Tampilkan postingan dengan label surve kepuasan terhadap pemerintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label surve kepuasan terhadap pemerintah. Tampilkan semua postingan

Senin, 21 Mei 2018

Survei kepuasan publik: Soeharto paling tinggi, SBY di bawah Jokowi

Minggu, 20 Mei 2018 14:07 Reporter : Supriatin
rilis survei indobarometer 20 tahun reformasi. ©2018 Merdeka.com/supriatin
Merdeka.com - Bertepatan dengan 20 tahun reformasi yang jatuh pada 20 Mei 2018, Indo Barometer merilis survei nasional bertajuk 'Evaluasi 20 Tahun Reformasi'. Salah satu aspek yang digunakan dalam survei Indo Barometer adalah tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden RI.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari menyebut hasil survei menunjukkan Presiden yang paling berhasil dalam menjalankan tugasnya adalah Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Soeharto menduduki posisi pertama dengan presentasi 32,9 persen. Disusul Presiden pertama Soekarno dengan presentase 21,3 persen. Posisi ketiga ditempati oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan nilai 17,8 persen.
"Setelah Presiden Jokowi ada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan presentase 11,6 %," ucap Qodari di Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jend Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/5).
Kemudian posisi kelima ditempati Presiden ke-3 RI, BJ Habibie dengan presentase 3,5 persen. Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid meraih presentasi 1,7 persen, dan posisi terakhir diisi oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan presentase 0,6 persen.
Qodari menuturkan, ada sejumlah hal yang dianggap publik paling baik di era pemerintahan Soeharto ketimbang pemerintahan lainnya. Yakni perokonomian rakyat dan kehidupan sosial yang baik.
"Ya itu penilaian publik. Bisa dilihat kan sekarang penilaian publik yang menurun adalah sektor perekonomian rakyat dan sosialnya," kata dia.
Survei Indo Barometer dilakukan di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel 1.200 responden, dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling. Waktu pengumpulan data pada tanggal 15-22 April 2018. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. [rnd]

Kamis, 12 Oktober 2017

Survei Indikator: Ekonomi dan Keamanan Membaik di Tangan Jokowi

Putu Merta Surya Putra,
Liputan6.com, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat, keadaan ekonomi membaik di tangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, masyarakat memercayai keadaan ekonomi membaik dibanding tahun lalu.
"Sebanyak 43,3% menyatakan membaik, 34,1% menyebut tidak berubah, 18,4% memburuk, dan 4,1% tidak tahu atau tak menjawab," ucap dia di kantornya, Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Bahkan, keyakinan ini, kata Burhanuddin, membuat masyarakat percaya ekonomi ke depan semakin membaik di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Sebanyak 65% membaik, 18% tidak berubah, 5% memburuk, 12% tidak tahu atau jawab," kata dia.
Kendati, kata Burhanuddin, masih ada yang menyebut banyak terjadi kemiskinan walaupun angkanya menurun dibandingan survei Agustus 2016.
Hasil survei tercatat, 50% menyebut semakin banyak kemiskinan, 14% semakin berkurang, 31% sama saja, 5% tidak tahu atau tidak menjawab. "Survei hari ini 42% semakin banyak, 24% semakin berkurang, 31% sama saja, dan 2% tidak tahu atau tidak menjawab," papar Burhanuddin.
Menurut Burhanuddin, membaiknya ekonomi didukung kepercayaan masyarakat bahwa keamanan semakin baik. Hampir 58% menyebut keamanan membaik.
"Sebanyak 58% baik, 4% sangat baik, 27% sedang, 10% buruk, 1% sangat buruk, dan 1% tidak tahu atau tidak jawab," Burhanuddin menandaskan.
Survei yang dilakukan 17-24 September 2017 ini menggunakan multistage random sampling dengan 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia. Adapun margin of error +/- mencapai 2,9%.

Bukti Jokowi Bekerja

Politikus PDIP Puti Guntur Sukarno mengatakan, survei ini menjadi indikator bahwa kerja Presiden Jokowi selama ini bukanlah pencitraan, tapi membuktikan bekerja dengan baik.
"Kita bisa melihat bahwa ini salah satu pembuktian dari beliau mulai maju di pemilu dengan janjinya, bukan hanya janji manis saja. Ini tanda Pak Jokowi mendapat keyakinan dari masyarakat," kata Puti.
Menurut Puti, PDIP maupun partai koalisi pemerintahan menyabut baik hasil survei tersebut. Sebab masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
"Ini hal yang menggembirakan bagi PDIP dan partai pendukung Jokowi-JK," Puti menandaskan.

Minggu, 11 Juni 2017

Survei "Kompas": Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi-JK Menurun

Robertus Belarminus,Kompas.com - 30/05/2017, 11:32 WIB
Presiden Joko Widodp dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5/2017).(Fabian Januarius Kuwado)
JAKARTA, KOMPAS.com – Survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara umum mengalami penurunan dalam satu tahun belakangan.
Hasil survei ini dipublikasikan pada Selasa (30/5/2017)
Penurunan tersebut terjadi di empat sektor bidang yang disurvei yakni di bidang politik dan keamanan, hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.
Pada Januari 2015, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla pada empat bidang tersebut berada pada 65,1 persen.
Sementara, yang menyatakan tidak puas 34,9 persen.
Pada April 2015, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla turun menjadi 53,8 persen, sedangkan yang tidak puas 46,2 persen.
Adapun pada Oktober 2015, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla mengalami kenaikan sebesar 54,3 persen, sedangkan yang tidak puas 45,7 persen.

Pada tahun 2016, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla juga menurun.
Pada April 2016, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla sebesar 67,4 persen,  sedangkan yang tidak puas 32,6 persen.
Kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla kembali menurun menjadi 65,9 persen pada Oktober 2016. Sedangkan yang tidak puas 34,1 persen.
Sementara, pada April 2017, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla kembali menurun menjadi 61,3 persen, dan yang tidak puas 36,9 persen.
Menurut Peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan, penurunan tersebut akibat lanskap politik dan sosial yang berubah drastis selama satu tahun terakhir.
Tak heran jika kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla berubah.
Kepuasan cenderung menurun meskipun belum terlalu signifikan membalikkan dukungan.
“Jika rata-rata kepuasan terhadap semua indikator dalam empat bidang (politik dan keamanan, hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial) pada tahun sebelumnya menunjukkan angka 67,4 persen, akhir April lalu turun menjadi 63,1 persen,” kata Bambang, seperti dikutip dari Harian Kompas, Selasa (30/5/2017).
Namun, penurunan ini, kata Bambang, tidak signifikan melampaui persentase kepuasan pada awal pemerintahan.
Pada tiga bulan pertama, kepuasan atas pemerintahan Jokowi-Kalla 65,1 persen.

PenulisRobertus Belarminus
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Survei 'Kompas': Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Turun di 4 Bidang

Robertus Belarminus
Kompas.com - 30/05/2017, 12:22 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan motor trail saat menjajal salah satu ruas jalan Trans Papua, Rabu (10/5/2017)(Kemensetneg)
JAKARTA, KOMPAS.com – Survei Litbang Kompas menunjukan penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Hasil survei April 2017, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla turun menjadi 61,3 persen dari angka 65,9 persen pada Oktober 2016.
Sementara mereka yang tidak puas naik menjadi 36,9 persen dari angka 34,1 persen.

Penurunan kepuasan terjadi di bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.
Hasil survei Kompas pada Oktober 2016, tingkat kepuasan masyarakat di bidang polkam masih di angka 75,00 persen. Namun, pada April 2017 turun menjadi 71,20 persen.
Di bidang ekonomi, tahun lalu tingkat kepuasan masyarakat sebesar 52,00 persen, namun turun menjadi 46,10 persen pada tahun ini.
Di bidang kesos, tahun lalu tingkat kepuasan masyarakat masih di angka 69,80 persen. Tahun ini menjadi 65,80 persen.
“Penurunan paling kentara terjadi pada bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Di bidang polkam terjadi penurunan 4 persen, bidang ekonomi 6 persen, dan bidang kesos 4 persen,” kata Peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan, seperti dikutip Harian Kompas, Selasa (30/5/2017).

Bambang mengatakan, bidang polkam, penurunan yang cukup menonjol terjadi pada indikator penanganan konflik antarkelompok dan gerakan separatis.
Sementara itu, untuk bidang ekonomi terjadi penurunan kepuasan paling menonjol dalam mengendalikan nilai tukar rupiah serta harga barang dan jasa.

Upaya pemerataan pembangunan antarwilayah dan pembangunan pasar yang selama ini mendapat apresiasi paling tinggi juga mengalami penurunan.
“Sementara itu, di bidang kesos rata-rata indikator menunjukkan gambaran kembalinya nilai kepuasan seperti pada awal pemerintahan,” ujar Bambang.
Hanya di bidang hukum saja berdasarkan survei ini tingkat kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun lalu.
Pada Oktober 2016, tingkat kepuasan terhadap bidang hukum yang berada di 50,70 persen naik menjadi 53,20 persen pada April 2017.
"Bidang hukum, kepuasan justru meningkat 2 persen,” ujar Bambang.
Dalam bidang hukum, kepuasan masyarakat meningkat, terutama pada indikator pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Tren apresiasi juga meningkat terhadap upaya memberantas suap dan jual beli kasus hukum serta terhadap penanganan kasus kriminalitas, narkoba, dan sejenisnya.
PenulisRobertus Belarminus
EditorSandro Gatra
SumberKompas Cetak,