Selasa, 29 September 2015 | 15:53 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat
Kabinet di Istana Presiden di Jakarta, Senin (17/11/2014). Presiden
mengatakan akan memotong subsidi BBM yang telah memakan 20 persen APBN,
danmengalihkan uang subsidi untuk memperbaiki infrastruktur dan
program-program membantu rakyat miskin. AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE /
Laily
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo
(Jokowi) untuk kesekian kalinya menunjukkan kegeramannya terhadap
kinerja para menteri yang dianggapnya masih terlalu lambat. Jokowi ingin
agar para menteri bisa bergerak cepat memangkas birokrasi, terutama
terkait perizinan usaha.
Saat membuka rapat terbatas tentang Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI) pada Selasa (29/9/2015) siang, Jokowi mengingatkan hasil rapat pada 16 September.
Ketika itu, Jokowi mengatakan dirinya sudah meminta para menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian untuk membuat terobosan dalam menyelesaikan kendala investasi, terutama perizinan investasi.
"Langkah-langkah terobosan dan langkah-langkah yang cepat ini penting karena yang kami lihat di lapangan. Saya tadi juga baru menerima Apindo yang menyampaikan beberapa hal yang berkaitan, terutama juga hambatan-hambatan investasi," kata Jokowi saat membuka rapat.
Dia menyinggung soal masih panjang dan lamanya prosedur perizinan. Maka dari itu, Jokowi meminta para menteri mengkaji aturan itu untuk segera dihapuskan atau direvisi untuk memudahkan para investor.
Selain itu, dia juga menyinggung soal pembebasan lahan dan tata ruang serta pasokan listrik. Jokowi menyatakan, dunia usaha membutuhkan kepastian soal target pasokan listrik pemerintah untuk mendukung usaha mereka.
"Kemudian juga kepastian sistem pengupahan dan juga ketenagakerjaan," kata Jokowi.
Untuk menunjukkan betapa rumitnya birokrasi di Indonesia, Jokowi membandingkan kondisi di Tanah Air dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, sebut dia, Indonesia berada di urutan keenam dalam hal kemudahan izin usaha.
Setidaknya, ada 10 tahapan yang harus dilakukan investor untuk berusaha di Indonesia. Padahal, Singapura dan Malaysia hanya tiga tahapan prosedur.
"Waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha, coba dicatat ini, malu kalau kita ini. Masih 52,5 hari, bandingkan dengan Singapura 2,5 hari, Malaysia 5,5 hari. Sudah pembandingnya yang dekat-dekat saja," ujar Jokowi geram.
Jokowi mendesak para menteri untuk segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kondisi itu. Saking kesalnya dengan para menteri, Jokowi pun seakan pesimistis target bisa tercapai jika kinerja menteri tak juga berubah.
"Kalau dari pimpinan di kementerian tidak kuat mengendalikan di bawahnya, di eselon satu atau eselon duanya, apalagi terbawa arus yang ada di bawahnya, sudah lupakan mengenai ini. Lupakan. Kalau tidak punya keberanian melakukan terobosan itu juga lupakan karena memang kita ini sangat ruwet sekali," ujar Jokowi.
Hadir dalam rapat terbatas kali ini adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Tata Ruang dan Reformasi Agraria Ferry Mursidan Baldan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Saat membuka rapat terbatas tentang Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI) pada Selasa (29/9/2015) siang, Jokowi mengingatkan hasil rapat pada 16 September.
Ketika itu, Jokowi mengatakan dirinya sudah meminta para menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian untuk membuat terobosan dalam menyelesaikan kendala investasi, terutama perizinan investasi.
"Langkah-langkah terobosan dan langkah-langkah yang cepat ini penting karena yang kami lihat di lapangan. Saya tadi juga baru menerima Apindo yang menyampaikan beberapa hal yang berkaitan, terutama juga hambatan-hambatan investasi," kata Jokowi saat membuka rapat.
Dia menyinggung soal masih panjang dan lamanya prosedur perizinan. Maka dari itu, Jokowi meminta para menteri mengkaji aturan itu untuk segera dihapuskan atau direvisi untuk memudahkan para investor.
Selain itu, dia juga menyinggung soal pembebasan lahan dan tata ruang serta pasokan listrik. Jokowi menyatakan, dunia usaha membutuhkan kepastian soal target pasokan listrik pemerintah untuk mendukung usaha mereka.
"Kemudian juga kepastian sistem pengupahan dan juga ketenagakerjaan," kata Jokowi.
Untuk menunjukkan betapa rumitnya birokrasi di Indonesia, Jokowi membandingkan kondisi di Tanah Air dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, sebut dia, Indonesia berada di urutan keenam dalam hal kemudahan izin usaha.
Setidaknya, ada 10 tahapan yang harus dilakukan investor untuk berusaha di Indonesia. Padahal, Singapura dan Malaysia hanya tiga tahapan prosedur.
"Waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha, coba dicatat ini, malu kalau kita ini. Masih 52,5 hari, bandingkan dengan Singapura 2,5 hari, Malaysia 5,5 hari. Sudah pembandingnya yang dekat-dekat saja," ujar Jokowi geram.
Jokowi mendesak para menteri untuk segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kondisi itu. Saking kesalnya dengan para menteri, Jokowi pun seakan pesimistis target bisa tercapai jika kinerja menteri tak juga berubah.
"Kalau dari pimpinan di kementerian tidak kuat mengendalikan di bawahnya, di eselon satu atau eselon duanya, apalagi terbawa arus yang ada di bawahnya, sudah lupakan mengenai ini. Lupakan. Kalau tidak punya keberanian melakukan terobosan itu juga lupakan karena memang kita ini sangat ruwet sekali," ujar Jokowi.
Hadir dalam rapat terbatas kali ini adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Tata Ruang dan Reformasi Agraria Ferry Mursidan Baldan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
| Penulis | : Sabrina Asril |
| Editor | : Sandro Gatra |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar