Jokowi dengan Nada Tinggi: Menteri Jangan Dahului Presiden!

Jum'at, 04 Maret 2016 | 19:12 WIB

Presiden Joko Widodo/Jokowi. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO,Jakarta- Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya agar tidak meributkan kebijakan yang belum diputuskan. Dengan nada tinggi dan beberapa kali penekanan, Presiden mengatakan para menteri tidak berhak mendahuluinya dalam memutuskan kebijakan tertentu.

"Jangan meributkan sesuatu yang belum tuntas, yang belum saya putuskan. Ini kan sebuah pekerjaan besar," katanya setelah meninjau persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam di Jakarta Convention Center, Jumat, 4 Maret 2016.

SIMAK: Rizal Ramli Dituding Langkahi Wewenang Presiden ?

Presiden Jokowi mengatakan, dalam memutuskan suatu kebijakan yang besar, ia perlu mendengar banyak masukan dari berbagai pihak. Menurut dia, keputusan yang diambil sangat penting sehingga tidak bisa sembarangan."Kalau hal yang kecil pasti langsung saya putuskan. Tapi, untuk hal yang menyangkut jangka pendek, panjang, saya harus mendapat input yang benar, sehingga keputusannya nanti yang benar dan jernih untuk negara," ujarnya.

SIMAK: Jokowi Ingatkan Menteri Harus Satu Visi dengan Presiden

Presiden juga mengingatkan semua menterinya tidak larut dalam kegaduhan yang terjadi. Ia menegaskan, para menteri harus fokus bekerja dan melayani masyarakat.�

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman mengklaim bahwa Presiden sudah memutuskan skenario pembangunan proyek Blok Masela akan dilakukan secara onshore. Rizal mengatakan Presiden sudah memberikan arahan kepadanya mengenai keputusan pengelolaan gas secara�onshore�itu. Setelah pernyataan itu, Istana langsung mengklarifikasi bahwa Presiden belum memutuskan soal pengelolaan Blok Masela. Di sisi lain, Rizal Ramli juga terlibat perang pernyataan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, yang memilih pengelolaan secara�offshore.�

Saat memberikan pernyataan, Jokowi didampingi Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.� ANANDA TERESIA�

Rizal Ramli Masuk dan Mengaum, Rini dan Sudirman Terpojok, Jokowi Tetap Berburu UtangRizal Ramli Masuk dan Mengaum, Rini dan Sudirman Terpojok, Jokowi Tetap Berburu Utang

Jokowi Tambah Wewenang Rizal, Rini dan Jusuf Kalla Semakin Terusik

22 Agustus 2015 13:26:44 Dibaca :

Akhirnya terbukti sudah. Jokowi sengaja menarik Rizal Ramli ke dalam kabinet kerjanya untuk menghadapi ‘lawan-lawannya’ dan mendobrak ketidakberesan dalam kabinetnya. Untuk tugas itu Jokowi mendukung penuh langkah Rizal. Tak heran jika Rizal berani menyempret Menteri BUMN Rini Soemarno dan juga Wapres Jusuf Kalla.
Kontroversi Rizal yang mengintervensi tugas menteri lain memang telah mendapat teguran langsung Presiden Jokowi. Namun itu hanya seremonial belaka dan hanya bumbu pemanis politik. Alasannya jelas. Apa yang dikritik Rizal itu adalah fakta kebenaran dan bukan hanya sensasi. Buktinya, setelah heboh berkonfrontasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno, tugas dan wewenang Menko Kemaritiman dan Sumber daya ini bukannya dibatasi atau dipreteli, tetapi malah ditambah oleh Presiden Jokowi.
Awalnya Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin Rizal mengkoordinir kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pariwisata. Tapi kini,  juga menangani  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) serta Kementerian Pertanian (Kemtan), yang sebelumnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.
Penambahan tugas Rizal Ramli ini berarti mengindikasikan kepercayaan Jokowi pada Rizal Ramli semakin tinggi. Sebelumnya, Jokowi juga meminta Rizal Ramli untuk membenahi waktu tunggu atau dwelling time di pelabuhan, dari target sebelumnya 4,7 hari menjadi 3 hari. Perintah ini pun memperlihatkan kepercayaan Jokowi yang begitu tinggi pada Rizal Ramli
“Ya, presiden menugasi saya untuk menangani juga dua kementerian itu,” kata Rizal Ramli kepada Beritasatu.com, Jumat (21/8). Rizal bilang, tugas tambahan ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pasokan bahan pangan.
Dulu, saat berada di lingkaran pemerintahan, Rizal boleh dibilang cukup sukses menjalankan tugasnya.  Ketika menjadi Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Menko Perekonomian, ia melakukan sejumlah dobrakan kebijakan yang terbukti mampu menjadi solusi yang cepat dan tepat.
Di Bulog, misalnya, Rizal melakukan restrukturisasi besar-besaran. Terjadi pergantian dan mutasi lima jabatan eselon satu dan dua. Semua itu dilakukan agar Bulog menjadi organisasi yang transparan, akuntabel, dan lebih profesional.
Keberpihakan kepada para petani, diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembelian gabah, bukan beras dari petani. Bukan rahasia lagi, pembelian beras oleh Bulog kerap menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh para tengkulak. Mereka membeli beras petani, kemudian dioplos dengan beras impor, lalu dijual ke Bulog.
Cara seperti itu, tentu saja merugikan para petani karena beras yang dihasilkan di sawahnya hanya sebagian kecil yang dibeli oleh Bulog. Itulah sebabnya sebagai Kepala Bulog, Rizal kerap turun ke lapangan, ke desa-desa untuk bertemu dengan para petani.
Rizal juga melakukan sejumlah perubahan radikal. Antara lain, merapikan rekening-rekening ‘liar’ yang jumlahnya mencapai 119 rekening menjadi hanya 19 rekening saja. Rizal pun memerintahkan sistem akuntansi Bulog diubah supaya lebih transparan dan accountable. Dana off budget harus menjadi on budget. Dia mewariskan Rp 1,5 Trilliun dari Bulog hasil penghematan dan effisiensi.
Selain itu, Rizal juga pernah merestrukturisasi seluruh kredit properti, UKM, dan petani tahun 2000.  Rizal berhasil menggaet dana hingga Rp 4,2 triliun tanpa menjual selembar pun saham BUMN. Caranya, dia menghapus cross ownership alias kepemilikan silang dan manajemen silang (cross management) antara PT Telkom dan PT Indosat di puluhan anak perusahaannya.
Lewat kebijakan ini, negara memperoleh pendapatan berupa penjualan silang saham dan pajak revaluasi aset kedua perusahaan senilai Rp 4,2 triliun. Dan yang tidak kalah pentingnya, kedua perusahaan tersebut jadi bisa bersaing secara sehat. Ujung-ujungnya, konsumen juga diuntungkan.
Tentu masih ada beberapa kisah sukses Rizal lainnya. Misalnya, dia melakukan operasi penyelamatan PLN dari bayang-bayang kebangkrutan karena mark up puluhan proyek pembangkit listri swasta. Dia mengambil inisiatif untuk melakukan revaluasi aset BUMN. Hasilnya, aset sebelumnya hanya Rp 52 triliun melambung menjadi Rp 202 triliun. Sedangkan modal dari minus Rp 9 triliun menjadi Rp 119,4 trilliun. Dia juga mengarahkan negosiasi utang listrik swasta PLN dari US$ 85 miliar turun menjadi US$ 35 miliar. Ini menjadi sukses negosiasi utang terbesar dalam sejarah Indonesia.
Deretan kesuksesan inilah yang kemudian membuat Presiden Jokowi kepincut dan kasmaran kepada Rizal sehingga memperluas tugas dan wewenangnya sebagai Menko Kemaritiman.
Namun di tengah perseteruannya dengan Jusuf Kalla dan Rini Soemarno yang baru adem tiga hari, penambahan tugas yang diberikan Jokowi kepada Rizal tentu saja akan membuat Rini dan Jusuf Kalla semakin terusik. Ke depan, bukan tidak mungkin Rizal akan terus mengkritik dan bahkan mengevaluasi tugas Rini. Sedangkan Jusuf Kalla akan terus diusik oleh Rizal terkait proyek listrik 35 ribu MW itu.
Keberanian Rizal menantang Jusuf Kalla untuk berdebat di depan umum tentang proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt, penyebabnya juga semakin terang-benderang. Jokowi telah mencium ada ketidakberesan dalam proyek listrik 35 ribu MW itu. Karena itu Jokowi mendorong Rizal mengevaluasi proyek itu. Namun ketika Rizal mengevaluasi proyek listrik itu, kepentingan bisnis Jusuf Kalla juga langsung terusik. Kalla pun megap-megap dan balik menyerang Rizal. Publik pun sebenarnya sudah paham bahwa Kalla Group (Grup bisnis milik keluarga Jusuf Kalla) sangat berkepentingan dengan proyek-proyek listrik, baik PLTA, PLTU dan PLTG.
Maka ke depan peta pertarungan kepentingan di dalam kabinet Jokowi semakin menarik. Sikut-menyikut antara menteri semakin heboh sementara rupiah terus anjilok. Dan tentu saja para menteri akan semakin sibuk mencari kambing hitam pelemahan ekonomi.
Akan tetapi di balik pelemahan rupiah dan melemahnya ekonomi, Jokowi masih mempunyai optimisme untuk segera bangkit kembali. Optimisme itu ditaruh di pundak Rizal Ramli untuk segera membenahi ekonomi yang semakin linglung. Mampukah Rizal? Waktu yang akan menjawabnya.
 Asaaro Lahagu

15 Agustus 2015 12:49:56 Dibaca : 8,961

Masuknya Rizal Ramli dalam Kabinet Jokowi membuat publik terkejut. Alasannya jelas. Rizal Ramli selama ini, sangat garang terhadap Bank Dunia, IMF, dan ADB. Tiga lembaga keuangan internasional itu dicapnya sebagai agen neo-liberalisme yang telah mencelakakan Indonesia.
Begitu Rizal masuk kabinet, sontak Rupiah dan IHSG merosot. Sosok Ramli yang sangat anti utang, membuat berbagai lembaga keuangan internasional sangat khawatir. Jelas itu indikasi bahwa dukungan dari lembaga-lembaga keuangan internasional kepada Presiden Jokowi makin hilang. Selain itu, ada kekhawatiran pasar bahwa Jokowi akan kesulitan mengendalikan Rizal yang sosoknya kontroversial.
Lihat saja sepak-terjang Rizal. Baru sehari dilantik menjadi menteri, dia sudah memancing kontroversi dan langsung membuka front perseteruan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Tanpa basa-basi, Rizal langsung menyemprot Menteri Rini agar Garuda Indonesia membatalkan pembelian sejumlah pesawat untuk penerbangan jarak jauh.  Proyek ini tidak layak. Menurut Rizal penerbangan jarak jauh Garuda, Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa tidak laku dan telah menjadi sumber kerugian banyak perusahaan penerbangan termasuk Singapura. Rini diam, tak bisa membalas argument Rizal. Rini hanya membungkam mulut Rizal dengan berkata bahwa proyek Garuda bukan urusan Ramli.
Kontroversi Rizal Ramli juga terus berlanjut. Program Listrik 35 Ribu Mega Watt yang digagas Jokowi dan Jusuf Kalla dan kini menjadi Proyek Menteri Sudirman Said tak ketinggalan disemprot Ramli. Ramli mengatakan bahwa target pengembangan listrik 35 ribu MW itu harus direvisi. Alasannya menurut Ramli adalah target itu tidak realistis karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya target itu dipatok dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,6 persen per tahun. Semprotan Rizal itu ditentang ole Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman kukuh tidak akan merevisi target tersebut dan berkelit bahwa target tersebut adalah proyeksi kebutuhan listrik nasional hingga 2019.
Selain Garuda dan Listrik 35 Ribu MW, proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung juga tak ketinggalan disemprot Rizal. Rizal yang menjabat sebagai penasehat ekonomi PBB itu menduga ada kepentingan bisnis pribadi pejabat dalam “perang” proposal pengadaan kereta api cepat yang sedang diperebutkan Jepang dan Cina. Informasi adanya backing dan pejabat yang bermain dalam proyek kereta api cepat itu diperoleh Rizal dari Jokowi.
Akan tetapi meski adanya permainan di balik proyek tersebut, ujar Rizal, pemerintah tidak akan terpengaruh dan tetap akan memilih yang terbaik. Namun, menurut Mantan Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang kini menjabat Kepala Bappenas, lamaran Jepang dan Cina sedang dinilai konsultan independen. Ditargetkan nama pemenang sudah keluar akhir Agustus mendatang.

Garangnya Rizal Ramli juga bisa dilihat perseteruannya dengan Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani yang masih penuh kebencian. Rizal pernah menuduh Sri Murlyani sebagai orang yang tidak memiliki nasionalisme sama sekali. Sri Mulyani, katanya di berbagai kesempatan, adalah kaki tangan kapitalis global. Rizal juga giat membangun opini publik bahwa doktor ekonomi lulusan University of Illinois itu sesungguhnya kriminal yang bertanggungjawab dalam ‘skandal’ Bank Century.
Tak hanya Sri mulyani, Partai Demokrat dan bahkan mantan presiden SBY serta keluarganya juga menjadi sasaran tembak Rizal dan kawan-kawan. Mereka seolah menerima aliran dana haram dari Bank Century. Ketika itu mereka tampak sangat kompak dengan Golkar dan PKS, yang juga sangat rajin menggempur pemerintah meski keduanya bagian dari koalisi.
Rizal Ramli juga gencar menyerang neo liberalisme, dan menawarkan ‘ekonomi kerakyatan’ sebagai konsep terbaik bagi pembangunan Indonesia. Sayang sampai sekarang tak jelas, apakah konsep tersebut sesungguhnya nama baru dari sosialisme atau bukan. Atau proteksionisme ala Soeharto, yang membatasi jumlah pemain dalam perekonomian nasional dengan alasan untuk menumbuhkan industri dalam negeri.
Terlepas dari hal tersebut, yang pasti pemerintah sekarang sedang butuh banyak uang untuk merealisasikan program-program pembangunannya. Sebuah kenyataan yang memaksa pemerintah berulang kali menerbitkan surat utang meski baru 8 bulan berkuasa. Demikian besarnya nafsu berutang tersebut, bila digabung dengan swasta, kini sekitar 56,8% dari nilai total ekspor Indonesia per tahun dipakai untuk mencicil utang!
Sebelum menjadi menteri, Rizal berulang kali menyatakan, menutup kekurangan dana APBN dengan berutang adalah perbuatan bodoh. “Semua orang bisa,” katanya. Berutang kepada lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia dan IMF, menurutnya,  juga konyol. Lembaga-lembaga tersebut, katanya, selalu mengajukan berbagai persyaratan yang akhirnya hanya menguntungkan mereka sendiri.
Ditilik dari belakang sebetulnya sepak terjang Rizal Ramli bersifat ambigu. Publik masih ingat bagaimana Rizal ikut dalam pendatanganan surat takluk pada kehendak IMF alias Letter of Intent dilakukan pada 2001. Ketika itu Rizal Ramli adalah  Menko Perekonomian di bawah Presiden Abdurrahman Wahid. Adalah Rizal juga yang memimpin pertemuan-pertemuan untuk mengemis utang kepada IMF dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya.
Selain itu Rizal juga yang menemui Consultative Group on Indonesia, forum negara-negara dan lembaga kreditor Indonesia untuk melaporkan sejauh mana pemerintah Indonesia telah melaksanakan titah IMF. Berdasarkan kepuasan CGI pada laporan tersebut, nilai pencairan utang kepada Indonesia diputuskan.
Maka, meski suarannya sangat tajam dan menggelegar, kehadiran Rizal Ramli di kabinet mungkin tidak akan mengubah haluan kebijakan ekonomi pemerintah. Jokowi akan tetap berburu utang, apalagi bila aliran dana dari Cina benar-benar anjlok; dan menjadikan “ekonomi kerakyatan” sekadar pemanis bibir karena tak bisa diandalkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Jokowi sendiri tampaknya juga tak ingin Rizal Ramli menjadi dominan di kabinet. Inilah mengapa ia menempatkan mantan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, sebagai Menko Perekonomian. Sejauh ini Darmin tak pernah berbicara soal pro atau kontra neo liberalisme.
Darmin tampaknya seia-sekata dengan Index of Economic Freedom 2015, yang dirilis oleh The Wall Street Journal dan The Heritage Foundation. Dalam index ini perekonomian Indonesia berada dalam peringkat 105 dari 165 negara yang disurvei. Ini berarti Indonesia masuk dalam jajaran negara yang perekonomiannya “mostly unfree (hampir sepenuhnya tidak bebas)” atau sangat jauh dari liberal. Peringkat Indonesia jauh berada di bawah para tetangga. Lihat saja, Filipina  di peringkat 76, Thailand 75, Malaysia 31, dan Singapura di peringkat 2. Peringkat teratas diduduki oleh Hongkong.
Akankah keberadaan Rizal memperkuat kabinet Jokowi? Ataukah sebaliknya sosok keberadaannya justru kontra-produktif dalam kabinet Jokowi? Mari kita lihat adegan sikut-menyikut dalam kabinet Jokowi dan bagaimana Jokowi mengatasinya.

Salam Kompasiana!
Asaaro Lahagu

Resuffle Kabinet Jokowi

PDIP Indikasikan Kubu Prabowo Bisa Masuk Kabinet Kerja

Chrisite Stefanie, CNN Indonesia

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ahmad Basarah memberikan keterangan pers terkait rencana pelaksanaan kongres partai tersebut di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (7/4). (ANTARA/Andika Wahyu)

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai Presiden Joko Widodo perlu untuk mempertimbangkan dukungan politik di parlemen, apabila ingin melakukan perombakan atau reposisi menteri di Kabinet Kerjanya.

Penilaian itu disampaikan oleh Basarah, menyikapi kabar akan masuknya kader dari partai politik Koalisi Merah Putih ke dalam Kabinet Kerja.

"Kalau mau realistis, dukungan di parlemen belum signifikan. Banyak yang harus jadi persetujuan DPR," ujar Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7). (Baca juga: Rini Soemarno Menyatakan Bersyukur jika Diganti)
Oleh karena itu, Basarah mengatakan Presiden Jokowi harus mempertimbangkan bagaimana caranya agar dukungan politik ini bertambah. Menurutnya, salah satu caranya adalah dengan melibatkan kader di luar KIH.

Kendati demikian, Basarah mengingatkan agar Presiden Jokowi tetap mempertimbangkan figur-figur dari partai politik Koalisi Indonesai Hebat yang memiliki kredibilitas untuk masuk Kabinet Kerja.  "Sehingga, bisa dapat multi benefit," ucapnya. (Baca juga: Soal Jatah Menteri Jokowi, Demokrat Tahu Diri)
Anggota Komisi III DPR ini meyakini fungsi check and balances DPR akan tetap berjalan, apabila kader-kader di luar KIH nantinya memang masuk ke dalam pemerintahan. Hal itu dikarenakan adanya juga kritikan yang diberikan oleh partai pendukung apabila kebijakn pemerintah tidak pro rakyat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan belum ada pembicaraan mengenai hal ini di internal KMP. Muzani menekankan reshuffle merupakan domain Presiden Jokowi sepenuhnya.  "Presiden Jokowi berhak mengangkat siapa pun," ucap Muzani. (Baca juga: Andi Sumringah Diisukan Gantikan Menteri Pertahanan)

Reshuffle Kabinet Jokowi-JK 2015

Jokowi: Jangan Ganggu Menteri yang Baru Bekerja!

Selasa, 23 Juni 2015 | 20:17 WIB

KOMPAS/KRIS MADA Presiden Joko Widodo bertemu dengan pekerja galangan kapal PT Anggrek Hitam Ship Building and Ship Repair, Minggu (21/6), di Batam, Kepulauan Riau. Galangan itu tengah menggarap dua tanker Pertamina yang berbobot masing-masing 17.000 ton. Presiden mendorong kebutuhan kapal dalam negeri dipenuhi galangan-galangan kapal di dalam negeri.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ketidaknyamanannya dengan wacana perombakan kabinet (reshuffle). Dia meminta agar para menteri tidak diganggu dalam bekerja.

"Jangan ganggu menteri yang baru bekerja! Jangan buat gaduh!" kata Jokowi seusai acara buka puasa bersama di kediaman Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Widya Chandra, Selasa (23/6/2015).

Ia juga berharap agar media massa tidak membuat gaduh dengan pemberitaan soal reshuffle kabinet. Menurut Jokowi, rapor kinerja menteri yang dimintanya beberapa minggu lalu tak akan dibuka ke publik.

"Rapor menteri hanya Presiden yang tahu," kata dia.

Wacana perombakan kabinet muncul setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan akan ada perubahan susunan kabinet sehabis hari raya Idul Fitri.

Saat ditanya soal kemungkinan perubahan kabinet pasca Lebaran, Jokowi hanya menjawab santai, "Habis Lebaran kita maaf-maafan," ujarnya.

Presiden telah meminta para menteri memberikan laporan kinerja selama enam bulan terakhir. Presiden juga meminta rencana kerja menteri enam bulan mendatang. Namun, Presiden Jokowi tak menjelaskan secara lugas soal kemungkinan reshuffle. Dia selalu mengatakan bahwa evaluasi menteri dilakukan rutin setiap minggu dan setiap bulan.

---

Penulis	: Sabrina Asril
Editor	: Inggried Dwi Wedhaswary

Reshuffle Kabinet Jokowi-JK, Ini 4 Menteri yang Terancam  

Selasa, 23 Juni 2015 | 12:00 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin jalannya Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, 19 Mei 2015. Rapat tersebut membahas persiapan menjelang bulan Ramadhan dan perkembangan ekonomi terkini. ANTARA/Setpres-Editiawarman

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama menteri yang kinerjanya dianggap buruk. Nama sejumlah menteri yang memiliki rapor merah ini disebut-sebut masuk bursa reshuffle. Ada yang kabarnya dicoret dari kabinet dan ada menteri yang hanya bertukar posisi.

Berikut ini sebagian menteri yang berpeluang dicopot atau dirotasi:

1.    Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
Tedjo pernah ditegur Jokowi lantaran mengeluarkan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi kekanak-kanakan. Ia juga menuding massa yang mendukung KPK merupakan rakyat tidak jelas. Pernyataan Tedjo ini menuai kritik dari masyarakat, terutama para netizen. Partai oposisi mendesak agar Jokowi mencoret Tedjo.

“Saya sudah melaporkan semua evaluasi dan rapor menteri terkait. Selebihnya ya terserah Presiden saja,” kata Tedjo, 20 Juni 2015 lalu.

2.    Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan
Mantan Wakil Menteri Keuangan ini disorot, terutama oleh partai pendukung pemerintah, lantaran meloloskan tambahan uang muka pembelian kendaraan dinas untuk pejabat negara dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Setelah mendapat kritik, Jokowi akhirnya mencabut perpres tambahan uang muka itu. Serapan anggaran Kementerian yang minim juga disebut-sebut sebagai sumber kekecewaan Jokowi.

“Terserah,” kata Bambang ketika ditanya ihwal posisinya yang terancam di-reshuffle, 6 Mei 2015 lalu.