Pak Presiden Diminta Hapus Nama Panggilan Jokowi, Artinya Ternyata Bikin Merinding

Selasa, 11 Jul 2017 12:23 | editor : Yusuf Asyari

Presiden Joko Widodo (Damianus Bram/Radar Solo/JawaPos.com)

• Kapolri Tito: Saya Tidak Mau Selesai Sampai 2022

JawaPos.com - Sebelum menjabat sebagai Presiden RI. Nama Joko Widodo mulai populer semenjak dia menjadi Wali Kota Solo. Namanya makin terkenal lagi dengan program mobil Esemka dan perseteruannya dengan Gubernur Jawa Tengah saat itu.

Jokowi, begitu ayah tiga anak itu akrab disapa, makin menarik hati masyarakat dan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden. Ada apa dengan nama Joko Widodo?

Terserah Pak Presiden percaya atau tidak, tetapi Psikolog dan Ahli Restrukturisasi Nama, Ni Kadek Hellen Kristy, S.Psi, M.Ed, CHt, CI punya penilaian tersendiri. Gadis Bali cantik ini menilai nama Joko Widodo sangat baik dan selalu menunjang karirnya.

Namun ternyata, nama sapaan Jokowi tidak bagus untuk sang insinyur. Dia menyarankan mulai saat ini sebaiknya media dan masyarakat menghilangkan nama Jokowi.

"Dari sisi nama, Pak Joko Widodo itu namanya bagus sekali. Harmonis, selaras dengan alam semesta. Namun jika disingkat, Jokowi itu mennjadi tidak baik," katanya kepada JawaPos.com, Selasa (11/7).

Heleni, sapaannya, menjelaskan mengapa nama Jokowi tidak baik bagi perjalanan hidup sang presiden. Menurutnya, saat dihitung dengan pendekatan psikologi transpersonal dan dicocokkan dengan kode rumus yang dia miliki, nama Jokowi mengundang niat jahat dari para pesaingnya.

"Nama Jokowi memiliki ending life yang enggak bagus. Kodenya enggak bagus. Membuat Pak Presiden ditipu, ditusuk dari belakang. Jadi lingkungan akan sangat berat bagi Jokowi," jelasnya.

Kemungkinan untuk terpilih lagi sebagai presiden, kata Heleni, sebetulnya terbuka lebar asal jangan lagi memakai nama Jokowi. Dia menyarankan media menyebutnya dengan nama lengkap Joko Widodo saja.

"Bisa saja sih peluangnya bagus, namun dari sisi nama pakai Joko Widodo saja. Namanya sudah bagus. Saran saya jangan pakai Jokowi lagi. Agar enggak banyak musuh lagi. Nama panggilan Joko saja bagus, tapi enggak sekuat Joko Widodo yang energinya bagus," jelasnya. (cr1/JPG)

Prabowo Akan Makan Siang Bersama Jokowi di Istana

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNewsJokowi saat bertandang ke kediaman Prabowo. Foto: Grandyos Zafna/detikcom

Jakarta - Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto akan makan siang bersama Presiden Jokowi di Istana. Belum diketahui apa yang akan dibahas kedua tokoh tersebut sambil makan siang.

"Betul, beliau (Prabowo) semalam cerita bahwa diundang makan siang di Istana," kata Waketum Gerindra Edhy Prabowo saat dikonfirmasi, Kamis (17/11/2016). Edhy tak ikut mendampingi Prabowo dalam acara nanti. Kemungkinan Prabowo diundang secara pribadi saja. "Kemungkinan sekitar jam 14.00 WIB datangnya," imbuh Edhy. Sebelumnya Jokowi bertandang ke kediaman Prabowo di Hambalang pada Senin (31/10). Prabowo pun mengajak Jokowi menunggang kuda.(bag/imk)

Pesan Jokowi dan Suara Misterius di Kutub, Ini Berita Kemarin yang Patut Anda Simak

Rabu, 9 November 2016 | 07:23 WIB

Fabian Januarius Kuwado Preaiden Joko Widodo menyalami personel TNI AU usai apel bersama TNI tiga matra di Mabes TNI AD, Senin (7/11/2016).

PALMERAH, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menegaskan agar Polri tidak kalah dari kelompok-kelompok kecil yang ingin merusak keberagaman dan persatuan di Indonesia.
Berita soal penegasan Presiden dalam pertemuan dengan jajaran Polri  ini menjadi salah satu berita penting  pada hari Selasa (8/11/2016) kemarin.
Berita lain yang membuat pembaca terusik hati nuraninya adalah peristiwa penamparan seorang kasir jalan tol oleh pengguna jalan.
Informasi lain yang patut disimak adalah pesan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang akan bebas bersyarat besok.
Berita lain yang memunculkan tanda tanya adalah soal suara misterius yang terdengar di Kutub Utara.
Selain itu ada berita lanjutan mengenai penjarahan di Penjaringan, di mana polisi telah menetapkan 14 orang sebagai tersangka.
Berikut 5 berita kemarin yang sebaiknya Anda simak:
1. Presiden: Negara Harus Kuat

Fabian Januarius Kuwado Suasana aula PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016), tempat Presiden Joko Widodo akan memberikan pengarahan kepada jajaran Polri.

Presiden Joko Widodo meminta Polri jangan kalah dari kelompok-kelompok kecil yang ingin merusak keberagaman dan persatuan di Indonesia.
Presiden juga meminta Polri tidak ragu menindak kelompok-kelompok seperti itu.
"Jangan ragu dalam bertindak untuk penegakan hukum yang tegas. Tidak boleh institusi sebesar Polri, ragu, apalagi kalah, terhadap kelompok, organisasi, atau tokoh siapa pun," ujar Jokowi dalam acara pengarahan kepada jajaran Polri di Aula PTIK, Jakarta, Selasa (8/11/2016).
(Baca: Saat Jokowi dan Polisi Makan Nasi Kotak dengan Menu Sama )
Dalam pengarahan itu hadir 602 personel Polri. Mereka terdiri dari bintara serta perwira komandan grup dan komandan peleton yang menjaga unjuk rasa 4 November lalu.
Kapolda seluruh Indonesia, perwira menengah, perwira tinggi, serta pejabat utama di lingkungan Mabes Polri juga hadir dalam pengarahan itu.
Jokowi melanjutkan, hanya dengan penegakan hukum terhadap para perusak keberagaman dan persatuan itulah negara Indonesia akan kuat dan berjaya di mata dunia internasional.
Selengkapnya bisa dibaca di sini.
2. Kasir Tol Ditampar Pengguna Jalan

Kontributor Cirebon KompasTV, Muhamad Syahri Romdhon Seorang pengguna jalan melakukan tindakan penganiayaan terhadap kasir di loket pembayaran gerbang Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jumat (4/11/2016). Peristiwa ini diduga lantaran pengguna jalan kesal sistem pembayaran kartu elektronik terkendala. Dikabarkan, pelaku penganiayaan berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil. Petugas kepolisian masih dalami kasus tersebut.

Seorang kasir berinisial S yang bertugas di loket pembayaran Gerbang Tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dianiaya seorang pengguna jalan.
Penganiayaan itu dipicu oleh kekesalan pengguna jalan karena mesin pembayaran sistem elektronik tak berfungsi.
Dalam rekaman video CCTV itu, seorang pengguna jalan menampar kasir tol, lalu menendang kursi kasir perempuan itu.
Menurut informasi yang dihimpun Kompas.com, peristiwa itu terjadi pada Jumat, 4 November lalu. Seorang pengguna jalan dari arah Cirebon menuju Jakarta memasuki gerbang Tol Cipali.
Namun, karena mesin pembayaran elektronik diduga tak berfungsi, pengguna jalan yang diketahui seorang pria itu marah di depan kasir.
Dia menudingkan jari telunjuknya berulang kali ke arah kasir.
Aksi yang cukup lama ini membuat sebuah kendaraan yang mengantre di belakang mobil pelaku mundur, dan pindah ke loket lain.
Setelah marah dan membayar tiket tol, pelaku kemudian pergi melewati kasir itu. Ternyata, pelaku pergi hanya untuk memarkirkan mobil sejenak.
Pelaku berlari ke arah kasir lalu menggebrak meja kerja. Pelaku kemudian menampar kasir itu.
Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.
3. Pesan dan Air Mata Antasari

Kompas Images Antasari Azhar

Setelah hampir delapan tahun mendekam di balik jeruji besi, Antasari Azhar akan bebas bersyarat pada Kamis (10/11/2016) nanti.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menggelar syukuran kebebasannya di Lapas Kelas 1 Tangerang. Di lapas itulah Antasari dipenjara.
Saat menyampaikan sambutan, Antasari sempat tercekat menahan tangis. Hingga akhirnya, pensiunan jaksa itu tak kuasa membendung air mata.
Di depan tamu yang menghadiri syukuran itu, dia mengaku ikhlas pernah menjalani hidup di penjara.
(Baca: Tiga Kejanggalan yang Buat Antasari Azhar Percaya Ada Rekayasa dalam Kasusnya )
Antasari kembali menuturkan bahwa hukuman yang harus dijalaninya adalah bentuk penzaliman.
Namun, dia mengaku tak dendam dan akan senantiasa mendoakan pihak yang menzaliminya.
"Saya ingin mereka yang menzalimi saya lebih bahagia dari saya nantinya," ujar Antasari.
Dalam kesempatan itu, Antasari juga menyampaikan pesan agar jangan ada yang khawatir dengan kebebasannya.
Dia menjamin tak akan membuat kegaduhan dengan menyeret orang yang sudah menyakitinya ke ranah hukum.
"Saya tidak mau menzalimi orang karena menurut saya rasanya sakit bila dizalimi," katanya.
Baca berita selengkapnya di sini.
4. Suara Misterius di Kutub Utara

Google Map Nuvavut

Berbulan-bulan lamanya penduduk di Nunavut, Kanada, dihantui oleh suara misterius yang berasal dari dasar lautan. Suara aneh tersebut bahkan menakuti mamalia laut yang hidup di daerah tersebut.
Penduduk sekitar yang telah berbulan-bulan mendengarnya merasa putus asa dan meminta bantuan militer untuk menyelidiki suara misterius itu.
Suara yang terdengar mirip dengan suara "ping", "hum", atau "beep" ini dilaporkan berasal dari suatu tempat di dasar laut di Selat Hecla dan Fury, merupakan terusan sempit di Nunavut. Nuvavut adalah wilayah berpenduduk paling sedikit di Kanada. Penghuninya cuma sekitar 31.000 orang.
Penduduk lokal Nuvavut biasanya masih senang berburu anjing laut dan paus. Selat Hecla dan Fury yang dikelilingi es adalah area berburu favorit. Di tempat inilah mamalia biasanya berkumpul untuk mencari makan.
Namun, hal ini berubah sejak musim panas yang lalu saat suara misterius mulai terdengar. Penduduk setempat melaporkan, banyak hewan pergi ke daerah lain.
Penduduk sempat menduga, suara misterius tersebut berasal dari survei sonar yang dilakukan oleh perusahaan tambang, Baffinland Iron Mines Corporation. Namun, juru bicara perusahaan itu membantah.
Sementara itu, yang lainnya menyalahkan Greenpeace, mencurigai organisasi itu menempatkan perangkat sonar dengan tujuan agar mamalia laut pergi dan selamat dari perburuan. Namun, Greenpeace juga membantahnya.
Peneliti sendiri belum bisa menjelaskan bagaimana fenomena ini bisa terjadi.
Baca beritanya selengkapnya di sini.
5. Polisi Tetapkan Pelaku Penjarahan Penjaringan sebagai Tersangka
Polisi menangkap tujuh orang lagi terkait aksi penjarahan mini market di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (4/11/2016) malam.
Dari tujuh orang yang ditangkap tersebut, empat orang di antaranya ditetapkan menjadi tersangka.
"Kemarin Anggota Polres Jakarta Utara dan Polsek penjaringan sudah menangkap 7 orang. Dengan bukti formula yang cukup, ada 3 yang bisa kita jadikan tersangka terkait dengan penjarahan dan perusakan dan pengeroyokan anggota yang ada di penjaringan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono di Mapolda Metro Jaya, Selasa (8/11/2016).
(Baca: Tersangka Penjarahan dan Kerusuhan di Penjaringan Akui Ada Penggerak )
Sampai saat ini, polisi telah menetapkan 14 orang menjadi tersangka dalam kasus penjarahan, perusakan fasilitas umum dan penyerangan anggota polisi di Penjaringan.
Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Editor

: Wisnubrata

Walaahh…Ini Alasan Jokowi Tidak Bisa Temui Pendemo

Medil Halide

Massa aksi demo 4 November

POJOKSATU.id, JAKARTA–Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkap penyebab Presiden Joko Widodo larut malam baru tiba di Istana Kepresidenan dan tidak bisa menemui massa demo Ahok 4 November.
Menurut Pramono Jokowi telat ke Istana karena semua akses masuk Istana tertutup oleh banyaknya massa pengunjuk rasa Demo Ahok 4 November.
Demikian dikatakan Pramono Anung dalam konfrensi pers usai rapat terbatas Presiden Jokowi dengan Menkopolhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.

“Pak Presiden telat ke Istana karena semua akses ke Istana ditutup,” kata Pramono Anung kepada wartawa di Istana, Sabtu (5/11/2016) dini hari WIB.
Padahal sepanjang hari ini, ratusan ribu massa ingin menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Presiden Jokowi.
Sejak Jumat pagi, Presiden diketahui keluar Istana, blusukan ke sejumlah proyek infrastruktur. Setelah dari sana, Presiden pulang ke Istana Bogor.
Sebelumnya dalam konfrensi pers tersebut, Presiden Jokowi menyesalkan terjadinya kericuhan dalam demo Ahok yang terjadi di beberapa titik setelah Shalat Isya.
“Saya mengapresiasi para ulama dan kyai yang memimpin unjuk rasa dengan kondusif, tertib dan damai sampai Magrib. Tapi kita sesalkan kejadian ba’da Isya, yang seharusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh,” kata Jokowi.
Rusuh demo Ahok dinilai Jokowi tidak lagi murni sebagai ajang unjuk rasa massa untuk menyampaikan aspirasinya, melainkan sudah ditunggangi. “Dan ini kita lihat bahwa (rusuh demo Ahok) ini ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi mengapresiasi aparat kemananan, kepolisian dan TNI yang telah bekerja keras sejak pagi hingga tengah malam ini untuk mengamankan jalannya aksi demo Ahok.
“Proses hukum Ahok akan dilakukan dengan cepat tegas dan transparan. Untuk itu saya minta pendemo pulang ke rumah dengan tertib. Biarkan aparat memproses hukum dengan seadil-adilanya,” imbuh Jokowi.
Dalam konfrensi pers itu, Jokowi didampingi Menkopolhukam, Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.
(fat/pojoksatu)

Prabowo Pernah Ingatkan Jokowi soal Laut China Selatan

Foto Ilustrasi (Dok. Okezone)

JAKARTA - Kasus bentrokan Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan di wilayah sekitar Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Kapal patroli Pantai (Coast Guard) China pada Minggu dini hari tanggal 20 Maret 2016 lalu menjadi perhatian banyak pihak termasuk Partai Gerindra.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik menilai bahwa dalam kasus tersebut sepertinya memang China berkeinginan kuat untuk menguasai seluruh wilayah Laut Cina Selatan termasuk wilayah teritori Indonesia. Apalagi kata dia, di Natuna terkandung banyak kekayaan alam yang bernilai triliunan rupiah.
"Kasus tersebut menjadi perhatian kita untuk menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah perairan laut Indonesia dari ancaman negara lain, pemerintah harus tegas dalam hal ini," ujar Moekhlas dalam siaran resmi yang diterima Okezone.
Moekhlas menjelaskan, masalah Natuna yang diklaim bagian dari wilayah Laut China Selatan sebetulnya sudah diingatkan oleh Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina (DPP) Partai Gerindra, Prabowo Subianto kepada Joko Widodo (Jokowi) dalam debat calon presiden (capres) 2014 lalu.
"Pak Prabowo sudah ingatkan Pak Jokowi pada debat capres lalu, Namun pada waktu itu Pak Jokowi menganggap bahwa Natuna yang diklaim masuk kedalam laut cina selatan itu bukan urusan Indonesia melainkan urusan negara lain," tuturnya.
Karena itu ia berharap, dengan adanya kasus tersebut Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi bisa segera sadar bahwa masalah klaim wilayah Laut China Selatan yang ikut menyasar Natuna tersebut menjadi kepedulian bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya
"Kami berharap Presiden bisa segera sadar. Membawa kasus ini ke Mahkamah Hukum Laut Internasional (International Tribunal For the Law of the Sea) sangat tepat. Cina dan dunia Internasional harus diyakinkan bahwa Natuna adalah wilayah teritori Indonesia. Apalagi dalam klaim Cina tentang traditional fishing zone di wilayah Natuna tidak ada dalam The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)," pungkasnya.
Selain itu, Moekhlas berharap pemerintah dapat segera memperkuat kemampuan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibawah komando Kepala Bakamla yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi yakni Laksamana Muda Arie Soedewo. Sehingga Bakamla dapat bertindak cepat dan tegas serta di dukung oleh TNI AL dalam penegakan hukum, perlindungan, dan penyelamatan wilayah di laut Indonesia.
"Fasilitas dan kapal kapal patroli milik Bakamla dan TNI AL harus diperkuat dalam menjaga wilayah laut Indonesia. Pemerintah harus menjaga kedaulatan NKRI dengan cara apapun. Jangan anggap remeh klaim wilayah negara lain atas wilayah negara kita. Dengan begitu keutuhan wilayah NKRI tak akan dicaplok lagi oleh negara lain," tukas Moekhlas yang juga pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) tersebut.(gun)

Presiden Jokowi Terbang Ke Malang, dipastikan Buka Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU ke-70

Guyon Jokowi Takut Dimarahi Menteri Khofifah

By Luqman Rimadi on 26 Mar 2016 at 19:00 WIB

Presiden Jokowi menghadiri hari lahir Muslimat NU di Malang, Jawa Timur (Biro Pers Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menghadiri acara puncak peringatan hari lahir ke-70 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur. Diawal sambutannya, Jokowi lebih dulu meluruskan informasi yang beredar di kalangan warga NU, yang menyebutkan dia tidak mau hadir dalam acara tersebut.

"Saya tahu, kemarin beredar kabar bahwa saya tidak hadir di sini. Benar nggak (tidak hadir)? Mana berani Presiden sama Muslimat NU. Dimarahi sama Ibu Khofifah (Ketua Umum Muslimat NU dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa) nanti," ujar Jokowi disambut tepuk tangan riuh ribuan ibu-ibu dari Muslimat NU yang memenuhi lebih dari separuh isi stadion tersebut.

Sebelum menyampaikan arahan dan isi sambutan resminya, Jokowi juga meminta agar ibu-ibu Muslimat NU yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, tidak lupa membeli buah tangan atau berbelanja berbagai produk-produk buatan Malang dan Jawa Timur untuk dibawa pulang ke daerah masing-masing.

"Tadi kan sudah juga disampaikan Pak Gubernur Jawa Timur bahwa nanti setelah acara ini, diminta untuk belanja yang banyak di Jawa Timur. Silakan berbelanja. Tapi, nanti minta sangu sama Pak Gubernur. Jangan hanya nyuruh-nyuruh saja. Setuju ndak?" guyon Jokowi.

Baca Juga

• Jokowi Akan Hadiri Perayaan Harlah Muslimat NU di Malang Hari Ini
• Ketika Lantunan Selawat Sambut Kedatangan Jokowi di Malang
• Ringankan Beban Lanjut Usia, Jokowi Beri Rp 200 Ribu per Bulan

Pernyataan Jokowi itu sontak disambut riuh tawa hadirin. Tak terkecuali Gubernur Jawa Timur Soekarwo, yang meminta agar Muslimat NU membelanjakan uangnya di Jawa Timur. "Setuju Pak Presiden," jawab ibu-ibu Muslimat NU serentak.

"Waduh, kalau begitu semuanya pada setuju," ujar Jokowi.

Dalam sambutannya Jokowi mengatakan, di usia ke-70 tahun, Muslimat NU menjadi organisasi sayap NU yang mempunyai sejarah dan kontribusi besar terhadap pembangunan di Indonesia. ‎Karena itu, ia berpesan agar Muslimat NU memperkuat dan terus berjuang membantu demi umat, bangsa, dan negara.

"Kita harus bersatu wujudkan Indonesia yang adil, sejahtera. Bersatu mewujudkan itu," ucap Jokowi.

Harlah ke-70 Muslimat NU bertemakan "Bersatu Mewujudkan Indonesia Damai Sejahtera" bertujuan untuk membuka sarana silaturahmi dan konsolidasi nasional Muslimat NU dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Muslimat NU adalah organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang menjadi sayap perempuan NU. Organisasi yang lahir pada 29 Maret 1946 ini bertujuan mengangkat harkat dan martabat perempuan Indonesia melalui bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan sosial.

Muslimat NU berada di 34 provinsi di Indonesia dan tercatat memiliki 554 cabang di tingkat Kabupaten/Kota serta 5.222 anak cabang di tingkat kecamatan. Organisasi ini memiliki lebih dari 36.000 ranting di tingkat desa/kelurahan.

Hari Ini Jokowi Terbang Ke Malang

Oleh: Arie C. Meliala 26 Maret, 2016 - 10:01

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo/Dok. PR

JAKARTA,(PR).- Presiden RI Joko Widodo akan menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Lahir ke-70 Muslimat Nahdlatul Ulama di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur.
Puncak Peringatan Harlah Ke-70 Muslimat NU itu akan dihadiri oleh puluhan ribu anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Presiden bertolak ke Malang Sabtu siang, 26 Maret 2016 menuju Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.
Anggota Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menenerangkan, harlah ke-70 ini bertemakan "Bersatu Mewujudkan Indonesia Damai Sejahtera”. Harlah ini bertujuan untuk membuka sarana silaturahmi dan konsolidasi nasional Muslimat NU dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.
"Usai menghadiri Puncak Peringatan Harlah Ke-70 Muslimat NU, presiden dan rombongan akan langsung kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dan diperkirakan tiba pada Sabtu petang, 26 Maret 2016," kata Ari.
Ari menjelaskan, muslimat NU adalah organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang menjadi sayap perempuan NU. Organisasi yang lahir pada 29 Maret 1946 ini bertujuan mengangkat harkat dan martabat perempuan Indonesia melalui bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, da’wah, dan sosial. Muslimat NU berada di 34 provinsi di Indonesia dan tercatat memiliki 554 cabang di tingkat Kabupaten/Kota serta 5.222 anak cabang di tingkat kecamatan. Organisasi ini memiliki lebih dari 36.000 ranting di tingkat desa/kelurahan.***

Presiden Jokowi Dipastikan Buka Harlah Muslimat NU di Malang

Miski    •    25 Maret 2016 21:38 WIB

Kader Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) mengikuti doa pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-68 Muslimat NU di Gedung Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG), Kabupaten Kediri, Jawa timur, Selasa (17/6/2014). Foto: Antara/Rudi Mulya

Metrotvnews.com, Malang: Presiden RI Joko Widodo dipastikan hadir dalam puncak Hari Lahir ke-70 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), di Stadion Gajayana, Kota Malang, Sabtu, 26 Maret.

Kepastian tersebut disampaikan pihak Istana sekira pukul 16.00 WIB-17.00 WIB ke panitia kegiatan. Sebelumnya, Ketua PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan Presiden batal hadir.

"Pak Presiden memastikan hadir dan berkenan membuka acara Harlah Muslimat NU," kata Koordinator Media Center Harlah Muslimat NU, Sigit Pinardi, Jumat malam (25/3/2016).

Guna mengamankan kedatangan orang nomor satu tersebut, Polres Malang Kota menerjunkan 750 personel. "Belum termasuk dari TNI dan organisasi masyarakat lainnya," kata Kapolres Malang Kota AKBP Decky Hendarsono.

Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengurai kepadatan arus kendaraan di sekitar lokasi berlangsungnya acara.

Sebanyak 70 ribu anggota Muslimat NU dari berbagai daerah di Indonesia dipastikan hadir dalam puncak acara harlah. Jemaah dari luar daerah diinapkan di beberapa pondok pesantren dan asrama mahasiswa seperti di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh dan Rusunawa Unisma.

Jokowi dengan Nada Tinggi: Menteri Jangan Dahului Presiden!

Jum'at, 04 Maret 2016 | 19:12 WIB

Presiden Joko Widodo/Jokowi. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO,Jakarta- Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya agar tidak meributkan kebijakan yang belum diputuskan. Dengan nada tinggi dan beberapa kali penekanan, Presiden mengatakan para menteri tidak berhak mendahuluinya dalam memutuskan kebijakan tertentu.

"Jangan meributkan sesuatu yang belum tuntas, yang belum saya putuskan. Ini kan sebuah pekerjaan besar," katanya setelah meninjau persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam di Jakarta Convention Center, Jumat, 4 Maret 2016.

SIMAK: Rizal Ramli Dituding Langkahi Wewenang Presiden ?

Presiden Jokowi mengatakan, dalam memutuskan suatu kebijakan yang besar, ia perlu mendengar banyak masukan dari berbagai pihak. Menurut dia, keputusan yang diambil sangat penting sehingga tidak bisa sembarangan."Kalau hal yang kecil pasti langsung saya putuskan. Tapi, untuk hal yang menyangkut jangka pendek, panjang, saya harus mendapat input yang benar, sehingga keputusannya nanti yang benar dan jernih untuk negara," ujarnya.

SIMAK: Jokowi Ingatkan Menteri Harus Satu Visi dengan Presiden

Presiden juga mengingatkan semua menterinya tidak larut dalam kegaduhan yang terjadi. Ia menegaskan, para menteri harus fokus bekerja dan melayani masyarakat.�

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman mengklaim bahwa Presiden sudah memutuskan skenario pembangunan proyek Blok Masela akan dilakukan secara onshore. Rizal mengatakan Presiden sudah memberikan arahan kepadanya mengenai keputusan pengelolaan gas secara�onshore�itu. Setelah pernyataan itu, Istana langsung mengklarifikasi bahwa Presiden belum memutuskan soal pengelolaan Blok Masela. Di sisi lain, Rizal Ramli juga terlibat perang pernyataan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, yang memilih pengelolaan secara�offshore.�

Saat memberikan pernyataan, Jokowi didampingi Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.� ANANDA TERESIA�

Jokowi Jengkel Menteri Gerak Lambat Pangkas Birokrasi Izin Usaha

Selasa, 29 September 2015 | 15:53 WIB

AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE / Laily Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat Kabinet di Istana Presiden di Jakarta, Senin (17/11/2014). Presiden mengatakan akan memotong subsidi BBM yang telah memakan 20 persen APBN, danmengalihkan uang subsidi untuk memperbaiki infrastruktur dan program-program membantu rakyat miskin. AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE / Laily

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kesekian kalinya menunjukkan kegeramannya terhadap kinerja para menteri yang dianggapnya masih terlalu lambat. Jokowi ingin agar para menteri bisa bergerak cepat memangkas birokrasi, terutama terkait perizinan usaha.
Saat membuka rapat terbatas tentang Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI) pada Selasa (29/9/2015) siang, Jokowi mengingatkan hasil rapat pada 16 September.
Ketika itu, Jokowi mengatakan dirinya sudah meminta para menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian untuk membuat terobosan dalam menyelesaikan kendala investasi, terutama perizinan investasi.
"Langkah-langkah terobosan dan langkah-langkah yang cepat ini penting karena yang kami lihat di lapangan. Saya tadi juga baru menerima Apindo yang menyampaikan beberapa hal yang berkaitan, terutama juga hambatan-hambatan investasi," kata Jokowi saat membuka rapat.
Dia menyinggung soal masih panjang dan lamanya prosedur perizinan. Maka dari itu, Jokowi meminta para menteri mengkaji aturan itu untuk segera dihapuskan atau direvisi untuk memudahkan para investor.
Selain itu, dia juga menyinggung soal pembebasan lahan dan tata ruang serta pasokan listrik. Jokowi menyatakan, dunia usaha membutuhkan kepastian soal target pasokan listrik pemerintah untuk mendukung usaha mereka.
"Kemudian juga kepastian sistem pengupahan dan juga ketenagakerjaan," kata Jokowi.
Untuk menunjukkan betapa rumitnya birokrasi di Indonesia, Jokowi membandingkan kondisi di Tanah Air dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, sebut dia, Indonesia berada di urutan keenam dalam hal kemudahan izin usaha.
Setidaknya, ada 10 tahapan yang harus dilakukan investor untuk berusaha di Indonesia. Padahal, Singapura dan Malaysia hanya tiga tahapan prosedur.
"Waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha, coba dicatat ini, malu kalau kita ini. Masih 52,5 hari, bandingkan dengan Singapura 2,5 hari, Malaysia 5,5 hari. Sudah pembandingnya yang dekat-dekat saja," ujar Jokowi geram.
Jokowi mendesak para menteri untuk segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kondisi itu. Saking kesalnya dengan para menteri, Jokowi pun seakan pesimistis target bisa tercapai jika kinerja menteri tak juga berubah.
"Kalau dari pimpinan di kementerian tidak kuat mengendalikan di bawahnya, di eselon satu atau eselon duanya, apalagi terbawa arus yang ada di bawahnya, sudah lupakan mengenai ini. Lupakan. Kalau tidak punya keberanian melakukan terobosan itu juga lupakan karena memang kita ini sangat ruwet sekali," ujar Jokowi.
Hadir dalam rapat terbatas kali ini adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Tata Ruang dan Reformasi Agraria Ferry Mursidan Baldan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Penulis	: Sabrina Asril
Editor	: Sandro Gatra

Presiden Jokowi menjilat ludahnya sendiri ? penambahan utang lagi

Utang Bank Dunia datang, Presiden Jokowi gagal pegang omongan

Reporter : Saugy Riyandi | Jumat, 25 September 2015 07:00

Presiden Jokowi. ©2014 merdeka.com/arie basuki
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo pernah mengatakan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank dan IMF tidak bisa lagi menjadi solusi permasalahan ekonomi suatu bangsa. Namun, baru-baru ini, pemerintah melakukan pinjaman utang sebesar USD 4,2 miliar atau setara dengan Rp 60,9 triliun dari Bank Dunia dan ADB.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai penambahan utang tersebut mengibaratkan Presiden Jokowi menjilat ludahnya sendiri usai mengkritik habis lembaga keuangan internasional saat peringatan KAA.
"Demi utang Rp 60,9 Triliun dari ADB memperlihatkan, Presiden Jokowi sedang menjilat ludah sendiri. Kemarin waktu pidato di KAA, seperti Jagoan yg baru sembuh dari sakit, berani menolak atau mengharamkan semua bantuan international seperti Bank dunia, IMF, dan ADB," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (24/5).
Menurut dia, penambahan utang tersebut menjadikan Indonesia dijajah kembali oleh lembaga keuangan internasional.
"Dan ini sungguh memalukan sekali, dulu kritik keras, sekarang diam-diam pinjam lagi," kata dia.
Sebelumnya, dalam pagu anggaran APBN-P 2015, pemerintah menetapkan pinjaman alias utang luar negeri tahun ini sebesar Rp 48,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran yang semula ditetapkan sebesar 1,9 persen.
Defisit anggaran kemungkinan melebar menjadi 2,2 persen. Pemerintah mencari jalan pintas dengan menambah utang baru. Pemerintah menambah utang dengan meminjam USD 4,2 miliar atau setara dengan Rp 60,9 triliun dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB). Pinjaman multilateral ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang semakin melebar.
"Kami memilih sumber dari asing karena pasar masih fluktuatif dan pertumbuhan Indonesia sedang melambat," ucap pejabat Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan seperti dilansir reuters, Selasa (22/9).
Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK juga akan mengeluarkan obligasi senilai Rp 500 triliun pada 2016 mendatang. Sebanyak 30 persen dana ini akan diambil dari asing.
Keputusan pemerintah menambah utang dari Bank Dunia sangat bertolak belakang dengan kejadian April lalu saat peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Belum lepas dari ingatan kita saat Presiden Joko Widodo bersuara lantang mengkritik Bank Dunia. Jokowi mengkritik rumitnya pinjaman dari Bank Dunia dan dia menolak diatur-atur oleh lembaga internasional yang bermarkas di Amerika Serikat itu.
Saat peringatan KAA ke-60, Jokowi mengkritik keras keberadaan lembaga keuangan dunia yang tidak bisa lagi diandalkan untuk menyelesaikan masalah perekonomian bangsa.
"Ada pandangan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB. Itu adalah pandangan yang usang, yang perlu dibuang," ucap Jokowi.

Jurus Jokowi agar rupiah kembali menguat, ampuhkah? Rp 14.700 Per US Dollar !

Berita Hari Ini : Rupiah Hari Ini kembali Melemah Di Angka 14.700 Per US Dollar !

Oct 2, 2015

Rupiah Masih Tertekan Oleh Dollar AS

Smeaker.com – Hingga hari ini rupiah masih mengalamai penekanan, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada awal perdagangan di pasar spot melemah hingga tembus level 14.700. Belum adanya sentimen eksternal yang positif membuat nilai tukar rupiah masih sulit untuk bergerak melawan penguatan USD secara optimal.

Dikutip dari data Bloomberg pukul 09.00 WIB, mata uang garuda berada di posisi Rp 14.708 per dollar AS, turun dibandingkan penutupan sebelumnya pada 14.691.

Analis Pasar Uang Bank Mandiri Reny Eka Putri bilang,rupiah gagal bangkit, meski Indonesia mencatatkan deflasi. Maklum, dollar AS kokoh karena didukung data penyerapan pekerja sektor swasta yang melebihi perkiraan.
Semetnara Putu Agus Pransuamitra, Research and Analyst Monex Investindo Futures, menilai, hari ini ada peluang rupiah menguat, walaupun terbatas.
Sejatinya rupiah memiliki katalis positif. Deflasi September menggiring inflasi year to date stabil di level 2,24 persen.
Pergerakan rupiah akan tergantung data klaim pengangguran AS. Jika pengangguran membengkak, dollar bisa tertekan. “Momentum ini bisa dimanfaatkan rupiah untuk menguat,” kata Putu.
Nah, untuk hari ini prediksi dari Putu, rupiah antara Rp 14.580-Rp14.760.
Sejalan dengan adanya aksi profit taking dolar Amerika Serikat (USD) di pasar spotglobal dan adanya penguatan kembali laju komoditas maka laju nilai tukar rupiah dapat memanfaatkan pelemahan USD tersebut untuk dapat mulai menguat.
“Aksi profit taking dan komoditas menguat, rupiah menguat terhadap USD,” ujar Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada, dalam risetnya.
Jika harapan sebelumnya penguatan akan tertunda, Reza berharap laju rupiah untuk dapat bergerak melanjutkan penguatan.  Meski begitu, Reza menekankan agar tetap mewaspadai sentimen gerak rupiah di pasar.‎ “Dalam satu hari ini laju rupiah akan berada di level Rp14.685-14.645 per USD (kurs tengah BI),” pungkas Reza.
Adapun, sentiment yang masih mempengaruhi rupiah dari dalam negeri, yakni rili inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan laju inflasi pada September , yang mengalami deflasi sebesar 0,05%. Nilai tersebut memang lebih rendah jika dibandingkan dengan Agustus 2015 maupun September 2014 lalu.
Reporter : Sri Wiyanti | Sabtu, 29 Agustus 2015 07:33

Jokowi di BEI. ©2015 Merdeka.com/imam buhoriMerdeka.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menghadapi depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sejumlah kebijakan tersebut disiapkan pemerintah bersama otoritas keuangan dan moneter yakni Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) dan Bank Indonesia (BI).

"Paling penting dihadapi masalah itu karena sudah ada instrumen-instrumen dari Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan ( OJK)," kata Jokowi di Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/8).

Jokowi kembali menegaskan, depresiasi mata uang terhadap dolar Amerika Serikat tidak hanya menimpa Indonesia. "Hampir seluruh negara mengalami (Kenaikan kurs dolar AS) ini," katanya.

Rencana kebijakan ini sebelumnya telah dibicarakan Presiden Jokowi dengan menteri-menteri ekonomi yakni Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Istana Kepresidenan pada Kamis (27/8).

Pemerintah memang belum memaparkan secara rinci kebijakan apa saja yang akan diambil untuk menghadapi karut marut kondisi perekonomian Indonesia saat ini, namun Menko Perekonomian Darmin Nasution memberi bocoran.

"Presiden meminta dan merinci satu paket kebijakan besar yang harus selesai minggu depan ini. Menyangkut sektor riil, keuangan, ada yang menyangkut deregulasi, kebijakan baru, tax holiday," ujar Darmin.

Dia mengatakan, tujuan dari paket kebijakan itu untuk memperlancar kegiatan ekonomi, mendorong masuknya valuta asing. Termasuk menyelamatkan Rupiah dari keterpurukan. Mantan Gubernur BI ini yakin kebijakan besar tersebut bisa disusun dalam waktu 3 hari. Dia mengklaim langkah ini sebagai respons cepat dari pemerintah menjawab tantangan ekonomi terkini.

Lantas kebijakan apa saja yang akan diambil pemerintah? merdeka.com mencoba menelusuri beberapa rencana pemerintah di sektor ekonomi yang dinilai mampu mengurangi gejolak ekonomi saat ini.

1.

Kredit Usaha Rakyat

Merdeka.com - Berlokasi di Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla ( JK), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), AA Gusti Ngurah Puspayoga, serta petinggi bank-bank BUMN melakukan rapat membahas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 30 triliun. Wapres JK menegaskan, meski tahun 2015 hanya bersisa empat bulan lagi, namun KUR harus segera disalurkan.

Program KUR menjadi penopang laju perekonomian masyarakat, khususnya pedesaan, di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu. "Bagaimana KUR itu harus segera mulai dijalankan. Karena rapat kemarin di Bogor, KUR itu harus tahun ini Rp 30 triliun, empat bulan lagi harus keluarkan untuk menopang usaha-usaha UKM segera tumbuh khususnya di pedesaan," tutur JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/8).

UMKM, lanjut JK, merupakan sektor yang tahan terhadap gejolak ekonomi. Oleh sebab itu, dengan menumbuhkan sektor UMKM maka diharapkan laju perekonomian Indonesia tidak terlalu terpuruk. "Apabila ada pelemahan ekonomi ada kekuatan dari UKM tetap jalan," tutur JK.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memaparkan, agar efektif penyaluran KUR hanya akan dilakukan oleh empat bank saja yakni bank-bank pemerintah: BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri. "Jadi ini adalah bagian dari upaya pemerintah. Memang ini namanya kerja keras. Tidak dibagi rata juga (Rp 30 triliun untuk empat bank) dilihat kemampuan masing-masing," kata Darmin.

Dia mengatakan, penyaluran kredit ini sebagai upaya pemerintah menjaga keberlangsungan usaha kecil. Mengingat, peran usaha kecil sangat penting dalam situasi ekonomi sulit seperti saat ini.

"UMKM memiliki daya tahan yang sangat kuat terhadap guncangan ekonomi. Sehingga, adanya KUR akan memperbaiki pendapatan masyarakat."

Dari total Rp 30 triliun, sebesar Rp 20 triliun dialokasikan untuk kredit mikro. Kemudian, Rp 9 triliun untuk kredit ritel, dan Rp 1 triliun untuk tenaga kerja Indonesia.

Suku bunga KUR ditetapkan sebesar 12 persen dari seharusnya 22 persen. Selisihnya, sebesar 10 persen, disubsidi pemerintah. Untuk tahun depan, pemerintah sudah mencantumkan bunga KUR dalam RAPBN 2016 sebesar 9 persen.

Strategi menggerakkan sektor UMKM ini sebenarnya telah dilaksanakan Darmin Nasution semasa menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk memastikan fungsi intermediasi perbankan berada di jalur yang benar, Bank Indonesia menerbitkan aturan mengenai besaran kredit bank bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) minimal 20 persen secara bertahap selama enam tahun. Aturan ini sebagai bagian pendukung target kredit produktif yang harus dipenuhi setiap bank. Aturan ini diterbitkan pada akhir tahun 2012.

2 Memasukkan devisa para ekportir ke bank dalam negeri

Merdeka.com - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS semakin melemah hingga menyentuh angka lebih dari Rp 14.000 per USD. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo tidak menampik kondisi ini jauh dari perkiraan. Bahkan dia tidak segan menyebut pelemahan Rupiah sudah terlalu dalam.

"Kalau sekarang nilai tukar kita sudah Rp 14.000 itu sudah over shoot, ini sudah terlalu dalam, ini under value. Kalau kita katakan under value itu Gubernur Bank Sentral itu sangat hati-hati dalam memilih kalimat," tutur Gubernur BI Agus Marto saat bertemu Pimpinan DPR di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Dengan kondisi Rupiah sudah over value terhadap USD, Agus meminta masyarakat atau pengusaha, khususnya eksportir, melepas dolarnya. Langkah ini diyakini bakal efektif mendongkrak nilai rupiah.

"Kalau kita sudah mengatakan kalau rupiah itu under value itu warga negara Indonesia khususnya eksportir-eksportir itu harus lepas dolar. Kalau tidak, kasihan. Untuk apa lagi ditahan dolar itu, karena ini sudah under valued," tegas Agus.

Namun, memaksa eksportir untuk melepas dolarnya bukan perkara mudah. Pasalnya, Indonesia menganut rezim devisa bebas. Oleh sebab itu, payung hukum lalu lintas devisa perlu diubah.

Dewan Perwakilan Rakyat pun ternyata menyepakati hal itu. DPR bakal mendorong pemerintah merevisi Undang-Undang nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Tujuannya agar eksportir diwajibkan memasukkan devisa hasil ekspornya ke perbankan nasional.

Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon menilai, revisi undang-undang tersebut sudah mendesak

"Anjuran eksportir memasukkan devisa ke bank nasional Payung hukumnya harus dibuat. Salah satunya itu sebetulnya usul dan inisiatif dari DPR untuk undang-undang lalu lintas devisa," kata Fadli.

Fadli yakin devisa ekspor yang parkir di luar negeri bisa ditarik ke perbankan dalam negeri. Namun perlu ada koordinasi antar berbagai instansi.

"Ini kan harus ada koordinasi antar berbagai instansi. Nah ini kami juga ingin mendengar langsung dari Bank Indonesia dalam rangka untuk koordinasi itu sehingga kita tidak terkaget-kaget kalau ada suatu perkembangan yang jauh," papar Fadli.

Rencana revisi undang-undang lalu litas devisa, lanjut Fadli, sudah masuk salam Program legislasi nasional. Fadli berharap revisi undang-undang tersebut bisa segera rampung.

"Mudah-mudahan bisa lah itu diselipin karena itu penting," katanya.

"Jadi RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan dulu mulai, etelah itu Undang-Undang BI dan Perbankan. Ya revisi terhadap undang-undang yang ada saja, lalu lintas devisa itu kan termasuk undang-undang yang sangat kecil," tutup Fadli.

3.

Tax Holiday

Figure terkait

• Joko Widodo Berita Joko Widodo
• Jokowi Berita Jokowi

Merdeka.com - Pemerintah menyempurnakan aturan teknis mengenai pemberian kebijakan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau dikenal dengan istilah tax holiday. Penyempurnaan ini dikemas dalam PMK No. 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang mulai berlaku 16 Agustus 2015.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui, langkah ini diambil agar semakin banyak investor menanamkan modalnya di Indonesia. Industri pioner seperti baja, diprioritaskan memperoleh tax holiday.

"Kegunaannya bisa memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional," ujar Bambang di Kantornya, JakartaPusat, Kamis (27/8).

Fasilitas yang ditawarkan dalam aturan tersebut yakni diskon hingga pembebasan Pajak Penghasilan Badan (PPh). Paling sedikit 10 persen. Untuk jangka waktunya paling sebentar lima tahun dan paling lama bisa mencapai 20 tahun.

Menteri Perindustrian Saleh Husin memaparkan, industri yang berhak mengajukan fasilitas keringanan pajak diperluas cakupannya menjadi sembilan bidang. Antara lain, logam hulu, pengilangan minyak bumi, kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, permesinan, industri di bidang sumberdaya terbarukan, industri peralatan komunikasi, industri transportasi kelautan, industri pengolahan di KEK dan infrastruktur ekonomi selain menggunakan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Dia menegaskan, industri pionir mempunyai peran strategis menggenjot pertumbuhan industri nasional. "Dalam konteks tax holiday, industri pionir adalah industri yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, dan memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi," tuturnya.

Saleh menjelaskan, pemberian fasilitas fiskal tersebut sudah mengalami beberapa kali perpanjangan. Sebelumnya, pada PMK No. 130/PMK.011/2011, batas akhir pengusulan fasilitas tax holiday sampai 15 Agustus 2014.

Lantas Kemenkeu mengeluarkan PMK No. 192/PMK.011/2014, isinya batas waktu pengusulan fasilitas Tax Holiday diperpanjang sampai dengan 15 Agustus 2015. Dengan terbitnya PMK No. 159/PMK.010/2015 maka pengajuan fasilitas ini mulai berlaku lagi terhitung 16 Agustus 2015.

"Kementerian dan lembaga terkait sepakat untuk melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas Tax Holiday dengan sekaligus melakukan penyempurnaan atas kebijakan itu," ucap Saleh.

Apabila beberapa langkah tersebut merupakan bagian dari amunisi pemerintah mengatasi kondisi ekonomi Indonesia saat ini, akan kah kebijakan-kebijakan tersebut berhasil?

Nama Jokowi Tak Laku Dijual

Sabtu, 04 April 2015 | 17:47 WIB

Kongres PDIP, Nama Jokowi Tak Laku Dijual

Kiri-kanan: Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Ketum PDIP Megawati, Presiden Jokowi, dan Ketum Hanura Wiranto, duduk berdampingan dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Partai Hanura di Solo, 13 Februari 2015. Pertemuan Jokowi dan Megawati ini terjadi di tengah polemik calon Kapolri Budi Gunawan. TEMPO/Ahmad Rafiq

TEMPO.CO, Blitar - Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendatang dipastikan hanya mengesahkan Megawati sebagai ketua umum. Nama Joko Widodo yang sempat dimunculkan sebagai kandidat dinilai tak laku dijual di internal partai.

Ketua Dewan Pengurus Cabang PDIP Kota Blitar Samanhudi Anwar mengatakan semua delegasi pengurus PDIP di Indonesia sudah bersepakat mengusung kembali Megawati sebagai ketua umum.

"Pendapat bahwa PDIP hanya bisa dipimpin trah Sukarno memang benar," katanya kepada Tempo, Sabtu, 4 April 2015.

Karena itu, Wali Kota Blitar ini berpendapat bahwa pelaksanaan kongres mendatang tak akan berlangsung panas dan lama. Sebab, dalam rapat prakongres kemarin, semua kader sudah bulat mengusung kembali Megawati sebagai ketua umum partai.

Disinggung soal munculnya beberapa nama alternatif, seperti Joko Widodo, dengan tegas Samanhudi mengatakan Jokowi hanya laku dijual di luar partai. Namun, untuk internal partai, namanya kurang dikenal alias tidak populer.

"Pak Jokowi hanya laku dijual di luar partai, di dalam tidak," ujarnya.

Samanhudi juga menegaskan bahwa desakan regenerasi yang dimunculkan sejumlah kader PDIP hingga saat ini belum begitu diperhitungkan. Regenerasi, menurut dia, hanya akan terjadi jika Megawati merasa lelah dan harus menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada orang lain.

Rencananya, partai berlambang banteng moncong putih ini akan menggelar kongres di Grand Bali Beach Sanur, Bali, 8-12 April 2015. Kongres yang akan diikuti sekitar 3.000 kader PDIP dari berbagai pelosok Tanah Air itu akan memilih ketua umum periode 2015-2020.

HARI TRI WASONO

Jokowi Bisa Bernasib Seperti Gus Dur

Jokowi Bisa Bernasib Seperti Gus Dur

Saturday, 21 February 2015, 06:27 WIB

Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Ketua sementara KPK, Taufiequrachman Ruki (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2). (Antara/Widodo S. Jusuf)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Gede Pasek Suardika meminta Presiden Jokowi berhati-hati dalam membangun komunikasi politik dengan DPR RI, terkait pencalonan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri menggantikan calon sebelumnya Budi Gunawan.

"Dalam urusan Kapolri tampaknya Presiden Jokowi akan tergerus pada masalah politik dan hukum ketatanegaraan. Jokowi harus hati-hati melakukan komunikasi politik sebab kalau tidak begitu bisa tergelincir pada krisis konstitusional," kata Pasek di Jakarta, Jumat (20/2).Dia mengatakan yang menjadi masalah adalah Budi Gunawan tidak jadi dilantik bukan karena alasan hukum melainkan karena pengaruh opini.

Menurut Pasek, seandainya Presiden Jokowi memutuskan batal melantik Budi Gunawan sebelum ada putusan praperadilan maka masih ada alasan kuat untuk melakukannya. Tetapi setelah lahir putusan praperadilan yang menyatakan penetapan status tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah, maka tidak ada alasan hukum yang bisa dipakai untuk membatalkan pelantikannya.

"Presiden Jokowi jangan menganggap sepele persoalan ini, agar tidak bernasib sama dengan Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid) yang berhenti di tengah jalan karena tidak harmonis dengan parlemen," katanya.

Bagi Pasek, pembatalan pencalonan Budi Gunawan menjadi masalah serius karena DPR sudah memberikan persetujuan terkait pelantikan yang bersangkutan dan surat itu sudah dijalankan Presiden setengahnya, yaitu pemberhentian Sutarman sebagai Kapolri. "Sehingga suratnya belum dan tidak bisa dianulir lagi. Disinilah masalahnya. Bukan menerima atau menolak karena figur tapi karena prosedur," katanya.

Redaktur : Esthi Maharani

Sumber : Antara

Akhirnya, Presiden Jokowi Lebih Mendengar Suara Rakyat , PDIP kecewa

Rabu, 18/02/2015 17:22 WIB Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Langkah Presiden Joko Widodo tak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri panen apresiasi. Ya, sang presiden telah menjawab keraguan masyarakat dan menunjukkan dirinya berpihak kepada suara rakyat.

Jokowi banyak mendapat apresiasi dari kalangan pengamat, relawan, dan tokoh pro pemberantasan korupsi yang sudah lama menunggu sikap tegas Pak Presiden. Jokowi dianggap mengambil langkah berani di tengah posisi dilematis, antara suara rakyat dan suara parpol.

Parpol pendukung Jokowi yang tergabung di KIH seperti PDIP, NasDem, PPP, Hanura, dan PKPI memang terus mendorong pelantikan Komjen Budi. Namun pada akhirnya toh Jokowi lebih memilih mendengar keresahan masyarakat dan memilih tak melantik calon Kapolri yang sempat kontroversial tersebut.

"Mengingat bahwa pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat maka untuk menciptakan ketenangan dan memperhatikan kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera dipimpin oleh Kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon baru yaitu Komjen Badrodin Haiti," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/2/2015) pukul 14.20 WIB.

Apa yang diputuskan Jokowi tersebut sama dengan apa yang direkomendasikan oleh Tim 9 yang dibentuk presiden untuk menyelesaikan polemik cicak vs buaya jilid III. Tim 9 memang sejak awal menolak pelantikan Komjen Budi jadi Kapolri. Suara rakyat yang disuarakan tim konsultatif independen ini sempat mendapat serangan tajam dari elite KIH.

Puncaknya Tim 9 semalam melansir 7 rekomendasi untuk Presiden Jokowi. Tim 9 menyarankan Presiden Jokowi tidak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri dan menyarankan calon Kapolri tersebut mengundurkan diri demi kepentingan bangsa dan negara.

Surat pernyataan rekomendasi Tim 9 tersebut dibacakan di Maarif Institute di Jalan Tebet Dalam Raya II no 6, Jakarta Selatan, Selasa (17/2/2015) kemarin. Pernyataan itu disetujui 8 dari 9 anggota Tim 9. Mereka yang setuju yaitu Syafii Maarif, Jimly Asshiddiqie, Erry Riyana Hardjapamekas, Hikmahanto Juwana, Bambang Widodo Umar, Oegroseno, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Imam B Prasodjo. Hanya nama Sutanto, mantan Kapolri, yang tidak tercantum dalam pernyataan itu.
 Berikut Isi Rekomendasi Terbuka Tim Konsultatif Independen alias Tim 9:

1. Tim Konsultatif Independen tetap pada rekomendasi agar Presiden tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri meski beliau telah dihapuskan status tersangka dalam Putusan praperadilan mengingat putusan praperadilan tidak terkait dengan substansi sangkaan.

2. Tim Konsultatif Independen mengharapkan Presiden berupaya agar Komjen Pol Budi Gunawan bersedia untuk mengundurkan diri dalam pencalonan Kapolri demi kepentingan Bangsa dan Negara.

3. Presiden segera memulai proses pemilihan calon Kapolri agar Institusi Polri terjaga soliditas dan independensinya serta Kapolri terpilih dapat memastikan sinergi dengan lembaga penegak hukum lain.

4. Presiden segera turun tangan dan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sejumlah pimpinannya ditetapkan sebagai tersangka dan sejumlah penyidik dan pegawainya ditersangkakan atau terancam ditersangkakan.

5. Tim Konsultatif Independen merasa perlu memberikan masukan kepada Presiden atas adanya kekhawatiran tumbuhnya persepsi negatif publik terhadap Polri dengan penetapan tersangka kepada pimpinan, penyidik, dan pegawai KPK yang didasarkan kasus-kasus lama dan terkesan tidak substansial.

6. Tim Konsultatif Independen merasa khawatir terhadap merosotnya kewibawaan Presiden dengan adanya proses kriminalisasi yang terus berlangsung padahal Presiden sudah secara tegas memerintahkan untuk menghentikannya pada tanggal 25 Januari 2015 di Istana Negara.

7. Presiden perlu memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif sebagaimana diatur dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga tidak terjadi pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Nawa Cita.

Keputusan tersebut membuat relawan Jokowi bangga. "Relawan bangga dengan langkah besar Presiden Jokowi. Beliau mampu menyelesaikan persoalan yang penuh hiduk pikuk dengan bijaksana dan tegas," kata Ketua Umum DPP Ormas PROJO Budi Arie Setiadi kepada detikcom, Rabu (18/2/2015abu, 18 Februari 2015 | 15:23 WIB

Jokowi Batal Lantik Budi Gunawan, Ini Reaksi Kecewa PDIP

Politikus Trimedya Panjaitan. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengaku tak senang dengan keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI. "Kami kecewa sudah," ujar Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan," Rabu, 18 Februari 2015.

Menurut Trimedya partainya sempat senang saat mendengar keputusan Jokowi yang akan menghormati proses hukum terkait status Budi Gunawan. Kenyataannya setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan praperadilan Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jokowi tetap tak melantik Budi.

Trimedya juga menyayangkan sikap Jokowi bertentangan dengan aspirasi yang berkembang di partai. Padahal Jokowi merupakan kader aktif PDIP. "Kami menyayangkan sikap ini. Katanya Presiden hormati hukum," kata Trimedya lagi.

Presiden Joko Widodo mengajukan nama baru sebagai calon Kapolri. Otomatis itu membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Jokowi mengatakan pencalonan Budi Gunawan telah menimbulkan perbedaan di masyarakat.

Menurut Jokowi, untuk menciptakan ketenangan dan kebutuhan Kepolisian untuk segera dipimpin Kapolri definitif maka istana mengusulkan calon baru. "Kami usulkan Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai penggantinya," kata Jokowi di Istana Medeka.

IRA GUSLINA SUFA