Kompas.com - 30/05/2017, 12:22 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan motor trail saat menjajal salah satu ruas jalan Trans Papua, Rabu (10/5/2017)
JAKARTA, KOMPAS.com – Survei Litbang Kompas menunjukan penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Hasil survei April 2017, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla turun menjadi 61,3 persen dari angka 65,9 persen pada Oktober 2016.
Sementara mereka yang tidak puas naik menjadi 36,9 persen dari angka 34,1 persen.
Penurunan kepuasan terjadi di bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.
Hasil survei Kompas pada Oktober 2016, tingkat kepuasan masyarakat di bidang polkam masih di angka 75,00 persen. Namun, pada April 2017 turun menjadi 71,20 persen.
Di bidang ekonomi, tahun lalu tingkat kepuasan masyarakat sebesar 52,00 persen, namun turun menjadi 46,10 persen pada tahun ini.
Di bidang kesos, tahun lalu tingkat kepuasan masyarakat masih di angka 69,80 persen. Tahun ini menjadi 65,80 persen.
“Penurunan paling kentara terjadi pada bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Di bidang polkam terjadi penurunan 4 persen, bidang ekonomi 6 persen, dan bidang kesos 4 persen,” kata Peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan, seperti dikutip Harian Kompas, Selasa (30/5/2017).
Bambang mengatakan, bidang polkam, penurunan yang cukup menonjol terjadi pada indikator penanganan konflik antarkelompok dan gerakan separatis.
Sementara itu, untuk bidang ekonomi terjadi penurunan kepuasan paling menonjol dalam mengendalikan nilai tukar rupiah serta harga barang dan jasa.
Upaya pemerataan pembangunan antarwilayah dan pembangunan pasar yang selama ini mendapat apresiasi paling tinggi juga mengalami penurunan.
“Sementara itu, di bidang kesos rata-rata indikator menunjukkan gambaran kembalinya nilai kepuasan seperti pada awal pemerintahan,” ujar Bambang.
Hanya di bidang hukum saja berdasarkan survei ini tingkat kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun lalu.
Pada Oktober 2016, tingkat kepuasan terhadap bidang hukum yang berada di 50,70 persen naik menjadi 53,20 persen pada April 2017.
"Bidang hukum, kepuasan justru meningkat 2 persen,” ujar Bambang.
Dalam bidang hukum, kepuasan masyarakat meningkat, terutama pada indikator pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Tren apresiasi juga meningkat terhadap upaya memberantas suap dan jual beli kasus hukum serta terhadap penanganan kasus kriminalitas, narkoba, dan sejenisnya.
Hasil survei April 2017, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla turun menjadi 61,3 persen dari angka 65,9 persen pada Oktober 2016.
Sementara mereka yang tidak puas naik menjadi 36,9 persen dari angka 34,1 persen.
Penurunan kepuasan terjadi di bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.
Hasil survei Kompas pada Oktober 2016, tingkat kepuasan masyarakat di bidang polkam masih di angka 75,00 persen. Namun, pada April 2017 turun menjadi 71,20 persen.
Di bidang ekonomi, tahun lalu tingkat kepuasan masyarakat sebesar 52,00 persen, namun turun menjadi 46,10 persen pada tahun ini.
Di bidang kesos, tahun lalu tingkat kepuasan masyarakat masih di angka 69,80 persen. Tahun ini menjadi 65,80 persen.
“Penurunan paling kentara terjadi pada bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Di bidang polkam terjadi penurunan 4 persen, bidang ekonomi 6 persen, dan bidang kesos 4 persen,” kata Peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan, seperti dikutip Harian Kompas, Selasa (30/5/2017).
Bambang mengatakan, bidang polkam, penurunan yang cukup menonjol terjadi pada indikator penanganan konflik antarkelompok dan gerakan separatis.
Sementara itu, untuk bidang ekonomi terjadi penurunan kepuasan paling menonjol dalam mengendalikan nilai tukar rupiah serta harga barang dan jasa.
Upaya pemerataan pembangunan antarwilayah dan pembangunan pasar yang selama ini mendapat apresiasi paling tinggi juga mengalami penurunan.
“Sementara itu, di bidang kesos rata-rata indikator menunjukkan gambaran kembalinya nilai kepuasan seperti pada awal pemerintahan,” ujar Bambang.
Hanya di bidang hukum saja berdasarkan survei ini tingkat kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun lalu.
Pada Oktober 2016, tingkat kepuasan terhadap bidang hukum yang berada di 50,70 persen naik menjadi 53,20 persen pada April 2017.
"Bidang hukum, kepuasan justru meningkat 2 persen,” ujar Bambang.
Dalam bidang hukum, kepuasan masyarakat meningkat, terutama pada indikator pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Tren apresiasi juga meningkat terhadap upaya memberantas suap dan jual beli kasus hukum serta terhadap penanganan kasus kriminalitas, narkoba, dan sejenisnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar