Tampilkan postingan dengan label Pemindahan Ibukota RI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemindahan Ibukota RI. Tampilkan semua postingan

Selasa, 01 Agustus 2017

Saat Djarot Tolak Pemindahan Ibu Kota di Hadapan Presiden Jokowi

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Saat Djarot Tolak Pemindahan Ibu Kota di Hadapan Presiden Jokowi Foto: Djarot dan jajaran Pemrprov DKI tinjau Simpang Susun Semanggi (Nathania-detikcom)
Jakarta - Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah lain di Indonesia jelas ditolak Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Tak tanggung-tanggung, Djarot menyampaikan penolakan pemindahan ibu kota di depan Presiden Joko Widodo.

Penolakan Djarot atas wacana pemindahan ibu kota tersebut disampaikannya dalam sambutan di acara Lebaran Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (30/7) kemarin. Sambutan Djarot disampaikan langsung di depan Jokowi. Sembari meminta maaf ke Jokowi, Djarot menolak rencana pemerintah itu.

"Oleh karena itu, kalaupun ada wacana pindah ke mana-mana, maaf Bapak Presiden, kami masih belum yakin terhadap aura dan cikal bakal. Bahwa Jakarta adalah miniatur Indonesia," ucap Djarot.

Djarot punya alasan untuk tak setuju dengan wacana pemindahan ibu kota. Menurutnya, bukan tanpa alasan Bung Karno memilih Jakarta sebagai Ibu Kota. Jika terus dibangun dan ditata dengan serius, Djarot yakin Jakarta dapat menyaingi ibu kota di negara-negara maju lainnya.

"Karena miniatur Indonesia ada di Jakarta. Oleh karena itu, hal seperti ini tidak perlu diwacanakan terlalu melebar. Kita kerja keras, kerja keras agar Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang bukan hanya dibanggakan oleh bangsa Indonesia, tapi juga sejajar dengan ibu kota negara lain," jelas Djarot.

Usai menolak wacana pemindahan Ibu Kota di depan Jokowi, Djarot kembali melontarkan pernyataan yang sama. Hari ini, Djarot mempertanyakan alasan mengapa ibu kota negara harus dipindahkan.

"Saya pikir kalau kita konsisten seperti ini, maka menurut saya, ngapain ibu kota negara dipindah?" kata Djarot di Balai Kota pagi ini.

Lebih lanjut, Djarot menilai pemindahan ibu kota negara bukan perkara mudah. Menurutnya, lebih baik pemerintah fokus pada pengembangan kota Jakarta di berbagai sektor agar lebih maju.

Menurutnya, beberapa persoalan di Jakarta harus segera diselesaikan agar wacana pemindahan ibu kota urung dilaksanakan. Djarot menitikberatkan pembenahan pada sektor transportasi massal agar Jakarta tak terus-terusan macet.

"Sekarang ini kan macet, maka kita geber betul pembangunan sektor transportasi publik. Memang masih macet, tapi coba kita lihat kalau program pembenahan transportasi publik tetap berlanjut secara mendasar dilakukan di Jakarta dan ini sudah dimulai, kemudian baru mencapai 50 sampai 60 persen. Ini diteruskan, maka Jakarta akan sangat berkurang tingkat kemacetannya," jelas Djarot.

Sebelumnya, Jokowi sudah buka suara soal rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Hal tersebut disampaikannya lewat akun Facebooknya. Jokowi mengatakan wacana pemindahan ibu kota negara masih dalam kajian sebelum benar-benar dilaksanakan.

"Apakah ibu kota negara akan pindah? Pindah ke mana? Begini. Wacana pemindahan ibu kota Negara Indonesia sampai dengan saat ini masih berada pada tahap kajian. Di acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang saya hadiri siang ini saya sampaikan, ada tiga provinsi yang sedang dikaji lebih dalam," tutur Jokowi.

"Tentu tidak akan saya buka. Hal ini untuk meminimalisir harga tanah yang dapat melambung tinggi akibat aksi para spekulan. Pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi mendalam dari berbagai aspek: sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian. Semua dihitung, kemudian baru diketahui kebutuhan biayanya. Itu menyangkut biaya yang banyak," imbuh Jokowi.
(gbr/van)

Jumat, 14 Juli 2017

Kaji Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Libatkan Ahli dari Luar Negeri

Estu Suryowati
Kompas.com - 11/07/2017, 23:35 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat wawancara bersama Kompas.com, Rabu (10/5/2017).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat wawancara bersama Kompas.com, Rabu (10/5/2017).(Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)
JAKARTA, KOMPAS.com - Kajian pemindahan kota pusat pemerintahan dari Jakarta dilakukan dengan cermat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah melibatkan ahli perencanaan wilayah dari luar negeri.
Menurut Bambang, Indonesia perlu belajar dari ahli negara lain karena sudah banyak referensi mengenai pemindahan pusat administrasi di luar negeri.
Contohnya, pemindahan ibu kota Kazakhstan dari Almaty ke Astana.
Kemudian, pemindahan ibu kota Nigeria dari Lagos ke Abuja, pemindahan ibu kota Myanmar dari Yangoon ke Naypyidaw, serta pemindahan ibu kota Brazil dari Rio de Janiero ke Brazilia.

Selain itu, pemindahan ibu kota Australia dari Melbourne ke Canberra.
"Kami akan gunakan referensi tersebut. Dari international network, kami sudah mengantongi nama-nama individu yang bisa menjelaskan mengenai, paling tidak, bagaimana strategi pemindahan ibukota dan pembangunannya," kata Bambang, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR-RI, Selasa (11/7/2017).
Menurut Bambang, salah satu alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan karena penumpukan di Jakarta.
Jakarta adalah pusat segalanya.
Jika wilayahnya tidak dikelola dengan baik, Jakarta akan menjadi penghambat pertumbuhan.
Saat ini, Jakarta menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat perdagangan, dan pusat jasa keuangan.
Mengapa tidak pusat perdagangan atau jasa keuangannya yang dipindahkan?
"Problemnya kalau ingin memecah, enggak bisa (diputuskan) pusat perdagangan di Palembang deh, atau pusat jasa keuangan di Surabaya. Karena ini bisnis," kata Bambang.
"Bisnis itu tidak bisa diperintah. Tidak bisa diatur pindah seketika. Kalau melawan market mechanism, malah bisa kolaps industrinya," lanjut dia.
Ide mengenai pemindahan pusat administrasi pemerintahan ini juga menjadi bagian dari kajian perkotaan di Indonesia.
Bappenas memiliki kegiatan untuk 10 kota baru di Indonesia.
"Jadi intinya kami berharap kajian lengkap. Tentu kami akan memakai tenaga lokal, terutama di Bappenas, Kementerian PU-Pera dan Kementerian ATR, termasuk urban planner dan mendengarkan masukan dari ahli asing," kata Bambang.

“Provinsi Kaltim Siap Jadi Ibu Kota Negara Indonesia..."

Kontributor Samarinda, Gusti Nara
Kompas.com - 12/07/2017, 14:33 WIB
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak(KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA)
SAMARINDA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak, menyatakan, Provinsi Kaltim siap menjadi ibu kota Indonesia menggantikan DKI Jakarta. Bahkan, Awang akan membuat presentasi langsung di depan Presiden Jokowi pada kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Balikpapan, Kamis (13/7/2017).
“Provinsi Kaltim siap jadi Ibu Kota Negara Indonesia. Kami sudah siapkan lahan, kita juga siap insfratruktur. Besok Presiden Jokowi datang ke Kota Balikpapan, saya akan presentasikan langsung usulan saya, saya mau bawa peta ke hadapan presiden,” kata Awang, Rabu (12/7/2017).
Dia menyebutkan, Provinsi Kaltim memiliki fasilitas terlengkap. Tidak hanya memiliki Bandara Internasional di Kota Balikpapan, tapi juga Pelabuhan Internasional Kariangau.

Selain itu, pembangunan jalan tol pun akan segera rampung, sehingga sebut dia, pemerintah pusat tidak akan kekurangan apapun jika memilih Kaltim sebagai ibu kota Indonesia.
“Dijamin tidak akan kekurangan apapun di Kaltim, kita siap dalam arti siap yang sesungguhnya. Mau apa yang dibutuhkan, kita ada! Listrik seratus persen siap, tol, pelabuhan dan bandara internasional ada. Dijamin Kaltim paling aman dan tidak mungkin terjadi gempa,” sebutnya.
Menurut Awang, Kaltim menjadi provinsi paling strategis di Indonesia. Bahkan, lanjut dia, tol laut menjadi pengembangan strategis di Asia Timur. Kaltim akan segera menjadi Singapura kedua. Sehingga sangat tepat menjadikan Kaltim sebagai ibu kota Indonesia.
“Kita strategis dan menjadi kawasan pengembangan di Asia Timur. Tidak hanya Indonesia ini yang lihat, tapi se-Asia Timur. Kita adalah kiblat pembangunan dan kita pantas menjadi ibu kota,” ujar dia.

Akhirnya, Jokowi Angkat Bicara soal Wacana Pemindahan Ibu Kota

Ihsanuddin
Kompas.com - 13/07/2017, 18:10 WIBMelalui akun Twitter-nya, @jokowi, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal wacana pemindahan ibu kota.
Melalui akun Twitter-nya, @jokowi, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal wacana pemindahan ibu kota.(Akun Twitter Jokowi)
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal wacana pemindahan ibu kota. Pernyataan Jokowi disampaikan lewat akun twitter resminya.
"Wacana pemindahan Ibu Kota masih dalam tahap kajian. Perlu kalkulasi matang agar benar-benar bermanfaat -Jkw," tulis Jokowi, melalui akun Twitter @Jokowi, Kamis (13/7/2017).
Sebelumnya, Jokowi sempat ditanya oleh wartawan soal rencana pemindahan ibu kota.
Saat itu, ia belum bersedia mengomentari dan berjanji akan menjelaskan mengenai rencana yang sudah digagas oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, tersebut.

"Nanti akan saya sampaikan pada waktunya," kata Jokowi, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).
Jokowi kembali mengulang jawaban yang sama ketika awak media menanyakan lebih detil mengenai pemindahan ibu kota, seperti lokasi pemindahan hingga waktunya.
"Nanti akan saya sampaikan pada waktunya," kata Jokowi.
Selama ini, rencana pemindahan ibu kota dijelaskan oleh para pembantu Jokowi, seperti Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.

Menurut Bambang, tahapan pemindahan ibu kota sudah bisa dimulai pada 2018 mendatang.
Pemerintah saat ini masih mencari wilayah yang pas untuk dijadikan ibu kota baru menggantikan Jakarta.

Rabu, 12 Juli 2017

Pemindahan Ibu Kota Disebut Perlu Waktu 15 Tahun

Estu Suryowati, Kompas.com - 09/07/2017, 12:09 WIB
-
-(SHUTTERSTOCK)

JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Bernardus Djonoputro mengatakan, pemindahan Ibu Kota negara tidak akan langsung melahirkan daerah pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Menurut Bernardus, hal itu dikarenakan yang dipindahkan adalah pusat pemerintahannya. Sementara untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru diperlukan fasilitas pendukung aktivitas perekonomian.
"Saya kira pusat pemerintahan itu tidak bisa disamakan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena misinya bukan itu. Misinya (kota administasi) adalah memberikan pelayanan," kata Bernardus, kepada Kompas.com, Minggu (9/7/2017).

Menurut dia, syarat yang dibutuhkan sebuah kota untuk menjadi daerah pusat pemerintahan adalah memiliki fasilitas minimum yang berkaitan dengan layanan kebutuhan hidup.
"Jadi, standarnya harus world class. Listriknya, air bersihnya," kata Bernardus.
Bernardus memprediksi, untuk memenuhi semua fasilitas berstandar internasional, hingga proses pemindahan Ibu Kota sekurang-kurangnya dibutuhkan waktu 15 tahun. Mula-mula diperlukan kajian komprehensif serta perencanaan yang berstandar internasional untuk pemindahan Ibu Kota.
"Jadi, enggak ada yang instan. Minimal butuh 15 tahun," kata dia.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia. Dua hal utama yang dikaji adalah total kebutuhan pembiayaan dan skema pembiayaannya.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah ingin seminimal mungkin menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam rencana pemindahan Ibu Kota.
"Kami sedang susun skemanya. Pokoknya skemanya kerja sama pemerintah dengan badan usaha," kata Bambang, di Jakarta, Rabu (5/7/2017).
Di dalam skema pembiayaan itu juga akan diatur mengenai skema kepemilikan lahan pemerintah.
Wapres: Kajian Pemindahan Ibu Kota Tengah Dilakukan(Kompas TV)
PenulisEstu Suryowati
EditorIndra Akuntono

Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Upayakan Tak Ada Pembebasan Lahan

Estu Suryowati,Kompas.com - 12/07/2017, 06:57 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat wawancara bersama Kompas.com, Rabu (10/5/2017).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat wawancara bersama Kompas.com, Rabu (10/5/2017).(Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan mencari lokasi yang luas dan sebisa mungkin sudah menjadi aset negara, terkait pemindahan ibu kota.
Menurut Bambang, lahan yang luas dan merupakan tanah negara itu banyak berada di luar Jawa. Wilayah-wilayah inilah yang nantinya akan masuk dalam kajian Bappenas, khususnya mengenai lokasi baru pusat administrasi pemerintahan.
"Kami prioritaskan yang negara sudah memiliki kepemilikan pasti terhadap areal tanah tersebut. Sehingga, tidak ada lagi biaya pembebasan lahan. Kalau bisa nol," kata Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR-RI, Selasa (11/7/2017).
Kementerian terkait, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan melakukan survei ketersediaan air, pengendalian banjir, hingga risiko bencana. Wilayah terpilih adalah wilayah dengan risiko bencana paling minim.
Bambang menambahkan, wilayah terpilih sebagai kota pusat pemerintahan yang baru ini betul-betul kota yang baru dikembangkan atau masih green field.
"Infrastruktur dasar harus dibangun semuanya dengan kualitas baik. Perhitungannya akan dilakukan dalam studi tersebut, termasuk skemanya yang tidak memberatkan APBN. Kami akan kedepankan public private partnership," ucap Bambang.
Dia mengatakan, selain memindahkan kantor-kantor pelayanan pemerintahan, pemerintah juga akan memindahkan kantor-kantor lembaga tinggi negara.
"Jadi, bukan hanya (kantor) pemerintah, tetapi juga DPR, yudikatif, Mahkamah Agung. Itu akan menjadi bagian dari ibu kota," kata dia.
"Sama seperti Washington DC, kongresnya ada di situ. Parlemen Australia juga ada di Canberra," ujar mantan Menteri Keuangan itu.
(Baca juga: Bappenas: 400.000 PNS Pusat Bakal "Diangkut" ke Ibu Kota yang Baru)
Sementara itu, Jakarta tetap menjadi pusat bisnis, pusat perdagangan, dan pusat jasa keuangan.
Untuk melakukan kajian pemindahan pusat administrasi ini, Bambang menyebut dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 7 miliar.
Ahli asing (urban planner) yang berkompeten juga akan dilibatkan dalam kajian komprehensif.