Tampilkan postingan dengan label Pilkada 2018. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pilkada 2018. Tampilkan semua postingan

Kamis, 11 Januari 2018

Berpasangan dengan Puti di Pilkada Jatim, Ini Kata Gus Ipul


Dian Kurniawan
Liputan6.com, Surabaya - Bakal calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menilai keputusan parpol koalisi memasangkannya dengan Puti Guntur Soekarno di Pilkada Jatim 2018 merupakan takdir.
"Tidak ada rencana, bahkan sampai detik terakhir. Dan yang pasti, tanpa ada campur tangan dari Allah SWT maka ini tak akan terjadi," ujarnya di Surabaya, Rabu (10/1/2018).
Pria yang juga Wakil Gubernur Jatim tersebut mengaku selama ini pernah bertemu dengan Puti di beberapa kesempatan, antara lain menghadiri haul Bung Karno 2017, termasuk pernah ketika menunaikan ibadah haji sekitar 1999.
"Saat itu saya bersama Cak Imin (ketua umum DPP PKB Muhaimin Iskandar) dan kiai-kiai awal era reformasi sempat bertemu di Tanah Suci," ucap salah seorang ketua PBNU tersebut.
Terhadap kualitas Puti, Gus Ipul yang juga cicit pendiri NU KH Bisri Syansury itu memuji kemampuan dan kapasitas anggota DPR RI dua periode tersebut, bahkan memiliki banyak pengalaman karena termasuk aktivis, dosen yang enerjik serta aktif berorganisasi.
"Saya yakin dan optimistis Mbak Puti tidak diragukan kemampuannya. Nantinya, masyarakat Jatim akan mengenal dan cinta terhadap Mbak Puti," kata Gus Ipul.
Puti merupakan cucu Presiden Pertama RI Soekarno yang lahir di Jakarta pada 26 Juni 1971. Ia memulai karir politiknya dengan menjadi anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan sejak Pemilu 2009, termasuk saat ini sebagai anggota Komisi X DPR RI.
Pasangan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno diusung gabungan empat partai politik dengan total 58 kursi, yakni PKB (20 kursi), PDI Perjuangan (19 kursi), PKS (6 kursi), serta Partai Gerindra (13 kursi).

Pasangan Ideal?


Pengamat politik asal Universitas Airlangga Surabaya Novri Susan menilai dipilihnya Puti Guntur Soekarno sebagai pasangan Saifullah Yusuf untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur merupakan kombinasi ideal dari kepemimpinan politik.
"Pemilih Jatim secara umum menilai bahwa kombinasi tersebut ideal, yaitu dari sisi gender (laki-laki dan perempuan) dan dari sisi representasi sosial (relijius-nasionalis)," tuturnya di Surabaya, Rabu (10/1/2018).
Menurut dia, kehadiran Puti sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jatim memberikan peluang pada pandangan umum masyarakat tentang peran perempuan dalam politik. Konstituen perempuan Jatim, kata dia, berbasis nasionalis tentu cenderung memilih Puti yang juga cucu Presiden pertama RI, Soekarno.
"Namun, yang perlu diingat adalah konsep program, mesin politik dan strategi kampanye karena hal itu menjadi salah satu kunci penting," ujar dosen FISIP bergelar doktor tersebut.
Sementara itu, bergabungnya dua partai politik, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra menjadi kekuatan penting bagi pasangan Gus Ipul-Puti.
Kedua partai ini, lanjut dia, memiliki basis massa di masyarakat perkotaan sehingga memberi peluang lebih besar pada GI-Puti untuk kuat bersaing atau menang dalam Pilkada Jatim yang digelar 27 Juni 2018.

Jumat, 07 Juli 2017

Ini Kabar Gembira Bagi Calon Kepala Daerah yang Keok di Pilkada 2018

Selasa, 04 Jul 2017 23:54 | editor : Dimas Ryandi
Logo KPU
Logo KPU (JPG)
JawaPos.com - Bagi calon kepala daerah yang kalah pada pilkada serentak 2018, tak perlu takut tidak bisa mendaftar sebagai calon anggota legislatif (Calog) di pemilu 2019. 

Karena itu, para calon kepala daerah tidak perlu khawatir. Pasalnya, bursa calon legislatif 2019 bisa menjadi alternatif saluran politik para calon yang keok.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, secara teknis, peluang untuk lompat dari Pilkada ke Pileg sangat mungkin dilakukan. Pasalnya, desain pendaftaran caleg disediakan setelah pelaksanaan pemungutan suara pilkada.
"Dalam desain kita, pendaftaran caleg dibuka tiga hari pasca pemungutan suara pilkada," ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (4/7).
Dengan demikian, jika Pilkada dilakukan 27 Juni 2018, maka pendaftaran caleg dibuka tanggal 30 Juni 2018.
Mantan Ketua Bawaslu Banten itu menjelaskan, desain tersebut merupakan rekomendasi dari pemerintah dan DPR.
“Rekomendasi itu disampaikan melalui kesekjenan kita. Permintaaannya masa pengajuan caleg itu dimulai setelah pilkada 2018,” imbuhnya.
Meski demikian, Pram membantah, jika desain tersebut dilakukan untuk mengakomodir kemungkinan adanya politisi yang loncat.
"Kita tidak bisa menyebut. Ini kan penafsiran orang, bukan kata saya ya," imbuhnya.
Dia sendiri menegaskan, dengan diakomodirnya masukan tersebut, bukan berarti KPU di intervensi. Sebab, secara mekanisme, penjadwalan di waktu tersebut memang tepat dan tidak menimbulkan persoalan.
Meski demikian, lanjutnya, hal itu masih belum diputuskan secara final. Sebab, pengesahan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal masih menunggu disahkannya Undang-Undang pemilu. (far/dms/JPG)