NEGARA PERDAGANGAN SEKS

Hashim: Indonesia Menjadi Negara Utama Perdagangan Seks

TRIBUNnews.com – Kam, 13 Jun 2013

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia ternyata menjadi negara utama tujuan dan transit bagi perdagangan seks dan pekerja paksa perempuan dan anak-anak. Demikian disampaikan Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo dalam seminar sehari “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Fraksi Gerindra di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Komitmen politik yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten dibutuhkan untuk menekan sejumlah permasalahan itu yang termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). Ia mengatakan perdagangan manusia merupakan kejahatan kemanusian yang bertentangan dengan Pancasila.

Hashim menilai perdagangan manusia justru berbanding terbalik dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk memberi rasa kemanusiaan, kedamaian dan kesejahteraan rakyat.

“Membiarkan perdagangan manusia yang tidak tertangani serius merupakan pembiaran terjadinya kejahatan bagi kemanusiaan dan itu melanggar niai-nilai Pancasila,” katanya.

Data Trafficking in Persons Report 2012 menyebutkan lebih dari 1,6 juta pekerja ilegal asal Indonesia bekerja di luar negeri. Berdasarkan data itu, 69 persen pekerja ilegal asal Indonesia di antaranya adalah perempuan, bahkan masih banyak anak-anak. Sebagian di antara mereka dipekerjakan secara eksploitatif sebagai tenaga seks.
"Data itu juga menunjukkan Indonesia menjadi salah satu wisata seks di dunia. Itu sangat memalukan," katanya.
Eksploitasi manusia tidak hanya terjadi pada perempuan di Indonesia. Melainkan juga pada kaum lelaki. Ia mencontohkan kasus perbudakan pabrik kuali di Tangerang. Hashim yakin bentuk bentuk perbudakan itu masih ada dan banyak di Indonesia.
Indonesia sebenarnya telah membuat aturan hukum yakni UU No 21 Tahun 2007 dan KUHAP dalam rangka menekan angka perdagangan orang. Kelemahannya ada dalam tataran pelaksanaan penegakan hukum dan tidak adanya kepekaan aparat mengenai masalah ini karena kasus perdaganga manusia yang  selalu dilakukan terselubung dan diduga diakukan oleh satu sindikat.
“Perlu kemauan politik pemimpin pemerintahan untuk menghapus perdagangan manusia dari bumi Indonesia dari dan tekad kuat  dari penegak hukum untuk melaksanakannya,” ujarnya.
Menurut Hasyim sejumlah langkah serius dapat diambil dengan segera oleh pemerintah untuk menekan angka perdagangan itu. Kebijakan penyediaan lapangan kerja yang layak dan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, Koordinasi antara kepolisian dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan perlu ditingkatkan terkait tempat penampungan korban perdagangan perempuan (safe House).
“Kepolisian kekurangan tempat untuk itu, ternyata di kementerian perempuan ada, jadi tinggal di koordinasikan saja dengan baik. Partai Gerindra siap untuk melakukan dan mewujudkan komitmen tersebut,”  tegasnya.