Selasa, 19 Mei 2015

Demo sadarkan pemerintahan Jokowi, ......tidak puas!

Tiga Janji Jokowi Tak Urungkan Niat Mahasiwa Turun ke Jalan

Tiga Janji Jokowi Tak Urungkan Niat Mahasiwa Turun ke Jalan Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh universitas di Indonesia di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/5). (CNN Indonesia/Resty Armenia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengundang perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh universitas di Indonesia untuk datang ke Istana guna mendengarkan keluhan dan aspirasi dalam menanggapi isu nasional terkini.

Pertemuan ini digelar sebelum aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang kabarnya akan digelar secara besar-besaran pada 20-21 Mei 2015 nanti.

Ketua BEM Universitas Indonesia Andi Aulia Rahman menyampaikan, ia dan beberapa perwakilan mahasiswa telah berdiskusi dengan Jokowi soal berbagai permasalahan seperti pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Namun, ia mengaku tidak puas dengan paparan sang Kepala Negara.

"Pemerintahan masih perlu diperbaiki. Banyak isu dan kasus yang kami sampaikan dan banyak jawaban Presiden yang membuat kami belum puas," kata Andi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (18/5) malam.

Meski demikian, lanjut Andi, pertemuan ini juga bukan tanpa hasil. Menurutnya Jokowi dalam pertemuan tersebut berjanji akan transparan dalam alokasi pengalihan subsidi BBM.

"Kedua, kami mendapat kepastian pengelolaan Blok Mahakam akan mayoritas dipegang negara, dalam satu atau dua minggu ke depan Presiden akan keluarkan kebijakan yang berpihak kepada negara," kata dia.

Andi mengimbuhkan, janji terakhir yang dilontarkan Jokowi kepadanya adalah negara akan mengeluarkan kebijakan harga batas atas untuk BBM. Penerapan batas atas harga BBM ini merupakan bentuk jaminan negara pada harga BBM.

Namun meski sudah diberi tiga janji oleh Jokowi, mahasiswa mengaku belum puas. Oleh karena itu, mahasiswa menurutnya akan tetap turun ke jalan pada 21 Mei menuntut beberapa hal yang belum diselesaikan pemerintah.

"Kedatangan kami bukan untuk memaparkan masalah, namun mendengarkan respons dari pemerintah terhadap permasalahan yang terjadi. Akan tetapi respons Presiden tidak bisa kami dapatkan disebabkan mungkin waktu yang terbatas," kata Andi.

Mahasiswa Rindu Diskusi Langsung dengan Kepala Negara

Dalam kesempatan yang sama Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Muhammad Puri Andamas mengatakan, pertemuannya dengan Jokowi merupakan momen yang istimewa. Pasalnya, sebagai mahasiswa, ia mengaku rindu berdiskusi secara langsung dengan seorang kepala negara.

Puri mengaku senang karena ada titik terang kasus hak asasi manusia. Tak hanya itu, rekomendasi yang diberikan Universitas Trisakti dan Universitas Atmajaya untuk penuntasan kasus-kasus HAM di Indonesia sudah diterima dan akan diteruskan.

Presiden BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Satria Putra bahkan membawa surat tanda bukti serah terima dari almamaternya untuk kemudian ditandatangani oleh Presiden Jokowi langsung.

Satria menyebutkan, surat itu merupakan bentuk kepastian dari hasil pertemuannya dengan Jokowi, karena langsung dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh Presiden.

"Tanda tangan beliau ini kepastian untuk menindaklanjuti apa yang telah kami tuntut, sehingga dari situ tugas kami semua di sini mengawal janji-janji apa yang telah disampaikan malam ini," kata Satria. (sur)

Batal Unjuk Rasa Besok, BEM Tak Mau Ada Isu Lengserkan Jokowi

Selasa, 19 Mei 2015 | 10:39 WIB
KOMPAS.com/Sabrina Asril Sejumlah pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa memberikan pernyataan pers usai bertemu Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan, Senin (18/5/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Andi Aulia Rahman mengatakan, gabungan mahasiswa dari berbagai universitas urung melakukan unjuk rasa besar pada Rabu (20/5/2015). Hal itu karena adanya isu tentang penyusupan agenda untuk menurunkan Presiden Joko Widodo pada unjuk rasa tersebut. Mahasiswa tetap akan tetap turun ke jalan pada Kamis (21/5/2015).
Andi menyatakan, awalnya gabungan BEM berencana menggelar aksi pada Rabu besok. Namun, niat itu diurungkan karena ada isu bahwa aksi unjuk rasa akan disusupi dengan agenda menurunkan Jokowi.
"Kami awalnya mau demo tanggal segitu, tapi ternyata tanggal 20 ada yang mainin isu lengserkan Presiden. Makanya, kami jadi (unjuk rasa) tanggal 21," ucap Andi seusai bertemu Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Senin (18/5/2015) malam.
Dia tidak tahu siapa yang menggerakkan massa menggelorakan isu pelengseran Jokowi itu. Namun, BEM UI bersama dengan BEM lain yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) memutuskan tidak mau berunjuk rasa dengan tuntutan agar Jokowi turun takhta.
Menurut Andi, prinsip pergerakan mahasiswa kini berubah. Pada era reformasi, pergerakan mahasiswa berhasil karena sudah menggulingkan sebuah rezim. Namun, unjuk rasa mahasiswa kali ini akan ditujukan untuk menyadarkan pemerintah tentang masalah yang dihadapi bangsa saat ini dan masa depan.
"Kami berbeda dengan pergerakan tahun '98 dan '66. Kami tidak ingin gerakan mahasiswa selalu dikaitkan dengan turunnya rezim. Kami ingin membangunkan Presiden tentang persoalan di depan mata. Terlalu dini untuk mengeluarkan hal itu (pelengseran Presiden)," kata Andi.
Dia menuturkan, dalam pertemuan BEM sejumlah perguruan tinggi tadi malam, Jokowi sempat menanyakan soal rencana aksi unjuk rasa. Perwakilan BEM yang hadir, yakni dari UI, Universitas Gadjah Mada, Universitas Parahyangan, Universitas Padjadjaran, Universitas Trisakti, dan Universitas Atmajaya, telah bersepakat untuk tidak turun ke jalan pada Rabu besok. Mereka akan mengumpulkan massa mahasiswa dari seluruh Indonesia pada 21 Mei dengan estimasi peserta unjuk rasa mencapai 2.000-3.000 orang. Dalam unjuk rasa itu, mereka akan berkumpul di seputar Patung Arjuna Wijaya, dilanjutkan dengan berjalan kaki hingga depan Istana Merdeka.
Ada tiga hal yang akan menjadi tuntutan mahasiswa. Di bidang hukum, demonstran akan meminta Presiden menjamin penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sektor energi, tuntutan berupa penerapan batas atas harga bahan bakar minyak. Adapun di bidang kesehatan, mahasiswa menyoroti kekacauan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok.


Penulis: Sabrina Asril
Editor : Laksono Hari Wiwoho

Tidak ada komentar: