Survei Charta Politika: Elektabilitas Jokowi 51,2 Persen, Prabowo 23,3 Persen

Fabian Januarius Kuwado

Kompas.com - 21/05/2018, 18:14 WIB

Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Charta Politika menunjukkan, elektabilitas Joko Widodo lebih tinggi dibandingkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019.
Hal itu tercermin dari survei terbaru Charta Politika yang dirilis pada Senin (21/5/2018).
Sebanyak 2.000 responden ditanya "seandainya Pemilu Presiden hanya diikuti oleh tujuh nama di bawah ini, siapa yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai presiden RI?"
"Kalau dilihat dari angka, Jokowi masih dominan," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam konferensi pers hasil rilis di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.
Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Jokowi 60,6 Persen, Prabowo 29 Persen
Hasilnya, sebanyak 51,2 persen responden memilih Jokowi dan sebanyak 23,3 persen responden memilih Prabowo.
Sementara, Gatot Nurmantyo dipilih 5,5 persen respinden, Anies Rasyid Baswedan dipilih 3,4 persen responden, Agus Harimurti Yudhoyono dipilih 2,7 persen responden, Jusuf Kalla dipilih 2,0 persen responden dan pada urutan terakhir, yakni Muhaimin Iskandar dipilih 0,6 persen responden.
Adapun, sebanyak 11,5 persen responden memilih tidak menjawab.
Sampel survei dipilih secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling).

Margin of error survei ini, yakni 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Yunarto menambahkan, survei ini dilaksanakan dari tanggal 13 hingga 19 Maret 2018, dua hari setelah Prabowo Subianto menerima mandat dari Partai Gerindra untuk maju dalam pemilihan presiden 2019.
Yunarto mengatakan, elektabilitas Prabowo cenderung naik dibanding sebelum Prabowo menerima mandat dari Gerindra.
Namun, Yunarto membandingkannya dengan survei yang dilaksanakan Litbang Kompas.

Survei yang dilaksanakan Litbang Kompas diketahui dilaksanakan sebelum Prabowo menerima mandat dari Gerindra.
"Dalam survei Litbang Kompas, elektabilitas Jokowi 55,9 persen dan Prabowo 14,1 persen. Apakah signifikan bagi Jokowi? Menurut saya tidak. Tapi apakah ini signifikan bagi Prabowo? Menurut saya sedikit signifikan," ujar Yunarto.
"Namun yang pasti, ada pengaruh dari deklarasi Prabowo mengenai mandat itu, kemudian membuat elektabilitasnya naik apabila dibandingkan survei dari Litbang Kompas dengan Charta Politika," lanjut dia.

Momen 5 Oktober dan Elektibilitas Presiden Jokowi

Chappy Hakim

Kompas.com - 06/10/2017, 07:02 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tengah) dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) memberi hormat pada Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10/2017). Perayaan HUT ke-72 TNI mengusung tema Bersama Rakyat TNI Kuat.(ANTARA FOTO/SETPRES/AGUS SUPARTO)

PERINGATAN HUT TNI tanggal 5 Oktober 2017 telah menjadi catatan sejarah tentang bagaimana momentum hari bersejarah itu telah secara tidak langsung dapat saja dianggap sebagai "telah menaikkan" elektabilitas Presiden Jokowi.
Yang pertama adalah bagaimana atau betapa sambutan singkat Presiden pada upacara yang megah itu telah menciptakan persepsi sebagai konfirmasi dari telah selesainya "gonjang-ganjing" berita simpang siur tentang Panglima TNI, yang dianggap oleh sementara pihak sudah mulai berpolitik.
Hal ini menjadi lebih tegas dan gamblang lagi dengan pernyataan Panglima TNI sendiri tentang kesetiaan TNI terhadap negara.
(Baca juga Panglima TNI Yakinkan Presiden Jokowi soal Kesetiaan TNI)
Dengan sederhana, maka tanggal 5 oktober 2017 dapat saja dianggap sebagai hari di mana gonjang-ganjing pemberitaan mengenai Panglima TNI menjadi selesai.   Kesimpulan lainnya adalah menggarisbawahi tentang kekuasaan Presiden atas angkatan perangnya menjadi "jelas kembali".
Berikutnya adalah tentang Presiden Jokowi yang terjebak macet dan harus berjalan kaki sepanjang jarak yang katanya tidak kurang dari 2 kilometer.
(Baca juga Terjebak Macet, Jokowi Jalan Kaki 3 Km ke Lokasi Peringatan HUT TNI)
Apa pun yang menjadi penyebabnya, maka hal tersebut pasti masuk dalam catatan negatif dari proses kaji ulang nantinya tentang penyelenggaraan HUT ke-72 TNI.

Presiden Joko Widodo harus berjalan kaki saat menuju lokasi peringatan hari ulang tahun ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Sekitar 3 kilometer sebelum tiba di lokasi, iring-iringan Jokowi terjebak macet parah.(Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan)

Yang menjadi istimewa adalah munculnya beberapa komentar dari sebagian orang yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah sepatutnya menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI, dalam hal ini Panitia Perayaan HUT TNI 5 Oktober 2017 yang telah "memaksa" Presiden berjalan kaki sepanjang jarak 2 kilometer dengan kostum upacara kenegaraan jas dan dasi.Persoalannya adalah Presiden Jokowi mendapatkan nilai yang sangat mahal harganya dari pengamatan rakyat akar rumput bahwa betapa rendah hatinya Presiden Republik Indonesia.
Bukannya "marah besar" karena harus berjalan kaki jauh, dengan pakaian jas dan dasi di tengah teriknya matahari, akan tetapi justru menikmati olahraga jalan kaki sambil tidak lelah menyapa masyarakat yang berkumpul di sepanjang jalan menuju tempa.
Pemilihan presiden (pilpres) memang masih lama, masih 2 tahun lagi, dan pemilihan Presiden ini adalah adegan pemilihan presiden untuk periode kedua bagi Presiden Jokowi.
Tidak diperlukan banyak analisis tentang bagaimana Presiden Jokowi menjalani masa jabatan periode pertama kepresidenannya dalam hal strategi menghadapi pilpres masa jabatan kedua pada 2019.
Masalahnya menjadi sangat menarik, apabila diperhatikan tentang bagaimana dulu Wali Kota Solo Jokowi menghadapi proses pemilihan Pilkada Wali Kota Solo untuk masa kedua kalinya.
Dalam salah satu bagian ceramahnya tentang leadership di Yogyakarta, semasa masih menjabat Wali Kota Solo, Pak Jokowi menceritakan bagaimana kejadian sesungguhnya dari proses pilkada tersebut. Pilkada untuk masa jabatan kedua wali kota Solo.
Pak Jokowi mengatakan kepada seluruh staf terdekatnya bahwa ia akan mengakhiri masa jabatan Wali Kota Solo pada masa jabatan yang pertama saja. Kontan, serta-merta seluruh staf pendukung dekatnya mengatakan, "Jangan Bapak, Bapak tetap harus mencalonkan diri lagi karena Bapak masih dibutuhkan oleh masyarakat Solo sebagai Wali Kota".
Kata-kata inilah kemudian yang dikembalikan lagi kepada para stafnya itu dengan penutup, "Bila memang benar apa yang kalian katakan, buktikan itu!"
Tindakan kelanjutan dari ucapan beliau adalah Pak Jokowi masuk dalam pemilihan wali kota untuk putaran kedua dengan "tanpa kampanye". Itu merupakan sebuah refleksi dari keinginan beliau melihat bahwa apa yang diucapkan para staf dan pendukungnya itu "benar" adanya.
Singkat cerita, Jokowi terpilih lagi sebagai Wali Kota solo dengan perolehan suara yang lebih dari 90 persen, sekali lagi tanpa kampanye.
Pertanyaan sederhana sekali, yang akan menutup uraian ini adalah, akankah Presiden Jokowi akan mengulang peristiwa di Solo beberapa tahun yang lalu itu?
Yang jelas dan loud and clear adalah momentum 5 Oktober memberikan pengaruh yang sangat positif bagi fundamental