Demonstrasi 2 Desember Dipusatkan di Monas

Senin, 28 November 2016 | 13:31 WIB

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan penetapan gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama murni berdasarkan fakta hukum yang ditemui tim penyelidik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkapkan, kepolisian sudah menyiapkan kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, sebagai area kegiatan unjuk rasa 2 Desember 2016.
Menurut Tito, kawasan Monas bisa menampung 600 ribu sampai 700 ribu orang. Jika ternyata pendemo lebih daripada kapasitas di Monas, Jalan Merdeka Selatan disiapkan sebagai tempat untuk menampung kelebihan pendemo.
Polisi, kata Tito, akan mengawal demonstrasi dibantu sejumlah pihak. "Kami dibantu TNI, Satpol PP, laskar dari ormas-ormas yang ada, kita akan atur," kata Tito di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Senin (28/11/2016).
(Baca: Kembali Temui MUI, Kapolri Koordinasi soal Aksi 2 Desember)
Tito mengimbau agar kegiatan lain di luar demonstrasi 2 Desember untuk ditunda. Mantan Kapolda Metro ini menuturkan, kegiatan lain jangan sampai menganggung kesucian kegiatan demonstrasi 2 Desember.
"Semisal aksi buruh, Sebaiknya ditunda. Jangan sampai menganggu kesucian dari kegiatan ini. Nanti sebelah sini zikir, sebelah sana teriak-teriak, kan enggak bagus," kata Tito.
Imam Besar Front Pembela Islam yang juga Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Rizieq Shihab mengatakan unjuk rasa 2 Desember bakal digelar dengan tuntutan penegakan hukum yang berkeadilan.
(Baca: Pemberi Fasilitas Demo 2 Desember Terancam Pidana jika...)
"Dan kami menuntut penista agama agar ditahan," kata dia. Tersangka penista agama yang dimaksud Rizieq adalah Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Massa juga akan menuntut kasus Ahok untuk segera dilimpahkan ke pengadilan.
Demonstrasi akan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB. Dia menjamin aksi akan berlangsung damai.

Kompas TV Wakapolri: Aksi 2 Desember Itu Damai

Penulis	: Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor	: Krisiandi

Dilarang Kapolri, GNPF MUI Tetap Demo 2 Desember

Raja Eben Lumbanrau, Senin, 21/11/2016 16:31 WIB

GNPF MUI tetap akan melakukan aksi demo di Bundaran HI pada 2 Desember mendatang walaupun mendapat larangan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tetap akan melanjutkan demonstrasi 2 Desember di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, mendatang walaupun mendapat larangan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Jadi kami tetap melaksanakan aksi super damai 2 Desember mendatang. Mungkin salat Jumat masih bisa dibicarakan," kata Sekretaris Jenderal DPP FPI Jakarta Novel Chaidir Hasan Bamukmin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Pilihan Redaksi Tito, Ulama, dan Dialog Cegah Aksi Jalanan Mengutuk Ahok Kasus Ahok Membuat Wiranto Teringat Tragedi 1998 Ingin Kuasai DPR, Kapolri Sebut Demo 2 Desember Langgar Hukum Saat Rizieq Shihab Menyeru 'People Power'

Menurut Novel, Bundaran HI bisa ditutup saat car free day, dan hari raya tahun baru. "Namun kenapa ini kami yang belum tentu setahun sekali tak diizinkan?" kata Novel.

Novel menjelaskan, aksi mereka dilindungi oleh UUD 1945, UU Nomor 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan UU Nomor 39/1999 tentang HAM.

"Kalau demo kami dilarang maka menentang kami sebagai warga negara Indonesia dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat. Ini ada apa? Aki ketiga ini komandonya ada ditangan ulama, tidak ada yang lain. Aksi ini kami juluki super damai," ujarnya.

GNPF MUI menggelar demonstrasi dengan tujuan memenjarakan calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok telah ditetapkan polisi sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama, namun tak ditahan karena berbagai alasan.

Novel menjelaskan, aksi 2 Desember tidak terlaksana jika polisi menahan Ahok. "Kapolri tidak usah pusing-pusing. Ahok ditahan, kita tidak aksi."

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, sebelumnya, melarang demo 2 Desember 2016 yang dilakukan GNPF MUI. Berikut pernyataan lengkap Tito yang disampaikan di Lobi Gedung Utama Mabes Polri, Jalan Trunjoyo, Jakarta.

Ada sejumlah elemen melakukan penyebaran pers rilis. Akan ada kegiatan yang disebut Bela Islam Ketiga. Itu dalam bentuk gelar sajadah, Salat Jumat di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan serta Bundaran HI. Kami sampaikan di sini bahwa kegiatan tersebut diatur pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak kontitusi dari warga. Namun tidak bersifat absolut.

Ada empat batasan dalam Undang-undang itu yang tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh menggannggu hak asasi orang lain, termasuk memakai jalan, kalau jalan protokol itu tidak boleh dihalangi.

Yang kedua, tidak menganggu ketertiban umum, sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang melewati jalan itu. Ibu-ibu yang melahirkan, mau berangkat ke RSCM bisa tergangu. Yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu. Sopir taksi, angkutan, dan lain-lain bisa terganggu. Disamping itu, juga bisa memacetkan Jakarta, karena di jalan protokol, hari Jumat lagi. Itu menganggu ketertiban publik. Dalam penilaian kami kepolisian, oleh karena itu maka kami akan melarang kegiatan itu.

Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau tidak mau dibubarkan kita akan lakukan tindakan, ada ancaman hukuman dari Pasal 221, 212 KUHP sampai 218 KUHP. Yaitu melawan petugas. Kalau melawan satu orang 212 KUHP, melawan lebih dari tiga orang 213 KUHP, melawan sampai ada korban luka dari petugas 214 KUHP ancamannya berat, itu diatas lima tahun, tujuh tahun kalau ada korban luka dari petugas.

Oleh karena itu, Kapolda Metro akan melakukan maklumat pelarangan itu dan kemudian akan diikuti kapolda-kapolda lain yang kantong -kantong massa yang mengirim akan dikeluarkan maklumat dilarang berangkat bergabung dengan kegiatan yang melanggar undang-undang tersebut. Dan kemudian akan dilakukan tindakan

Sekali lagi, terkait kasus ini, Kasus Basuki Tjahaja Purnama sudah mendekati tahap akhir. (rel/yul)

Ikut Demonstrasi 2 Desember, Buruh Akan Mogok Nasional

Selasa, 22 November 2016 | 14:52 WIB

Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan long march saat menggelar unjuk rasa di Jakarta, 6 Februari 2016. Dalam aksinya mereka menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 dan menghentikan PHK massal. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta  - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengumumkan akan melakukan mogok nasional pada 2 Desember 2016. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, semula rencana mogok nasional buruh akan dilakukan pada 25 November 2016, namun akhirnya diundur menjadi tanggal 2 Desember 2016.

"Mogok nasional ini akan dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa nasional melalui "stop produksi" di 20 provinsi dan 250 kabupaten/kota dengan melibatkan hampir satu juta buruh," kata Said melului keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Selasa, 22 November 2016.

Said menuturkan khusus buruh se-Jabodetabek dan Karawang, sekitar 200 ribu buruh akan berunjuk rasa di Istana dengan titik kumpul di Bundaran Hotel Indonesia. Sedangkan mogok nasional buruh di 19 provinsi lainnya dilakukan di kawasan industri dan kantor gubernur masing-masing. "Ada tiga isu yang akan disuarakan," katanya.

Tiga isu itu ialah pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang upah buruh, menuntut kenaikan upah minimum provinsi/kota/kabupaten (UMP/UMK) sebesar 15-20 persen, serta penjarakan Ahok demi tegaknya supremasi hukum. Said mengklaim isu tersebut sudah sejak 2 bulan lalu diteriakkan buruh.

"Termasuk menolak penggusuran dan reklamasi yang merusak lingkungan hidup serta sarat aroma korupsi sebagaimana juga buruh dari dulu meminta KPK memeriksa Ahok atas dugaan korupsi di Rumah Sakit Sumber Waras, Lahan Cengkareng, dan reklamasi Teluk Jakarta," katanya.

Terkait dengan pelaksanaannya yang berbarengan dengan Aksi Bela Islam jilid III, Said Iqbal menjelaskan, hal itu dilakukan karena ada irisan isu dan kepentingan yang sama, yaitu menegakkan supremasi hukum dan rasa keadilan, menolak upah murah, menolak penggusuran yang melaggar HAM, dan menolak reklamasi yang merusak lingkungan.

"Di seluruh dunia, perjuangan serikat buruh adalah upah layak, HAM, lingkungan, dan tegaknya hukum (rechstat). Inilah esensi mogok nasional 2 Desember oleh buruh," kata Said.

INGE KLARA

Polri Bantah Maklumat yang Dikeluarkan untuk Larang Demo 2 Desember

Rabu, 23 November 2016 | 11:29 WIB

Ambaranie Nadia K.M Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

• Muhammadiyah Mengimbau Warganya Tidak Ikut Demo 2 Desember
• MUI Berharap Aksi 2 Desember Tak Gunakan Atribut dan Simbolnya
• Ketua Umum PPP Imbau Aksi Unjuk Rasa 2 Desember Tak Perlu Dilaksanakan
• MUI: Demo 2 Desember Jangan Menyimpang ke Tujuan yang Tak Sesuai Semangat Kebinekaan
• Romahurmuziy Sebut MUI Tidak Setuju Aksi Unjuk Rasa 2 Desember
• Danrem dan Bupati Madiun Imbau Warga Tak Ikut Aksi 2 Desember
• Kapolda Metro Jaya Berharap Pemberkasan Kasus Ahok Rampung Sebelum 2 Desember

JAKARTA, KOMPAS.com — Polda Metro Jaya mengeluarkan maklumat untuk melarang aksi demo yang dilakukan di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan berpusat di Bundaran Hotel Indonesia.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan, maklumat tersebut bukan larangan untuk melakukan aksi demonstrasi pada 2 Desember 2016.
"Itu larangan untuk menutup jalan, bukan larangan berdemo," ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Maklumat tersebut dimaksudkan untuk melarang penutupan jalan utama di pusat Jakarta itu karena merupakan jalur protokol. Lalu lintas bisa lumpuh jika jalanan tersebut ditutup untuk menggelar aksi damai tersebut.
"Tentu semua kepada elemen masyarakat yang hendak berunjuk rasa hendaknya tidak ada hal-hal yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum karena itu bagian hal-hal yang dilarang dalam undang-undang," kata Boy.
Dalam undang-undang, diatur bahwa kegiatan unjuk rasa tidak boleh sampai menutup jalan utama yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin merupakan kawasan padat kendaraan yang tentunya akan berdampak besar bagi lalu lintas bila ditutup.
"Istilahnya jalan urat nadi di Indonesia baik kegiatan perekonomian, kegiatan yang berkaitan dengan tamu-tamu negara, tamu-tamu VIP," kata Boy.

Oleh karena itu, Boy meminta massa yang akan menggelar aksi bisa kooperatif dan menyesuaikan kegiatan mereka dengan undang-undang yang berlaku.
Aksi long march pun tak masalah dilakukan jika tidak menggunakan jalur utama itu. Seperti yang dilakukan pada aksi 4 November lalu, massa melakukan aksi long march mulai dari Masjid Istiqlal hingga depan Istana Negara.
Boy pun menekankan bahwa massa yang akan berdemo harus menyerahkan surat pemberitahuan kepada polisi setidaknya tiga hari sebelumnya.
Harus jelas juga maksud dari aksi, jumlah massa, dan jenis aksi yang akan dilakukan.
"Berapa jumlah massa yang dilibatkan berpengaruh dengan rencana pengamanannya dan jumlah personel kepolisian yang dikerahkan," kata Boy.
Maklumat yang dikeluarkan Polda Metro Jaya termaktub dalam surat bernomor Mak/04/XI/2016 tertanggal 21 November 2016.
(Baca juga: Teka-teki Jokowi-SBY dan Maklumat Pelarangan Aksi 2 Desember di Sekitar Bundaran HI)
Dalam maklumatnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan menitikberatkan mengenai aksi unjuk rasa yang mengarah ke perbuatan makar.
Menurut dia, setiap orang yang berbuat makar dapat dikenakan sanksi hukuman penjara 20 tahun hingga hukuman mati.
"Dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum, dilarang melakukan kejahatan terhadap keamanan negara berupa makar terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden RI, makar hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Iriawan dalam maklumatnya.

Kompas TV Pro Kontra Unjuk Rasa Susulan 2 Desember

Walaahh…Ini Alasan Jokowi Tidak Bisa Temui Pendemo

Medil Halide

Massa aksi demo 4 November

POJOKSATU.id, JAKARTA–Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkap penyebab Presiden Joko Widodo larut malam baru tiba di Istana Kepresidenan dan tidak bisa menemui massa demo Ahok 4 November.
Menurut Pramono Jokowi telat ke Istana karena semua akses masuk Istana tertutup oleh banyaknya massa pengunjuk rasa Demo Ahok 4 November.
Demikian dikatakan Pramono Anung dalam konfrensi pers usai rapat terbatas Presiden Jokowi dengan Menkopolhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.

“Pak Presiden telat ke Istana karena semua akses ke Istana ditutup,” kata Pramono Anung kepada wartawa di Istana, Sabtu (5/11/2016) dini hari WIB.
Padahal sepanjang hari ini, ratusan ribu massa ingin menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Presiden Jokowi.
Sejak Jumat pagi, Presiden diketahui keluar Istana, blusukan ke sejumlah proyek infrastruktur. Setelah dari sana, Presiden pulang ke Istana Bogor.
Sebelumnya dalam konfrensi pers tersebut, Presiden Jokowi menyesalkan terjadinya kericuhan dalam demo Ahok yang terjadi di beberapa titik setelah Shalat Isya.
“Saya mengapresiasi para ulama dan kyai yang memimpin unjuk rasa dengan kondusif, tertib dan damai sampai Magrib. Tapi kita sesalkan kejadian ba’da Isya, yang seharusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh,” kata Jokowi.
Rusuh demo Ahok dinilai Jokowi tidak lagi murni sebagai ajang unjuk rasa massa untuk menyampaikan aspirasinya, melainkan sudah ditunggangi. “Dan ini kita lihat bahwa (rusuh demo Ahok) ini ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi mengapresiasi aparat kemananan, kepolisian dan TNI yang telah bekerja keras sejak pagi hingga tengah malam ini untuk mengamankan jalannya aksi demo Ahok.
“Proses hukum Ahok akan dilakukan dengan cepat tegas dan transparan. Untuk itu saya minta pendemo pulang ke rumah dengan tertib. Biarkan aparat memproses hukum dengan seadil-adilanya,” imbuh Jokowi.
Dalam konfrensi pers itu, Jokowi didampingi Menkopolhukam, Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.
(fat/pojoksatu)

Aksi Demo Kepung Istana Minta Turunkan Jokowi-JK

Rabu, 30 September 2015 - 14:13 wib

FOTO: ANTARA,Regina Fiardini

JAKARTA – Ratusan orang dari berbagai elemen akan menyerukan aksi kepung Istana yang bertemakan Aliansi Tarik Mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rangka Gerakan 30 September PKI (G30SPKI).
Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martuani Sormin mengatakan sebanyak 502 personel diterjunkan guna amankan aksi unjuk rasa di depan Gedung Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Perkuatan PAM dari Polda Metro Jaya sebanyak 382 personel, kemudian Polres jajaran sebanyak 120 personel," kata Martuani saat dihubungi Okezone, Rabu (30/9/2015).
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Beni Pramula juga mengajak seluruh elemen anak bangsa untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara.
"Mari kita turun ke jalan bersama memperjuangkan kedaulatan bangsa dengan menurunkan rezim Jokowi-JK," tegas Beni.
Sebagai informasi, berbagai elemen yang melakukan aksi unjuk rasa di antaranya LMPN (Lingkar Merah Putih Nasional), YAKORMA (Yayasan Kerukunan Masyarakat Madura), HIMA Persis, Lingkar Studi Ciputat, BEM Se-DKI JAKARTA, ATM, BOND untuk Indonesia, Papernas, dan Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesia.

(MSR)

Demo sadarkan pemerintahan Jokowi, ......tidak puas!

Tiga Janji Jokowi Tak Urungkan Niat Mahasiwa Turun ke Jalan

Resty Armenia, CNN Indonesia Selasa, 19/05/2015 09:55 WIB

Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh universitas di Indonesia di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/5). (CNN Indonesia/Resty Armenia)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengundang perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh universitas di Indonesia untuk datang ke Istana guna mendengarkan keluhan dan aspirasi dalam menanggapi isu nasional terkini.

Pertemuan ini digelar sebelum aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang kabarnya akan digelar secara besar-besaran pada 20-21 Mei 2015 nanti.

Ketua BEM Universitas Indonesia Andi Aulia Rahman menyampaikan, ia dan beberapa perwakilan mahasiswa telah berdiskusi dengan Jokowi soal berbagai permasalahan seperti pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Namun, ia mengaku tidak puas dengan paparan sang Kepala Negara.

Pilihan Redaksi Pemerintah Undang Ratusan Mahasiswa Hadiri KAA DPR: Presiden Jokowi Isyaratkan Penolakan Revisi UU Pilkada Polri Sudah Siapkan Pengamanan untuk 20 Mei Jokowi Temui Organisasi Mahasiswa Bahas Ekonomi dan Pemuda

"Pemerintahan masih perlu diperbaiki. Banyak isu dan kasus yang kami sampaikan dan banyak jawaban Presiden yang membuat kami belum puas," kata Andi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (18/5) malam.

Meski demikian, lanjut Andi, pertemuan ini juga bukan tanpa hasil. Menurutnya Jokowi dalam pertemuan tersebut berjanji akan transparan dalam alokasi pengalihan subsidi BBM.

"Kedua, kami mendapat kepastian pengelolaan Blok Mahakam akan mayoritas dipegang negara, dalam satu atau dua minggu ke depan Presiden akan keluarkan kebijakan yang berpihak kepada negara," kata dia.

Andi mengimbuhkan, janji terakhir yang dilontarkan Jokowi kepadanya adalah negara akan mengeluarkan kebijakan harga batas atas untuk BBM. Penerapan batas atas harga BBM ini merupakan bentuk jaminan negara pada harga BBM.

Namun meski sudah diberi tiga janji oleh Jokowi, mahasiswa mengaku belum puas. Oleh karena itu, mahasiswa menurutnya akan tetap turun ke jalan pada 21 Mei menuntut beberapa hal yang belum diselesaikan pemerintah.

"Kedatangan kami bukan untuk memaparkan masalah, namun mendengarkan respons dari pemerintah terhadap permasalahan yang terjadi. Akan tetapi respons Presiden tidak bisa kami dapatkan disebabkan mungkin waktu yang terbatas," kata Andi.

Mahasiswa Rindu Diskusi Langsung dengan Kepala Negara

Dalam kesempatan yang sama Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Muhammad Puri Andamas mengatakan, pertemuannya dengan Jokowi merupakan momen yang istimewa. Pasalnya, sebagai mahasiswa, ia mengaku rindu berdiskusi secara langsung dengan seorang kepala negara.

Puri mengaku senang karena ada titik terang kasus hak asasi manusia. Tak hanya itu, rekomendasi yang diberikan Universitas Trisakti dan Universitas Atmajaya untuk penuntasan kasus-kasus HAM di Indonesia sudah diterima dan akan diteruskan.

Presiden BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Satria Putra bahkan membawa surat tanda bukti serah terima dari almamaternya untuk kemudian ditandatangani oleh Presiden Jokowi langsung.

Satria menyebutkan, surat itu merupakan bentuk kepastian dari hasil pertemuannya dengan Jokowi, karena langsung dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh Presiden.

"Tanda tangan beliau ini kepastian untuk menindaklanjuti apa yang telah kami tuntut, sehingga dari situ tugas kami semua di sini mengawal janji-janji apa yang telah disampaikan malam ini," kata Satria. (sur)

Batal Unjuk Rasa Besok, BEM Tak Mau Ada Isu Lengserkan Jokowi

Selasa, 19 Mei 2015 | 10:39 WIB

KOMPAS.com/Sabrina Asril Sejumlah pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa memberikan pernyataan pers usai bertemu Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan, Senin (18/5/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Andi Aulia Rahman mengatakan, gabungan mahasiswa dari berbagai universitas urung melakukan unjuk rasa besar pada Rabu (20/5/2015). Hal itu karena adanya isu tentang penyusupan agenda untuk menurunkan Presiden Joko Widodo pada unjuk rasa tersebut. Mahasiswa tetap akan tetap turun ke jalan pada Kamis (21/5/2015).
Andi menyatakan, awalnya gabungan BEM berencana menggelar aksi pada Rabu besok. Namun, niat itu diurungkan karena ada isu bahwa aksi unjuk rasa akan disusupi dengan agenda menurunkan Jokowi.
"Kami awalnya mau demo tanggal segitu, tapi ternyata tanggal 20 ada yang mainin isu lengserkan Presiden. Makanya, kami jadi (unjuk rasa) tanggal 21," ucap Andi seusai bertemu Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Senin (18/5/2015) malam.
Dia tidak tahu siapa yang menggerakkan massa menggelorakan isu pelengseran Jokowi itu. Namun, BEM UI bersama dengan BEM lain yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) memutuskan tidak mau berunjuk rasa dengan tuntutan agar Jokowi turun takhta.
Menurut Andi, prinsip pergerakan mahasiswa kini berubah. Pada era reformasi, pergerakan mahasiswa berhasil karena sudah menggulingkan sebuah rezim. Namun, unjuk rasa mahasiswa kali ini akan ditujukan untuk menyadarkan pemerintah tentang masalah yang dihadapi bangsa saat ini dan masa depan.
"Kami berbeda dengan pergerakan tahun '98 dan '66. Kami tidak ingin gerakan mahasiswa selalu dikaitkan dengan turunnya rezim. Kami ingin membangunkan Presiden tentang persoalan di depan mata. Terlalu dini untuk mengeluarkan hal itu (pelengseran Presiden)," kata Andi.
Dia menuturkan, dalam pertemuan BEM sejumlah perguruan tinggi tadi malam, Jokowi sempat menanyakan soal rencana aksi unjuk rasa. Perwakilan BEM yang hadir, yakni dari UI, Universitas Gadjah Mada, Universitas Parahyangan, Universitas Padjadjaran, Universitas Trisakti, dan Universitas Atmajaya, telah bersepakat untuk tidak turun ke jalan pada Rabu besok. Mereka akan mengumpulkan massa mahasiswa dari seluruh Indonesia pada 21 Mei dengan estimasi peserta unjuk rasa mencapai 2.000-3.000 orang. Dalam unjuk rasa itu, mereka akan berkumpul di seputar Patung Arjuna Wijaya, dilanjutkan dengan berjalan kaki hingga depan Istana Merdeka.
Ada tiga hal yang akan menjadi tuntutan mahasiswa. Di bidang hukum, demonstran akan meminta Presiden menjamin penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sektor energi, tuntutan berupa penerapan batas atas harga bahan bakar minyak. Adapun di bidang kesehatan, mahasiswa menyoroti kekacauan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok.

---

Penulis	: Sabrina Asril
Editor	: Laksono Hari Wiwoho