Tampilkan postingan dengan label koalisi merah putih. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label koalisi merah putih. Tampilkan semua postingan

Jumat, 08 Januari 2016

Prabowo Bilang Tak Masalah Gerindra Sendirian di KMP

Kamis, 07 Januari 2016 | 19:06
Presidium Koalisi Merah Putih Aburizal Bakrie (kedua kanan) bersama (dari kiri-kanan) Presiden PKS Anis Matta, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua MPP Golkar Akbar Tanjung, Ketua Umum Gerindra Prabowo, Ketua Umum PPP Djan Faridz, berbuka puasa bersama Koalisi Merah Putih (KMP), Jakarta, 4 Juli 2015
Presidium Koalisi Merah Putih Aburizal Bakrie (kedua kanan) bersama (dari kiri-kanan) Presiden PKS Anis Matta, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua MPP Golkar Akbar Tanjung, Ketua Umum Gerindra Prabowo, Ketua Umum PPP Djan Faridz, berbuka puasa bersama Koalisi Merah Putih (KMP), Jakarta, 4 Juli 2015 (Antara/Yudhi Mahatma)
Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan pihaknya tidak akan mempermasalahkan bila akhirnya semua anggota Koalisi Merah Putih (KMP), terkecuali Gerindra, masuk menjadi parpol pendukung Pemerintahan.
Gerindra tetap akan berdiri sendiri sebagai parpol yang bertugas mengontrol pemerintah dari luar pemerintahan.
Kata Fadli Zon, adalah hak setiap partai politik untuk menentukan sikap, apakah bergabung dengan Pemerintahan atau menjadi oposisi.
"Kalau Gerindra sudah menegaskan sejak awal di luar pemerintah. Karena harus ada yang kontrol pemerintah," kata Fadli, Kamis (7/1).
Dia juga bilang bahwa tak masalah bila Gerindra sendirian berada di KMP, ditinggalkan Golkar, PKS, dan PPP. "Prabowo mengatakan, walau sendirian tidak masalah. KMP tetap dibutuhkan," imbuhnya.
Markus Junianto Sihaloho/FMB
BeritaSatu.com

Jumat, 10 Oktober 2014

Prabowo Sang Pengawal Koalisi Merah Putih

Prabowo: Saya Jaga Petinggi Koalisi di Penjara

Prabowo: Saya Jaga Petinggi Koalisi di Penjara
Kiri-kanan: Ketum PPP Suryadharma Ali, Ketum PAN Hatta Rajasa, Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dalam pembekalan anggota DPR 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto mengatakan koalisi pendukungnya adalah pembela Pancasila sejati. Menurut Prabowo, di dalam barisan ada tokoh Reformasi yang menggulingkan Orde Baru, seperti Amien Rais, dan aktivis 1998 dari jemaah kampus, seperti Fahri Hamzah. Menurut Prabowo, justru koalisinya merupakan benteng Demokrasi.

"Pejuang demokrasi, ya, mereka ini. Mereka ini keluar-masuk penjara demi demokrasi," kata Prabowo di area Masjid Al-Bakrie pada Jumat, 10 Oktober 2014. "Saya tahu karena yang menjaga saat mereka mendekam di penjara itu, ya, saya," kata Prabowo diiringi riuh rendah undangan. (Baca: Pro-Prabowo Kuasai MPR/DPR, Ical: Skenario Allah)

Amien Rais memberikan empat wejangan singkat agar koalisi Prabowo tetap solid. "Jangan retak, apalagi pecah," kata Amien. Kedua, jangan lengah karena perjuangan masih panjang. Ketiga, jangan pernah sombong. "Keempat, jangan melangkah tanpa ingat kepada Tuhan."

Dalam sesi salat Jumat itu, turut hadir berbagai elite dari koalisi. Selain Aburizal, dari Golkar ada Ketua DPR Setya Novanto, Idrus Marham, Ade Komaruddin, Aziz Syamsudin, Fadel Muhammad, Mahyudin, dan Roem Kono. Dari Gerindra ada Ketua Umum Prabowo Subianto, yang datang bersama Ketua Dewan Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais. (Baca: Dimyati: PPP Tetap di Koalisi Prabowo)

Ada juga Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan Ketua DPP PAN Taufik Kurniawan. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali datang bareng Menteri Perumahan Rakyat yang juga kader Partai Ka'bah, Djan Faridz.

Ada juga Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, yang juga menjadi khatib dalam salat tersebut. Dari PKS juga hadir Hidayat Nur Wahid dan Fahri Hamzah. Ketua Umum Partai Bulan Bintang M.S. Kaban juga datang.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

sepak terjang koalisi merah putih

Gejolak Koalisi Merah Putih

RAJUT 12 Okt 2014 00:08
Koalisi Merah Putih Permanen
Koalisi Merah Putih
Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil menyapu seluruh posisi pimpinan di lembaga DPR dan MPR. Kader-kader partai politik yang menyokong koalisi ini sukses membagi-bagi jabatan untuk posisi Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR serta Ketua MPR dan Wakil Ketua MPR. Boleh dikatakan, Parlemen telah dikuasai KMP.

Sejumlah petinggi KMP menyebut kemenangan merebut posisi pimpinan Parlemen ini sebagai buah kekompakan dan solidnya parpol pendukung. Ketua DPR Setya Novanto juga menyebut kemenangan KMP sebagai buah kerja sama dan komunikasi yang baik antara parpol penyokong dibantu Partai Demokrat.

"KMP kompak dan Demokrat juga solid (dalam pemilihan Pimpinan MPR). Saya berterima kasih kepada Pak SBY yang terus berkomunikasi. KMP menang secara solid dan kompak. Mungkin ini karena komunikasi kami yang baik," kata Setya di Gedung DPR, Rabu 8 Agustus 2014.

Namun, kekompakan atau solidnya parpol pendukung itu layak dipertanyakan lagi dengan hengkangnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari KMP. PPP yang seiring sejalan dengan KMP akhirnya berpaling karena kecewa kadernya tidak mendapatkan posisi saat pemilihan pimpinan MPR.

"Sampai detik-detik terakhir pemilihan pimpinan MPR, PKS tidak mau lagi mengembalikan ke PPP. Oleh karena itu, Pak ARB sebagai ketua presidium waktu itu malam Selasa, menyebut 'SDA biarlah untuk kali ini kita jalan sendiri-sendiri dulu'," jelas Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 11 Oktober 2014.

Tak perlu menunggu lama, PPP langsung menyatakan putus hubungan dengan KMP dan mulai merapat ke kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Kami kan punya partai. Masa kami cuma ditonton doang. Itu sangat parah. Oleh karena itu, kami saat itu memilih berkoalisi dengan KIH," kata Syaifullah.

PPP memang belum secara terbuka mengakui bergabungnya mereka ke KIH, lantaran masih harus menunggu pengesahan dalam Muktamar PPP yang rencananya akan digelar akhir Oktober ini. "PPP apakah di KMP atau di KIH tergantung setelah tanggal 24 Oktober," kata Syaifullah.

Dia juga menuturkan sudah ada komunikasi yang intens belakangan ini antara petinggi partainya dengan para tokoh KIH, termasuk dengan Presiden terpilih Joko Widodo.

"Komunikasi itu kan dengan bos langsung. Saya tadi dikasih tahu oleh Ketua Mahkamah Partai bahwa Pak SDA tadi malam ketemu Pak Jokowi. Saya sendiri juga sudah bertemu Pak JK," kata Syaifullah.

Meski masih menunggu Muktamar, PPP sejatinya memang sudah berpaling ke KIH. Kekecewaan pada KMP, ditambah lagi bergabungnya PPP ke KMP selama ini lebih karena pengaruh kuat Ketua Umum Suryadharma Ali, bisa dirasakan partai berlambang Kabah ini hanya setengah hati berada di naungan KMP.

Kini, lengkap sudah alasan PPP untuk keluar dari KMP. Apalagi pihak KIH menyambut mereka dengan tangan terbuka. Bahkan, besar kemungkinan posisi di kabinet Jokowi-JK juga bisa mereka raih setelah Jokowi menyatakan PPP positif bergabung dengan KIH.

"‎Ya Insya Allah (PPP bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat) secara permanen," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu 8 Oktober 2014.

Jokowi pun mengatakan, bila PPP telah bergabung dalam barisan Koalisi Indonesia Hebat, maka dirinya memastikan PPP akan mendapatkan kursi menteri di kabinet pemerintahannya. "Kalau sudah bergabung ya tentu saja iya. Tapi semua kan masih proses. Politik itu dinamis bisa berubah setiap detik," kata dia.

KMP boleh saja menganggap berpalingnya PPP belum akan menggerogoti kekuatan koalisi mereka. Dengan suara parpol yang tersisa ditambah dengan Partai Demokrat yang condong mendukung KMP meski menegaskan sebagai parpol penyeimbang, kekuatan KMP memang belum bisa dikalahkan KIH.

Namun, bisa jadi PPP bukanlah parpol terakhir yang memutuskan berpaling ke 'lain hati'. Karena kebersamaannya dilandasi oleh kepentingan politik, keutuhan KMP sangat rentan. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat.

Kalau PPP sedang menunggu muktamar untuk mencari 'nakhoda' baru, Partai Golkar juga tengah bergejolak. Poros Muda Partai Golkar mendesak DPP Partai Golkar untuk segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Sebab, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical dianggap sudah habis masa jabatannya sejak 8 Oktober 2014.

‎"Kemarin sudah kita sampaikan kepada DPD Golkar untuk segera menyelenggarakan Munas," kata Juru Bicara Poros Muda Andi Sinulingga di Jakarta, Sabtu 11 Oktober 2014.

Andi mengatakan, jika tidak diselenggarakan, maka Poros Muda akan melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh senior Golkar untuk mempercepat Munas. Poros Muda juga akan mengundang DPD-DPD Golkar Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh‎ Indonesia.

"Yang pasti kita selenggarakan munasnya dulu. Kalau nggak, kita akan menginisiasi dengan tokoh-tokoh senior Golkar bersama segenap komponen partai untuk membuat Munas sendiri. Nanti kita akan mengundang DPD-DPD untuk menggelar munas," ujar Andi yang pernah menjabat Ketua DPP dan dipecat Ical ini.

Oleh karena itu, Poros Muda berharap selama 2 minggu ke depan munas ‎harus sudah diselenggarakan. Dalam Munas itu akan dipilih Ketua Umum Partai Golkar yang baru pengganti Ical.

"(Munas) 2 minggu ke depan. Saya kira sebagian besar DPD-DPD menginginkan munas itu secepatnya. Kalau tidak kita akan lakukan langkah hukum, (gugat) ke PTUN," ujar Andi.

Bahkan, mereka menilai tak penting Partai Golkar berada di KMP atau tidak. ‎"Golkar itu tak penting apakah masuk atau keluar KMP," tegas Andi.

Dia mengatakan, jauh lebih penting bagi Golkar untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. ‎Kemudian melalui parlemen kepentingan masyarakat itu dirumuskan menjadi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan publik.

"Itu yang penting. Kemudian dalam 5 tahun sekali kita ikut dalam proses merebut kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itu kita lebih mudah mengimplementasikan cita-cita partai," ujar dia.

Hal yang wajar sebenarnya, karena tak ada jaminan bahwa parpol penghuni KMP harus tetap bersama selama 5 tahun ke depan lantaran hanya diikat oleh kepentingan yang sama.

Pengamat parlemen Sebastian Salang mengatakan, solidnya KMP sampai saat ini lebih disebabkan banyaknya kursi yang masih bisa dibagi ke parpol koalisi. Setelah posisi itu habis, selesai pula soliditas itu.

"Selama peluang kekuasaan masih bisa dibagi, mereka solid dan zalim. Kalau sudah habis pasti ribut sendiri," kata Sebastian di Jakarta, Kamis 9 Oktober 2014.

Dia menjelaskan, saat ini tidak bisa dipungkiri kekuatan KMP di parlemen masih sangat kuat. Hal ini tidak lepas dari faktor kekalahan dalam Pilpres 2014. Sebastian menilai hal itu sudah sangat wajar dalam politik.

"Kalau habis, mereka mungkin main mata dengan yang lain. Solid KMP ini sebentar saja," lanjut dia.

Salang mengatakan, berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun, partai politik di Indonesia cenderung berbeda sikap dan meninggalkan koalisi awalnya jika dibenturkan dengan adanya pembahasan anggaran di DPR.

"Karena partai-partai dalam KMP ini partai lapar. Sejarahnya, partai-partai lapar ini akan luluh jika dihadapkan dengan pembahasan anggaran untuk pemerintah," ucap Salang.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti yang menganggap koalisi yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu tidak cukup solid di parlemen. Bahkan Ray menilai partai politik yang tergabung dalam KMP rawan berpindah haluan ke koalisi yang mendukung Jokowi-JK atau KIH.

"Dengan sendirinya KMP itu rentan penyeberangan. Tidak menutup kemungkinan fraksi lain ikutan," kata Ray di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu 8 Oktober 2014.

Menurut dia, perpecahan KMP baru akan terlihat setelah pemerintahan Jokowi-JK berjalan. Jika nantinya Jokowi-JK dapat mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan salah satu partai KMP, maka hal itu dapat menjadi pemicu pemecahan di tubuh KMP.

"Di sini Jokowi harus pintar menyusun program yang membuat KMP sulit menolaknya. Misalnya Jokowi mengeluarkan paket kebijakan yang penting bagi umat misalnya perbaikan layanan haji. Masa PKS bilang nggak setuju? Lima tahun ke depan ini permainan politk itu tidak di DPR tetapi di eksekutif. Perpecahan di KMP menunggu waktu," tandas Ray.

Sebenarnya KMP tak perlu menunggu. Kerja belum dimulai saja parpol yang menjadi pendukung KMP sudah mulai rontok. Bisa dibayangkan bagaimana nanti jika KMP dihadapkan pada konflik yang berhubungan dengan ideologi dan isu-isu publik saat membahas rancangan undang-undang atau mengkritisi kebijakan eksekutif.

Bukan hal yang aneh, karena KMP memang berisi parpol yang sebenarnya berbeda dalam banyak hal. Ideologi, konstituen, kepentingan dan tujuan jangka panjang pastilah berbeda.

Jadi, kalau nantinya kekuatan KMP semakin tergerus, itu adalah hal yang alami di panggung politik. Hanya kebetulan semua parpol di KMP sekarang merasa terikat karena tak mungkin mereka bisa menguasai Parlemen jika tak bersama. Lantas, setelah itu, apa lagi yang menjadi perekat kebersamaan mereka di Parlemen?

Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi  

Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi  
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo memberikan sambutan saat Deklarasi Dukungan untuk Prabowo di Jakarta, Sabtu (10/5). ANTARA/Heri Setiadi
TEMPO.CO, Jakarta - Mendapat kekuasaan di sebagian besar kursi kepemimpinan membuat Koalisi Merah putih yang diusung Prabowo Subianto akan mengajukan kekuatan veto bagi sejumlah posisi dalam kewenangan presiden. (Baca: Kalah di MPR, Koalisi Jokowi-Prabowo, 0-5)

Pernyataan ini disampaikan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dalam sebuah sebuah wawancara yang dirilis Wall Street Journal, Selasa, 7 Oktober 2014.

Dikatakan Hashim, koalisi ini akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi yang berada dalam kewenangan presiden, di antaranya kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

“Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk di dalam posisi-posisi tersebut, ujar Hashim. Memang saat ini persekutuan partai-partai penyokong Prabowo itu dapat mengendalikan agenda DPR, kepemimpinan kepanitiaan, dan sebagainya. Mereka berhasil menggiring lima dari sepuluh partai untuk berkoalisi dengan mereka. Dengan dukungan partai keenam, koalisi itu mendapatkan 63% kursi di DPR. (Baca: Tiga Taktik Koalisi prabowo Rebut Pimpinan MPR)

Meski bertekad untuk menjadi oposisi aktif dalam pemerintahan, Hashim menegaskan bahwa Koalisi Merah Putih tersebut tak akan bersifat antagonis. “Tujuan jangka panjang kami dalam lima tahun ke depan adalah menjadi oposisi yang aktif dan membangun (pemerintahan),” ujar pria yang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia tersebut. (Baca: Hashim: Koalisi Prabowo Akan Jadi Oposisi Aktif)

ANINGTIAS JATMIKA | WSJ

Minggu, 28 September 2014

Prabowo-Titiek Soeharto edisi Merah Putih, selamat Mbak Titiek jadi ketua Komisi! Titiek puji Prabowo

Kisruh DPR

Titiek Soeharto Kaget dengan Perseteruan DPR

Titiek Soeharto Kaget dengan Perseteruan DPR Anggota DPR RI periode 2014-2019 terpilih asal Partai Golkar Siti Hediati Haryadi alias Titiek Soeharto menghadiri pelantikan anggota DPR periode 2014- 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10). CNN Indonesia/Adhi Wicaksono.
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Titiek Soeharto merasa kaget dengan perseteruan antara kubu Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat terkait perebutan kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.

“Saya orang baru ya di DPR saya agak terkejut sebenarnya,” kata pemilik nama lengkap Siti Hediati Soeharto ini kepada wartawan sebelum memasuki ruang rapat paripurna di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (4/10).

Titiek lantas menyindir Koalisi Indonesia Hebat yang tidak bisa menerima kenyataan dengan dikuasainya kursi pimpinan komisi dan AKD oleh kubu KMP.

“Kemarin itu kan bilangnya kita yang tidak legowo, kita yang kalah (Pilpres). Kenyataannya di sebelah sana yang menghambat kan?” ujar Titiek.

Dengan terjadinya kekisruhan di parlemen saat ini Titiek berharap bisa segera diselesaikan dengan melibatkan elite partai. “Harapannya di petinggi-petingginya bisa kasih tahu bawahan-bawahannya,” tutur dia. (Baca: Pemerintah Minta DPR Segera Bersatu)

Anak mantan Presiden Soeharto ini juga mengingatkan posisi rekan-rekannya di DPR. “Kita ini kan wakil-wakil rakyat. Kasih contoh yang baik,” kata Titiek.

Dua kubu besar menggelar rapat paripurna secara terpisah di gedung DPR hari ini. Koalisi Merah Putih sebagai pemegang sah kursi pimpinan DPR menggelar rapat di ruang paripurna gedung Nusantara II, sedangkan Koalisi Indonesia Hebat yang telah menunjuk pimpinan DPR sementara menggelar rapat di ruang Badan Musyawarah gedung 'kura-kura.'

Hingga sejauh ini DPR masih terbelah. Paripurna KMP mengagendakan pengesahan mitra kerja masing-masing komisi di DPR, sementara paripurna KIH mengagendakan pengesahan anggota dan pimpinan komisi-komisi versi mereka. Rapat paripurna kembar itu sama-sama digelar pukul 09.00 WIB. Lucunya, kedua kubu saling mengundang dalam paripurna mereka.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk memandang kisruh di DPR menyangkut kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan tidak semestinya terjadi. Polemik perebutan kekuasan antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat di parlemen itu harus segera dicarikan jalan keluarnya.

“Ini sangat tidak baik dan harus segera di selesaikan,” kata Hamdi saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (3/11).

Hamdi mengatakan sebagai upaya untuk mencari jalan keluar perlu melibatkan petinggi-petinggi partai, tak hanya politikus yang ada di parlemen. “Ketua-ketua umum partai mestinya ikut duduk bersama membicarakan masalah ini untuk mencari jalan keluar,” ujar Hamdi. (obs/obs)

Pujian Titiek Soeharto untuk Prabowo Subianto

Sabtu, 25 Oktober 2014 12:24 WIB
Pujian Titiek Soeharto untuk Prabowo Subianto
The Jakarta Post/Seto Wardhana/Seto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan istri Prabowo Subianto, Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto, merasa senang atas mencairnya hubungan Prabowo dan Joko Widodo.
Menurutnya, sebagai seorang prajurit, Prabowo berjiwa besar dan mau menjalin tali silaturahim.
Pujian kepada Prabowo itu diungkapkan Titiek kepada wartawan di sela-sela acara serah terima jabatan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di markas korps baret merah di Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (24/10).
Seperti diketahui, tiga sebelum pelantikan Presiden, Prabowo Subianto bertemu Joko Widodo. Pertemuan itu mencairkan ketegangan di antara kedua pihak. Seperti kerap diberitakan, hubungan mereka memanas sejak masa kampanye pilpres.
Rivalitas keduanya berlanjut hingga pemilihan ketua DPR dan MPR. Partai-partai pendukung Prabowo menutup celah bagi partai-partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla untuk menduduki jabatan strategis di DPR dan MPR.
Lebih dari itu, Prabowo pun hadir pada pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden di gedung MPR, Senin (20/10). Setelah itu, Prabowo menemui JK di kantor wakil presiden.
Titiek memuji sikap Prabowo yang mau bertemu Jokowi maupun JK. Ia juga mengaku senang atas membaiknya hubungan Prabowo dengan Jokowi maupun JK.
Saat ditanya apakah Prabowo mengajaknya berkomunikasi sebelum bertemu Jokowi dan JK, Titiek mengaku tidak pernah dimintai pendapat. Menurutnya, Prabowo tidak pernah curhat tentang rencana pertemuan Jokowi-JK.
"Nggak usah dipengaruhi, itu (keinginan) beliau sendiri. Karena, beliau memang punya sikap ksatria dan negarawan. Beliau merasa harus datang," kata Titiek.
Menurutnya, sebagai seorang prajurit, Prabowo berjiwa besar dan ingin tetap bersilaturahmi. "Sebagai prajurit beliau berjiwa besar, beliau hadir ke pelantikan dan juga bersilaturahmi kepada yang dulu jadi lawan-lawannya waktu kampanye," ujarnya.
"Pemilu sudah selesai, presiden sudah ditentukan, sudah dilantik. Sebagai warga negara yang baik, kita mendukung semuanya bersatu supaya roda pemerintahan ini berjalan baik," katanya.
Titiek yang anggota DPR dari Partai Golkar itu tak mau terjebak pada rivalitas kubu Prabowo dan Jokowi. "Intinya, bagaimana ke depan supaya negara ini bisa lari. Nggak jalan di tempat," katanya.
Acara serah terima jabatan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu juga dihadiri Prabowo Subianto.
Prabowo merupakan Danjen Kopassus periode 1995-1998. Sedangan Titiek Soeharto hadir di acara tersebut sebagai mantan ketua Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana.
"Saya hadir sebagai sesepuh Persit  Kartika Chandra Kirana. Dulu waktu Pak Bowo komandan di sini (Kopassus), saya Ibu Persit-nya," kata Titiek.
Upacara di markas Kopassus kemarin, meresmikan serah terima jabatan Danjen Kopassus dari  Mayjen TNI Agus Sutomo kepada Mayjen TNI Doni Monardo.
Doni sebelumnya adalah Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sedangkan Agus Sutomo mendapat jabatan Panglima Kodam Jaya.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bertindak sebagai inspektur upacara serah terima jabatan itu.

Golkar Siapkan Titiek Soeharto sebagai Calon Pimpinan MPR

Kamis, 2 Oktober 2014 | 12:54 WIB
KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Anggota DPR-RI dari fraksi Partai Golkar Titiek Soeharto hadir dalam Sidang Paripurna MPR RI Awal Masa Jabatan Periode 2014-2019 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komarudin mengatakan bahwa Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menjadi salah satu figur yang akan dicalonkan sebagai pimpinan MPR periode 2014-2019.
Ade menjelaskan, keputusan mengenai calon yang akan diusung sebagai pimpinan DPR akan merujuk pada keputusan DPP Partai Golkar. Menurut dia, kemungkinan besar hari ini sudah ada keputusan resmi dari partainya.
"Ibu Titiek salah satu calonnya. Tapi belum tahu, siang ini mungkin akan ada surat dari DPP (Golkar) tentang siapa yang dicalonkan," kata Ade di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014).
Ade menjelaskan, selain Titiek, ada beberapa nama lain yang muncul untuk dicalonkan sebagai pimpinan MPR, yakni Agun Gunanjar dan Mahyudin. Golkar, kata dia, akan mengisi posisi wakil ketua MPR karena kursi ketua MPR telah disepakati menjadi milik Partai Demokrat.
"Demokrat tidak di Koalisi Merah Putih, tapi politik itu komunikasi. Termasuk konsolidasi soal MPR, Demokrat sudah lama (dijanjikan) di situ," pungkasnya.
Di DPR, Golkar mendapat kursi Ketua DPR, yang dipegang Setya Novanto. Adapun empat Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), Agus Hermanto (Demokrat), dan Fadli Zon (Gerindra).


Penulis: Indra Akuntono
Editor : Sandro Gatra

Titiek Soeharto Belum Terima Ucapan Selamat dari Prabowo

Rabu, 1 Oktober 2014 16:25 WIB
Titiek Soeharto Belum Terima Ucapan Selamat dari Prabowo
/henry lopulalan
KOALISI MERAH PUTIH - Calon presiden Prabowo Subianto bersama mantan istrinya Titik Soeharto (kiri) bersama wakilya Hattarajasa serta istrinya setelah menerima naskah koalisi permanen Merah Putih . Koalisi ini terdiri dari tujuh partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Golongan Karya, PPP, PAN, PKS, Partai Demokrat dan PBB di Tugu Proklamasi Jakarta, Pusat, Senin (14). Prabowo, berkeyakinan bahwa koalisi permanen Merah Putih akan mampu mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan pemerintahan yang efisien dan stabil. Warta Kota/henry lopulalan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Siti Hediati Hariyadi diambil sumpahnya sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Meski sudah dilantik, ia mengaku belum menerima ucapan selamat dari Prabowo Subianto, bekas suaminya.
"Belum, belum (belum mendapat ucapan selamat, red). Belum bukan handphone, belum sempat buka," ungkap Titiek kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).
Peremuan yang akrab disapa Titiek Soeharto itu menuturkan, sebagai anggota DPR terpilih, dirinya ingin membela aspirasi masyarakat. Ia mengaku ingin duduk di Komisi IV yang menangani pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan dan pangan.
Menurutnya, masih banyak permasalahan di bidang pertanian dan pangan Indonesia. Dirinya pun mengaku akan menjalankan program mendiang ayahnya HM Soeharto. "Insya Allah akan menjalankan program Pak Harto," tandasnya.

Bertemu Prabowo dalam Acara KMP, Titiek Soeharto Jadi "Bulan-bulanan"

Jumat, 26 September 2014 | 16:10 WIB
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi: Koalisi merah putih.

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Koalisi Merah Putih (KMP) kembali berkumpul, Jumat (26/9/2014). Kali ini, mereka bertemu di Hotel Sultan, Jakarta, dengan agenda pembekalan terhadap calon anggota legislatif terpilih periode 2014-2019, yang tergabung dalam KMP.
Dalam pertemuan terbuka itu, hadir para pemimpin parpol KMP, antara lain Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Presiden PKS Anis Matta, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum PBB MS Kaban.
Di antara elite parpol itu, hadir juga Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto, yang jadi pusat perhatian.
Dalam acara itu, Prabowo sempat menyebut Titiek di sela-sela pidatonya. Ketika itu, Prabowo ingin menghentikan pidato lantaran tidak enak kepada para tokoh parpol KMP. Dia menyebut satu per satu tokoh yang hadir.
"Ibu Titiek hadir juga," kata Prabowo disambut riuh tawa dan tepuk tangan para hadirin.
Prabowo juga tertawa sambil melihat mantan istrinya itu, yang duduk di barisan depan bersama para tokoh parpol.
"Ini selalu rekayasa Golkar, (Titiek duduk) disejajarkan dengan Dewan Pembina," ucap Prabowo. Ruang pertemuan pun semakin riuh.
Bukan hanya Prabowo yang menggoda Titiek. Suryadharma juga ikut berkelakar ketika menyebut satu per satu tokoh yang hadir pada awal pidatonya.
"Ibu Titiek Prabowo...," kata Suryadharma. Ruang pertemuan kembali riuh.
"Salah nggak?" tanya tersangka kasus korupsi itu lalu disambut teriakan "betul".
"Ini publik loh, Pak (Prabowo), yang mengatakan," timpal Suryadharma.

Titiek hanya tertawa. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang duduk di samping Titiek ikut tertawa.
Hubungan Titiek dengan Prabowo sempat menjadi pembicaraan publik pada kampanye pilpres lalu. Publik mempertanyakan keberadaan ibu negara jika Prabowo memenangi pilpres lalu. (Baca: Mahfud: 56 Persen Prabowo-Titiek Rujuk)

Pilkada tak langsung .... Jokowi akan veto?

Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo

Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo
Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto tiba menghadiri Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai KPU di Hotel Bidakara, Jakarta (3/6). Deklarasi ini mengharapkan masa kampanye Capres dan Cawapres berlangsung tertib dan aman seperti tertuang dalam peraturan KPU nomor 16 tahun 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengatakan dalam lima tahun ke depan, ada peluang presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peluang ini terbuka setelah Rancangan Undang-undang Pilkada tak kangsung berhasil diluluskan di rapat paripurna oleh Koalisi Merah Putih. (Baca: UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara)

"Jika dalam lima tahun ini koalisi merah putih menguasai DPRD, menguasai kepala daerah, menguasai MPR, maka mudah sekali mengandamen UUD 1945. Jadi rakyat nanti tidak sadar di-bully oleh MPR," kata Hayono seusai diskusi di Restoran Rarampa, Sabtu, 27 September 2014. (Baca: Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo)

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, membenarkan peluang itu. Menurut dia, tujuan akhir politik Koalisi Merah Putih yang mengusung calon presiden Prabowo Subianto, memang bukan hanya Pemilukada. (Baca: Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo)

"Bukan mustahil pemilu presiden nanti (tak dipilih langsung oleh rakyat)," kata Ikrar. Alasannya, menurut dia, Prabowo tahu persis, sulit bagi dia untuk terpilih lagi dalam pemilihan umum langsung oleh rakyat. (Baca: Sindir Ahok, Prabowo: Kutu Busuk, Kutu Loncat?)

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, gembira dengan disahkannya Revisi Undang-Undang Pilkada. "Cukup menegangkan, tetapi cukup membanggakan, saudara-saudara sekalian," kata Prabowo saat membuka acara Silaturahmi dan Orientasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 26 September 2014. (Baca:
Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus)

Karena itu, Prabowo menyatakan salut dan bangga serta menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada anggota DPR dari Koalisi Merah Putih yang berjuang menggolkan RUU Pilkada. "Saya bangga kepada pelaku Koalisi Merah Putih di parlemen yang gigih dan memperlihatkan bahwa Koalisi Merah Putih adalah koalisi yang riil, nyata, solid, serta punya komitmen kepada idealisme dan ideologi." (Baca juga: Prabowo Kumpulkan Koalisi Bahas RUU Pilkada)

FEBRIANA FIRDAUS | PRIHANDOKO

Bertemu Prabowo dalam Acara KMP, Titiek Soeharto Jadi "Bulan-bulanan"

Inilah Pandangan Titiek Soeharto Tentang Prabowo Subianto

Prabowo Kecup Titiek Soeharto, Ical Girang

Prabowo Kecup Titiek Soeharto, Ical Girang
Titiek Soeharto. dok TEMPO/Santirta M
TEMPO.CO, Nusa Dua - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Kamis, 4 Desember 2014. Dalam acara tersebut hadir pula sejumlah petinggi partai anggota Koalisi Merah Putih. Di antaranya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz; Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta; dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah. (Baca: Begini Sikap Titiek Soeharto Soal Konflik Golkar)

Prabowo yang mengenakan baju putih duduk di bangku deretan terdepan bersama Ketua Umum Golkar periode 2014-2019, Aburizal Bakrie, dan para petinggi partai Koalisi Merah Putih. Sebelum acara dimulai, Prabowo berjumpa dengan putri presiden kedua Indonesia, Siti Hediati Hariyadi atau biasa disapa Mbak Titiek. (Baca: Titiek Soeharto Kurban Sapi Jumbo di Mesjid Kauman)

Saat berdekatan, Prabowo mencium pipi kanan dan pipi kiri Titiek. Pemandangan ini sontak membuat suasana munas menjadi riuh. Seusai cipika-cipiki, Titiek yang mengenakan baju kuning itu mesam-mesem. Prabowo dan Titiek lalu duduk di bangku masing-masing yang terpisah empat kursi. (Baca: Dilantik, Titiek Soeharto Pakai Kebaya Ibu Tien)

Ical mengomentari peristiwa tersebut. "Ada dua orang yang tidur di tempat berbeda, tapi bisa punya pikiran sama," kata Ical sambil tersenyum. (Baca: Titiek: Keluarga Cendana 100 Persen Dukung Prabowo-Hatta)

Ical menjadi ketua umum partai beringin periode 2014-2019. Dalam munas di Bali, semua pimpinan daerah Golkar menerima laporan pertanggungjawaban Ical selaku Ketua Umum Golkar periode 2009-2014. Selain itu, semua peserta menginginkan Ical menjadi Ketua Umum Golkar periode berikutnya. "Tak ada kecuali, peserta munas ingin saya sebagai ketua umum," kata Ical. (Baca juga: Lama Tak Beredar, Prabowo Muncul dengan Kultwit)

MUHAMMAD MUHYIDDINJumat, 26 September 2014 | 16:10 WIB
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi: Koalisi merah putih.

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Koalisi Merah Putih (KMP) kembali berkumpul, Jumat (26/9/2014). Kali ini, mereka bertemu di Hotel Sultan, Jakarta, dengan agenda pembekalan terhadap calon anggota legislatif terpilih periode 2014-2019, yang tergabung dalam KMP.
Dalam pertemuan terbuka itu, hadir para pemimpin parpol KMP, antara lain Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Presiden PKS Anis Matta, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum PBB MS Kaban.
Di antara elite parpol itu, hadir juga Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto, yang jadi pusat perhatian.
Dalam acara itu, Prabowo sempat menyebut Titiek di sela-sela pidatonya. Ketika itu, Prabowo ingin menghentikan pidato lantaran tidak enak kepada para tokoh parpol KMP. Dia menyebut satu per satu tokoh yang hadir.
"Ibu Titiek hadir juga," kata Prabowo disambut riuh tawa dan tepuk tangan para hadirin.
Prabowo juga tertawa sambil melihat mantan istrinya itu, yang duduk di barisan depan bersama para tokoh parpol.
"Ini selalu rekayasa Golkar, (Titiek duduk) disejajarkan dengan Dewan Pembina," ucap Prabowo. Ruang pertemuan pun semakin riuh.
Bukan hanya Prabowo yang menggoda Titiek. Suryadharma juga ikut berkelakar ketika menyebut satu per satu tokoh yang hadir pada awal pidatonya.
"Ibu Titiek Prabowo...," kata Suryadharma. Ruang pertemuan kembali riuh.
"Salah nggak?" tanya tersangka kasus korupsi itu lalu disambut teriakan "betul".
"Ini publik loh, Pak (Prabowo), yang mengatakan," timpal Suryadharma.

Titiek hanya tertawa. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang duduk di samping Titiek ikut tertawa.
Hubungan Titiek dengan Prabowo sempat menjadi pembicaraan publik pada kampanye pilpres lalu. Publik mempertanyakan keberadaan ibu negara jika Prabowo memenangi pilpres lalu. (Baca: Mahfud: 56 Persen Prabowo-Titiek Rujuk)

Selasa, 23 September 2014

Enam Sikap PKS Soal Kemungkinan Masuk Kabinet Jokowi-JK


Tuesday, 23 September 2014, 00:27 WIB
Republika/Agung Supriyanto
Partai Keadilan Sejahtera/PKS (ilustrasi)
Partai Keadilan Sejahtera/PKS (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Keadilan Sejahtera menunjukkan konsistensi sikap menjadi partai yang berada di luar pemerintahan Jokowi-JK.

Pasca kekalahan pasangan Prabowo-Hatta, partai inipun selalu menegaskan tidak akan berada dalam pemerintahan dan akan menagih janji Jokowi selama kampanye. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, pemenang pemilu merayu kader partai tertentu untuk duduk di dalam kabinet. Seiring dengan perjalanan waktu kader tersebut pada akhirnya akan memegang tampuk pimpinan partai dalam suksesi partai.
Berikut ada lima sikap PKS soal kemungkinan masuk dalam koalisi Jokowi-JK dihimpun dari berita-berita ROL.

1. PKS larang kader masuk kabinet Jokowi-Jk sebagai bukti komitmen kepada KMP. Larangan itu diungkapkan oleh Tri Wicaksana, Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta. "Presiden partai juga mengarahkan anggotanya di mana pun tak berleha-leha dan mampu menyesuaikan diri," ujar Tri Wicaksana, Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta Senin, (22/9). Ia menambahkan, para kader diminta terus belajar untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan.  Namun, dia mengatakan larangan tersebut adalah sebagai bukti komitmen partainya terhadap Koalisi Merah Putih (KMP). (Baca: PKS Larang Kadernya Jadi Menteri di Kabinet Jokowi)

2. PKS tak harapkan kursi menteri.

Partai ini melalui humasnya menegaskan tidak mengharapkan kursi menteri, dan melihat pemerintahan mendatang adalah saat yang tepat membuktikan janji Jokowi selama kampanye. "Sekarang adalah waktunya mewujudkan janji Pak Jokowi untuk membuat koalisi kecil dan tidak transaksional. Kami sangat mendukungnya," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS bidang Humas, Mardani Alisera, Senin, (22/9).Menurutnya, bila Jokowi menarik orang dari PKS atau koalisi Merah Putih untuk masuk ke kabinetnya, maka akan membuat koalisinya semakin gendut. Hal tersebut tak sesuai dengan janji Jokowi. (Baca: PKS tak Harapkan Tawaran Kursi Menteri Jokowi)

3. Dengan tidak bergabung dalam kabinet, PKS berharap kondisi tersebut memberi kuntungan kepada masyarakat. Keterangan itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS bidang Humas, Mardani Alisera. Ia menjelaskan, kondisi saat ini bagus untuk rakyat, karena kini memiliki dua pembeda, yang dapat bersaing secara sehat. "Masyarakat bisa menilai sendiri mana yang paling memberi keuntungan untuk rakyat," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS bidang Humas, Mardani Alisera. (Baca: PKS tak Harapkan Tawaran Kursi Menteri Jokowi)

4. Dengan tidak bergabung dengan kabinet, Sikap PKS terhadap pemerintahan Jokowi-JK adalah proporsional, konstruktif dan kritis Masih menurut penjelasan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, di parlemen, PKS akan bersikap proporsional, konstruktif dan kritis. PKS akan mendukung apa yang perlu dilanjutkan. Namun, PKS juga akan mengkritisi hal-hal yang harus dibenahi oleh pemerintah atau pun jika ada janji Jokowi sebelumnya yang tidak dilaksanakan."PKS akan menagih janji," jelasnya. (Baca: PKS Kokohkan Diri di Koalisi Merah Putih)

5. PKS akan mendorong pemerintahan Jokowi-Jk melalui kabinetnya untuk berprestasi. Dijelaskan juga bahwa sikap kritis bukan sesuatu yang negatif ,"PKS akan menagih janji. Bersikap kritis bukan berarti bersikap negatif, melainkan mendorong pemerintahan itu supaya berprestasi," masih kata Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mustafa Kamal. (Baca: PKS akan Tagih Janji Jokowi)

6. PKS tidak ingin pemerintahan mendatang menyalahkan koalisi hanya sebagai dalih ketidakberesan. PKS mengharapkan pemerintah mendatang dapat bertanggung jawab atas kampanye dan kebijakannya. Hal itu diungkapkan Fahri Hamzah, politikus PKS. "Sebaiknya tidak ada pembicaraan opsi masuk kabinet sama sekali. Kalau orang berpikir masuk ke situ maka itu tidak baik bagi pemerintahan yang sehat," kata Fahri, Senin (22/9).

Dikatakannya, pemerintahan yang menang di Pilpres 2014 sebaiknya menyiapkan tahapan-tahapan kerjanya secara mandiri. Sehingga nantinya pemerintahan ke depan mempunyai efek nyata atas kemenangannya.
"Jangan sampai nanti (kalau tidak berhasil) beralasan karena ada koalisi dan sebagainya," ungkapnya.
Pemenang Pilpres 2014, lanjutnya, sebaiknya menyusun pemerintahan yang utuh tanpa bergantung pada pihak lain. (Baca: Fahri Hamzah: Jangan Ajak-Ajak PKS Masuk Kabinet)

Jumat, 12 September 2014

Gerindra: Kesolidan Koalisi Merah Putih karena Megawati Sombong

11 Sep 2014 20:28
Koalisi Merah Putih
Liputan6.com, Jakarta - Meski kalah pada Pilpres 2014, Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dipastikan tetap solid dan siap mengawal pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

Menurut Ketua DPP Partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa, kesolidan itu lantaran sikap Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak merangkul partai pengusung pasangan capres-cawapres yang kalah dalam Pilpres 2014.

"Ini (kesolidan Koalisi Merah Putih) dipicu sikap Megawati yang sombong. Harusnya yang menang itu merangkul," kata Desmon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Anggota Komisi III DPR tersebut mengatakan, Megawati seharusnya bisa bersikap lebih bijaksana. Apalagi, Megawati merupakan putri Poklamator Soekarno.

"Kita harap dia menjadi anak ideologis dan biologis. Kalau seperti ini dia tidak bisa bersikap seperti Bung Karno yang negarawan," ketus dia.

Desmon menambahkan, penilaian bahwa Mega sombong itu bukan dari dirinya sendiri, tapi menurut para ketua umum partai Koalisi Merah Putih. Pendapat itu berdasarkan sikap Mega yang tidak datang melayat saat Ketua Umum Gerindra Suhardi wafat. Suhardi merupakan pejabat di Dirjen Kehutanan masa pemerintahan Megawati.

"Ada nggak ibu itu, anak ibu itu, Jokowi datang? Padahal Suhardi pernah Dirjen Kehutanan era Megawati. Ini ada sesuatu yang aneh. Bagi saya ini cerminan, jangan berharap yang kalah menyembah-nyembah," tandas Desmon. (Rmn)
Credit: Rizki Gunawan

Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot

Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot  
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Ketum PAN Hatta Rajasa menghadiri upacara pelepasan jenazah Ketum Partai Gerindra, Suhardi di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta, 29 Agustus 2014. Almarhum meninggal karena sakit kanker paru-paru stadium 4 di Rumah Sakit Pusat Pertamina. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah bupati dan wali kota yang diusung partai atau gabungan partai Koalisi Merah Putih menentang opsi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sikap mereka berseberangan dengan keputusan enam fraksi anggota Koalisi Merah Putih di DPR yang sampai kemarin ngotot menggolkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

"Pilkada langsung adalah partisipasi rakyat. Tiga menit mencoblos di dalam bilik suara adalah hak politik rakyat," kata Mochamad Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung yang diusung dua partai anggota Koalisi Merah Putih, yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, di Jakarta, Kamis, 11 September 2014. (Baca: Selain Ahok, Ada Kader Golkar Tolak RUU Pilkada)

Ridwan bersama 49 bupati, sebelas wali kota, dan sejumlah wakil bupati atau wali kota mendeklarasikan penolakan terhadap keinginan koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden yang lalu. Dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Ridwan menyerukan aksi turun ke jalan.

”Dari sini, kita jalan kaki ke Bundaran Hotel Indonesia, kita unjuk rasa,” ujarnya. Seruan tersebut ditolak peserta rapat dengan dalih cara itu tidak elegan.

Ridwan mengaku tidak hirau akan sikap politik dua partai pengusungnya. Termasuk, kata dia, ancaman sanksinya. ”Saya bukan kader partai. Bagaimana dipecat atau mau mundur? Masuk saja belum.” (Baca: Sengkarut Pilkada di DPR, Ini Asal Mulanya)

Penolakan serupa juga dilontarkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. Ketua Gerindra Solok Selatan itu siap menerima sanksi dari partainya. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto juga menolak pilkada lewat DPRD. Ketua Partai Amanat Nasional Bogor itu mengaku siap menerima sanksi dari partainya. (Baca: Ridwan Kamil Ajak Bupati Demo Tolak RUU Pilkada)

Bahkan, Bupati Sumba Tengah Umbu Sappi Pateduk, yang juga kader Golkar, siap mengikuti langkah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Rabu lalu, Ahok resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai kader Gerindra karena tidak sreg dengan pilihan partai yang ngotot meminta pemilihan lewat DPRD. (Baca: Pilkada DPRD, Jokowi: Itu Bentuk Elite Haus Kuasa)

Partai Golkar bereaksi keras atas sikap kadernya yang membelot. Juru bicara Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan partainya segera mengambil sikap terhadap mereka. "Hakikatnya, setiap kader itu harus sejalan dengan garis partai," kata Tantowi.

Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, juga akan memberikan sanksi kepada kader yang menolak pemilihan kepala daerah lewat parlemen. Sanksinya, kata Hidayat, bisa sampai pemecatan dari partai. "Bisa bayangkan, Golkar saja memberikan sanksi (pemecatan), apalagi PKS," kata Hidayat. (simak pula: Pemerintah Mati-matian Loloskan Pilkada Langsung)

Sebaliknya, Gerindra tidak akan memberikan sanksi jika ada kadernya yang tidak mendukung pemilihan lewat DPRD. Partai ini mempersilakan kader yang berbeda sikap untuk mengundurkan diri, seperti yang ditempuh Ahok. “Seorang kader mestinya bersikap loyal menjalankan perjuangan partai,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

DEVY ERNIS | TIKA PRIMANDARI | SUNDARI | FEBRIANA FIRDAUS | RIDHO JUN PRASETYO | ANTON APRIANTO

Minggu, 24 Agustus 2014

PAN-Golkar Tolak Posisi Menteri Kabinet Jokowi

PAN-Golkar Tolak Posisi Menteri Kabinet Jokowi  
Capres Prabowo Subianto (tengah) berbincang dengan Cawapres Hatta Rajasa (kanan) dan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (kiri) disela upacara peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan RI di Cibinong, Jabar, 17 Agustus 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo mengatakan bahwa partainya akan menolak jika ditawari posisi menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Alasannya, PAN telah bergabung dengan Koalisi Merah Putih. "Ini keputusan organisasi," kata Drajad di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Agustus 2014.

Namun, Drajad menyilakan jika ada kader PAN yang diajak bergabung. "Selama bukan struktur pimpinan pusat," kata dia. Drajad mengatakan kader yang merapat ke kubu Jokowi-Kalla tidak akan dipecat. (Baca: Prabowo Curhat di Facebook, Hatta di Twitter)

Dia memastikan bahwa koalisi permanen yang digagas Partai Gerakan Indonesia Raya akan tetap solid meski berada di luar pemerintahan. Drajad juga optimistis dapat menjadi penyeimbang eksekutif saat berada di luar kabinet Jokowi-Kalla.

Meski begitu, Drajad enggan besar kepala. Keputusan arah kebijakan partai bisa saja berubah. "Tahun depan PAN ada rakernas. Siapa tahu ada kebijakan baru."

Wakil Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golongan Karya Ali Muchtar Ngabalin juga berpendapat sama. Golkar, menurut dia, tidak akan bergabung dengan pemerintah. "Lebih baik kami berada di luar sebagai penyeimbang bersama Koalisi Merah Putih," ujanya di tempat yang sama. (Baca: Prabowo Gugat ke PTUN, Popularitasnya Bakal Turun)

Ali beranggapan jika ada kader Golkar yang masuk ke dalam kabinet pemerintahan baru, berarti kader tersebut bukan dari struktur partai, melainkan individu yang membelot.

Jokowi-Kalla resmi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih setelah Mahkamah Konstitusi menolak sepenuhnya gugatan tim advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tim Transisi Jokowi-Kalla pun diminta menggenjot pekerjaannya dalam menyiapkan kabinet. (Baca: Untung-Rugi Prabowo Terus Menggugat)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait menyatakan bahwa partainya masih terbuka menerima jika anggota Koalisi Merah Putih ingin menyeberang. Dia pun memperkirakan Oktober mendatang peta politik akan berubah.

"Bukan karena pragmatis, tapi karena butuh bekerja bersama dengan pemerintah," kata Maruarar di Warung Daun, Jakarta Pusat.

AMRI MAHBUB