Prabowo Subianto Kerap Pakai Baju Putih dan Celana Cokelat, Ternyata Ini Alasannya

Selasa, 16 Oktober 2018 16:02

Infografik Profil Prabowo Subianto(KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo)

SERAMBINEWS.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, kerap mengenakan baju warna putih atau cokelat saat berkegiatan.
Bahkan jika kita jeli, Prabowo sudah konsisten mengenakan baju warna putih ini sejak Pilpres 2014 silam.
Kala itu, ia identik dengan baju safari putih ketika tampil di hadapan publik.
Prabowo mengungkapkan alasannya mengenakan baju safari warna putih karena merasa kagum dengan Soekarno.
Ia juga terkenang pada masa kecilnya ketika menyaksikan Soekarno berpidato.
"Saya dibawa oleh bapak saya, saya melihat beliau (Soekarno) diatas tangga dengan gagah mengenakan pakaian putih seperti pakaian yang saya kenakan sekarang ini."
"Mengenakan kopiah beliau mengangkat-ngangkat saya," ujar Prabowo.

"Banyak yang bertanya-tanya, kenapa Prabowo memakai baju warna putih kenapa kantongnya harus empat."
"Mungkin pertemuan itu menjadi pengaruh bagi saya," ujar Prabowo 4 tahun silam dilansir TribunSolo.com dari Tribunnews.com.
Kini 4 tahun berselang, Prabowo Subianto masih menganggap warna putih sebagai warna favoritnya.

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Prabowo Subianto Kerap Pakai Baju Putih dan Celana Cokelat, Ternyata Ini Alasannya, http://aceh.tribunnews.com/2018/10/16/prabowo-subianto-kerap-pakai-baju-putih-dan-celana-cokelat-ternyata-ini-alasannya.

Editor: Amirullah

Fadli Zon Tegaskan Prabowo Subianto Bukan Militer Lagi

Reporter:Chitra Paramaesti

Editor:Rina Widiastuti

Sabtu, 3 Februari 2018 17:08 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Prabowo Subianto berkomintmen mengikuti pemilihan presiden 2019 (Pilpres 2019). Hal itu, kata Fadli, untuk menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu tunduk kepada supremasi sipil.
“Pak Prabowo kan bukan militer lagi, dia sudah purnawirawan, dia sipil dari puluhan tahun yang lalu,” kata Fadli, seusai pembukaan musyawarah nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) di Hotel Royal Kuningan, Sabtu, 3 Februari 2018.

Fadli mengatakan tidak masalah dengan manuver Presiden Joko Widodo yang melibatkan banyak purnawirawan TNI. Dia mengtakan partainya juga memiliki wadah untuk para purnawirawan yang ingin terjun ke politik. “Namanya Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya,” ucap Wakil Ketua DPR itu.

Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya merupakan organisasi sayap Partai Gerindra yang menampung para purnawirawan TNI yang ingin berpolitik. Fadli beralasan, para purnawirawan tersebut masih sangat bernergi, maka disediakan wadah oleh Partai Gerindra untuk menyalurkan pemikirannya.
Fadli berujar, dalam Pilpres 2019 nanti partainya akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dia mengklain Prabowo dapat mengubah Indonesia ke haluan yang baru.

Menurut Fadli, saat kampanye pemilihan presiden 2014 lalu, Jokowi menyampaikan 100 janjinya yang akan diselesaikan dalam waktu lima tahun. Namun, Fadli menilai, janji-janji tersebut masih sedikit yang terealisasi. Karena itu, dia menganggap Jokowi lebih baik memimpin satu periode saja.

---

Prabowo Subianto Diagendakan Hadir pada Acara Deklarasi Calon Gubernur NTB

Kamis, 28 September 2017 | 17:03 WIB

Berita Teratas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto

MATARAM, NETRALNEWS.COM - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan hadir pada acara deklarasi bakal calon gubernur H Ahyar Abduh dan bakal calon wakil gubernur Mori Hanafi di Lapangan Umum, Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Ketua DPD Partai Gerindra NTB H Ridwan Hidayat di Mataram, Kamis (28/9/2017), mengatakan sebanyak 30 ribu orang masyarakat dari berbagai daerah di wilayah itu direncanakan akan menghadiri deklarasi pasangan H Ahyar Abduh dan Mori Hanafi di Lapangan Masbagik, Lombok Timur pada 1 Oktober 2017.
"Dipastikan, Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Prabowo Subianto akan datang langsung menghadiri kegiatan akbar ini, sekaligus memberikan orasi politiknya," kata Ridwan Hidayat.
Selain Prabowo Subianto, sejumlah petinggi parpol pendukung pasangan Ahyar dan Mori, yakni DPP PAN, PKB dan PPP juga akan datang menyaksikan acara pertama deklarasi pasangan bakal calon gubernur (bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) dalam Pilkada NTB 2018.
Ridwan menjelaskan, hingga kini persiapan untuk menghelat kegiatan deklarasi pasangan Ahyar dan Mori sudah mencapai 90 persen.
"Izin sudah dikeluarkan, rekomendasi camat, kapolres, dan kapolda sudah siap," ujarnya.
Menurut Ridwan, dipilihnya wilayah Kecamatan Masbagik sebagai acara deklarasi, karena adanya permintaan masyarakat melalui para tokoh agama, masyarakat dan pemuda di wilayah tersebut yang menghendaki wilayahnya dijadikan lokasi deklarasi.
"Lombok Timur ini juga basis pemilih terbesar di NTB," ujarnya.
Ridwan yang juga ketua panitia deklarasi Ahyar-Mori mengatakan, jumlah massa yang terkonfirmasi akan hadir hingga hari ini, terdata mencapai 19.500 orang. Rinciannya, yakni dari Kabupaten Lombok Utara sebanyak 1.000 orang, Kota Mataram 5.000 orang, Lombok Barat 4.500 orang, Lombok Tengah 8.000 orang, dan pengurus Gerindra 1.000 orang juga hadir di acara deklarasi itu.
"Selebihnya masyarakat Lombok Timur dan masyarakat Pulau Sumbawa. Sehingga, kalau ditotal bisa sampai 30 ribu orang akan hadir," jelas Ridwan Hidayat.
Ia menambahkan, dari puluhan ribu orang tersebut, pihaknya hanya menfasilitasi sekitar 25 persen untuk mobil dan bus. Sedangkan, sisanya 75 persen menggunakan partisipasi sendiri.
"Kami berkomitmen acara ini sukses. Makanya sejak jauh-jauh hari kita persiapkan segala pendukungnya krena yang datang itu kebanyakan tokoh nasional dan merupakan petinggi parpol, termasuk Prabowo Subianto," kata Ridwan Hidayat.

Editor : Sesmawati

Sumber : Antara

Testimoni Lee Kuan Yew: Prabowo Pernah Berkelakar Bisa Saja Melakukan Kudeta

Jumat, 7 Juli 2017 20:02

Dokumen

Pendiri Singapura Lee Kuan Yew 

TRIBUN-MEDAN.com - Pada 1960 saya memimpin delegasi Singapura ke Indonesia, dan diterima Presiden Sukarno di Istana Merdeka.
Saya mengagumi tokoh dengan kemampuan tinggi memobilisasi massa sekaligus orator yang hebat itu.
Kepada kami Presiden Sukarno berbicara mengenai "demokrasi terpimpin" dan revolusi di segala bidang.

Saya agak kecewa karena kami kehilangan inti perbincangan.
Dengan Perdana Menteri Djuanda saya justru menerima banyak informasi.
Ia adalah orang yang cerdas, tulus, namun menyadari terlalu banyak hal yang mesti diatasi.
Ketika saya nyatakan kekaguman akan Indonesia, Djuanda berkata, "Negeri kami memang diberkati Tuhan, tapi bangsa kami saling bermusuhan satu sama lain."

Nasihat Lee Kuan Yew agar anak-anak Suharto tak terlibat dalam bisnis

Peristiwa G-30-S yang diikuti peralihan kekuasaan rupanya mengubah banyak hal.
Maka terjadilah pertemuan pertama saya dengan Presiden Suharto pada konferensi nonblok di Lusaka, September 1970.
Dia bertanya tentang situasi di Kamboja dan Vietnam serta potensi bahaya bagi kawasan Asean. Dia seorang pendengar yang baik.
Mei 1973 saya mengadakan kunjungan resmi ke Jakarta.
Dalam perbincangan berdua dengan Suharto saya tegaskan bahwa kami, sekalipun kecil, tak ingin menjadi parasit.
Agustus tahun berikutnya Suharto membalas kunjungan saya.
Sekali lagi kami terlibat dalam perbincangan khusus, tanpa penerjemah, dalam Bahasa Melayu campur Indonesia.
Ia menjelaskan konsep wawasan nusantara, sesuatu yang saya kagumi karena menempatkan negara tetangga seperti Singapura sebagai mitra kerja sama dan bukan ancaman.
Ia juga menguraikan rencana pembangunan 20 tahun.
September 1975 saya ganti menemui dia di Bali.

Saat itu Pnom Penh dan Saigon baru saja jatuh ke tangan komunis.
Maka perbincangan kami mengarah kepada strategi bersama melawan komunisme di kawasan Asean.
Hubungan kami yang sudah dekat terpaksa merenggang akibat invasi Indonesia ke Timor Timur.
Ketika kami absen dalam pemungutan suara PBB yang menghasilkan kecaman kepada Indonesia, Suharto marah.
Setahun berlalu tanpa kepastian, sampai 29 November 1976 Suharto melakukan kunjungan tak resmi ke Singapura.
Saya katakan bahwa meskipun kami menerima argumen Timtim adalah bagian dari Indonesia, kami tak bisa mendukung secara terbuka sebuah invasi.
Dunia akan menyimpulkan bahwa keamanan kami lemah. Rupanya, Suharto memahami posisi saya.
Suharto adalah laki-laki berkarakter kuat meski tak pandai bicara. Ia tak mengobral janji, tetapi selalu menepati janji.
Kami mengucapkan belasungkawa mendalam ketika Ny. Tien Suharto meninggal, April 1996.
Ketika saya ke Jakarta tahun berikutnya, Suharto tampak mulai bisa mengatasi kesedihan.

Tapi ada sesuatu yang menurut saya berubah; anak-anaknya menjadi lebih dekat.
Perubahan lain terlihat ketika saya bertemu putri-putrinya di pesta pernikahan pangeran di Brunei, 18 Agustus 1996.
Mereka mengenakan perhiasan gemerlap.
Istri saya menyatakan hal itu kepada istri dubes kami di Jakarta, dan dibenarkan.
Semasa hidupnya Ny. Tien melarang anak-anaknya tampil terlalu mencolok, termasuk mengenakan banyak perhiasan.
Tak seorang pun menyadari krisis keuangan Indonesia akan berlangsung begitu cepat.
Presiden Suharto melalui utusannya meminta bantuan kepada Perdana Menteri Goh Chok Tong untuk memperkuat posisi tawar sebelum bertemu IMF, akhir Oktober 1997.
Kami sepakat menyiapkan cadangan sampai AS$ 5 miliar, tapi baru bisa diberikan ketika Indonesia sudah menggunakan sekitar AS$ 20 miliar pinjaman dari IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan cadangan devisanya sendiri.
Menyadari begitu cepatnya devaluasi rupiah, pada Natal 1997 saya mengundang Tutut ke Singapura agar menyampaikan visi saya kepada ayahnya.
Saya katakan, perekonomian Indonesia akan hancur kalau situasi tak dikendalikan.
Pertama adalah soal kesehatan ayahnya, dan kedua adalah keharusan mengimplementasikan program IMF.
Saya juga menyarankan agar Tutut dan adik-adiknya menarik diri dari pasar dan tidak lagi terlibat dalam proyek-proyek baru.
Tapi Tutut menolak, bahkan membantah bahwa keterlibatan mereka dalam dunia usaha tidak berpengaruh pada perekonomian.
Tiga hari setelah Suharto berpidato tentang APBN yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan IMF, Siti Hediati Hariyadi Prabowo (Titiek) menemui saya.
Ia diutus ayahnya untuk minta bantuan kepada kami agar bisa mendapatkan obligasi dalam dolar AS.
Saya bilang, obligasi tak akan banyak membantu jika kepercayaan merosot.
Lantas Titiek meminta bantuan kami agar mencegah spekulasi perdagangan rupiah, dan kalau bisa mengatur agar dana orang Indonesia yang diparkir di Singapura dibawa ke Indonesia.
Saya katakan, tak seorang pun bisa mengatur orang lain menaruh uang di mana karena transaksi masa kini hanya dengan memencet tombol komputer.
Suharto masih bertahan. Tapi kerusuhan belanjut. Penembakan mahasiswa, penjarahan, pembakaran, dan pemerkosaan.
Pemahaman umum menyimpulkan itu perbuatan orang-orang Letjen.
Prabowo, menantu Suharto yang menjabat Pangkostrad, untuk menunjukkan bahwa Panglima ABRI Wiranto tidak mampu mengatasi keadaan.
Harapannya, Suharto akan memberikan kedudukan Wiranto kepada Prabowo.
Tapi apa lacur, sekembali dari Kairo, 15 Mei, Suharto sendiri yang kehilangan kedudukan.
Saya bertemu Prabowo dua kali, tahun 1996 dan 1997. Ia cekatan, cerdas, namun omongannya sering keterlaluan.
Pada 7 Februari 1998 ia mengunjungi saya dan Goh secara terpisah di Singapura.
Tanpa sebab yang jelas ia bicara tentang etnis Cina di Indonesia yang, sebagai minoritas, adalah sasaran empuk kalau ada kerusuhan.
Saya dan Goh tak paham apa maksud Prabowo berbicara tentang hal itu tanpa sebab.
Prabowo yang gegabah dan tentang 'Orang tua yang tak akan bertahan sampai sembilan bulan, mungkin meninggal'
Pada 9 Mei 1998 saya bertemu Laksamana William Owens yang baru pensiun dari kantor Kepala Staf Gabungan AS.
Ia bercerita, sehari sebelumnya bertemu Prabowo di Jakarta.
Dengan ceplas-ceplos Pangkostrad itu bicara tentang "Orang tua yang tak akan bertahan sampai sembilan bulan, mungkin meninggal."
Dalam suasana riang menyambut kenaikan pangkatnya, secara berkelakar Prabowo bilang, bisa saja dia melakukan percobaan kudeta.
Owens heran, meski keduanya telah dua tahun berteman, ia tetap orang asing.
Komentar saya, Prabowo tak cuma ceplas-ceplos, tetapi juga gegabah.
Saya sedih menyaksikan di televisi akhir tragedi pada pukul 09.00 tanggal 21 Mei 1998, saat Suharto menyatakan pengunduran diri dan menyerahkan kepemimpinan kepada B.J. Habibie.
Ia kehilangan segala pembelaan.
Setidaknya sampai 48 jam sebelum mundur ia masih yakin, karena dunia tak menghendaki Habibie jadi presiden, maka tak ada satu pun kekuatan yang menginginkan ia berhenti di tengah jalan.
Sungguh sebuah kenyataan pahit.
Tokoh yang mengangkat Indonesia menjadi macan ekonomi yang baru bangun, yang mendidik bangsa dan membangun prasarana bagi masa depan, terjungkal oleh ketidakmampuannya mengendalikan diri.
Ia membiarkan ketidakadilan berkembang, dan pada saat kritis salah memilih orang dalam posisi penting.
Padahal selama 30 tahun ia menunjukkan kualitas tinggi dalam menilai situasi dan memilih orang-orangnya.
Habibie yang jadi presiden karena faktor kebetulan
Sekarang tentang Habibie. Meski jadi presiden karena faktor kebetulan, Habibie merasa takdir dirinyalah ia harus memimpin Indonesia.
Kami cukup lama mengenal dia, bekerja sama ketika ia mengelola Batam.
Dia tak menyukai etnis Cina di Indonesia, dan pada skala besar juga tak menyukai Singapura karena mayoritas warganya keturunan Cina.
Berbeda dengan Suharto yang menganggap kami sama tinggi, Habibie menganggap Indonesia adalah saudara besar Singapura.
"Dalam peta, satu titik kecil berwarna merah tak sebanding dengan bentangan warna hijau yang sangat luas," katanya dalam wawancara dengan Asian Wall Street Journal 4 Agustus 1998.
Keputusannya menawarkan opsi otonomi atau kemerdekaan kepada Timtim saya dengar karena dipicu oleh surat P.M. Australia John Howard mengenai perlunya referendum bagi masa depan rakyat Timtim.
Melihat begitu gegabahnya langkah itu diambil, saya meminta pendapat Stanley Roth, asisten Menlu AS urusan Asia Timur dan Pasifik.
Dengan ekspresi datar Roth bilang, "Seorang perdana menteri mestinya tidak begitu saja mengirimkan surat, terutama kepada presiden seperti Habibie."
Para penasihat Habibie yakin, kebijakan itu akan mendatangkan dukungan keuangan dari IMF dan Bank Dunia.
Di Eropa dan Amerika Habibie akan dicitrakan sebagai seorang demokrat sekaligus reformis. Dengan demikian ia punya peluang untuk dipilih lagi.
Saat pertemuan APEC di Auckland Agustus 1999, Ginandjar bercerita kepada P.M. Goh tentang kesalahan pemerintahnya mempersenjatai milisia di Timtim.
Maksudnya semula untuk mengintimidasi agar rakyat Timtim tak memilih kemerdekaan.
Tapi kenyataannya, prokemerdekaan meraih kemenangan telak, 80%. Timtim pun porak poranda.
Yang didapat Habibie bukannya nama baik, melainkan citra rusak sebagai seorang nasionalis. Citra pemerintah dan militer Indonesia pun tercoreng.
Ketika Pemilu Juni 1999 partai yang menjagokannya, Golkar, kalah, ia perlu uang untuk menjamin kelangsungan jabatannya.
Beberapa orang yang tahu banyak soal permainan politik Indonesia bercerita kepada saya, di masa-masa sebelumnya belum pernah terjadi begitu banyak uang dibagikan kepada begitu banyak anggota MPR dalam waktu begitu singkat.
Apa mau dikata, pada 20 Oktober 1999 pertanggungjawaban Habibie ditolak. Ia pun menyerah.
Gus Dur pernah meminta saya menjadi penasihat Indonesia
Saya bertemu Gus Dur di Jakarta pada 1997 dalam sebuah pertemuan pribadi.
Dia seorang pembicara yang bagus, lancar berbahasa Inggris, fasih dalam bahasa dan tulisan Arab, juga punya kecerdasan sangat tinggi.
Ketika Gus Dur ke Singapura saya menemuinya, dan ia meminta saya duduk dalam lembaga penasihat untuk pemulihan ekonomi Indonesia.
Sebuah kehormatan yang tak bisa saya tolak. Gus Dur berbicara tentang standar moral dan pemerintahan yang bersih.
Saya jelaskan, jika ia menghendaki menterinya jujur, mereka harus digaji tinggi supaya bisa hidup sesuai kedudukan tanpa harus korupsi.
Gus Dur meminta P.M. Goh dan saya untuk menerima Wapres Megawati, dan membantunya menggali pengalaman sebanyak-banyaknya.
Gus Dur yakin bisa membawa Indonesia menuju keadaan yang lebih baik, dalam suasana perubahan dan keterbukaan.
Agus Surono
Berita ini sudah terbit di intisasi.grid.id berjudul: Lee Kuan Yew: Prabowo Pernah Berkelakar bahwa Dirinya Bisa Saja Melakukan Kudeta

Saat Prabowo Mengenang Ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo

Kristian Erdianto

Kompas.com - 30/05/2017, 13:27 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberi sambutan dalam acara Aksi Kesetiakawanan Sosial Indonesia Raya (Aksira) di gedung Granida, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2017) malam.(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan kenangannya tentang sosok sang ayah, Sumitro Djojohadikusumo, sebagai seorang guru.
Dalam kenangan Prabowo, ayahnya selalu menanamkan nilai-nilai cinta Tanah Air, nasionalisme, dan patriotisme sejak ia masih kecil.
"Sumitro bagi kami adalah ayah, guru dan mentor. Yang paling berkesan dan masih relevan untuk bangsa kita saat ini adalah pesannya, kita boleh berbeda pandangan secara politik, tetapi untuk kepentingan nasional kita harus bersatu,” ujar Prabowo.
“Ayah saya selalu bicara tentang perjuangan Pangeran Diponogoro, Sultan Agung, Sudirman dan lain sebagainya. Sejak kecil yang saya dengar adalah kebanggaannya pada bangsanya, hormati dan pikirkan rakyat kecil,” kenang anak kedua Sumitro itu.
Kenangan masa kecil dengan sang ayah tersebut diungkapkan Prabowo saat acara 'Mengenang 100 tahun Sumitro Djojohadikusumo', Senin (29/5/2017), di Jakarta.
Acara dibuka dengan silaturahim dan buka puasa bersama yang dihadiri oleh keluarga besar Djohohadikusumo, kerabat, sahabat keluarga, dan mantan murid Sumitro.
Sejarah mencatat sebuah nama Sumitro Djojohadikusumo sebagai Begawan Ekonomi Indonesia, arsitek ekonomi Indonesia modern, dan juga banyak berperan mendirikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
mitro menjadi Guru Besar.

Dalam kesempatan itu, Ketua Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3S) Dawam Rahardjo, menuturkan, Sumitro memberikan warisan penting bagi Indonesia berupa pemikiran tentang pengembangan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Sepanjang karirnya di pemerintahan, Sumitro berkali-kali dipercaya menjadi menteri berbagai kabinet.
Menteri Perekonomian (1950-1951), Menteri Keuangan (1952-1953 dan 1955-1956), Menteri Perdagangan (1968-1973), Menteri Negara Riset (1973-1978).
Ketika Sumitro menjabat sebagai Menteri Perekonomian, Pemerintah Indonesia, meluncurkan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng.
Program itu bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia).
“Sistem ini menumbuhkan pengusaha bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional,” jelas Dawam.
Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo, putra bungsu Sumitro, mengatakan, banyak jejak pemikiran Sumitro yang menjadi warisan tidak saja bagi keluarga, tetapi juga bagi Indonesia.
“Perjuangan dan jejak para pendahulu di negeri ini harus diteruskan dari generasi ke generasi, menjadi sumber semangat dan teladan menuju masa depan yang lebih baik, bagi kita dan bagi bangsa Indonesia,” kata Hashim.

PenulisKristian Erdianto

EditorInggried Dwi Wedhaswary

Mei ‘98 dan Noktah Hitam Prabowo

Jumat 19 Mei 2017 - 17:41

Prabowo Subianto saat menjabat Danjen Kopassus (Foto: Facebook: Prabowo Subianto)

Mei 1998 melahirkan hantu yang selamanya membayangi seorang Prabowo Subianto, membuat sang Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) harus mengakhiri karier militernya dengan noktah hitam.

Sang Letnan Jenderal harus berhenti dari kesatuannya kala Indonesia telah memasuki gerbang Reformasi. Ia disebut melakukan sesuatu di luar komando: penculikan terhadap aktivis prodemokrasi.

Insiden penculikan ini sudah dibahas di mana-mana, diketahui banyak orang, dan selamanya meninggalkan jejak meski Prabowo kini mantap menapaki hidup barunya di jalur politik.

Rentetan penculikan itu terjadi sepanjang Februari hingga Maret, dilakukan oleh salah satu unit pasukan di bawah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang disebut Tim Mawar. Dua bulan itu, Kopassus masih berada di bawah Prabowo.

Awal karier militer Prabowo Subianto (Foto: Facebook: Prabowo Subianto)

Ia menyandang jabatan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus sejak 1 Desember 1995 sampai 20 Maret 1998, sebelum kemudian mengemban tugas sebagai Panglima Kostrad --dan langsung dicopot usai Soeharto mundur.

Saat Orde Baru tumbang, 9 aktivis yang diculik dikembalikan, dan 13 lainnya belum diketahui nasibnya sampai sekarang.

Prabowo dituduh secara sepihak mengerahkan pasukannya selama kerusuhan 1998. Surat rekomendasi pemecatan Prabowo tertanggal 21 Agustus 1998 menyebut Prabowo melanggar etika sebagai prajurit.

Namun “drama” dan desas-desus soal Prabowo tak hanya berhenti di seputar kasus penculikan. Prabowo juga disebut-sebut sebagai dalang kekerasan etnis yang terjadi di beberapa kota di Indonesia pada masa-masa genting itu.

[Lihat: Mei ‘98 dalam Lintasan Api Sejarah]

Mengenang Reformasi Mei '98 (Foto: Dok. Muhammad Firman Hidayatullah)

Prabowo pun dituding menggerakkan pasukan Kostrad ke Jakarta, di luar komando resmi Wiranto sebagai Paglima ABRI, untuk mengepung rumah Presiden BJ Habibie pada 22 Mei 1998, sehari usai Soeharto lengser dan Habibie dilantik sebagai presiden menggantikannya.

Prabowo menemui Habibie, marah-marah karena sang presiden baru yang mencopot dia dari jabatan Pangkostrad, dan memutasinya menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI (Seskoad). Prabowo berkeras berdalih hendak mengamankan Habibie sembari geram karena dicopot dari jabatan strategisnya.

“Atas nama ayah saya, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, dan ayah mertua saya, Presiden Soeharto, saya minta Anda memberikan saya tiga bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad,” kata Prabowo seperti ditulis Habibie dalam autobiografinya, Detik-detik yang Menentukan.

Habibie menolak permintaan Prabowo, memintanya patuh pada putusan pimpinan.

“Saya berkesimpulan bahwa Pangkostrad (Letjen Prabowo Subianto) bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab (Jenderal Wiranto),” ujar Habibie.

Atas semua rumor di sekitar dirinya pada tahun 1998 itu, Prabowo terus mengatakan hal serupa: ia menghormati atasan. Intinya: ia tak mau menjelaskan apapun.

Tentu saja masa lalu semacam ini jadi batu sandungan yang cukup signifikan, misalnya ketika ia mengajukan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2014. Tudingan capres pelanggar hak asasi manusia (HAM) melekat erat padanya.

Prabowo Subianto. (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

Pada debat calon presiden 9 Juni 2014, Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden dari kubu lawan, melontarkan pertanyaan soal penegakan HAM di masa lalu dan masa depan.

“Bagaimana Bapak ingin menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan menjaga hak asasi dipertahankan atas masyarakat?” tanya JK.

Prabowo menjawab pertanyaan itu dengan ucapan normatif.

“Dalam melaksanakan tugas sebagai prajurit dengan sebaik-baiknya, yang menilai itu atasan. Saya mengerti arah Bapak, tidak apa-apa. Saya ada di sini (sebagai capres), saya mantan prajurit, saya melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian melanjutkan kegeramannya. “Bahwa saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM, kira-kira begitu kan Bapak arah (pertanyaan)-nya. Saya 30 tahun adalah abdi negara, petugas, yang membela kemerdekaan, kedaulatan, dan hak asasi manusia.”

[Baca: Para “Pengkhianat” Soeharto]

Prabowo muda (Foto: Instagram/@prabowo)

Dalam sebuah wawancara dengan Majalah DeTak yang dimuat dalam buku Prabowo sang Kontroversi: Kisah Penculikan, Isu Kudeta, dan Tumbangnya Seorang Bintang, sikap Prabowo serbaambigu.

Dalam wawancara pada 19 Juli 1998 tersebut, Prabowo yang saat itu masih aktif di Kesatuan Angkatan Darat memilih mengeluarkan pernyataan aman.

Setiap ditanya soal penculikan dan kerusuhan Mei 1998, pola jawabannya serupa. Ia merasa tersinggung, tidak menjelaskan duduk perkara, namun menyatakan bertanggung jawab.

“Heran saya, kenapa sih kalian senang sekali menyebut saya sebagai biang keladi penculikan,” ujar Prabowo kesal.

“Saya seorang beragama. Tuhan maha tahu. Saya cinta negeri ini. Saya orang yang menghargai kemanusiaan. Demi Allah, saya tidak serendah itu. Saya memilih no comment. Semua persoalan menyangkut diri saya sudah saya serahkan ke Panglima ABRI,” kata dia.

Agustus 1998, Prabowo menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP), dan setelah melalui proses panjang, ia direkomendasikan diberhentikan dari ikatan kedinasan.

Semua bayang hitam itu, mungkin, bagi Prabowo ialah masa lalu yang tak penting lagi diungkit. Ia kini terus melaju di kursi Ketua Umum Partai Gerindra.

Prabowo Subianto Mulai Bicara Peran Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta, Diungkap Sandiaga Uno

Jumat, 24 Maret 2017 16:31

Kompas.com

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Anies Baswedan dan Sandiaga Uno

WARTAKOTA, KEBONSIRIH-- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai berbicara soal peran Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta.
Sandiaga Uno, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, membongkar ucapan Prabowo seputar peran Jokowi dalam kaitan Pilkada DKI Jakarta yang juga diikuti oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Baca: Sandi Beberkan Pertemuannya dengan Prabowo Subianto
Pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, saat ini ada dua pasangan calon, yaitu Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Adalah Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono yang menanyakan posisi Presiden Jokowi dalam kaitan Pilkada DKI Jakarta.
"Saya ingin tahu jawaban dari Pak Sandiaga Uno, apa kira-kira sikap atau peran Pak Jokowi dalam Pilkada Jakarta. Apakah mendukung Pak Ahok atau netral," ujar Margiono, Jumat (24/3/2017).
Sandiaga mengaku telah menayakan soal posisi Jokowi tersebut kepada Prabowo Subianto yang juga memiliki hubungan dekat dengan Jokowi.
"Waktu itu, Pak Prabowo bilang, 'Sandi, jangan khawatir, Pak Jokowi netral ko dalam Pilkada DKI'. Itu yang dikatakan Pak Prabowo kepada saya. Tapi beliau bicara sambil senyum simpul," ujar Sandiaga Uno.
Sandi tidak menjelaskan atau memperjelas maksud pernyataan Prabowo yang diikuti dengan sikap senyum simpul tersebut.

Tak Lama Lagi, SBY Bakal Ketemu Prabowo Bahas Pilkada DKI Jakarta

Rep: Ali Mansur/ Red: Teguh Firmansyah

Prabowo dan SBY

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA --  Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto, menyatakan dalam waktu dekat, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Menurutnya pertemuan ini akan membahas perihal putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Kendati demikian, kata Agus pertemuan SBY dengan Prabowo secara resmi belum dibahas dalam rapat internal partai.

"Tapi tidak terlalu lama lagi lah, karena Pilkada juga sudah semakin dekat. Waktu kita masih cukup, sehingga tepat waktunya nanti Demokrat akan memutuskan siapa yang akan didukung," jelas Agus Hermanto yang juga menjabat sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (1/3).

Agus berpendapat, pertemuan antara SBY dan Prabowo itu merupakan hal yang positif di tengah kondisi politik memprihatinkan. Agus berharap pertemuan itu dapat meredam kondisi politik yang memanas jelang putaran kedua Pilkada DKI dan menguntungkan kedua partai.
"Pastinya hasilnya nanti akan kami beritahukan ke media," ujar Agus.
SBY mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni (Agus-Sylvi) bersama sejumlah parpol lainnya dalam Pilkada DKI. Tapi mereka harus menelan pil pahit, usai tersingkir karena cuma meraih jumlah suara terendah.
Sedangkan Prabowo mengusung Paslon Anies Baswedan-Sandiaga Uno, berhasil masuk ke putaran kedua untuk bersaing dengah pejawat, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Baca juga,  SBY: Terima Kasus Pak Wiranto dan Habib Rizieq.

Cerita Anies "Nonton" Final Sepak Bola di Thailand Bersama Prabowo

Senin, 19 Desember 2016 | 21:02 WIB

Kompas.com/David Oliver Purba Anies Baswedan mendatangi warga di Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur, Senin (19/12/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI nomor pemilih tiga, Anies Baswedan, menceritakan pengalamannya menonton pertandingan final sepak bola antara Tim Nasional (Timnas) Thailand melawan Timnas Indonesia pada final leg kedua di Thailand bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Adapun final leg kedua diadakan pada Sabtu (17/12/2016). Anies mengatakan, sebelumnya, saat hendak pergi Thailand, Anies mengetahui bahwa Prabowo telah berada di Thailand untuk menghadiri suatu kegiatan.
(Baca juga: Prabowo Akan Turun Langsung Kampanyekan Anies-Sandiaga)
Namun, saat di stadion, mereka tidak berada di baris kursi yang sama. Anies menambahkan, mereka baru bisa bertemu setelah babak pertama berakhir karena saat itu tempat duduk tak lagi diatur oleh panitia.
"Cuma kursinya udah terlanjur (tiket sudah dibeli), saya dapat kursi di bawah, di cek di atas (tribun atas), babak dua sudah bebas kursi. Jadi pas break kedua kami ketemunya," ujar Anies saat ditemui di Jakarta Timur, Senin (19/12/2016).
Sepanjang pertandingan, Anies mengaku membicarakan seputar sepak bola dengan Prabowo. Tidak ada pembicaraan selain sepak bola, termasuk soal urusan politik, yang dibicarakan saat itu.
"Beliau juga nonton, kami nonton bareng. Kami bicara bola saja di situ. Kami semua konsentrasi nonton bola, bolanya meleset kami sama-sama lompat," ujar Anies.
(Baca juga: Saat Program "Pasukan Warna-Warni" Ahok-Djarot Diadu dengan "OK-OCE" Anies-Sandi)
Kebersamaan Anies dan Prabowo di Bangkok ini sebelumnya terlihat dalam salah satu akun media sosial milik Anies.
Adapun Anies mengikuti Pilkada DKI Jakarta berpasangan dengan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Keduanya diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

Tak Disadari, Ternyata Inilah Beda Prabowo dan Mega saat Diundang Makan Siang di Istana, Perhatikan

Selasa, 22 November 2016 13:48

TRIBUNNEWS.COM

Presiden RI, Jokowi menjamu dua ketua umum partai politik makan siang di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Pada Kamis (17/11/2016), dijamu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subiano (atas). Pada Senin (21/11/2016), dijamu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam tempo lima hari, Presiden RI, Joko Widodo mengundang dua ketua umum partai makan siang di Istana Merdeka.
Pada Kamis (17/11/2016), Jokowi manjamu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Prabowo tiba di Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, sekitar pukul 13.50 WIB.
Kegiatan makan siang dua rival pada Pemilihan Presiden RI, tahun 2014 ini tidak ada di dalam agenda resmi Presiden.
Prabowo mengatakan, dirinya disajikan menu makan siang berupa ikan bakar
"Tadi makan siangnya ikan bakar," ujar Prabowo di beranda Istana Merdeka, usai makan siang selama sekitar 60 menit.
Selain disuguhi menu makanan ikan bakar, suami Titiek Soeharto ini juga disajikan minuman teh menggunakan wadah cangkir berwarna putih saat keduanya tengah berbincang di beranda Istana Merdeka, selama sekitar 20 menit.
Kedatangan Prabowo untuk dijamu makan siang di Istana sebenarnya merupakan kunjungan balasan setelah Jokowi sebelumnya menemuinya di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016).
Saat Jokowi datang, Prabowo menyajikan menu makan siang berupa nasi goreng.
Selain itu, usai makan siang, mereka juga menunggangi kuda bersama-sama.

Kata Prabowo Soal Ahok dan Aksi Bela Islam pada 2 Desember

Rabu, 23 November 2016 | 22:03 WIB

Presiden PKS, Sahibul Iman dan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, menjawab pertanyaan media di Kantor DPP PKS, Jakarta, 1 November 2016. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum Prabowo Subianto berpandangan positif terkait penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Beliau selalu berpandangan positif, apa yang diputuskan aparat hukum tentang yang dianggap sudah menistakan agama sudah dilakukan langkah hukum," kata Muzani di rumah K.H. Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i di Jalan Al Barkah, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 23 November 2016.

Pernyataannya itu terkait dengan Aksi Bela Islam III pada 2 Desember yang bakal dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Aksi tersebut� digelar untuk menuntut agar Ahok ditahan.

Prabowo pun mengajak para ulama untuk proaktif untuk mengawasi proses hukum. "Kita juga harus mengawasi proses hukum berjalan baik, on the track," ujarnya. Ia meminta berbagai pihak untuk menghormati putusan hukum kasus tersebut.

Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas dugaan penistaan agama. Meskipun statusnya tersangka, Basuki tidak ditahan. Sebab itu, GNPF MUI menggelar aksi bela Islam ketiga menuntut Basuki ditahan.

Prabowo hari ini menemui Pimpinan Perguruan As Syafiiyah, KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i. Menurut Muzani, pertemuan itu berlangsung tertutup. Pertemuan itu adalah acara silaturahmi dan keinginan para ulama mengetahui kondisi kenegaraan.

Dalam pertemuan itu, kata Muzani, pembicaraan mengenai aksi 2 Desember tidak mendominasi. Prabowo, kata dia, banyak berbicara persoalan kebangsaan. "Itu (Aksi 2 Desember) lampiran, ibarat baca buku jadi lampiran menjadi catatan," kata dia.
ARKHELAUS W.

Prabowo Akan Makan Siang Bersama Jokowi di Istana

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNewsJokowi saat bertandang ke kediaman Prabowo. Foto: Grandyos Zafna/detikcom

Jakarta - Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto akan makan siang bersama Presiden Jokowi di Istana. Belum diketahui apa yang akan dibahas kedua tokoh tersebut sambil makan siang.

"Betul, beliau (Prabowo) semalam cerita bahwa diundang makan siang di Istana," kata Waketum Gerindra Edhy Prabowo saat dikonfirmasi, Kamis (17/11/2016). Edhy tak ikut mendampingi Prabowo dalam acara nanti. Kemungkinan Prabowo diundang secara pribadi saja. "Kemungkinan sekitar jam 14.00 WIB datangnya," imbuh Edhy. Sebelumnya Jokowi bertandang ke kediaman Prabowo di Hambalang pada Senin (31/10). Prabowo pun mengajak Jokowi menunggang kuda.(bag/imk)

Mengenang kedekatan Prabowo dan Luhut Pandjaitan di Kopassus

Mengenang kedekatan Prabowo dan Luhut Pandjaitan di Kopassus

Reporter : Faiq Hidayat, Ramadhian Fadillah | Kamis, 24 Maret 201

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba-tiba menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di kantornya. Pertemuan keduanya termasuk istimewa karena selama Pilpres 2014 lalu, kedua mantan jenderal ini berdiri di kubu yang berseberangan."Silaturahmi, beliau (Luhut) kan senior saya," kata Prabowo, Rabu (23/3).

Dia membantah pertemuannya membahas politik yang sedang berkembang. Menurutnya, urusan pemerintah sudah dipercayai mantan Kepala Staf Kepresidenan ini.Setelah itu, Prabowo berpamitan dan berjabat dengan Luhut. "Give me call (telepon saya)," singkat Luhut dan Prabowo.Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengaku tak membahas soal politik. Menurut dia, saat ini partai politik pendukung pemerintah dengan oposisi berhubungan baik.

"(Prabowo) Teman baik saya. Enggak kok, baik-baik saja kok (bahas politik," singkat Luhut. Pertemuan keduanya ini mengingatkan pada masa-masa Luhut dan Prabowo masih menjadi perwira muda dan bertugas di Kopassus TNI AD. Keduanya punya andil besar dalam pembentukan Sat-81 Gultor. Saat itu Luhut menjadi Komandan Sat-81 dan Prabowo menjadi wakil komandan.Kedua perwira muda itu ditugasi menimba ilmu ke berbagai negara. Mulai dari Jerman, hingga Belanda. Namun Jenderal Benny Moerdani enggan mengirimkan anak-anak Kopassus ke Amerika Serikat. Menurut Benny, pasukan khusus AS terlalu mengandalkan peralatan canggih.

Dalam buku biografi Sintong Pandjaitan, keduanya dituliskan juga pernah berselisih paham. Saat itu menurut Sintong, Prabowo hendak menculik Jenderal Benny Moerdani yang diisukan kudeta. Luhutlah yang menggagalkan rencana itu.Kisah itu langsung dibantah oleh Prabowo begitu buku terbit tahun 2009. "Setiap ada buku baru, saya dituduh mau kudeta lagi, mau kudeta lagi," tepis Prabowo."Anda nilai sendiri seorang kapten bisa bikin kudeta? Sudahlah itu biar nanti sejarah yang bicara. Semua punya versi masing-masing," kata Prabowo sambil tertawa saat itu.

Prabowo Pernah Ingatkan Jokowi soal Laut China Selatan

Foto Ilustrasi (Dok. Okezone)

JAKARTA - Kasus bentrokan Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan di wilayah sekitar Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Kapal patroli Pantai (Coast Guard) China pada Minggu dini hari tanggal 20 Maret 2016 lalu menjadi perhatian banyak pihak termasuk Partai Gerindra.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik menilai bahwa dalam kasus tersebut sepertinya memang China berkeinginan kuat untuk menguasai seluruh wilayah Laut Cina Selatan termasuk wilayah teritori Indonesia. Apalagi kata dia, di Natuna terkandung banyak kekayaan alam yang bernilai triliunan rupiah.
"Kasus tersebut menjadi perhatian kita untuk menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah perairan laut Indonesia dari ancaman negara lain, pemerintah harus tegas dalam hal ini," ujar Moekhlas dalam siaran resmi yang diterima Okezone.
Moekhlas menjelaskan, masalah Natuna yang diklaim bagian dari wilayah Laut China Selatan sebetulnya sudah diingatkan oleh Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina (DPP) Partai Gerindra, Prabowo Subianto kepada Joko Widodo (Jokowi) dalam debat calon presiden (capres) 2014 lalu.
"Pak Prabowo sudah ingatkan Pak Jokowi pada debat capres lalu, Namun pada waktu itu Pak Jokowi menganggap bahwa Natuna yang diklaim masuk kedalam laut cina selatan itu bukan urusan Indonesia melainkan urusan negara lain," tuturnya.
Karena itu ia berharap, dengan adanya kasus tersebut Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi bisa segera sadar bahwa masalah klaim wilayah Laut China Selatan yang ikut menyasar Natuna tersebut menjadi kepedulian bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya
"Kami berharap Presiden bisa segera sadar. Membawa kasus ini ke Mahkamah Hukum Laut Internasional (International Tribunal For the Law of the Sea) sangat tepat. Cina dan dunia Internasional harus diyakinkan bahwa Natuna adalah wilayah teritori Indonesia. Apalagi dalam klaim Cina tentang traditional fishing zone di wilayah Natuna tidak ada dalam The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)," pungkasnya.
Selain itu, Moekhlas berharap pemerintah dapat segera memperkuat kemampuan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibawah komando Kepala Bakamla yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi yakni Laksamana Muda Arie Soedewo. Sehingga Bakamla dapat bertindak cepat dan tegas serta di dukung oleh TNI AL dalam penegakan hukum, perlindungan, dan penyelamatan wilayah di laut Indonesia.
"Fasilitas dan kapal kapal patroli milik Bakamla dan TNI AL harus diperkuat dalam menjaga wilayah laut Indonesia. Pemerintah harus menjaga kedaulatan NKRI dengan cara apapun. Jangan anggap remeh klaim wilayah negara lain atas wilayah negara kita. Dengan begitu keutuhan wilayah NKRI tak akan dicaplok lagi oleh negara lain," tukas Moekhlas yang juga pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) tersebut.(gun)

KMP Tamat, Prabowo : Pendekar Tidak Takut Berjalan Sendiri!

Kartika Sari Tarigan - detikNews

Foto: Rengga Sancaya , 

 Jakarta - Gerindra telah menyatakan KMP bubar. Ketum Gerindra Prabowo Subianto menegaskan dengan pernyataan kiasan, pendekar tak takut berjalan sendiri.

"Jangan pernah kita merasa sendiri, jangan kita surut, jangan kecil hati. Kadang-kadang memang kita merasa sendiri tapi tidak apa-apa. Saya  juga dulu di medan perang beramai-ramai maju, tapi begitu musuhnya banyak....," kata Prabowo disusul tawa anggota partai.

"Pendekar itu tidak takut berjalan sendiri, kalau jalan kita jalan kebenaran, kalau jalan kita penuh kehormatan, diridhoi Yang Maha Kuasa, jangan pernah gentar. Tapi tetap harus selalu rendah hati," sambung dia.

Prabowo juga sempat menyinggung masalah yang tengah dihadapi bangsa. Menurut dia masalah Indonesia saat ini adalah adanya dominasi pihak asing.

"Masalah Indonesia adalah kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Bagaimana Indonesia mau berdiri diatas diri sendiri kalau kekayaan bangsa dibiarkan dikuasai asing dan dibiarkan dibawa keluar?," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan keputusan pemerintah untuk memberikan hak kepimilikan 100 persen terhadap kepemilikan pabrik obat, kepemilikan pabrik dan perkebunan gula harus dikaji kembali. Dia menginstruksinkan kepada para anggota DPR untuk kembali membuka UUD sebagai dasar.

"Tolong buka lagi UUD 1945 bukankah bumi, air dan semua kekayaan yang terkandung dalam bumi harus dikuasai oleh negara?," tegas dia.

"Kalau semua orang baik diam, yang berkuasa adalah orang- orang yang tidak baik," tutup Prabowo.

(van/van)

Prabowo Bilang Tak Masalah Gerindra Sendirian di KMP

Kamis, 07 Januari 2016 | 19:06

Presidium Koalisi Merah Putih Aburizal Bakrie (kedua kanan) bersama (dari kiri-kanan) Presiden PKS Anis Matta, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua MPP Golkar Akbar Tanjung, Ketua Umum Gerindra Prabowo, Ketua Umum PPP Djan Faridz, berbuka puasa bersama Koalisi Merah Putih (KMP), Jakarta, 4 Juli 2015 (Antara/Yudhi Mahatma)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan pihaknya tidak akan mempermasalahkan bila akhirnya semua anggota Koalisi Merah Putih (KMP), terkecuali Gerindra, masuk menjadi parpol pendukung Pemerintahan.
Gerindra tetap akan berdiri sendiri sebagai parpol yang bertugas mengontrol pemerintah dari luar pemerintahan.
Kata Fadli Zon, adalah hak setiap partai politik untuk menentukan sikap, apakah bergabung dengan Pemerintahan atau menjadi oposisi.
"Kalau Gerindra sudah menegaskan sejak awal di luar pemerintah. Karena harus ada yang kontrol pemerintah," kata Fadli, Kamis (7/1).
Dia juga bilang bahwa tak masalah bila Gerindra sendirian berada di KMP, ditinggalkan Golkar, PKS, dan PPP. "Prabowo mengatakan, walau sendirian tidak masalah. KMP tetap dibutuhkan," imbuhnya.

Markus Junianto Sihaloho/FMB

BeritaSatu.com

Prabowo Subianto ngonthel bareng Arek Suroboyo rayakan Hari Pahlawan

Minggu, 15 Nopember 2015 14:34 WIB (23 jam yang lalu)Editor: Nani Mashita

(Foto: Sarifa)Prabowo Subianto (melambaikan tangan) menyapa peserta bersepeda tadi pagi

---

---

LENSAINDONESIA.COM: Masih dalam peringatan Hari Pahlawan 10 November, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ingin menebar semangat para pahlawan yang telah berjuang memperebutkan kemerdekaan NKRI di masa lalu. Peringatan dilakukan dengan mengajak warga Jawa Timur bersepeda santai yang dibanjiri oleh ribuan hadiah dengan hadiah utama sebuah mobil Honda Brio.
Acara yang bertema Ngonthel Bareng Prabowo ini digelar pada Minggu (15/11/2015) pagi dengan start mulai dari Jalan Gayungsari (Kantor baru DPD Partai Gerindra Jatim) melewati Bunderan Waru, Ahmad Yani, Wonokromo, Jalan Diponegoro, Kutai, Adityawarman, Mayjend Sungkono, Villa Bukit Mas, Gunungsari, Jambangan, Kebonsari dan finish di frontage Ahmad Yani Surabaya (depan Carrefour).

Baca juga: Target menang Pemilu 2019, seluruh DPD-DPC Gerindra harus punya kantor dan Prabowo Subianto dijadikan Jurkam dalam Pilkada Serentak

Disana telah disiapkan panggung megah untuk mengumumkan kupon undian bagi ribuan peserta serta menampilkan Orkes Dangdut lengkap dengan sejumlah penyanyi untuk menghibur lelah peserta Ngonthel Bareng Prabowo. Sementara total kupon yang dibagikan oleh panitia totalnya lebih dari 14 ribu kupon.
Dalam pidatonya sebelum berangkat tadi, Prabowo sempat memberikan semangat padda para peserta untuk tetap bangga dengan Sejarah Kota Pahlawan.
“Kebanggaan bagi saya untuk bisa hadir di Surabaya, di Kota Pahlawan yang kita cintai ini. Surabaya adalah satu-satunya kota Pahlawan di Republik Indonesia. Surabaya pernah mencatat sejarah yang luar biasa. Rakyat Surabaya pernah membuktikan, membela kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Jangan-janganlah saudara lupa sejarahmu, banggalah dengan sejarah kita,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Selanjutnya, Prabowo Subianto juga menyempatkan diri Ngonthel Bareng para peserta namun tak sampai finish. Meski demikian, acara yang digelar oleh DPD Partai Gerindra Jatim dihadiri oleh kader Gerindra lainnya mulai dari DPP hingga seluruh DPC se-Jatim.@sarifa

Prabowo setelah setahun pemerintahan Jokowi

Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi Merosot di Bawah Prabowo

Selasa, 20 Oktober 2015 | 14:32 WIB

TRIBUNNEWS / DANY PERMANA Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam pertemuan tersebut Jokowi bersilaturahmi dan mengundang Prabowo untuk menghadiri pelantikan Presiden Seni 20 Oktober mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas Presiden Joko Widodo merosot karena kinerjanya selama satu tahun memimpin pemerintahan dianggap tidak memuaskan. Posisi elektabilitas Jokowi kini ada di bawah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal itu terlihat dari survei terakhir Poltracking Indonesia.
Poltracking Indonesia melakukan survei terkait kepuasan publik pada kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi dan korelasinya dengan figur yang dipilih masyarakat saat ini.
Hasilnya, Prabowo menjadi figur dengan elektabilitas tinggi (33,05 persen), diikuti oleh Jokowi (31,37 persen), dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (15,58 persen).
"Bukan elektabilitas Prabowo yang meningkat, tetapi Jokowi yang merosot. Ibarat balapan, kecepatan Prabowo tetap, tetapi kecepatan Jokowi menurun," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha, di Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Temuan ini berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik terhadap Partai Gerindra. Meski secara keseluruhan kinerja partai politik dan DPR dinilai rendah, publik memosisikan Gerindra sebagai partai dengan kinerja memuaskan.
Posisi selanjutnya ditempati PDI Perjuangan dan Partai Demokrat dalam tiga besar.
"Memperhatikan keinginan rakyat menjadi kunci bila partai-partai ingin meraih simpati dan meraup suara publik," kata Hanta.
Pengumpulan data survei dilakukan oleh Poltracking Indonesia pada 7-14 Oktober 2015. Survei dilakukan dengan pendanaan internal. Tingkat kepercayaan survei ini diklaim mencapai 95 persen.

Penulis	: Indra Akuntono
Editor	: Sandro Gatra

Kenapa Prabowo bisa menang jika pemilu digelar hari ini?

Reporter : Faiq Hidayat | Rabu, 21 Oktober 2015 06:17

Prabowo kampanye di Sukoharjo dan Boyolali. ©2014 merdeka.com/fariz fardianto
Merdeka.com - Lembaga Survei Nasional Poltracking Indonesia merilis hasil survei terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang genap berusia satu tahun hari ini. Dalam survei yang diikuti 1.200 responden itu menyimpulkan bahwa mayoritas publik atau 51,26 persen tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-JK.

Atas ketidakpuasan publik itu, elektabilitas Jokowi otomatis menjadi merosot. Survei tersebut juga membandingkan Jokowi dengan tokoh lain yang pernah menjadi calon presiden. Dalam survei yang dilakukan dalam rentang waktu 7 sampai 14 Oktober itu menyimpulkan elektabilitas Prabowo Subianto lebih tinggi dari Jokowi.

Persentasenya, publik memilih Prabowo 33,05 persen, Jokowi 31,37 persen, di peringkat ketiga ada Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono dengan 15,58 persen.

Lewat elektabilitas Jokowi yang merosot itu, apabila Pemilu Presiden dilakukan hari ini, publik akan memilih Prabowo Subianto sebagai presiden ketimbang Jokowi.

"Jika Pilpres dilakukan hari ini sebagian besar publik memilih Prabowo sebesar 24,11 persen, disusul Jokowi 20,95 persen," kata Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Selasa (20/10).

Dalam menanggapi hal tersebut, pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun mengatakan Presiden Jokowi tak menepati janji untuk mensejahterakan rakyat. Misalnya harga bahan bakar minyak (BBM), utang luar negeri dan impor sapi. Itulah yang membuat pamor Jokowi kian merosot.

"Jadi ekspektasi rakyat diruntuhkan popularitas jatuh disebabkan Jokowi sendiri, memang kalau pemilu hari ini digelar Prabowo pasti menang," kata kata Ubedillah Badrun saat dihubungi merdeka.com, Selasa (20/10).

Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia ini mengatakan, Presiden Jokowi juga tak menunjukkan sikap nasionalisme lantaran utang luar negeri selama kepemimpinannya mencapai Rp 800 triliun. Ditambah pembangunan kereta cepat yang bekerja sama dengan Jepang atau China.

"Meski kerja sama asing itu perlu, namun harus berimbang. Kebijakan pak Jokowi kan enggak menunjukkan nasionalisme," kata dia.

Lanjut dia, saat ini wajar ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi yang dipilih oleh publik. Sebab, mantan Danjen Kopassus itu memiliki kepemimpinan yang tegas dan mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi.

"Apalagi sikap kenegarawanan pak Prabowo kuat buktinya pelantikan Jokowi datang ke Istana. Setelah pelantikan, Prabowo juga mau ketemu Presiden Jokowi. Prabowo juga tak menunjukkan ambisi politik setelah kalah pemilu presiden kemarin," tukas dia.

 20 Oktober 2015, 13:51 WIB
@prabowo08

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menyatakan, tingkat keterpilihan Presiden Joko Widodo menurun drastis jika saat ini terjadi pemilihan presiden. Survei ini dalam rangka mengevaluasi satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, seandainya pilpres diadakan lagi pada hari ini dan hanya diikuti tiga kandidat, yaitu Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono, maka Prabowo yang paling populer dan terpilih.

"Perolehan suaranya berturut adalah Prabowo Subianto 33,05 persen, Joko Widodo 31,37 persen, Susilo Bambang Yudhoyono 15,58 persen, dan sebanyak 20 persen (tak menyatakan pendapatnya)," kata Hanta dalam Evaluasi Publik 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK meneropong Kinerja Menteri Kabinet Kerja di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Kemudian, sambung Hanta, bila hanya diikuti dua kandidat Presiden, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, maka perolehan suaranya adalah Prabowo Subianto 42,74 persen, Joko Widodo 35,74 persen, dan sebanyak 21,52 persen tidak menyatakan pilihannya.

Berdasarkan temuan survei nasional Poltracking Indonesia dalam mengevaluasi satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, mayoritas publik menilai, kondisi Indonesia kontemporer dianggap mengalami stagnasi. Khusus di bidang ekonomi, dinilai lebih buruk.

Sebagian besar publik beranggapan, masalah mahalnya harga-harga kebutuhan pokok sebesar 55,95 persen dan pengangguran sebesar 18,86 persen menjadi problem pokok yang tengah dihadapi.

Reporter : C07

Redaktur : Ilham

Prabowo Tolak Pelemahan KPK

Selasa, 13 Oktober 2015 - 00:54 wib

Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto (foto: Okezone)

Ahmad Zubaidi

Jurnalis

• Share on Facebook
• Share on Twitter
• Share on Google

A A A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto tak mempersoalkan usulan pemerintah terkait revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama dilakukan untuk memperkuat KPK.
"Selama menyempurnakan dan memperbaiki saya setuju, kalau untuk memperlemah kita enggak setuju," katanya kepada wartawan di Bakrie Tower Kuningan Jakarta Selatan, Senin (12/10/2015) malam.
Menurut Prabowo, upaya melemahkan lembaga antirasuah itu dengan alasan apapun tak bisa dibiarkan. Apalagi jika harus dibatasi selama kurun waktu tertentu.
"Saya sudah ingatkan ke KMP ya, konsensusnya kita minta enggak ada dibatasi 12 tahun, walaupun niatnya KPK lembaga adhoc tapi KPK dibutuhkan kok," tegasnya.
Namun demikian, Prabowo tak menampik jika keberadaan lembaga superior tersebut perlu juga diawasi untuk menjamin kinerja serta kredibilitas yang teruji dan terjamin.
"Tentunya harus diawasi karena mereka kan bukan malaikat, mereka manusia biasa," tandasnya.

(MSR)

Prabowo dan Wiranto Didaftar Jadi Jurkam di OKU Timur

minggu, 27 September 2015 20:53

TRIBUNNEWS/HERUDIN

Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. 

SRIPOKU.COM, MARTAPURA -- Tiga pasangan calon Bupati dan wakil bupati kabupaten OKI Timur sudah mendaftarkan juru kampanye masing-masing.
Demikian diungkapkan Ketua KPU OKU Timur H Leo Budi Rachmadi melalui Komisioner Divisi Hukum dan Sosialisasi Pemilih Aldi Adrianyah Minggu (27/9/2015).
"Kita sudah menerima daftar masing-masing tim kampanye dari ketiga pasangan calon. Sedangkan untuk tim jurkan nanti akan menyusul. Untuk saat ini baru tim kampanye," kata Aldi.
Sementara ketua tim pasangan nomor urut 1 HM Kholid MD-Fery Antoni, Joko ketika diikonfirmasi mengaku menunjuk Juru Kampanye dari masing-masing partai pengusung yang sudah didaftarkan ke KPUD OKU Timur.
Pasangan nomor urut 1 HM Kholid-Fery diusung Parpol, NasDem, Demokrat, PDIP, dan PKB.
”Partai pengusung ini nantinya akan menjadi Jurkam pasangan nomor urut 1, dan sudah kita daftarkan. Sedangkan untuk jurkam dari kalangan artis masih dalam pembahasan dan terlebih dahulu melihat situasi OKU Timur sebelum menentukan tim kampanye dari kalangan artis," katanya.
Menurut Joko, saat ini pasangan nomor urut 1 belum melakukan kampanye dan baru sekedar melakukan blusukan langsung kedesa-desa
Sementara pasangan nomor urut 3 yang diusung parpol Gerindra, Hanura dan PAN, Juanda-Didi Apriadi mengamu telah mendaftarkan 9 orang Jurkam ke KPUD OKU Timur. Kesembilan Jurkam tersebut kata dia, masing-masing ketua Umum parpol dan juga ketua parpol tingkat Provinsi dan juga kabupaten.
"Kita mendaftarkan pak Prabowo Subianto Ketum Gerindra, Pak Aswari ketua Gerindra Provinsi, dan Juniah ketua Gerindra Kabupaten. Sedangkan untuk partai Hanura didaftarkan pak Wiranto Ketum Hanura, dan Ketua Provinsi dan juga Kabupaten. Sementara dari PAN sendiri Pak Zulkifli Hasan Ketum PAN, Ketua PAN Sumsel serta Kabupaten OKU Timur," katanya.