Spanyol Jatuhkan Ultimatum kepada Catalonia

Kompas.com - 12/10/2017, 06:15 WIB

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy (kanan).(MIGUEL RIOPA / AFP)

MADRID, KOMPAS.com - Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, Rabu (11/10/2017), memberikan tenggat waktu kepada pemimpin wilayah Catalonia, Carles Puigdemont, untuk memberikan penjelasan resmi apakah wilayah itu telah menyatakan kemerdekaan.
Jika Carles Puigdemont memang mengukuhkan bahwa Catalonia telah menyatakan memisahkan diri dari Spanyol, atau jika ia tidak memberikan jawaban, maka ia akan diberi ultimatum untuk menarik deklarasi kemerdekaan sebelum Kamis (19/10/2017).
Jika pemimpin Catalonia gagal memenuhi tuntutan tersebut maka pemerintah pusat dapat memohon penggunaan Pasal 155 Undang-Undang Dasar untuk mempertegas kembali pemerintahan langsung di Catalonia.

"Seruan ini – sebelum langkah-langkah lain yang mungkin akan diambil pemerintah berdasarkan Pasal 155 Konstitusi – berusaha menawarkan kejelasan dan keamanan dari persoalan yang begitu penting," kata PM Rajoy setelah memimpin sidang darurat kabinet, Rabu (11/10/2017) di Madrid.
"Tindakan ini mendesak diambil guna mengakhiri situasi yang terjadi di Catalonia – untuk mengembalikannya ke dalam situasi yang aman dan tenang secepat mungkin."
Siap membela
Ketua Parlemen Catalonia – yang mendukung pemisahan diri – Carme Forcadell telah memperingatkan agar pemerintah tidak menerapkan pemerintahan langsung dari pusat atas wilayah tersebut.
Dia mengatakan bahwa dia yakin banyak orang akan siap mempertahankan otonomi di Catalonia.
Menyusul hasil referendum yang dimenangkan oleh kubu yang menginginkan Catalonia memisahkan diri dari Spanyol, Puigdemont, telah meneken deklarasi kemerdekaan, namun menunda pemisahan diri demi membuka ruang dialog dengan Madrid.

Sejak awal pemerintah Spanyol yang dikomandoi PM Mariano Rajoy menganggap referendum tidak sah dan akan mengambil langkah apa saja untuk mencegah pemisahan diri Catalonia.

Referendum Catalonia, 90 Persen Suara Memilih "Merdeka"

Kompas.com - 02/10/2017, 07:42 WIB

AFP/JOSEP LAGO Seorang wanita melepaskan ekspresinya di luar sebuah tempat pemungutan suara setelah memberikan suaranya di Barcelona, Mingu (1/10/2017), untuk referendum kemerdekaan Catalonia.

BARCELONA, KOMPAS.com - Pemerintah Catalonia, Senin (2/10/2017) mengumumkan, 90 persen warga Catalan yang memberikan suara dalam proses referendum, memilih merdeka.
Dalam sebuah konferensi pers yang dikutip AFP, Jurubicara Pemerintah Daerah Jordi Turull, mengatakan 2,02 juta warga memilih merdeka.
"Mereka memilih 'ya', untuk menjawab pertanyaan 'apakah Anda ingin Catalonia menjadi negara merdeka dalam bentuk republik?'," kata Turull.
Turrull menambahkan, tercatat ada 2,26 juta orang yang ambil bagian dalam proses referendum ini.


Diberitakan sebelumnya, proses referendum di Catalonia berlangsung dengan diwarnai aksi keras aparat anti-huru hara.
Otoritas keamanan Spanyol menerjunkan pasukan demi menggagalkan upaya pemungutan suara yang bertentangan dengan keputusan pengadilan.
Polisi anti-huru hara Spanyol mulai menembakkan peluru karet dan memaksa masuk ke tempat pemungutan suara untuk referendum Catalonia, pada Minggu (1/10/2017).
Aksi pasukan polisi itu terjadi di tengah kepadatan ribuan orang yang mulai membanjiri jalan-jalan untuk memberikan suara dalam referendum yang dilarang Pemerintah Spanyol.
Ketegangan mulai terjadi saat pasukan polisi menutup akses masuk ke tempat pemungutan suara dan merampas kotak-kotak suara.
Aksi itu dilakukan demi mencegah 5,3 juta orang warga Catalonia memberikan suara untuk kemerdekaan dari Spanyol.
Di pusat Kota Barcelona, polisi anti huru hara memaksa masuk ke sebuah gedung sekolah untuk mengambil kotak suara.
Saksi mata itu mengatakan polisi di Barcelona juga menembakkan peluru karet. Salah satu demonstran menunjukkan cedera di kaki yang diderita akibat terjangan peluru karet tersebut.
Presiden Catalan Carles Puigdemont mengecam kekerasan yang pecah dalam proses demokrasi tersebut.

Kubu Penentang Kemerdekaan Catalonia Mulai Buka Suara

Kompas.com - 06/10/2017, 19:30 WIB

AFP PHOTO / PAU BARRENA Polisi Spanyol menyita kotak suara di sebuah tempat pemungutan suara di Barcelona, pada tanggal 1 Oktober 2017, di hari referendum untuk kemerdekaan Catalonia yang ditentang oleh Pemerintah Madrid.

BARCELONA, KOMPAS.com - Tidak semua warga Catalonia setuju dengan rencana deklarasi kemerdekaan. Namun, selama ini mereka lebih memilih diam.
Seiring dengan kian meruncingnya krisis politik, oposisi Catalonia pun mulai buka suara, seperti dilaporkan Deutsche Welle, Jumat (6/10/2017).
Asuncion Garcia (68) duduk di bangku di Barcelona dan dengan cemas membaca koran.
Dia menunjuk pada grafik harga saham berjenjang CaixaBank, bank terbesar di Catalonia, sebuah wilayah yang mengancam akan memisahkan emecahkan diri dari Spanyol.
"Saya memiliki tabungan di CaixaBank, sedikit sudah saya selamatkan," kata Garcia.
Dia berasal dari barat laut Spanyol, tetapi sudah tinggal lebih daro 50 tahun di Catalonia.
Garcia adalah satu dari ratusan ribu orang di wilayah itu yang menentang opsi kemerdekaan. Biasanya mereka milih diam dan menyaksikan saja aksi-aksi menuntut kemerdekaan.

Namun, dengan memanasnya situasi, satu persatu mulai menyuarakan pendiriannya.
Kubu yang menentang pemisahan wilayah Catalonia dari Spanyol menyebut dirinya sendiri "mayoria silenciosa” (mayoritas yang diam).
Mereka khawatir deklarasi kemerdekaan akan punya dampak ekonomi dan politik yang sangat merugikan.
Di distrik Nou Barris di Barcelona, yang secara tradisional lebih pro-Spanyol daripada kawasan lain, kebanyakan penduduk makin khawatir dengan konflik yang semakin meruncing antara pemerintah lokal Catalonia dan pemerintahan pusat di Madrid.
Namun, sebagian besar dari mereka tidak mau namanya dicatat. Seorang perempuan mengatakan, dia tidak ingin identitasnya diketahui publik "karena takut".
Sementara pria di sebelahnya menunjuk pada bendera separatis Catalan yang dipasang di sebuah balkon tidak jauh dari mereka.

Jajak pendapat terakhir Juli lalu menunjukkan, lebih dari 41 persen penduduk Catalonia setuju dengan opsi kemerdekaan.
Angka itu kemungkinan makin tinggi setelah kemarahan muncul karena adanya aksi aparat keamanan Spanyol, yang dinilai terlalu brutal saat referendum dilaksanakan 1 Oktober lalu.
Piperkirakan setengah dari penduduk Catalonia tetap tidak ingin memisahkan diri dari Spanyol, terutama karena khawatir akan risiko ekonomi.
Pada Kamis (5/10/2017) bank terbesar kelima di Spanyol, Bank Sabadell, mengumumkan pemindahan kantor pusatnya ke luar dari Catalonia karena krisis politik ini.
Beberapa perusahaan lain akan menyusul. "Ini bencana," kata Garcia.
Dia menceritakan banyak orang saat ini mulai membeli dan menumpuk barang, karena tidak tahu bagaimana perkembangan hari-hari selanjutnya. Tuntutan kemerdekaan bahkan memecah keluarga.

Jose-Maria, manajer beberapa kafe di Barcelona yang berusia 46 tahun mengatakan, kedua putranya pro-kemerdekaan, sedang dia tidak.
"Jika kita membicarakan masalah ini, kita pasti berdebat," kata dia.
Dalam sebuah opini untuk harian El Pais, pembuat film asal Catalan Isabel Coixet mengatakan, dia sempat dipanggil "fasis" oleh orang-orang tak dikenal saat dia berjalan dengan anjingnya, karena dia tidak setuju kemerdekaan.
"Selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun... penghinaan dan pendiskreditan telah ditujukan pada mereka yang, seperti saya, tidak ikut gerakan menuntut kemerdekaan. Dan kami menyatakan ketidaksetujuan kami secara konstan," tulis Isabel Coixet.
"Dan dalam beberapa bulan terakhir, kebencian mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya," sambungnya.
Bahkan mereka yang tidak menyatakan pendapatnya secara terbuka kini mengeluh, para pemimpin Catalan belum menjelaskan dengan baik, untung dan ruginya jika Catalonia menjadi negara sendiri.

Ratusan Ribu Warga Protes Rencana Catalonia Merdeka dari Spanyol

as.com - 08/10/2017, 23:54 WIB

ANTARA FOTO/REUTERS/Rafael Marchante Demonstran mengibarkan bendera Spanyol dan mendukung polisi dalam aksi demo mendukung Spanyol bersaatu di hari referendum kemerdekaan yang dilarang di Catalonia, Madrid, Spanyol, Minggu (1/10). ANTARA FOTO/REUTERS/Rafael Marchante/djo/17

BARCELONA, KOMPAS.com - Para politikus dan pesohor Spanyol berpidato di hadapan ratusan ribu warga dalam demonstrasi di Barcelona, mulai Sabtu (7/10/2017) hingga Minggu untuk menentang rencana wilayah Catalonia menyatakan kemerdekaan.
Di antara mereka yang turut menyambut para pemrotes adalah mantan menteri asal wilayah Catalonia, Josep Borrell, yang mengatakan bahwa warga Catalonia perlu bersikap rasional.
Penulis novel Mario Vargas Llosa mengatakan tak ada satupun gerakan kemerdekaan yang akan menghancurkan kehidupan demokrasi di Spanyol.
Demonstrasi di Barcelona hari Minggu (08/10) ini digelar menyusul serangkaian rapat umum yang diadakan oleh gerakan kemerdekaan bagi Catalonia.
Pihak-pihak yang mendukung kemerdekaan menegaskan hasil referendum pekan lalu yang dipersoalkan itu harus dihormati.
Peringatan perdana menteri
Hasil akhir referendum di wilayah Spanyol timur laut itu menunjukkan 90 persen dari total pemilih 2,3 juta menginginkan Catalonia merdeka dari Spanyol. Jumlah pemilih yang menggunakan hak mereka tercatat 43 persen.
Referendum diwarnai dengan sejumlah klaim penyimpangan, dan banyak kotak suara disita oleh kepolisian Spanyol.


Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menegaskan deklarasi kemerdekaan Catalonia tidak akan mempunyai arti.
Dalam wawancara dengan media setempat, El País, Rajoy mengatakan, "Pemerintah akan memastikan bahwa deklarasi kemerdekaan tidak akan mengarah ke mana-mana."

ANTARA FOTO/REUTERS/Sergio Perez Warga mengikuti aksi demo mendukung dialog untuk menyelesaikan permintaan kemerdekaan Catalonia di Madrid, Spanyol, Sabtu (7/10). ANTARA FOTO/REUTERS/Sergio Perez/djo/17

Ia juga tidak menampik kemungkinan pembekuan otonomi Catalonia ketika ditanya apakah ia siap mencabut Pasal 155 Konstitusi Spanyol yang memungkinkan parlemen turun tangan.
"Saya tidak mengesampingkan apapun selama sesuai dengan koridor hukum," katanya.  Parlemen Catalonia dijadwalkan akan membahas hasil referendum pada tanggal 10 Oktober.

Deklarasi Kemerdekaan Catalonia Diteken, Raja Gelar Rapat Darurat

Kompas.com - 11/10/2017, 07:06 WIB

AFP Pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, menandatangani deklarasi kemerdekaan wilayah itu dari Spanyol, Selasa (10/10/2017) waktu setempat, namun menunda pemisahan diri secara resmi dan menyerukan dialog dengan Madrid.

BARCELONA, KOMPAS.com –  Pemimpin Catalonia telah menandatangani sebuah deklarasi kemerdekaan dari Spanyol pada Selasa (10/10/2017), namun untuk sementara menunda pemisahan diri dari Madrid.
Sementara Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, akan memimpin rapat darurat kabinetnya pada Rabu pagi ini di Madrid, ibu kota negara itu, untuk membahas tanggapan pemerintah pusat atas krisis politik tersebut.
Dalam sebuah pidato kepada anggota parlemen lokal di Barcelona, Presiden Catalonia Carles Puigdemont mengatakan, dia telah menerima "mandat rakyat agar Catalonia menjadi republik independen" setelah referendum yang dilarang pada 1 Oktober, demikian kantor berita AFP.
Namun, pria berusia 54 tahun itu meminta parlemen Catalonia untuk menunda pemisahan diri itu dengan terlebih dahulu membua ruang “ dialog dalam beberapa pekan mendatang" dengan Madrid.

Rajoy telah bersumpah untuk menggunakan semua kekuatannya untuk mencegah pemisahan diri Catalonia dari Spanyol dan hendak mengevaluasi status semi otonomi untuk wilayah itu. 
Sejauh ini tidak jelas apakah dokumen pernyataan kemerdekaan itu memiliki kekuatan hukum atau tidak karena referendum pada 1 Oktober dilarang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pemisahan diri harus disahkan oleh parlemen Catalonia.
Puigdemont di depan parlemen memuji proses referendum dan mengkritik tindakan pemerintah Spanyol. Namun, ia juga khawatir tentang pertikaian yang mungkin terjadi antara kubu yang menentang dan menolak kemerdekaan.
"Kami semua adalah bagian dari masyarakat yang sama dan kita perlu melangkah maju bersama. Satu-satunya jalan maju adalah demokrasi dan perdamaian," kata Puigdemont kepada anggota parlemen, seperti dilaporkan BBC.
Wakil Perdana Menteri, Soraya Saenz de Santamaria, mengatakan kepada wartawan segera setelah penandatanganan kemerdekaan itu bahwa Puigdemont adalah "orang yang tidak tahu di mana dia berada, ke mana dia pergi atau dengan siapa dia ingin pergi".