Tampilkan postingan dengan label Anis - Polisi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Anis - Polisi. Tampilkan semua postingan

Jumat, 09 Maret 2018

Kasus Jalan Jatibaru, Polda: Terlalu Jauh Periksa Anies Baswedan

Reporter:Fajar Pebrianto
Editor:Ali Anwar
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan sambutan sebelum menandatangani MoU terkait penyediaan air bersih dan air layak minum untuk Jakarta dengan  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Balai Kota, Jakarta, 13 Februari 2018. TEMPO/Ilham Fikri
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan sambutan sebelum menandatangani MoU terkait penyediaan air bersih dan air layak minum untuk Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Balai Kota, Jakarta, 13 Februari 2018. TEMPO/Ilham Fikri
TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya akan memanggil perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusul laporan penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Lapian sebelumnya melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas kebijakan ini.
Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Deriyan Jayamarta mengatakan pemeriksaan akan dilakukan kepada bawahan Anies Baswedan, seperti Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. "Terlalu jauh jika harus memeriksa Gubernur. Mungkin sekitar Kamis atau Jumat lah," ujar Adi, Senin, 5 Maret 2018.

Juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro memeriksa Jack Lapian untuk pertama kalinya. Jack diperiksa bersama dua orang saksi lain yang tercantum dalam laporan pengaduan. "Personel akan mengklarifikasi laporan (Jack Lapian)," kata Argo.
Jack diperiksa selama empat jam mulai pukul 14.00. Ia baru keluar dari gedung Ditreskrimsus Polda Metro, pukul 18.00 WIB. "Tadi ditanya sekitar 20 pertanyaan," ujar Jack. Meski ada kabar Pemprov DKI Jakarta berencana menggugurkan kebijakan ini, ia berkukuh bahwa laporannya tetap harus berjalan di kepolisian.
Sebelumnya, Jack Lapian, melaporkan Gubernur Anies Baswedan mengenai dugaan tindak pidana penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, ke Polda Metro Jaya. Laporan itu bernomor LP/995/II/2018/PMJ Dit Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018 dengan terlapor Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang diduga melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Jalan.
Simpatisan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini menyebut penutupan jalan di Jalan Jatibaru Raya berjalan kurang-lebih dua bulan sejak 22 Desember 2017, tapi tidak memiliki payung hukum. Akibat tindakan Anies Baswedan dalam penutupan jalan tersebut, kata Jack, munculkan persoalan baru karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kebebasan pedagang kaki lima (PKL) berjualan pada ruas jalan tersebut. Ini dianggap bertentangan dengan peraturan.

Selasa, 06 Maret 2018

Penyidik Periksa Pelapor Anies Baswedan ke Polisi

Penyidik Periksa Pelapor Anies Baswedan ke Polisi
TRIBUNNEWS/FAHDI FAHLEVI
Jack Boyd Lapian 
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi menyelidiki dugaan unsur pidana dalam kasus penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hari ini, Senin (5/3/2018), penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor kasus tersebut, Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian.
"Iya benar saya diperiksa sebagai saksi," ujar Jack Boyd saat dikonfirmasi wartawan, Senin (5/3/2018).
Jack Boyd telah mempersiapkan barang bukti terkait pemeriksaannya tersebut.
"Iya ada. Nanti ya, kami infokan lagi jika sudah di Polda," ujarnya.
Sebelumnya Anies Baswedan dilaporkan ke polisi terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Cyber Indonesia yang diketuai oleh Muannas Alaidid dan Sekretaris Jenderal Jack Boyd Lapian melaporkan Anies di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, Kamis (22/2/2018) malam.
Muannas menerangkan selama dua bulan penutupan jalan dilakukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki payung hukum. Yakni, dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur.

"Keputusan ini dinilai telah melanggar hukum," ujar Muannas saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (23/2/2018).
Muannas menilai penutupan Jalan Jatibaru yang awalnya bertujuan untuk pejalan kaki di trotoar justru semakin dipadati oleh pedagang kaki lima.
"Dari hasil pemantauan kami di lapangan bahwa PKL yang berjualan di Trotoar Kawasan Tanah Abang tidak berkurang bahkan cenderung semakin banyak, mereka mayoritas beralasan tidak mendapatkan bagian di Tenda PKL yang berada diruas jalan Jatibaru," ujar.
Laporan terhadap Anies, ucap Muannas, juga merujuk pada surat rekomendasi yang dilayangkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kepada Pemprov DKI untuk mengembalikan fungsi jalan Jatibaru.
Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018. Dalam laporan tersebut Anies dilaporkan melanggar Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Choirul Arifin

Jumat, 23 Februari 2018

Ini Reaksi Anies Baswedan Usai Dilaporkan ke Polisi

Ini Reaksi Anies Baswedan Usai Dilaporkan ke Polisi
Glery
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, enggan berkomentar saat dimintai keterangan terkait pelaporan ke Mapolda Metro Jaya. Dia memilih tersenyum menanggapi pertanyaan awak media.
Setelah ditanya berulang kali, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu akhirnya menjawab. Sayang, dia tidak mau memberikan penjelasan mengenai laporan tersebut.
"Tidak ada. Cukup-cukup," kata Anies, Jumat (23/2/2018).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke polisi terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Cyber Indonesia yang diketuai oleh Muannas Alaidid dan Sekretaris Jenderal Jack Boyd Lapian melaporkan Anies di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, Kamis (22/2/2018) malam.
Muannas menerangkan selama dua bulan penutupan jalan dilakukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki payung hukum. Yakni, dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur.
"Keputusan ini dinilai telah melanggar hukum," ujar Muannas saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (23/2/2018).

Muannas menilai penutupan Jalan Jatibaru yang awalnya bertujuan untuk pejalan kaki di trotoar justru semakin dipadati oleh pedagang kaki lima.
"Dari hasil pemantauan kami di lapangan bahwa PKL yang berjualan di Trotoar Kawasan Tanah Abang tidak berkurang bahkan cenderung semakin banyak, mereka mayoritas beralasan tidak mendapatkan bagian di Tenda PKL yang berada diruas jalan Jatibaru," ujar.
Laporan terhadap Anies, ucap Muannas, juga merujuk pada surat rekomendasi yang dilayangkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kepada Pemprov DKI untuk mengembalikan fungsi jalan Jatibaru.
Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018. Dalam laporan tersebut Anies dilaporkan melanggar Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Kompas.com - 23/02/2018, 09:25 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke warga korban banjir di Jakarta Timur, Rabu (7/2/2018)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke warga korban banjir di Jakarta Timur, Rabu (7/2/2018)(Stanly Ravel)
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya terkait kebijakan Pemprov DKI yang menutup Jalan Jatibaru di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Laporan tersebut dibuat pada Kamis (22/2/2018) pukul 21.00 dan diterima dengan nomor registrasi LP/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018.
Dalam laporannya, Cyber Indonesia menduga adanya pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jalan dalam penutupan Jalan Jatibaru tersebut.
"Perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan," demikian isi kolom perkara dalam LP Jack yang diterima Kompas.com, Kamis (22/2/2018) malam.
Menurut Jack, pihaknya melaporkan Anies, tetapi tidak melaporkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno karena menilai Anies selaku gubernur memiliki otoritas lebih besar terkait kebijakan penataan Tanah Abang.
"Kami tidak melaporkan Wagub karena, menurut kami, Gubernur memiliki otoritas lebih besar dalam kebijakan penataan Tanah Abang," ucap Jack ketika dihubungi, Jumat (23/2/2018).


Ketika membuat laporan, perwakilan Cyber Indonesia membawa barang bukti berupa screenshot pemberitaan media, foto-foto di lapangan, dan kesaksian pihak-pihak yang dirugikan atas kebijakan tersebut.
Dalam laporan tersebut juga ada nama Muannas Alaidid selaku Ketua Cyber Indonesia dan Aulia Fahmi sebagai saksi.
Adanya laporan ini dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. "Iya memang ada laporan itu," ujar Argo saat dikonfirmasi pada Jumat pagi.
Jack juga menyampaikan, laporan tersebut ia buat setelah melakukan penelitian pasca-ditutupnya Jalan Jatibaru sebagai lapak pedagang kaki lima (PKL) pada 22 Desember 2017. Ia menyebut, kebijakan Anies belum memiliki payung hukum.
"Dengan kata lain, tidak adanya perda (peraturan daerah) maupun pergub (peraturan gubernur) dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga keputusan itu mendapat respons dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku," kata Jack, Kamis petang.
Jack menilai, kebijakan Anies mengarah pada dugaan tindak pidana. Sebab, saat merealisasikan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang, Anies menjamin bahwa trotoar di sepanjang wilayah Tanah Abang sepenuhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
"Namun, belakangan banyak PKL yang memanfaatkan trotoar untuk berjualan yang menyerobot hak pejalan kaki," katanya.


Cyber Indonesia, menurut Jack, merupakan perkumpulan masyarakat yang secara organisasi terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per tanggal 15 Januari 2017.
Perkumpulan masyarakat ini memiliki ketertarikan terhadap isu-isu sosial. "Jadi, di dalam organisasi ini ada advokat, mahasiswa, pengusaha, dan masyarakat lain yang tertarik pada pengawasan isu-isu sosial," ujar Jack ketika dihubungi, Jumat (23/2/2018).

Rabu, 18 Oktober 2017

Sehari Jadi Gubernur DKI, Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi karena Kata "Pribumi"

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Kompas.com - 18/10/2017, 09:11 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberikan pengarahan kepada pejabat Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberikan pengarahan kepada pejabat Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/10/2017).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Inisiator Gerakan Pancasila Jack Boyd Lapian, Selasa (17/10/2017).
Anies dilaporkan atas ucapannya dalam pidato saat resmi dilantik menjadi gubernur pada Senin (16/10/2017).
Dalam pidato tersebut, Anies menyinggung kata " pribumi" yang dianggap melanggar undang-undang.
"Terkait dengan bahasa Beliau bicara mengenai pribumi yang dulu kalah sekarang pribumi harus menang. Ini pribumi yang mana? Pribumi Arab, Cina atau pribumi yang betul asli Indonesia," ujar Boyd kepada Kompas.com, Rabu (18/10/2017).
Boyd menilai, pernyataan Anies telah memecah belah Pancasila.

Dalam lima sila Pancasila tidak dibedakan baik ras, agama, etnis, maupun golongan.
Penghentian penggunaan kata "pribumi" diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.
Hal ini juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Dalam Inpres tersebut, penggunaan istilah "pribumi" dilarang dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah.
Boyd mengatakan, akan lebih tepat jika Anies menyebut warga negara Indonesia, bukan pribumi.
"Kalau merasa terhina, sangat. Karena biar bagaimanapun saya keturunan Belanda," kata Boyd.

"Sekali lagi, saya ingin katakan ke Pak Anies, 'Pak Anies, pribumi yang mana? Karena setahu saya tidak ada pribumi asli'" lanjut dia.
Tak hanya Boyd, organisasi Banteng Muda Indonesia (BMI) juga melaporkan Anies ke Bareskrim Polri setelah laporannya ditolak Polda Metro Jaya.
Boyd mengatakan, dua laporan itu kemudian dijadikan satu laporan polisi.
Laporan tersebut diterima dengan laporan polisi nomor LP/1072/X/2017/Bareskrim.
Anies dilaporkan dengan dugaan tindak lidana diskriminatif ras dan etnis sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf B ke-1 dan 2 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.