Kamis, 10 April 2014 | 13:57 WIB
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat bertemu
dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di Bandara Juanda,
Surabaya, Jawa Timur, Senin (17/3/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com -- Pengamat Politik Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menyarankan agar
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berkoalisi dengan Partai
Nasdem dalam Pemilu Presiden 2014. Menurutnya, PDI-P harus memikirkan
posisinya yang tidak memiliki media massa.
Ikrar menilai, saat ini media massa merupakan alat yang sangat vital untuk melakukan kampanye politik. Apalagi, lanjut dia, saat ini bakal calon Presiden PDI-P Joko Widodo alias Jokowi sudah tidak menjadi "media darling".
"Jokowi bukannya menjadi 'media darling', tapi justru menjadi 'media enemy' di stasiun televisi yang dimiliki oleh mereka yang juga ingin maju menjadi presiden. Jadi PDI-P harus punya televisi juga," kata Ikrar di Media Centre LIPI di Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Lalu, kenapa Nasdem yang dipilih? Dia menilai, jaringan media yang dimiliki Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh cukup kuat untuk melancarkan serangan udara bagi PDI-P. "Nasdem punya televisi berita pertama di Indonesia yang juga dulu pada 2004 dipakai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai medianya, dengan menjanjikan Surya Paloh untuk masuk ke dalam kabinet," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, Nasdem juga memiliki ideologi yang tidak jauh berbeda dengan PDI-P, yakni sama-sama menjunjung "trah" presiden pertama Indonesia, Soekarno. Selain itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Surya juga sudah pernah bertemu dan melakukan penjajakan.
Satu-satunya hal yang masih mengganjal jika PDI-P berkoalisi dengan Nasdem, menurutnya, yakni penentuan pasangan capres dan cawapres. Dia menilai Surya tidak akan cocok jika dipasangkan dengan Jokowi.
"Jokowi ini kan capres muda, pasangan wakil presidennya harusnya yang muda juga. Tapi kalau Surya tetap 'ngotot' mau maju dari Nasdem agak sulit," pungkasnya.
Ikrar menilai, saat ini media massa merupakan alat yang sangat vital untuk melakukan kampanye politik. Apalagi, lanjut dia, saat ini bakal calon Presiden PDI-P Joko Widodo alias Jokowi sudah tidak menjadi "media darling".
"Jokowi bukannya menjadi 'media darling', tapi justru menjadi 'media enemy' di stasiun televisi yang dimiliki oleh mereka yang juga ingin maju menjadi presiden. Jadi PDI-P harus punya televisi juga," kata Ikrar di Media Centre LIPI di Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Lalu, kenapa Nasdem yang dipilih? Dia menilai, jaringan media yang dimiliki Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh cukup kuat untuk melancarkan serangan udara bagi PDI-P. "Nasdem punya televisi berita pertama di Indonesia yang juga dulu pada 2004 dipakai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai medianya, dengan menjanjikan Surya Paloh untuk masuk ke dalam kabinet," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, Nasdem juga memiliki ideologi yang tidak jauh berbeda dengan PDI-P, yakni sama-sama menjunjung "trah" presiden pertama Indonesia, Soekarno. Selain itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Surya juga sudah pernah bertemu dan melakukan penjajakan.
Satu-satunya hal yang masih mengganjal jika PDI-P berkoalisi dengan Nasdem, menurutnya, yakni penentuan pasangan capres dan cawapres. Dia menilai Surya tidak akan cocok jika dipasangkan dengan Jokowi.
"Jokowi ini kan capres muda, pasangan wakil presidennya harusnya yang muda juga. Tapi kalau Surya tetap 'ngotot' mau maju dari Nasdem agak sulit," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar