Setujui Gedung Baru DPR, Jokowi Dianggap Transaksional
Sabtu, 25 April 2015 | 15:47 WIB
KOMPAS.com/SABRINA ASRIL Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Masyarakat Peduli
Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo
yang menyetujui pembangunan gedung baru untuk DPR. Peneliti Formappi,
Lucius Karus, menganggap keputusan Jokowi tersebut transaksional.
"Besar kemungkinan ini transaksional. Presiden begitu mudah
menyetujui rencana yang pastinya akan ditentang publik," kata Lucius
saat dihubungi, Sabtu (25/4/2015).
Lucius menilai, dengan disetujuinya pembangunan gedung baru ini oleh
Presiden, DPR tak akan terlalu kritis terhadap kinerja pemerintahan.
Program dan kebijakan yang diambil pemerintah pun tak akan mendapatkan
pertentangan dari DPR. (Baca: Ingin Bangun Gedung Baru, Setya Novanto Dinilai Jadikan DPR Lahan Proyek)
"Persetujuan Jokowi kian menguatkan dugaan bahwa Jokowi semakin
terperosok dalam kubangan lumpur kepentingan. Dia kehilangan nilai
kebeningan jiwa untuk melihat sesuatu, termasuk pembangunan gedung
parlemen secara benar," ucap Lucius.
Dalam pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014/2015, Ketua
DPR RI Setya Novanto mengungkapkan rencana pembangunan gedung baru DPR.
Presiden Joko Widodo telah menyetujui dan akan menghadiri seremoni
peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut pada 16 Agustus 2015.
(Baca: DPR Tidak Hasilkan UU Selama Masa Sidang III 2014-2015)
Setya mengatakan, pembangunan gedung baru ini diharapkan akan menjadi
ikon nasional serta memperkuat peran representasi DPR RI dengan maksud
mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya. Pembangunan gedung baru
diawali dengan pembentukan tim kerja pembangunan perpustakaan, museum,
pusat penelitian, dan ruang kerja anggota serta tenaga ahli DPR RI.
DPR berpandangan bahwa pembangunan ikon nasional ini akan menjadi
warisan bangsa karena setelah 70 tahun Indonesia merdeka dan 17 tahun
reformasi, lembaga legislatif belum pernah dibangun secara mandiri.
Lantik Budi Gunawan, DPR Siapkan Jebakan untuk Jokowi
Sejumlah
anggota polisi bersorak-sorai usai putusan sidang praperadilan status
tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) di PN Jakarta Selatan, Jakarta, 16
Februari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta
- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada,
Hifdzil Alim, mengatakan Presiden Joko Widodo berpotensi dimakzulkan
bila melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Sebab, Jokowi dinilai
melakukan perbuatan tercela.
"DPR bisa minta pendapat MK
(Mahkamah Konstitusi). Kalau MK menyatakan itu perbuatan tercela, bisa
saja dimakzulkan," kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 16 Februari 2015.
Menurut
Hifdzil, ada beberapa alasan Jokowi bisa dimakzulkan. Di antaranya
melakukan makar, tidak bisa melakukan kewajiban secara fisik dan psikis,
melakukan tindak pidana, dan melakukan perbuatan tercela. Ia
berpendapat, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat sedang menyiapkan skenario
pemakzulan Jokowi.
"Sekarang DPR ngotot Budi dilantik.
Tapi di sisi lain, DPR akan meminta pendapat MK bahwa Jokowi melakukan
hal tercela. Setelah itu, dibawa ke paripurna. Dalam hitungan jam, ada
pengajuan impeachment," ujarnya.
Artinya, Hifdzil
menilai DPR sedang menyiapkan jebakan untuk Jokowi. "Menang harus cantik
mainnya," ujarnya. Yang jelas, kata dia, bila Jokowi ngotot melantik Budi Gunawan, maka ia berkontribusi untuk melemahkan KPK.
Pagi
tadi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Budi
Gunawan. Hakim Sarpin Rizaldi menyatakan penetapan tersangka Budi oleh
KPK tidak sah karena beberapa alasan. Di antaranya karena Budi bukan
pejabat negara, KPK tidak menyerahkan alat bukti penetapan tersangka,
dan penetapan tersangka dinilai ada unsur pemaksaan. DEWI SUCI RAHAYU
Kiri-kanan:
Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah, Olly Dondokambey, Pimpinan Koalisi
Indonesia Hebat dari PDIP Pramono Anung, Ketua DPR Setya Novanto, Sekjen
Golkar Idrus Marham, Fadly Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan
berjabatan tangan sebelum melakukan pertemuan tertutup, di Komplek
Parlemen, Jakarta,10 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta
- Koalisi Indonesia Hebat (pro-Jokowi) dan Koalisi Merah Putih
(pro-Prabowo) akhirnya mencapai kata sepakat soal revisi Undang-undang
MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Kedua kubu sepakat menandatangani draf
kesepahaman revisi yang disusun Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta
Rajasa.
Hatta
justru memaparkan beberapa poin kesepahaman yang tercapai. KMP dan KIH
hanya akan menyempurnakan pasal 74 dan Pasal 98 ayat 6, 7, serta 8.
Beberapa akan dihapuskan atau disempurnakan rumusannya.
Soal
Pasal 74, menurut Hatta, kemungkinan akan dihapuskan karena isinya hak
parlemen yang telah ditentukan dalam Pasal 79 serta 194 hingga 227.
"Pasal ini mengulang saja pasal yang sudah ada, jadi bersifat
redundant," kata dia.
Sedangkan Pasal 98, KMP menolak permintaan
KIH menghapus ayat 6 yang mewajibkan pemerintah menjalankan semua
kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat dengan parlemen. "Kalau pasal
ini dihapus, pemerintah tak punya kewajiban lagi. Bisa bahaya, jadi
tetap ada," kata Hatta. (Baca: DPR Targetkan Revisi UU MD3 Rampung 5 Desember)
Serupa
dengan Pasal 74, menurut Hatta, Pasal 98 ayat 7 dan 8 kemungkinan
dihapus atau disempurnakan karena mengulang isi Pasal 79 soal
interpelasi. Ia juga menilai Ayat 7 sangat tidak adil karena parlemen
dapat melakukan interpelasi langsung asalkan pemerintah tak menjalankan
kesepakatan. Hal ini dinilai tak baik.
"Kan selalu ada banyak hal
yang menyebabkan pemerintah gagal menjalankan kesepakatan. Lagi pula
kalau ayat ini dihapus, tak akan berpengaruh pada hak interpelasi yang
sudah ada di Pasal 79," kata Hatta.
Penandatanganan awal draf
kesepahaman KMP dan KIH dilaksanakan di kediaman Hatta, kawasan
Fatmawati, Jakarta Selatan. Selain Hatta, juru runding KMP yang hadir
adalah Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Sedangkan dari
KIH, selain Pramono Anung, turut hadir Ketua Fraksi PDI Perjuangan Olly
Dodokambey
Pimpinan DPR Beda Pendapat soal Jalan Damai KMP-KIH
Selasa, 11 November 2014 | 13:15 WIB
KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Ketua DPR 2014-2019 Setya Novanto
JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan DPR melontarkan
pendapat berbeda terkait penyelesaian konflik di parlemen antara Koalisi
Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Perbedaan pendapat terletak
dari wacana merevisi Tata Tertib DPR dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD untuk mengakomodasi perwakilan KIH agar mendapatkan kursi
pimpinan di semua alat kelengkapan Dewan (AKD).
Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, kebuntuan politik di parlemen
selesai melalui mekanisme musyawarah antara KMP dan KIH. Ia membantah
adanya wacana merevisi tatib dan UU MD3 sebagai jalan tengah
penyelesaian kebuntuan tersebut.
"Tidak ada pasal yang diubah. Semua dasarnya kesepakatan bersama
antara Pramono (Anung) di KIH dan Idrus Marham serta Hatta Rajasa di
KMP. Nanti pimpinan fraksi yang tanda tangan, segera," kata Setya di
Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan bahwa
revisi tatib dan UU MD3 harus dilakukan untuk mengakomodasi unsur KIH di
kursi pimpinan AKD. Itu dilakukan karena KIH tidak akan mendapat kursi
pimpinan AKD, khususnya komisi di DPR, tanpa adanya perubahan dalam
tatib dan UU MD3.
"Secara prinsip, saya lebih melihat itu (revisi tatib dan UU MD3)
sebagai kesepakatan dalam posisi akomodasi kedua belah pihak," ujar
Taufik.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto juga menyatakan bahwa perlu ada
perubahan dalam tatib dan UU MD3 untuk mengakomodasi KIH supaya
memperoleh ruang di pimpinan AKD. Menurut Agus, perubahan tatib dan UU
MD3 dilakukan juga untuk penyesuaian pada nomenklatur kabinet Presiden
Joko Widodo.
"Bukan semata-mata kita ingin mengakomodasi teman-teman dari KIH,
bukan. Ini karena nomenklatur kementerian kan berubah juga," ucap Agus.
Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Olly
Dondokambey, yang mewakili Koalisi Indonesia Hebat, telah membuat
kesepakatan dengan Koalisi Merah Putih yang diwakili Sekretaris Jenderal
Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa di hadapan
pimpinan DPR. Kesepakatan itu berupa penambahan satu kursi pimpinan di
semua AKD di DPR dengan cara merevisi tatib dan UU MD3.
Melalui kesepakatan tersebut, Koalisi Indonesia Hebat diproyeksikan
mendapat 21 kursi pimpinan AKD di DPR. Revisi akan mulai dilakukan
setelah fraksi Koalisi Indonesia Hebat menyerahkan susunan anggota di
semua AKD dan ditetapkan di sidang paripurna yang rencananya digelar
pada Kamis (13/11/2014).
KMP menurut Fadel telah setuju untuk membagi kursi pimpinan komisi
dan alat kelengkapan dewan untuk fraksi-fraksi pendukung Joko
Widodo-Jusuf Kalla di DPR.
00Google +00
Pertikaian kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi
Indonesia Hebat (KIH) terkait pembagian posisi pimpinan komisi dan alat
kelengkapan dewan di DPR sudah mulai menemukan titik terang.
"KMP sudah bicara agar KIH terlibat di kepemimpinan di DPR," kata
Wakil Ketua Umum Golkar, Fadel Muhammad di sela-sela senam massal dalam
rangka HUT Golkar ke-50 di Monas, Jakarta, Minggu 9 November 2014.
KMP menurut Fadel telah setuju untuk membagi kursi pimpinan komisi
dan alat kelengkapan dewan untuk fraksi-fraksi pendukung Joko
Widodo-Jusuf Kalla di DPR. KIH menurutnya diberi posisi Wakil Ketua di
setiap alat kelengkapan dewan.
"Kami memberikan jabatan pada mereka (KIH) untuk menjadi wakil di
setiap alat kelengkapan. Mereka meminta 16, tak masalah," katanya.
Hasil kesepakatan KMP dan KIH untuk pembagian pimpinan itu kini
tinggal menunggu tandatangan resmi dari Aburizal Bakrie selaku Ketua
Presidium KMP. Menurut Fadel, ARB yang juga menjabat sebagai Ketua Umum
Golkar itu telah menyetujui kesepakatan itu.
"Sekarang tunggu teken dari ARB, beliau Ketua Presidium KMP. Insya
Allah setuju. Beliau akan kembali Selasa pekan depan (dari daerah),"
katanya.| Sumber: viva.co.i
- See more at: http://atjehpost.co/articles/read/14606/Ini-Kesepakatan-Islah-KIH-dan-KMP-di-DPR-RI#sthash.tWFAdRuA.dpuf
KMP menurut Fadel telah setuju untuk membagi kursi pimpinan komisi
dan alat kelengkapan dewan untuk fraksi-fraksi pendukung Joko
Widodo-Jusuf Kalla di DPR.
00Google +00
Pertikaian kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi
Indonesia Hebat (KIH) terkait pembagian posisi pimpinan komisi dan alat
kelengkapan dewan di DPR sudah mulai menemukan titik terang.
"KMP sudah bicara agar KIH terlibat di kepemimpinan di DPR," kata
Wakil Ketua Umum Golkar, Fadel Muhammad di sela-sela senam massal dalam
rangka HUT Golkar ke-50 di Monas, Jakarta, Minggu 9 November 2014.
KMP menurut Fadel telah setuju untuk membagi kursi pimpinan komisi
dan alat kelengkapan dewan untuk fraksi-fraksi pendukung Joko
Widodo-Jusuf Kalla di DPR. KIH menurutnya diberi posisi Wakil Ketua di
setiap alat kelengkapan dewan.
"Kami memberikan jabatan pada mereka (KIH) untuk menjadi wakil di
setiap alat kelengkapan. Mereka meminta 16, tak masalah," katanya.
Hasil kesepakatan KMP dan KIH untuk pembagian pimpinan itu kini
tinggal menunggu tandatangan resmi dari Aburizal Bakrie selaku Ketua
Presidium KMP. Menurut Fadel, ARB yang juga menjabat sebagai Ketua Umum
Golkar itu telah menyetujui kesepakatan itu.
"Sekarang tunggu teken dari ARB, beliau Ketua Presidium KMP. Insya
Allah setuju. Beliau akan kembali Selasa pekan depan (dari daerah),"
katanya.| Sumber: viva.co.i
- See more at: http://atjehpost.co/articles/read/14606/Ini-Kesepakatan-Islah-KIH-dan-KMP-di-DPR-RI#sthash.tWFAdRuA.dpuf
KMP menurut Fadel telah setuju untuk membagi kursi pimpinan komisi
dan alat kelengkapan dewan untuk fraksi-fraksi pendukung Joko
Widodo-Jusuf Kalla di DPR.
00Google +00
Pertikaian kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi
Indonesia Hebat (KIH) terkait pembagian posisi pimpinan komisi dan alat
kelengkapan dewan di DPR sudah mulai menemukan titik terang.
"KMP sudah bicara agar KIH terlibat di kepemimpinan di DPR," kata
Wakil Ketua Umum Golkar, Fadel Muhammad di sela-sela senam massal dalam
rangka HUT Golkar ke-50 di Monas, Jakarta, Minggu 9 November 2014.
KMP menurut Fadel telah setuju untuk membagi kursi pimpinan komisi
dan alat kelengkapan dewan untuk fraksi-fraksi pendukung Joko
Widodo-Jusuf Kalla di DPR. KIH menurutnya diberi posisi Wakil Ketua di
setiap alat kelengkapan dewan.
"Kami memberikan jabatan pada mereka (KIH) untuk menjadi wakil di
setiap alat kelengkapan. Mereka meminta 16, tak masalah," katanya.
Hasil kesepakatan KMP dan KIH untuk pembagian pimpinan itu kini
tinggal menunggu tandatangan resmi dari Aburizal Bakrie selaku Ketua
Presidium KMP. Menurut Fadel, ARB yang juga menjabat sebagai Ketua Umum
Golkar itu telah menyetujui kesepakatan itu.
"Sekarang tunggu teken dari ARB, beliau Ketua Presidium KMP. Insya
Allah setuju. Beliau akan kembali Selasa pekan depan (dari daerah),"
katanya.| Sumber: viva.co.i
- See more at: http://atjehpost.co/articles/read/14606/Ini-Kesepakatan-Islah-KIH-dan-KMP-di-DPR-RI#sthash.tWFAdRuA.dpuf
Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat
paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap
Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun
Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi
anggota salah satu komisi.
Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi
diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi
pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga
non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan
keefektifan tugas DPR.
Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan
persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan
Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.
Tugas Komisi di bidang anggaran lain:
mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup
tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan
mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup
tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.
Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
membahas dan menindklanjuti usulan DPD.
Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja
dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat
Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya,
mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam
Masa Reses.
komisi DPR terdiri dari : komisi I , komisi II, Komisi III, komisi IV, komisi V, komisi VI, komisi VII, komisi VIII, komisi IX, komisi X, komisi XI
Komisi I Ketua: Mahfudz Siddiq (PKS) Wakil Ketua: Hasril Hamzah Tandjung (Gerindra), Tantowi Yahya (Golkar), Hanafi Rais (PAN) Komisi II Ketua: Rambe Kamaruzaman (Golkar) Wakil Ketua: Ahmad Riza Patria (Gerindra), Wahidin Halim (Demokrat), Mustafa Kamal (PKS) Komisi III Ketua: Azis Syamsuddin (Golkar) Wakil Ketua: Desmon Junaedi Mahesa (Gerindra), Benny K Harman (Demokrat), Nur Fahri Harahap (PAN) Komisi IV Ketua: Edhy Prabowo (Gerindra) Wakil Ketua: Titiek Soeharto (Golkar), Herman Khaeron (Demokrat), Viva Yoga Mauladi (PAN) Komisi V:
Ketua komisi V Fary Djemi
Francis (Gerindra)
Wakil ketua: Muhidin Mohamad Said (Golkar), Michael
Watimena (Demokrat), Yudi Widiana (PKS).
Komisi VI Ketua: Achmad Hafisz Tohir (PAN) Wakil Ketua: Dodi Reza Alex Noerdin (Golkar), Heri Gunawan (Gerindra), Azam Azman Natawijana (Demokrat) Komisi VII Ketua: Kardaya Warnika (Gerindra) Wakil Ketua: Satya W Yudha (Golkar), Mulyadi (Demokrat), Tamsil Linrung (PKS) Komisi VIII Ketua: Saleh Partaonan Daulay (PAN) Wakil Ketua: Deding Ishak (Golkar), Sodik Nudjahid (Gerindra), Ledia H Amaliah (PKS) Komisi IX Ketua: Dede Yusuf Macan Effendi (Demokrat) Wakil Ketua: Syamsul Bachri (Golkar), Pius Lustrilanang (Gerindra), Asman Abnur (PAN) Komisi X Ketua: Teuku Riefky Harsya (Demokrat) Wakil Ketua : Ridwan Hisyam (Golkar), Nuroji (Gerindta), Sohibul Iman (PKS)
Ketua komisi XI: Fadel Muhammad(Golkar)
Wakil ketua: Gus Irawan Pasaribu (Gerindra), Marwan Cik Asan (Demokrat), Jon
Erizal (PAN).Sisa Pimpinan Komisi DPR Jatuh Lagi ke Tangan KMP
Thursday, 30 October 2014, 19:30 WIB
koalisi merah putih
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sembilan pimpinan komisi dari 11
komisi telah ditetapkan dan disahkan pimpinan DPR kemarin Rabu (29/10).
Sementara pimpinan dua komisi yaitu komisi V dan XI ditetapkan hari ini,
Kamis (30/10).
Politisi fraksi partai Gerindra, Fary Djemi
Francis, terpilih sebagai ketua komisi V. Ia didampingi wakil ketua
diantaranya Muhidin Mohamad Said dari fraksi partai Golkar, Michael
Watimena dari fraksi partai Demokrat, dan Yudi Widiana dari fraksi PKS.
Rapat
pemilihan dan penetapan pimpinan komisi V dipimpin oleh wakil ketua
DPR, Agus Hermanto. Komisi V membidangi masalah infrastruktur,
perhubungan, dan pekerjaan umum. Sementara itu, politisi fraksi partai
Golkar, Fadel Muhammad, terpilih menjadi ketua komisi XI.
Ia didampingi oleh wakil ketua yaitu Gus Irawan Pasaribu dari fraksi
partai Gerindra, Marwan Cik Asan dari fraksi partai Demokrat, dan Jon
Erizal dari fraksi partai PAN. Rapat dipimpin oleh wakil ketua DPR,
Taufik Kurniawan. Komisi XI membidangi masalah keuangan.
Ketua
komisi XI, Fadel Muhammad, mengatakan bangsa ini memiliki anggaran
kurang lebih Rp2.000triliun. Sementara, angka kemiskinan sebesar 78
persen. Karena itu menurutnya, hal yang diutamakan komisi XI adalah
perencanaan anggaran terkait masalah kemiskinan, lapangan pekerjaan dan
ketimpangan sosial.
"Kita akan adakan rapat internal, yaitu brain storming sehingga kita punya kerangka berpikir yang sama," kata Fadel, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/10).
Sementara
itu, pimpinan sidang Taufik kurniawan mengatakan mitra kerja dari
komisi XI diantaranya kementerian keuangan, Bappenas, BPKP, BPS,
Perbankan, lembaga keuangan bukan bank, LAPO, OJK, dan LPS.
Susunan Pimpinan Komisi DPR Periode 2014-2019
Masih ada dua komisi yang ditunda
Rabu, 29 Oktober 2014, 15:43
Yudho Raharjo, Nur Eka Sukmawati
VIVAnews - Rapat
pemilihan ketua dan wakil ketua komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
telah dilaksanakan secara tertutup mulai pukul 10.30 WIB. Usai rapat
digelar, susunan pimpinan komisi di DPR akhirnya resmi terbentuk, Rabu
29 Oktober 2014. Berikut susunan pimpinan Komisi I hingga Komisi XI DPR. Dua di antaranya ditunda: Komisi I Ketua: Mahfudz Siddiq (PKS) Wakil Ketua: Hasril Hamzah Tandjung (Gerindra), Tantowi Yahya (Golkar), Hanafi Rais (PAN) Komisi II Ketua: Rambe Kamaruzaman (Golkar) Wakil Ketua: Ahmad Riza Patria (Gerindra), Wahidin Halim (Demokrat), Mustafa Kamal (PKS) Komisi III Ketua: Azis Syamsuddin (Golkar) Wakil Ketua: Desmon Junaedi Mahesa (Gerindra), Benny K Harman (Demokrat), Nur Fahri Harahap (PAN) Komisi IV Ketua: Edhy Prabowo (Gerindra) Wakil Ketua: Titiek Soeharto (Golkar), Herman Khaeron (Demokrat), Viva Yoga Mauladi (PAN)
Komisi V: Ditunda Komisi VI Ketua: Achmad Hafisz Tohir (PAN) Wakil Ketua: Dodi Reza Alex Noerdin (Golkar), Heri Gunawan (Gerindra), Azam Azman Natawijana (Demokrat) Komisi VII Ketua: Kardaya Warnika (Gerindra) Wakil Ketua: Satya W Yudha (Golkar), Mulyadi (Demokrat), Tamsil Linrung (PKS) Komisi VIII Ketua: Saleh Partaonan Daulay (PAN) Wakil Ketua: Deding Ishak (Golkar), Sodik Nudjahid (Gerindra), Ledia H Amaliah (PKS) Komisi IX Ketua: Dede Yusuf Macan Effendi (Demokrat) Wakil Ketua: Syamsul Bachri (Golkar), Pius Lustrilanang (Gerindra), Asman Abnur (PAN) Komisi X Ketua: Teuku Riefky Harsya (Demokrat) Wakil Ketua : Ridwan Hisyam (Golkar), Nuroji (Gerindta), Sohibul Iman (PKS)
Untuk
pemilihan pimpinan Komisi XI masih ditunda hingga Kamis 30 Oktober 2014
pukul 14.00 WIB. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, dalam
rapat internal tadi masih ada beberapa fraksi yang belum siap dan ada
juga yang ingin mengubah daftar anggota.
"Ini lebih ke masalah teknis, tidak ada yang politis," katanya. (art)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menyumbangkan tiga
wakilnya duduk sebagai Ketua komisi DPR RI. Yaitu ketua komisi III, IV,
dan VII.
Sementara PAN dan Demokrat masing-masing menyumbang dua
kader sebagai ketua Komisi. Ketua Komisi VI dan VIII (PAN), Komisi IX
dan X (Demokrat).
Sementara PKS dan Golkar, masing-masing menyumbang satu ketua komisi. Ketua komisi I (PKS), Ketua Komisi II (Golkar).
Susunan ini bisa saja berubah, karena pemilihan pimpinan komisi V dan XI ditunda besok, Kamis (29/10).
Berikut nama-nama pimpinan komisi yang telah terpilih:
Ketua
Komisi I, Mahfudz Siddik (PKS), wakil-wakilnya terdiri Tantowi Yahya
(Golkar) Asril Hamzah Tandjung (Gerindra) dan Hanafi Rais (PAN).
Rambe Kamaruzaman (Fraksi Golkar) sebagai Ketua Komisi II DPR, dan
tiga
Wakil Ketua Komisi II DPR, yaitu Ahmad Riza Patria (Fraksi Gerindra),
Wahyudin Halim (Fraksi Demokrat), dan Mustafa Kamal (Fraksi PKS).
Ketua
Komisi III, Desmon J Mahesa dari Gerindra, Benny K Harman dari fraksi
Demokrat, dan Nur Fahri Harahap dari fraksi PAN sebagai wakil ketua.
Edhy
Prabowo (Gerindra) Ketua Komisi IV. Posisi wakil diberikan kepada Titik
Suharto (Golkar), Herman Khaeron (Demokrat), dan Viva Yoga Mauladi
(PAN).
Komisi V (tunda besok)
Komisi VI Ketua Achmad Hafiz Tohir (PAN),
Wakil Ketua Dodi Reza Alex Noerdin (Golkar)
Wakil Ketua, Heri Gunawan (Gerindra), Azam Azman Natawijana (Demokrat).
Ketua
Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay (PAN). Selanjutnya, Wakil Ketua
Deding Ishak (Golkar) D. Sodik Mudjahid (Gerindra), dan Ledia Hanifah
Amaliah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Komisi IX, Ketua Dede Yusuf (Demokrat),
Wakil Samsul Bahri (Golkar), Pius Pistularang (Gerindra), Asman asnur, (PAN)
Komisi X, Ketua Teuku Rifki Harsya (Demokrat), Wakil M Ridwan Hisyam (Golkar)
Wakil H Nuroji (Gerindra)
Wakil Sohibul Iman (PKS).
KOMPAS.com/IHSANUDDIN
Perwakilan Koalisi Indonesia Hebat Olly Dondokambey dan Pramono Anung
bertemu perwakilan Koalisi Merah Putih Hatta Rajasa dan Idrus Marham
usai membahas revisi UU MD3 di kediaman Hatta, Sabtu (15/11/2014). Kedua
pihak mencapai kata sepakat.
JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Merah Putih dan Koalisi
Indonesia Hebat, Sabtu (15/11/2014) petang mencapai kesepakatan soal
Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Selama ini UU tersebut dituding
sebagai akar perpecahan di DPR, mulai dari polemik dalam pengusulan
paket pimpinan DPR hingga munculnya DPR tandingan dari Koalisi Indonesia
Hebat.
"(Sekarang) tidak ada lagi DPR tandingan. Hanya ada satu
DPR. Tidak ada lagi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat!"
tegas politisi PDI-P Pramono Anung Wibowo, usai pertemuan dengan Koalisi
Merah Putih di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa,
di kawasan Golf Mansion, Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu
(15/11/2014).
Pramono pun menyatakan DPR tandingan yang beberapa
waktu lalu dibentuk Koalisi Indonesia Hebat--dimotori PDI-P--otomoatis
bubar. Dia mengatakan kesepakatan ini akan disosialisasikan dan
ditandatangani oleh seluruh fraksi di DPR pada Senin (17/11/2014).
Pramono berharap pula, DPR sudah dapat efektif pada Selasa (18/11/2014).
Hatta
Rajasa menyambut baik bubarnya DPR tandingan sebagaimana disebutkan
Pramono. Namun, dia berharap fraksi-fraksi di DPR dari partai-partai
dalam Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat tetap bisa
bekerja dengan kritis setelah ini tetapi tak menjadikan perbedaan
pendapat sebagai penghalang. "KMP dan KIH biarkan tetap ada, itu bagus.
Tapi dualisme di DPR sudah tidak ada lagi," ujar dia.
Kesepakatan
antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat ini terjadi
setelah penghapusan sebagian Pasal 74 dan Pasal 98 UU MD3 yang terkait
dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat
sebagaimana permintaan Koalisi Indonesia Hebat.
Hatta menyatakan
sebelumnya, pasal yang dihapus adalah yang bersifat pengulangan dari
Pasal 79 dan penjabarannya di Pasal 194 sampai 227 UU yang sama. Tak
semua permintaan Koalisi Indonesia Hebat, juga dipenuhi dalam
kesepakatan ini. Pasal 98 ayat 6 UU MD3 tetap dipertahankan.
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dikabarkan mengetahui dan merestui Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk Pimpinan DPR tandingan. Megawati Soekarnoputri
Peneliti divisi kajian hukum tatanegara Sigma Imam Nasef menilai,
dukungan Megawati terhadap pembentukan DPR tandingan jelas melanggar
etika. Dia menambahkan, seharusnya mantan Presiden kelima tersebut
mendukung upaya rekonsiliasi yang sedang dilakukan Joko Widodo dan Jusuf
Kalla (Jokowi-JK).
"Mestinya Mega mendorong rekonsiliasi agar berjalan sesuai relnya," jelas Nasef kepada Okezone, Selasa (4/11/2014). Upaya Rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo Subianto
Dia pun mempertanyakan kapasitas Megawati sebagai negarawan, jika
menyetujui dan mendukung lahirnya DPR tandingan yang melanggar
konstitusi. "Kalau seperti itu mana sisi kenegarawannya?" terangnya.
Menurut Nassef, restu orang nomor satu di partai pengusung Jokowi
tersebut justru dapat menjadi sumber konflik baru dengan Koalisi Merah
Putih (KMP) di parlemen. "Makin tidak selesai kalau begitu jadinya,"
tegasnya.
Semakin panjangnya kisruh di parlemen,
lanjut Nassef, juga berpotensi menghambat kinerja legislatif. "Nanti
eksekutifnya kerja, legislatifnya ribut terus," sambungnya.
Nassef pun menjabarkan masalah yang akan muncul jika kekisruhan di
DPR tak segera diselesaikan. Pertama, saat penyusunan program legislasi
naisonal (prolegnas) 2015, akan semakin lama. Kedua, fungsi budgeting juga akan menemui jalan buntu ketika DPR masih terpecah.
"Apalagi ada perubahan nomenklatur lembaga kementerian, itu kan bisa terhambat," lanjutnya.
Masalah Ketiga, kata Nassef, DPR hanya memiliki sedikit waktu untuk
memantau jalannya pemerintahan Presiden Jokowi. "Nanti, bisa nggak
dijalankan fungsi controling-nya," tutupnya.(fid)
Jakarta, CNN Indonesia
--
Ketua DPR Setya Novanto menyatakan dualisme di
parlemen akan berakhir dalam waktu dekat. Menurutnya, lobi politik
antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat berjalan baik.
“Kami
(akan) jalankan sesuai dengan keinginan KIH. Pokoknya saya akan
memberikan yang terbaik agar kedua belah pihak (KIH dan KMP) bisa
menjalankan DPR dengan sebaik-baiknya,” kata Setya di gedung DPR RI,
Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).
Ia mengemukakan hal itu menanggapi
solusi damai yang ditawarkan Demokrat, yakni memberikan 16 kursi wakil
ketua komisi kepada KIH. Solusi itu mencuat dalam pertemuan Ketua Harian
Demokrat Syarif Hasan dengan fungsionaris PDIP Aria Bima, Selasa
kemarin (4/11).
Setya mengatakan KIH dan KMP sama-sama ingin
mengakhiri perseteruan di DPR. “Kami (KMP) dan KIH yang diwakili Saudara
Pramono Anung melakukan musyawarah mufakat untuk bisa memberikan yang
terbaik untuk keluarga besar DPR RI,” ujar Bendahara Umum Golkar itu.
“Mudah-mudahan
dalam waktu dekat persoalan sudah bisa selesai. Semua untuk kepentingan
rakyat,” kata Setya. Namun ia tak mau merinci apa saja alternatif
solusi yang saat ini dipertimbangan kedua kubu.
Setya meminta
dukungan masyarakat agar ia sebagai Ketua DPR dapat mengakhiri
perselisihan di DPR, sehingga program-program pemerintah Jokowi pun
dapat berjalan efektif.
Sebelumnya, Syarif Hasan mengatakan KIH bersedia tak mendapat kursi
ketua komisi. “Hanya kursi wakil ketua komisi sebanyak 16,” kata dia.
Keenam belas kursi itu akan dibagi di antara fraksi-fraksi KIH, yakni
PDIP, PKB, NasDem, Hanura, dan PPP (kubu Romahurmuziy).
Sementara
Pramono Anung menekankan pentingnya kedua kubu mengalah untuk
kepentingan yang lebih besar. “Harus ada yang keras dan lunak. Tidak
bisa semuanya keras. Harus ada yang duduk bersama dan berdiskusi dengan
lainnya,” kata dia.
Aria Bima mengatakan solusi yang ditawarkan
Demokrat amat baik. “Kalau KMP menyepakati 16 wakil pimpinan komisi
untuk kami (KIH), masalah selesai,” kata dia. (agk)
PDIP: Prabowo Subianto Setuju Syarat KIH
Koalisi Jokowi giat melobi pimpinan KMP untuk minta jatah kursi DPR
Selasa, 4 November 2014, 14:23
Aries Setiawan, Nur Eka Sukmawati
Rapat Paripurna DPR (VIVAnews/Nur Eka Sukmawati)
VIVAnews - Koalisi
Indonesia Hebat menolak menghadiri sidang Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat, Selasa 4 November 2014. Koalisi pro Jokowi itu lebih memilih
menggelar sidang Paripurna 'tandingan' di Gedung Nusantara DPR, Jakarta.
Politikus
PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan perlu ada persepsi yang diubah agar
DPR bisa menjadi satu. Koalisi Indonesia Hebat, kata dia, menginginkan
agar jatah pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan dibagi berdasarkan
jumlah perolehan suara.
"Jadi bukan bagi-bagi kekuasaan, tapi proporsional," kata Aria di Gedung DPR, Jakarta.
Ia
mengusulkan agar pemilihan pimpinan di DPR dikocok ulang. Dengan
begitu, Koalisi Indonesia Hebat bisa mendapatkan jatah 16 kursi
pimpinan.
"Kami ajukan opsi yang tidak berlebihan. 16 itu bisa diterima, itu paling bijak menurut saya," jelas dia.
Aria
mengklaim syarat dari koalisi pro Jokowi ini telah mendapat persetujuan
dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia juga berharap bisa
mengkomunikasikan hal ini kepada Ketua Umum Harian Partai Demokrat
Syarief Hasan.
"Saya mau ngobrol sama Syarief Hasan
untuk lobi dengan Partai Demokrat. Partai Demokrat ada titik terang, PAN
setuju. Gerindra setuju 40:60, Pak Prabowo bilang ke saya," ungkap dia.
Bukan
hanya mendapat dukungan dari tiga partai politik dalam Koalisi Merah
Putih, Aria juga mengklaim bahwa Ketua Umum Partai Golkar Aburizal
Bakrie akan memberi jalan terkait syarat dari Koalisi Indonesia Hebat.
"Pak ARB akan didekati Mas Pram (Pramono Anung). Pak ARB akan beri ruang jalan tengah," ucap dia.
Prabowo dan Jokowi kompak satu suara soal DPR tandingan
Jika sebelumnya koalisi pendukung Prabowo-Hatta itu berhasil menguasai kursi pimpinan DPR dan MPR, kali ini KMP berhasil menyapu bersih pimpinan komisi dan alat kelengkapan di DPR.
Hal itu mengakibatkan kekecewaan di kubu parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Koalisi pendukung Jokowi-JK ini tak terima tak mendapat posisi sama sekali di komisi dan alat kelengkapan DPR.
Mereka
kemudian melakukan manuver membuat pemilihan pimpinan DPR, komisi dan
alat kelengkapan DPR tandingan. Mereka terdiri dari anggota Fraksi PDI Perjuangan, F-PKB, F-NasDem, F-Hanura, dan F-PPP.
Rapat
itu berisi celetukan dan penuh sindiran kepada Koalisi Merah Putih
(KMP). Rencananya mereka akan kembali menggelar rapat Senin mendatang
untuk memutuskan siapa saja pimpinan DPR tandingan.
Manuver yang dilakukan para pendukung di parlemen akhirnya membuat Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto angkat bicara.
Keduanya
kompak tak sepakat ada DPR tandingan. Jokowi meminta semua pihak
menahan diri. Lebih baik seluruh pihak, baik KIH maupun KMP sama-sama
menjaga persatuan dan kesatuan.
"Ya akan lebih baik kalau kita
ini bersatu, akan lebih baik kita ini jaga persatuan dan kesatuan,"
singkat Jokowi usai salat Jumat di Kompleks Istana Kepresidenan,
Jakarta, Jumat (31/10).
Menurut Jokowi, persatuan itu penting karena sikap yang diambil para pemimpin negeri akan dicontoh oleh rakyat.
"(Menjaga persatuan) Akan dicontoh oleh rakyat," tutupnya.
Hal
senada juga diungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Mantan capres di pilpres 2014 ini mengecam manuver DPR tandingan yang
dilakukan fraksi parpol pendukung Jokowi-JK di DPR.
Menurutnya, DPR tandingan adalah bentuk ketidakdewasaan dalam berpolitik. Selain itu, DPR tandingan sangat merugikan bangsa.
"DPR
tandingan adalah bentuk ketidakdewasaan, tidak ada itu
tanding-tandingan. Ini sangat merugikan bangsa. Coba kamu cek
undang-undang, nggak ada itu DPR tandingan," kata Prabowo saat ditemui
sesuai mengikuti Muktamar PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis
(30/10).
Ancaman Sanksi Anggota yang Ikut Paripurna DPR Tandingan
01 Nov 2014 06:38
Fahri Hamzah (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Liputan6.com, Jakarta - DPR tandingan dari Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat
(KIH) menggelar rapat paripurna perdana Jumat 31 Oktober 2014 pagi.
Rapat tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum lantaran pimpinan DPR
yang sah tidak hadir dalam rapat tandingan tersebut.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun angkat bicara mengenai ancaman sanksi bagi anggota yang mengikuti rapat tersebut.
"Kita
bentuk MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan). Kita harus mengirimkan pesan
baik," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/10/2014) malam.
Fahri
berujar, pimpinan dewan terus berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo
atau Jokowi. Hal itu diperlihatkan, dimana pimpinan dewan hadir dalam
pelantikan Jokowi. Sementara, Pimpinan DPR memberikan pertimbangan
nomenklatur kementerian.
Politisi PKS itu mengingatkan, bahwa MKD berbeda dengan Badan Kehormatan (BK) periode lalu.
"Serahkan
MKD yang akan menjalankan. Saya ingatkan MKD berbeda dengan BK, ini
dibentuk peradilan etik (bagi anggota dewan)," tandas Fahri.
Anggota
DPR dari fraksi pendukung Jokowi-JK menggelar sidang paripurna di Ruang
Rapat Badan Musyawarah (Bamus), Gedung Kura-Kura, Senayan. Dari 247
anggota dewan yang tergabung dalam fraksi di KIH, ada 176 orang yang
hadir. Jumlah ini berdasar lembar absensi pukul 10.55 WIB, Jumat 31
Oktober 2014.
176 Anggota dewan itu terdiri dari PDIP 80 orang, Hanura 15, PPP 14, PKB 35, Nasdem 32.
MA Tolak Lantik Pimpinan DPR Tandingan
Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menyerahkan palu
pimpinan sidang kepada Ketua Komisi I terpilih Mahfudz Siddiq (kedua
kanan) dalam sidang pemilihan ketua komisi I di Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung membantah melantik pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tandingan versi Koalisi Jokowi di parlemen.
"Karena
sampai saat ini belum ada surat permintaan pelantikan tersebut yang
datang ke Mahkamah," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung
Ridwan Mansyur di kantornya, Jumat, 31 Oktober 2014. (Baca: Kubu KIH Gelar Sidang Paripurna DPR Tandingan)
Ridwan
mengatakan Mahkamah tidak mungkin melantik pimpinan DPR tandingan.
Musababnya, kata Ridwan, itu jelas bertentangan dengan undang-undang dan
konstitusi yang berlaku.
Sebelumnya,
partai di dalam Koalisi Indonesia Hebat membuat pimpinan DPR tandingan
untuk memilih pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka
juga meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD.
Pimpinan DPR
tandingan dibentuk sebagai mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang
menunjukkan upaya menjegal dan menghambat pemerintahan Jokowi. REZA ADITYA
JK: DPR Tandingan Tidak Perlu Ada
Wakil
Presiden Jusuf Kalla bertemu Amien Rais usai pertemuan tertutup di
Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014. TEMPO/Dian Triyuli
Handoko
TEMPO.CO, Jakarta
- Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap pembentukan Dewan Perwakilan
Rakyat tandingan tak perlu terjadi. "Yang namanya pimpinan tandingan itu
tak perlu ada," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 31
Oktober 2014.
Karena itu, JK berharap dua kubu yang berselisih di
parlemen segera melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah
dualisme tersebut. JK berharap ada prinsip saling memberi di antara
kedua koalisi agar tercipta sebuah harmoni.
"Butuh suatu
musyawarah yang saling memberi dan menerima dari satu dan lain pihak.
Harus ada toleransi bersama karena demokrasi, kan, harus begitu," ujar
JK, yang mengaku optimistis kedua kubu bakal menyelesaikan masalah
dualisme ini dengan baik. (Baca: Tokoh-tokoh Koalisi Bertemu, DPR Tetap Ricuh)
JK
menganggap masalah yang terjadi di parlemen hanya persoalan teknis
lantaran kedua petinggi koalisi sudah beberapa kali melakukan pertemuan
untuk meredakan tensi politik. "Ini menyangkut jumlah-jumlah pembagian
yang harus mereka bicarakan lagi," ucap JK. "Ya, kita lihat nanti.
Sekarang masih aman-aman saja, kan."
Koalisi partai pendukung
Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, membentuk pimpinan
Dewan sendiri lantaran kecewa dengan sikap koalisi partai pendukung
mantan kandidat presiden Prabowo Subianto, yang menguasai seluruh alat
kelengkapan legislatif. (Baca: Prabowo: DPR Tandingan Rugikan Rakyat)
Mereka
yang ditunjuk adalah Pramono Anung dari PDI Perjuangan sebagai Ketua
DPR. Posisi Pramono lalu digantikan Effendi Simbolon. Adapun wakilnya
adalah Abdul Kadir Karding dari Partai Kebangkitan Bangsa, Patrice Rio
Capella dari Partai NasDem, Syaifullah Tamliha dari Partai Persatuan
Pembangunan, serta Dossy Iskandar Prasetyo dari Partai Hanura. PRIHANDOKO
DPR Terbelah, Puan: Kita Saling Mengalah Dulu
Puan Maharani. TEMPO/Imam Sukamto,Jum'at, 31 Oktober 2014 | 17:07 WIB
TEMPO.CO, Jakarta
- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani
mengungkapkan komentarnya perihal kekisruhan di Dewan Perwakilan Rakyat
meski sudah tidak punya kursi di Senayan. "Saya, kan, bukan orang
parlemen lagi," kata Puan kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Jumat, 31 Oktober 2014.
Puan mengatakan parlemen kisruh karena baik kubu Koalisi Prabowo maupun
Koalisi Jokowi tidak dapat meredam emosi yang memicu terjadinya
dualisme kepemimpinan. "Saya harap teman-teman di parlemen bisa meredam
emosi masing-masing dan mempunyai sikap kenegarawanan," ucap Puan.(Baca:Fahri Hamzah: Tangkap Semua Kekuatan Ilegal di DPR)
Puan, yang dulu menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan di DPR, berharap kedua kubu dapat menyelesaikan konflik
dengan duduk bersama untuk bermusyawarah agar konflik dapat lebih reda.
"Kita saling mengalah dulu agar situasi lebih kondusif dibanding
sebelumnya," ujar Puan. (Baca:Ketua MK Minta Ketua Parpol Mediasi Konflik DPR)
Saat ini di parlemen muncul wacana pembentukan pimpinan DPR tandingan
yang digulirkan fraksi-fraksi pendukung Jokowi-Kalla. Gagasan itu mereka
sodorkan karena pimpinan DPR gagal mengesahkan penetapan perwakilan
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.(Baca:Jokowi Ajak DPR Jaga Persatuan)
Akibat kegagalan itu, fraksi pendukung pemerintah yang terdiri atas
Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi NasDem, Fraksi
Hanura, dan Fraksi Persatuan Pembangunan gagal mencalonkan wakil
masing-masing dalam pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR.(Baca:JK: DPR Tandingan Tidak Perlu Ada)
Koalisi Jokowi mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR.
Pernyataan mosi tidak percaya itu digodok dalam Rapat Paripurna DPR
tandingan yang digelar di ruang Fraksi PDIP, Kompleks Parlemen,
Senayan.(Baca:Tokoh-tokoh Koalisi Bertemu, DPR Tetap Ricuh )DEVY ERNIS
Pramono Anung Tolak Jadi Ketua DPR Tandingan
|Qur'anul Hidayat - Okezone
Pramono Anung menolak jadi ketua DPR tandingan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Konfrensi pers yang diadakan
kader Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR menyebutkan nama Pramono
Anung sebagai calon Ketua DPR tandingan. Namun, politikus senior PDIP
itu malah menunjukkan sikap berbeda.
Selain tidak hadir dalam konfrensi pers, di akun Twitternya
@pramonoanung, Pramono menuliskan sikapnya yang tidak setuju dengan
adanya DPR tandingan.
"Lebih baik asli daripada tandingan, akal sehat harus tetap
dimiliki dalam kondisi tensi tinggi dipertandingkan politik #sabar,"
tulisnya, Kamis (30/10/2014).
Beberapa jam sebelumnya, Pramono juga sempat menuliskan
kegusarannya tentang hal itu. "Hanya bisa menggelengkan kepala saja, apa
yang mau ditandingkan #selaattidur," kata dia.
Sebelumnya, KIH mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Pimpinan DPR
yang dinilai tidak bisa berlaku adil dan menyalahi tatib yang berlaku.
Mereka bahkan mengajukan nama-nama pengganti pimpinan DPR RI, yakni
Ketua Pramono Anung, Wakil Ketua Abdul Kadir Karding, Saifullah Tamliha,
Patrice Rio Capella dan Dossy Iskandar.
(ded)
Pramono Anung: Lebih Baik Asli daripada Tandingan
Kamis, 30 Oktober 2014, 12:37 WIB ,Republika/ Yasin Habibi
Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior PDI Perjuangan
didaulat menjadi ketua DPR tandingan. Tapi ternyata, ia malah menunjukan
sikap yang berbeda dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang
mendukungnya.
"Lebih baik asli drpd tandingan, akal sehat harus tetap dimiliki dalam kondisi tensi tinggi dipertandingan politik #Sabar," tulisnya dalam akun twitter @pramonoanung, Kamis (30/10) pagi.
Sebelumnya, lima partai yang tergabung dalam KIH melayangkan mosi
tidak percaya terhadap para pimpinan DPR. Mereka menilai, lima pimpinan
DPR tak berlaku demokratis dan tidak cakap dalam memimpin di berbagai
sidang yang dilakukan.
Karenanya, mereka mendorong lima partai pendukung Jokowi membantuk
DPR tandingan. Ketua yang dipilih adalah Pramono Anung dari PDIP.
Sementara empat wakilnya adalah Rio Patrice Capella (Nasdem), Abdul
Kadir Karding (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), dan Dossy Iskandar
(Hanura).
"Hanya bisa menggelengkan kepala saja, apa yg harus ditandingkan.. #SelamatTidur," tambah dia.
Ini Saran Bijak Menag Lukman Soal DPR Tandingan
Moksa Hutasoit - detikNews
Lukman Hakim Saifuddin di Kantor Presiden (Moksa/detikcom)
Jakarta - Parlemen Indonesia kembali
memanas setelah Koalisi Indonesia Hebat membentuk DPR tandingan. Bagi
politisi di DPR, ada baiknya mendengar saran serta harapan dari seorang
Menteri Agama Lukman Hakim Syarifuddin.
"Saya berharap agar ini
segera cair, dalam 2-3 hari ke depan. Bagaimana pun juga bangsa ini
besar," kata Lukman di Kantor Presiden, Jalan Veteran Jakarta Pusat,
Jumat (31/10/2014).
"Karenanya, kebersamaan itu amat sangat penting dan mutlak ada dalam setiap pemimpin negeri ini," lanjutnya.
Lukman
menjelaskan, selama ini yang terjadi di DPR adalah proporsional. Bagi
pemilik kursi yang lebih banyak tentu akan mendapat hak yang lebih besar
pula.
"Tapi bukan berarti yang kecil tidak dapat sama sekali," kata dia.
Hari
ini KIH menggelar rapat paripurna tandingan. Paripurna yang dihadiri
178 anggota dewan dari PDI Perjuangan, NasDem, PKB, Hanura dan PPP
menetapkan pimpinan DPR juga nama-nama untuk alat kelengkapan dewan.
Paripurna
tandingan memutuskan Ida Fauziah menjadi Ketua DPR dengan Wakil Ketua
DPR diisi Syaifullah Tamliha dari PPP, Effendi Simbolon dari PDIP, Dossy
Iskandar dari Hanura, dan Supriyadi dari NasDem
Jumat, 31 Oktober 2014 , 13:01:00
Pesan Presiden untuk DPR: Lebih Baik Bersatu
JAKARTA - Presiden
RI Joko Widodo menyesalkan kisruh yang terjadi di parlemen antara parpol
Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Presiden
berharap fraksi-fraksi di parlemen bersatu untuk menjalankan tugasnya.
"Akan lebih baik kalau kita ini bersatu.
Akan lebih baik kalau kita ini menjaga persatuan dan kesatuan," tutur
Presiden di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (31/10).
Kisruh di DPR terjadi akibat KMP yang
terus mendominasi parlemen. Tak terima demikian, KIH pun membentuk DPR
tandingan demi menekan KMP. KIH juga membuat rapat paripurna tandingan
di DPR karena tak ingin ikut dalam rapat paripurna bersama KMP.
Berbagai debat kusir pun terjadi di
parlemen akibat tingkah para wakil rakyat yang enggan bersatu tersebut.
Oleh karena itu Presiden meminta semuanya bersatu karena DPR seharusnya
jadi panutan publik.
"Itu akan dicontoh oleh rakyat," kata Presiden. (flo/jpnn)
Pengamat: Koalisi Indonesia Hebat Ceroboh Angkat Pimpinan DPR Tandingan
Kamis, 30 Oktober 2014 10:49 WIB
TRIBUNNEWS.COM/Ferdinand Waskita
Anggota
DPR dari partai pendukung Koalisi Indonesia Hebat mengeluarkan mosi
tidak percaya dengan pimpinan DPR sekarang, sehingga mengangkat pimpinan
DPR tandingan, Rabu (29/10/2014).
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Y Gustaman TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai langkah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP), sekaligus mengangkat pimpinan baru adalah kecerobohan.
"Karena mosi tidak percaya yang mereka ajukan kepada ketua tidak
dengan sendirinya berlaku tanpa pengakuan anggota DPR lain. Padahal,
jika dihitung komposisi antara KIH dan KMP jelas mosi itu dengan
sendirinya tertolak," ujar Ray dalam pesannya di Jakarta, Kamis
(30/10/2014).
Berdasar kalkulasi politik, keterwakilan anggota dewan dari pendukung
KIH hanya mengantongi 33 persen suara di DPR. Sudah bisa dipastikan
penetapan unsur pimpinan DPR versi KIH tak mendapat dukungan mayoritas
anggota dewan, di mana sisanya 67 persen adalah pendukung KMP.
"Dengan sendirinya penetapan unsur pimpinan DPR versi KIH juga tak
mendapat dukungan mayoritas. Tentu saja, pilihan atas unsur pimpinan
tanpa dukungan mayoritas dengan sendirinya tak berdasar dan
legitimasinya rendah," sambung Direktur Lingkar Madani Indonesia itu.
Kekeliruan itu, sambung Ray, diperparah dengan permintaan KIH agar
Presiden mengeluarkan Perppu atas Undang-Undang MD3. Permintaan itu
jelas akan menyulitkan posisi presiden karena ditarik-tarik ke dalam
konflik internal DPR.
Jika presiden salah langkah dalam melihat konflik ini, bisa jadi ini menjadi awal yang sulit bagi Pemerintahan Jokowi-JK
di masa mendatang. Apalagi tak ada hal genting yang mendasari presiden
mengeluarkan perppu tersebut, apalagi tak ada kepentingan langsung
rakyat.
Sikap KIH berbuat demikian hanya memperpanjang konflik kepentingan di
DPR dan memperlihatkan ketidakmatangan dalam politik. KIH tak perlu
ngotot dengan berbagai cara untuk sekadar mendapatkan satu atau dua
kursi ketua komisi.
Sesungguhnya politik tak mati hanya karena tak dapat posisi ketua
komisi. Politk juga tak hanya satu atau dua tahun ini. Ada waktu lima
tahun ke depan. Dalam rentang itu banyak hal bisa dilakukan dan bisa
saja berubah karena segala kemungkinan bisa dinegosiasikan.
Ray menambahkan, potensi membentuk koalisi-koalis baru tidak
mustahil. Bahkan sangat mungkin untuk merevisi UU MD3 yang memang tidak
demokratis itu. Sekalipun begitu, memang perlu juga melihat kiprah KMP,
khususnya dalam memimpn sidang-sidang pripurna.
"Gaya pimpinan sidang yang terlihat tak netral harus diubah. Mereka
bukan lagi milik koalisi tertentu. Mereka fasilitator atas semua
kepentingan di DPR. Sikap yang mengabaikan netralitas akan selalu
memancing kericuhan. Sehingga pimpinan DPR harus netral!" tegasnya.
PDIP: Ketua DPR Tandingan Bukan Kudeta
Arie Riswandy, CNN Indonesia
Rabu, 29/10/2014 18:53 WIB
Kubu PDIP mengajukan Pramono Anung sebagai Ketua DPR tandingan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia
--
Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
menyatakan langkah mereka mengajukan pimpinan DPR tandingan merupakan
hak konstitusional yang dilindungi konstitusi.
“Koalisi Indonesia
Hebat tidak melakukan kudeta. Kami hanya menegaskan prinsip dan
pendirian politik sebagai pendukung pemerintah yang sah,” kata juru
bicara kubu PDIP, Arif Wibowo, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu
(29/10).
Pengajuan pimpinan DPR tandingan dilakukan PDIP setelah
koalisi Prabowo menyapu bersih seluruh kursi pimpinan komisi. Mereka tak
menghiraukan ketidakhadiran PDIP dalam rapat pemilihan pimpinan komisi,
dan otomatis menetapkan paket calon yang diajukan Koalisi Merah Putih
sebagai pimpinan tiap-tiap komisi. (Baca: Koalisi Prabowo Kuasai Kursi Pimpinan Komisi)
Untuk
menggolkan pimpinan DPR tandingan mereka, kubu PDIP lantas menuntut
Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3), sebab UU MD3 itulah
yang sebelumnya menghambat mereka memperoleh kursi pimpinan DPR.
“Dilakukannya
perubahan terhadap UU MD3 adalah preseden buruk yang sejak lama
diprediksi,” ujar Arif. Berdasarkan UU MD3 yang baru, kursi ketua DPR
tidak lagi diberikan secara langsung pada partai pemenang pemilu.
Pimpinan DPR dipilih berdasarkan sistem paket. Lima fraksi harus
mengajukan sekaligus satu calon ketua dan empat calon wakil ketua DPR.
Kubu PDIP yang hanya terdiri dari empat fraksi –PDIP, PKB, Hanura, dan
Nasdem– pun tersingkir karena tak dapat mencalonkan paket pimpinan DPR.
Menurut
Arif, koalisi Prabowo jelas berniat menjegal kubu PDIP dan pemerintahan
Jokowi-JK. Oleh sebab itu pemilihan ulang pimpinan DPR perlu dilakukan
agar pemerintah Jokowi tak mengalami gangguan politik tak berkesudahan
dari kubu Prabowo di parlemen.
Pemilihan pimpinan DPR tak bisa
serta-merta dilakukan. Namun dengan Perppu yang dikeluarkan Jokowi, hal
itu mungkin. Lewat Perppu, Jokowi bisa membatalkan UU MD3 yang berlaku
saat ini.
Rencana kubu PDIP ini ditentang oleh pimpinan DPR.
Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Hidayat Nur Wahid menganggap
tak ada kondisi mendesak yang membuat Perppu MD3 layak dikeluarkan. “Di
sini bukan rimba. DPR lembaga yang menyusun legislasi. Jadi mestinya
anggota taat pada hukum. Hukum ada di UU MD3 dan Tata Tertib –yang telah
mereka gugat ke MK dan ditolak,” kata Hidayat. (Baca: MK Tolak Seluruh Gugatan PDIP)
KMP Klaim Dominasi Komisi DPR untuk Mendukung Pemerintahan
Kamis, 30 Oktober 2014, 17:53 WIB ,Republika/ Tahta Aidilla
Koalisi Merah Putih
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Setelah menguasai pimpinan komisi di
DPR RI, Koalisi Merah Putih (KMP) mengaku lebih fokus untuk mulai
bekerja di DPR RI. Sebab, sejak pelantikan sebulan lalu, DPR belum dapat
menjalankan fungsinya membantu Presiden Joko Widodo karena belum
membentuk komisi-komisi.
Hal ini disebabkan karena Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hingga Kamis
(30/10) belum menyerahkan nama untuk komisi dan alat kelengkapan dewan
(AKD). Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengungkapkan, dengan sudah
dibentuknya komisi di DPR maka memercepat kerja DPR untuk mendukung
pemerintah.
Soal dengan konflik dengan KIH dinilai justru memerlambat DPR untuk
segera bekerja. Dengan hasil sapu bersih pimpinan komisi DPR, KMP
menjanjikan akan tetap melakukan komunikasi politik dengan KIH.
"Ini kan tidak bisa diskors 30 menit 2 hari , karena sudah 1 bulan
kita (DPR), harus lebih cepat untuk mendukung kerja Presiden Jokowi
dengan kerja yang cepatnya," kata Taufik usai rapat komisi XI di gedung
parlemen, Kamis (30/10).
Persoalan yang terjadi dalam pemilihan pimpinan komisi ini adalah
soal penyerahan nama yang belum dilakukan oleh fraksi anggota KIH.
Penyerahan nama tersebut harus diserahkan dan disahkan saat sidang
paripurna. Padahal, sidang paripurna sudah dilakukan sebanyak 4 kali.
Taufik menambahkan, untuk mengimbangi kerja Jokowi yang cepat kinerja
DPR juga harus cepat dan terukur. Agar fungsi pengawasan, budgeting dan
fungsi legislatif segera dapat dilakukan untuk kabinet kerja Jokowi.
Saat ini, kata Taufik, sudah bukan lagi masanya membicarakan KIH dan
KMP. Pasalnya Presiden Jokowi sudah dilantik
"Sejak Jokowi dilantik sebagai presiden, Jokowi adalah presiden kita
semua," tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Sisa Pimpinan Komisi DPR Jatuh Lagi ke Tangan KMP
Thursday, 30 October 2014, 19:30 WIB
koalisi merah putih
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sembilan pimpinan komisi dari 11
komisi telah ditetapkan dan disahkan pimpinan DPR kemarin Rabu (29/10).
Sementara pimpinan dua komisi yaitu komisi V dan XI ditetapkan hari ini,
Kamis (30/10).
Politisi fraksi partai Gerindra, Fary Djemi
Francis, terpilih sebagai ketua komisi V. Ia didampingi wakil ketua
diantaranya Muhidin Mohamad Said dari fraksi partai Golkar, Michael
Watimena dari fraksi partai Demokrat, dan Yudi Widiana dari fraksi PKS.
Rapat
pemilihan dan penetapan pimpinan komisi V dipimpin oleh wakil ketua
DPR, Agus Hermanto. Komisi V membidangi masalah infrastruktur,
perhubungan, dan pekerjaan umum. Sementara itu, politisi fraksi partai
Golkar, Fadel Muhammad, terpilih menjadi ketua komisi XI.
Ia didampingi oleh wakil ketua yaitu Gus Irawan Pasaribu dari fraksi
partai Gerindra, Marwan Cik Asan dari fraksi partai Demokrat, dan Jon
Erizal dari fraksi partai PAN. Rapat dipimpin oleh wakil ketua DPR,
Taufik Kurniawan. Komisi XI membidangi masalah keuangan.
Ketua
komisi XI, Fadel Muhammad, mengatakan bangsa ini memiliki anggaran
kurang lebih Rp2.000triliun. Sementara, angka kemiskinan sebesar 78
persen. Karena itu menurutnya, hal yang diutamakan komisi XI adalah
perencanaan anggaran terkait masalah kemiskinan, lapangan pekerjaan dan
ketimpangan sosial.
"Kita akan adakan rapat internal, yaitu brain storming sehingga kita punya kerangka berpikir yang sama," kata Fadel, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/10).
Sementara
itu, pimpinan sidang Taufik kurniawan mengatakan mitra kerja dari
komisi XI diantaranya kementerian keuangan, Bappenas, BPKP, BPS,
Perbankan, lembaga keuangan bukan bank, LAPO, OJK, dan LPS.
Rambe Kamarulzaman Terpilih Ketua Komisi II DPR RI
Rabu, 29 Oktober 2014 12:59 WIB
Tribunnews.com/Dany Permana
Politikus Partai Golkar Rambe Kamarulzaman. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Rapat pemilihan pimpinan Komisi II DPR RI sudah selesai. Komisi II
akhirnya dipimpin politikus Partai Golkar Rambe Kamaruzaman berdasarkan
keputusan rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
"Perlu
kami ingatkan pimpinan komisi satu kesatuan yang bersifat kolektif
kolegial, terdiri dari satu ketua dan paling banyak tiga wakil ketua,"
kata Fadli Zon di saat memimpin Rapat Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Sebelumnya,
seluruh fraksi sudah menyerahkan paket pimpinan komisi ke Fadli. Paket
yang diajukan Demokrat, Golkar, PAN dan PKS untuk posisi pimpinan yakni
Rambe Kamaruzaman (Golkar), Ahmad Riza Patria (Gerindra), Wahidin Halim (Demokrat) dan Mustafa Kamal (PKS).
Sementara
PAN yang masuk sebagai partai Koalisi Merah Putih tidak mengajukan
calon pimpinan Komisi II. "Kami dengan besar hati tidak mengajukan calon
Pimpinan. Tapi siapapun yang terpilih nanti sudah baik," kata juru
bicara PAN Yandri Susanto.
Komisi II diketahui membindangi seperti
pemerintahan dan pertanahan. "Alhamdullilah, Komisi II sudah terbentuk,
Pak Rambe dan tiga wakilnya. Kuorum terpenuhi, saya rasa bisa langsung
bekerja," kata Fadli Zon.
Penentuan pimpinan Komisi II tidak
diikuti partai pendukung Koalisi Indonesia Hebat. Sampai sekarang,
Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, dan Fraksi
Hanura belum menyerahkan nama-nama untuk 11 komisi dan alat kelengkapan
dewan.
Tanpa Perdebatan, Dede Yusuf Terpilih sebagai Ketua Komisi IX DPR
Rabu, 29 Oktober 2014 | 13:31 WIB
Indra Akunto/KOMPAS.com Anggota Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf terpilih menjadi Ketua Komisi IX DPR.
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai
Demokrat, Dede Yusuf, terpilih sebagai Ketua Komisi IX DPR. Keputusan
tersebut diambil dalam rapat pemilihan dan penetapan pimpinan Komisi IX
yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Kompleks Gedung
Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Rapat pemilihan pimpinan Komisi IX DPR berjalan tanpa perdebatan.
Pasalnya, hanya ada satu paket yang diajukan, yakni berasal dari fraksi
partai Koalisi Merah Putih.
Sementara itu, tak ada anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi
Indonesia Hebat, termasuk PPP, yang hadir dan mengajukan usulan dalam
paket calon pimpinan Komisi IX DPR.
Dalam paket tersebut, Dede mewakili Fraksi Partai Demokrat, dan
didampingi tiga wakilnya, yaitu Syamsul Bachri (Fraksi Partai Golkar),
Pius Lustrilanang (Fraksi Partai Gerindra), dan Asman Abnur (Fraksi
PAN). Komisi IX membidangi masalah kependudukan, kesehatan,
ketenagakerjaan, dan transmigrasi.
"Hanya ada satu paket. Jumlah anggota yang hadir (dalam rapat) ada
30, yang tanda tangan 27 anggota," kata Fahri, seusai memimpin rapat
pemilihan pimpinan Komisi IX tersebut.
Selasa, 28 Oktober 2014 | 09:54 WIB
Solusi Jika Koalisi Prabowo dan Jokowi Ngotot
Lima
Pimpinan DPR yang baru menyampaikan kata sambutan usai dilantik pada
Sidang Paripurna ke-2 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober
2014. TEMPO/Dhemas ReviyantoTEMPO.CO, Jakarta
- Pembentukan komisi dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
diprediksi bakal berlangsung alot. Apalagi jika pimpinan partai politik
tidak mengurangi arogansi berpolitik supaya musyawarah mufakat cepat
tercapai.
Padahal hari ini, Selasa, 28 Oktober 2014, dinyatakan
oleh koalisi Prabowo Subianto sebagai hari terakhir koalisi Joko Widodo
menyerahkan daftar nama kadernya untuk pemilihan alat kelengkapan Dewan
dan badan. (Baca: Setya: Pembentukan Komisi DPR Harus Hari Ini)
Di
lain pihak, koalisi Jokowi masih ingin pemilihan alat kelengkapan
Dewan, termasuk pimpinan komisi, dilakukan secara musyawarah mufakat.
"Kalau sama-sama ngotot ya susah. Publik yang akan menjadi
korban karena hanya dipertontonkan kekuatan politik, bukan mendapat
esensi kerja parlemen," kata Direktur Eksekutif Perhimpunan Pemilu dan
Demokrasi Perludem Titi Anggraini saat dihubungi, Selasa, 28 Oktober
2014. (Baca: Fahri Hamzah: Koalisi Jokowi Jangan Banyak-banyak)
Menurut
Titi, alotnya pembentukan komisi dan alat kelengkapan bisa dicegah jika
pimpinan partai berdialog. Sebab, para anggota DPR tidak bisa mengambil
putusan sendiri alias harus dengan persetujuan pimpinan partai. "Toh,
lobi memang tak bisa dihindari," katanya. (Baca: Takut Dijebak, PDIP Emoh Setor Nama Anggota Fraksi)
Alotnya
pembahasan nanti semakin terasa berdasarkan pernyataan para anggota
parlemen. Politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan, misalnya,
mengatakan koalisi Jokowi tak akan perna menyerahkan daftar nama fraksi
mereka sampai keinginan mereka dipenuhi. Ia mengaku tak takut dengan
ancaman koalisi Prabowo yang bakal mengambil putusan sendiri. (Baca: Fadli Zon: Koalisi Jokowi Hambat Kerja DPR)
Di
kubu berseberangan, politikus Partai Golongan Karya Aziz Syamsudin
menilai Koalisinya sebenarnya sudah bisa memulai rapat dan mengambil
keputusan, meski tak dihadiri fraksi pendukung Jokowi. "Tapi kami selama
ini toleransi," kata dia. Ia menyebut Tata Tertib DPR pasal 251 ayat 1
sampai 5 mengakomodir kepentingan Koalisi Prabowo.
Rapat memang
baru bisa dilakukan andai dihadiri lebih dari separuh fraksi. Fraksi
yang tak hadir akan ditunggu selama 30 menit. Dan dalam pasal 5
disebutkan bahwa rapat yang tak lengkap tersebut juga bisa mengambil
keputusan.
Aziz mengatakan komisi dan alat kelengkapan beserta
pimpinannya harus segera terbentuk. "Tak ada alat kelengkapan, yang rugi
justru pemerintah," kata dia. Kalau anggota Dewan, ujar dia, mungkin
senang saja karena tak kerja.