Minggu, 25 Mei 2014 | 21:18 WIB
BANJARMASIN, KOMPAS.com — Bakal calon presiden Joko Widodo mengatakan mendapat keluhan tentang tidak meratanya pembangunan setiap kali berkunjung ke sejumlah provinsi di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa.
Banyak pihak yang meminta agar salah satu putra daerah mereka bisa duduk di kursi menteri dalam kabinet, jika Jokowi terpilih menjadi presiden, agar tercipta pemerataan pembangunan. Jokowi mengaku pusing dengan keluhan-keluhan tersebut.
"Kalau begitu, bisa berapa menteri? Ya, pusing juga. Banyak ya pasti. Tapi saya kira bukan itu persoalannya," ujar Jokowi di kantor redaksi Banjarmasin Pos, Minggu (25/5/2014).
Jokowi membantah bahwa penempatan menteri dalam kabinetnya bakal sesuai dengan jatah yang telah disepakati saat proses koalisi PDI-P dengan partai pengusung. Sebab, jika masih seperti itu, Jokowi yakin bahwa pemerintahannya tidak akan menyentuh persoalan rakyat.
"Tetap kita fit and proper test. Ada uji aspek leadership-nya, tes integritas, manajerial, dan lain-lain. Persis lelang lurah camat," ujarnya.
"Kalau saya kasih jatah menteri, semua partai pasti akan gabung ke kita. Tapi kan dari awal kita bilang maaf, koalisi tanpa syarat," lanjut Jokowi.
Dengan sistem itu, Jokowi pun meminta agar rakyat dari luar Pulau Jawa tidak khawatir. Meski bukan putra daerah pun, sang menteri akan tetap melakukan program pembangunan secara adil dan merata di seluruh Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar