Gejolak Koalisi Merah Putih
RAJUT

12 Okt 2014 00:08
Koalisi Merah Putih
Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil
menyapu seluruh posisi pimpinan di lembaga DPR dan MPR. Kader-kader
partai politik yang menyokong koalisi ini sukses membagi-bagi jabatan
untuk posisi Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR serta Ketua MPR dan Wakil
Ketua MPR. Boleh dikatakan, Parlemen telah dikuasai KMP.
Sejumlah
petinggi KMP menyebut kemenangan merebut posisi pimpinan Parlemen ini
sebagai buah kekompakan dan solidnya parpol pendukung. Ketua DPR Setya
Novanto juga menyebut kemenangan KMP sebagai buah kerja sama dan
komunikasi yang baik antara parpol penyokong dibantu Partai Demokrat.
"KMP
kompak dan Demokrat juga solid (dalam pemilihan Pimpinan MPR). Saya
berterima kasih kepada Pak SBY yang terus berkomunikasi.
KMP menang secara solid dan kompak. Mungkin ini karena komunikasi kami yang baik," kata Setya di Gedung DPR, Rabu 8 Agustus 2014.
Namun,
kekompakan atau solidnya parpol pendukung itu layak dipertanyakan lagi
dengan hengkangnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari KMP. PPP yang
seiring sejalan dengan KMP akhirnya berpaling karena kecewa kadernya
tidak mendapatkan posisi saat pemilihan pimpinan MPR.
"Sampai detik-detik terakhir
pemilihan pimpinan MPR,
PKS tidak mau lagi mengembalikan ke PPP. Oleh karena itu, Pak ARB
sebagai ketua presidium waktu itu malam Selasa, menyebut 'SDA biarlah
untuk kali ini kita jalan sendiri-sendiri dulu'," jelas Wakil Sekretaris
Jenderal PPP Syaifullah Tamliha di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu
11 Oktober 2014.
Tak perlu menunggu lama, PPP langsung
menyatakan putus hubungan dengan KMP dan mulai merapat ke kubu Koalisi
Indonesia Hebat (KIH).
"Kami kan punya partai. Masa kami cuma ditonton doang. Itu sangat parah. Oleh karena itu, kami saat itu
memilih berkoalisi dengan KIH," kata Syaifullah.
PPP
memang belum secara terbuka mengakui bergabungnya mereka ke KIH,
lantaran masih harus menunggu pengesahan dalam Muktamar PPP yang
rencananya akan digelar akhir Oktober ini. "PPP apakah
di KMP atau di KIH tergantung setelah tanggal 24 Oktober," kata Syaifullah.
Dia
juga menuturkan sudah ada komunikasi yang intens belakangan ini antara
petinggi partainya dengan para tokoh KIH, termasuk dengan Presiden
terpilih Joko Widodo.
"Komunikasi itu kan dengan bos langsung.
Saya tadi dikasih tahu oleh Ketua Mahkamah Partai bahwa Pak SDA tadi
malam ketemu Pak Jokowi. Saya sendiri juga sudah
bertemu Pak JK," kata Syaifullah.
Meski
masih menunggu Muktamar, PPP sejatinya memang sudah berpaling ke KIH.
Kekecewaan pada KMP, ditambah lagi bergabungnya PPP ke KMP selama ini
lebih karena pengaruh kuat Ketua Umum Suryadharma Ali, bisa dirasakan
partai berlambang Kabah ini hanya setengah hati berada di naungan KMP.
Kini,
lengkap sudah alasan PPP untuk keluar dari KMP. Apalagi pihak KIH
menyambut mereka dengan tangan terbuka. Bahkan, besar kemungkinan posisi
di kabinet Jokowi-JK juga bisa mereka raih setelah Jokowi menyatakan
PPP positif bergabung dengan KIH.
"Ya Insya Allah (PPP bergabung
dengan Koalisi Indonesia Hebat) secara permanen," ujar Jokowi di
Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu 8 Oktober 2014.
Jokowi
pun mengatakan, bila PPP telah bergabung dalam barisan Koalisi
Indonesia Hebat, maka dirinya memastikan PPP akan mendapatkan kursi
menteri di kabinet pemerintahannya. "
Kalau sudah bergabung ya tentu saja iya. Tapi semua kan masih proses. Politik itu dinamis bisa berubah setiap detik," kata dia.
KMP
boleh saja menganggap berpalingnya PPP belum akan menggerogoti kekuatan
koalisi mereka. Dengan suara parpol yang tersisa ditambah dengan Partai
Demokrat yang condong mendukung KMP meski menegaskan sebagai parpol
penyeimbang, kekuatan KMP memang belum bisa dikalahkan KIH.
Namun,
bisa jadi PPP bukanlah parpol terakhir yang memutuskan berpaling ke
'lain hati'. Karena kebersamaannya dilandasi oleh kepentingan politik,
keutuhan KMP sangat rentan. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat.
Kalau
PPP sedang menunggu muktamar untuk mencari 'nakhoda' baru, Partai
Golkar juga tengah bergejolak. Poros Muda Partai Golkar mendesak DPP
Partai Golkar untuk segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas).
Sebab, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical dianggap
sudah habis masa jabatannya sejak 8 Oktober 2014.
"Kemarin sudah
kita sampaikan kepada DPD Golkar untuk segera menyelenggarakan Munas,"
kata Juru Bicara Poros Muda Andi Sinulingga di Jakarta, Sabtu 11 Oktober
2014.
Andi mengatakan, jika tidak diselenggarakan, maka Poros
Muda akan melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh senior Golkar untuk
mempercepat Munas. Poros Muda juga akan mengundang DPD-DPD Golkar
Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
"Yang
pasti kita selenggarakan munasnya dulu. Kalau nggak, kita akan
menginisiasi dengan tokoh-tokoh senior Golkar bersama segenap komponen
partai untuk membuat Munas sendiri. Nanti kita akan mengundang DPD-DPD
untuk menggelar munas," ujar Andi yang pernah menjabat Ketua DPP dan dipecat Ical ini.
Oleh
karena itu, Poros Muda berharap selama 2 minggu ke depan munas harus
sudah diselenggarakan. Dalam Munas itu akan dipilih Ketua Umum Partai
Golkar yang baru pengganti Ical.
"(Munas) 2 minggu ke depan. Saya
kira sebagian besar DPD-DPD menginginkan munas itu secepatnya. Kalau
tidak kita akan lakukan langkah hukum, (gugat) ke PTUN," ujar Andi.
Bahkan,
mereka menilai tak penting Partai Golkar berada di KMP atau tidak.
"Golkar itu tak penting apakah masuk atau keluar KMP," tegas Andi.
Dia
mengatakan, jauh lebih penting bagi Golkar untuk mengakomodir
kepentingan masyarakat. Kemudian melalui parlemen kepentingan
masyarakat itu dirumuskan menjadi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan
publik.
"Itu yang penting. Kemudian dalam 5 tahun sekali kita ikut dalam
proses merebut kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itu kita lebih mudah mengimplementasikan cita-cita partai," ujar dia.
Hal
yang wajar sebenarnya, karena tak ada jaminan bahwa parpol penghuni KMP
harus tetap bersama selama 5 tahun ke depan lantaran hanya diikat oleh
kepentingan yang sama.
Pengamat parlemen Sebastian Salang
mengatakan, solidnya KMP sampai saat ini lebih disebabkan banyaknya
kursi yang masih bisa dibagi ke parpol koalisi. Setelah posisi itu
habis, selesai pula soliditas itu.
"Selama peluang kekuasaan
masih bisa dibagi, mereka solid dan zalim. Kalau sudah habis pasti ribut
sendiri," kata Sebastian di Jakarta, Kamis 9 Oktober 2014.
Dia
menjelaskan, saat ini tidak bisa dipungkiri kekuatan KMP di parlemen
masih sangat kuat. Hal ini tidak lepas dari faktor kekalahan dalam
Pilpres 2014. Sebastian menilai hal itu sudah sangat wajar dalam
politik.
"Kalau habis, mereka mungkin main mata dengan yang lain.
Solid KMP ini sebentar saja," lanjut dia.
Salang
mengatakan, berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun, partai politik
di Indonesia cenderung berbeda sikap dan meninggalkan koalisi awalnya
jika dibenturkan dengan adanya pembahasan anggaran di DPR.
"Karena partai-partai dalam
KMP ini partai lapar. Sejarahnya, partai-partai lapar ini akan luluh jika dihadapkan dengan pembahasan anggaran untuk pemerintah," ucap Salang.
Hal
senada juga diungkapkan Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray
Rangkuti yang menganggap koalisi yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta
Rajasa itu tidak cukup solid di parlemen. Bahkan Ray menilai partai
politik yang tergabung dalam KMP rawan berpindah haluan ke koalisi yang
mendukung Jokowi-JK atau KIH.
"Dengan sendirinya KMP itu rentan
penyeberangan. Tidak menutup kemungkinan fraksi lain ikutan," kata Ray
di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Diponegoro,
Jakarta Pusat, Rabu 8 Oktober 2014.
Menurut dia, perpecahan KMP
baru akan terlihat setelah pemerintahan Jokowi-JK berjalan. Jika
nantinya Jokowi-JK dapat mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan salah
satu partai KMP, maka hal itu dapat menjadi pemicu pemecahan di tubuh
KMP.
"Di sini Jokowi harus pintar menyusun program yang membuat
KMP sulit menolaknya. Misalnya Jokowi mengeluarkan paket kebijakan yang
penting bagi umat misalnya perbaikan layanan haji. Masa PKS bilang nggak
setuju? Lima tahun ke depan ini permainan politk itu tidak di DPR
tetapi di eksekutif.
Perpecahan di KMP menunggu waktu," tandas Ray.
Sebenarnya
KMP tak perlu menunggu. Kerja belum dimulai saja parpol yang menjadi
pendukung KMP sudah mulai rontok. Bisa dibayangkan bagaimana nanti jika
KMP dihadapkan pada konflik yang berhubungan dengan ideologi dan isu-isu
publik saat membahas rancangan undang-undang atau mengkritisi kebijakan
eksekutif.
Bukan hal yang aneh, karena KMP memang berisi parpol
yang sebenarnya berbeda dalam banyak hal. Ideologi, konstituen,
kepentingan dan tujuan jangka panjang pastilah berbeda.
Jadi,
kalau nantinya kekuatan KMP semakin tergerus, itu adalah hal yang alami
di panggung politik. Hanya kebetulan semua parpol di KMP sekarang merasa
terikat karena tak mungkin mereka bisa menguasai Parlemen jika tak
bersama. Lantas, setelah itu, apa lagi yang menjadi perekat kebersamaan
mereka di Parlemen?
Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi
Wakil
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo memberikan
sambutan saat Deklarasi Dukungan untuk Prabowo di Jakarta, Sabtu (10/5).
ANTARA/Heri Setiadi
TEMPO.CO,
Jakarta
- Mendapat kekuasaan di sebagian besar kursi kepemimpinan membuat
Koalisi Merah putih yang diusung Prabowo Subianto akan mengajukan
kekuatan veto bagi sejumlah posisi dalam kewenangan presiden. (Baca:
Kalah di MPR, Koalisi Jokowi-Prabowo, 0-5)
Pernyataan ini disampaikan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dalam sebuah sebuah wawancara yang dirilis
Wall Street Journal, Selasa, 7 Oktober 2014.
Dikatakan
Hashim, koalisi ini akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi yang
berada dalam kewenangan presiden, di antaranya kepala Kepolisian
Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota
Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.
“Kami berpengaruh dalam
menentukan siapa yang akan duduk di dalam posisi-posisi tersebut, ujar
Hashim. Memang saat ini persekutuan partai-partai penyokong Prabowo itu
dapat mengendalikan agenda DPR, kepemimpinan kepanitiaan, dan
sebagainya. Mereka berhasil menggiring lima dari sepuluh partai untuk
berkoalisi dengan mereka. Dengan dukungan partai keenam, koalisi itu
mendapatkan 63% kursi di DPR. (Baca:
Tiga Taktik Koalisi prabowo Rebut Pimpinan MPR)
Meski
bertekad untuk menjadi oposisi aktif dalam pemerintahan, Hashim
menegaskan bahwa Koalisi Merah Putih tersebut tak akan bersifat
antagonis. “Tujuan jangka panjang kami dalam lima tahun ke depan adalah
menjadi oposisi yang aktif dan membangun (pemerintahan),” ujar pria yang
menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia tersebut. (Baca:
Hashim: Koalisi Prabowo Akan Jadi Oposisi Aktif)
ANINGTIAS JATMIKA | WSJ