka kemiskinan sebesar 78 persen. Karena itu menurutnya, hal yang diutamakan komisi XI adalah perencanaan anggaran terkait masalah kemiskinan, lapangan pekerjaan dan ketimpangan sosial.
"Kita akan adakan rapat internal, yaitu brain storming sehingga kita punya kerangka berpikir yang sama," kata Fadel, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/10).
Sementara itu, pimpinan sidang Taufik kurniawan mengatakan mitra kerja dari komisi XI diantaranya kementerian keuangan, Bappenas, BPKP, BPS, Perbankan, lembaga keuangan bukan bank, LAPO, OJK, dan LPS.
Rambe Kamarulzaman Terpilih Ketua Komisi II DPR RI
Rabu, 29 Oktober 2014 12:59 WIB
Tribunnews.com/Dany Permana
Politikus Partai Golkar Rambe Kamarulzaman. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat pemilihan pimpinan Komisi II DPR RI sudah selesai. Komisi II akhirnya dipimpin politikus Partai Golkar Rambe Kamaruzaman berdasarkan keputusan rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
"Perlu kami ingatkan pimpinan komisi satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegial, terdiri dari satu ketua dan paling banyak tiga wakil ketua," kata Fadli Zon di saat memimpin Rapat Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Sebelumnya, seluruh fraksi sudah menyerahkan paket pimpinan komisi ke Fadli. Paket yang diajukan Demokrat, Golkar, PAN dan PKS untuk posisi pimpinan yakni Rambe Kamaruzaman (Golkar), Ahmad Riza Patria (Gerindra), Wahidin Halim (Demokrat) dan Mustafa Kamal (PKS).
Sementara PAN yang masuk sebagai partai Koalisi Merah Putih tidak mengajukan calon pimpinan Komisi II. "Kami dengan besar hati tidak mengajukan calon Pimpinan. Tapi siapapun yang terpilih nanti sudah baik," kata juru bicara PAN Yandri Susanto.
Komisi II diketahui membindangi seperti pemerintahan dan pertanahan. "Alhamdullilah, Komisi II sudah terbentuk, Pak Rambe dan tiga wakilnya. Kuorum terpenuhi, saya rasa bisa langsung bekerja," kata Fadli Zon.
Penentuan pimpinan Komisi II tidak diikuti partai pendukung Koalisi Indonesia Hebat. Sampai sekarang, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura belum menyerahkan nama-nama untuk 11 komisi dan alat kelengkapan dewan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat pemilihan pimpinan Komisi II DPR RI sudah selesai. Komisi II akhirnya dipimpin politikus Partai Golkar Rambe Kamaruzaman berdasarkan keputusan rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
"Perlu kami ingatkan pimpinan komisi satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegial, terdiri dari satu ketua dan paling banyak tiga wakil ketua," kata Fadli Zon di saat memimpin Rapat Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Sebelumnya, seluruh fraksi sudah menyerahkan paket pimpinan komisi ke Fadli. Paket yang diajukan Demokrat, Golkar, PAN dan PKS untuk posisi pimpinan yakni Rambe Kamaruzaman (Golkar), Ahmad Riza Patria (Gerindra), Wahidin Halim (Demokrat) dan Mustafa Kamal (PKS).
Sementara PAN yang masuk sebagai partai Koalisi Merah Putih tidak mengajukan calon pimpinan Komisi II. "Kami dengan besar hati tidak mengajukan calon Pimpinan. Tapi siapapun yang terpilih nanti sudah baik," kata juru bicara PAN Yandri Susanto.
Komisi II diketahui membindangi seperti pemerintahan dan pertanahan. "Alhamdullilah, Komisi II sudah terbentuk, Pak Rambe dan tiga wakilnya. Kuorum terpenuhi, saya rasa bisa langsung bekerja," kata Fadli Zon.
Penentuan pimpinan Komisi II tidak diikuti partai pendukung Koalisi Indonesia Hebat. Sampai sekarang, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura belum menyerahkan nama-nama untuk 11 komisi dan alat kelengkapan dewan.
Tanpa Perdebatan, Dede Yusuf Terpilih sebagai Ketua Komisi IX DPR
Rabu, 29 Oktober 2014 | 13:31 WIB
Anggota Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf terpilih menjadi Ketua Komisi IX DPR.JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, terpilih sebagai Ketua Komisi IX DPR. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pemilihan dan penetapan pimpinan Komisi IX yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Rapat pemilihan pimpinan Komisi IX DPR berjalan tanpa perdebatan. Pasalnya, hanya ada satu paket yang diajukan, yakni berasal dari fraksi partai Koalisi Merah Putih.
Sementara itu, tak ada anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, termasuk PPP, yang hadir dan mengajukan usulan dalam paket calon pimpinan Komisi IX DPR.
Dalam paket tersebut, Dede mewakili Fraksi Partai Demokrat, dan didampingi tiga wakilnya, yaitu Syamsul Bachri (Fraksi Partai Golkar), Pius Lustrilanang (Fraksi Partai Gerindra), dan Asman Abnur (Fraksi PAN). Komisi IX membidangi masalah kependudukan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi.
"Hanya ada satu paket. Jumlah anggota yang hadir (dalam rapat) ada 30, yang tanda tangan 27 anggota," kata Fahri, seusai memimpin rapat pemilihan pimpinan Komisi IX tersebut.
Selasa, 28 Oktober 2014 | 09:54 WIB
Solusi Jika Koalisi Prabowo dan Jokowi Ngotot
Padahal hari ini, Selasa, 28 Oktober 2014, dinyatakan oleh koalisi Prabowo Subianto sebagai hari terakhir koalisi Joko Widodo menyerahkan daftar nama kadernya untuk pemilihan alat kelengkapan Dewan dan badan. (Baca: Setya: Pembentukan Komisi DPR Harus Hari Ini)
Di lain pihak, koalisi Jokowi masih ingin pemilihan alat kelengkapan Dewan, termasuk pimpinan komisi, dilakukan secara musyawarah mufakat. "Kalau sama-sama ngotot ya susah. Publik yang akan menjadi korban karena hanya dipertontonkan kekuatan politik, bukan mendapat esensi kerja parlemen," kata Direktur Eksekutif Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggraini saat dihubungi, Selasa, 28 Oktober 2014. (Baca: Fahri Hamzah: Koalisi Jokowi Jangan Banyak-banyak)
Menurut Titi, alotnya pembentukan komisi dan alat kelengkapan bisa dicegah jika pimpinan partai berdialog. Sebab, para anggota DPR tidak bisa mengambil putusan sendiri alias harus dengan persetujuan pimpinan partai. "Toh, lobi memang tak bisa dihindari," katanya. (Baca: Takut Dijebak, PDIP Emoh Setor Nama Anggota Fraksi)
Alotnya pembahasan nanti semakin terasa berdasarkan pernyataan para anggota parlemen. Politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan, misalnya, mengatakan koalisi Jokowi tak akan perna menyerahkan daftar nama fraksi mereka sampai keinginan mereka dipenuhi. Ia mengaku tak takut dengan ancaman koalisi Prabowo yang bakal mengambil putusan sendiri. (Baca: Fadli Zon: Koalisi Jokowi Hambat Kerja DPR)
Di kubu berseberangan, politikus Partai Golongan Karya Aziz Syamsudin menilai Koalisinya sebenarnya sudah bisa memulai rapat dan mengambil keputusan, meski tak dihadiri fraksi pendukung Jokowi. "Tapi kami selama ini toleransi," kata dia. Ia menyebut Tata Tertib DPR pasal 251 ayat 1 sampai 5 mengakomodir kepentingan Koalisi Prabowo.
Rapat memang baru bisa dilakukan andai dihadiri lebih dari separuh fraksi. Fraksi yang tak hadir akan ditunggu selama 30 menit. Dan dalam pasal 5 disebutkan bahwa rapat yang tak lengkap tersebut juga bisa mengambil keputusan.
Aziz mengatakan komisi dan alat kelengkapan beserta pimpinannya harus segera terbentuk. "Tak ada alat kelengkapan, yang rugi justru pemerintah," kata dia. Kalau anggota Dewan, ujar dia, mungkin senang saja karena tak kerja.
MUHAMAD RIZKI | MUHAMMAD MUHYIDDIN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar