Jokowi buka 3 Rekening Sumbangan Kampanye,rekayasa? PKS Ancam Prabowo jika minta-minta ke rakyat

Rekening Dana Kampanye Jokowi Diduga tak Murni (rekayasa)

Jumat, 13 Juni 2014, 07:01 WIB

Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden dan wakil presiden berikutnya telah membuka tiga rekening resmi di BRI, BCA, dan Bank Mandiri untuk menampung sumbangan guna membiayai kegiatan kampanye. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok mengatakan pembukaan rekening dana kampanye tersebut juga sarat akan rekayasa dan bisa terkait dengan politik pencitraan.

Di Amerika Serikat, penggunaan jaringan sosial dan fungsi pengawasannya jalan. Oleh sebabnya Barack Obama bisa memenangkan pemilihan presiden hingga dua periode. Obama juga membuka rekening untuk menampung sumbangan dana kampanye.

"Sekarang ini di Indonesia, seperti rekening untuk menampung sumbangan kampanye Jokowi, itu tidak murni. Bisa saja ada rekayasa," ujar Ahmad dijumpai ROL di Surabaya, Kamis (12/6) malam.

Sistem penggalangan dana yang dilakukan oleh kedua calon presiden, menurut Ahmad harus disikapi masyarakat dengan cerdas. Sebab, pada dasarnya tidak ada fanatisme dalam sosok di Indonesia.

Fanatisme yang paling mungkin, kata Ahmad, adalah fanatisme yang berdasarkan ideologis, seperti yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ahmad mencontohkan, kader-kader PKS bisa saja memberikan setengah gajinya untuk sumbangan partai. Berbeda dengan partai nasionalis lainnya, misalnya Partai Demokrat. Kader-kader Demokrat diperkirakannya hanya memberikan 10-15 persen gajinya untuk sumbangan partai, selebihnya menjadi hak pribadi.

Dalam laporan penerimaan dana kampanye periode pertama di Komisi Pemilihan Umum (KPU), kubu Prabowo-Hatta mencatatkan Rp 10 miliar, sedangkan kubu Jokowi-JK Rp 44,9 miliar. Pada 4 Juni 2014, KPU mengumumkan laporan penerimaan periode pertama tersebut di laman resminya, sehingga masyarakat bisa melihat dan mencermati sumber dana yang diterima kedua pasangan capres.
Kedua pasangan calon harus melaporkan penerimaan dana kampanye periode kedua paling lambat 6 Juli 2014. Terakhir, pada 18 Juli 2014, mereka harus melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Updated: Thu, 05 Jun 2014 08:40:00 GMT | By JPNN

PKS Ancam Keluar dari Koalisi jika Prabowo Minta-minta

JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengingatkan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, agar tidak meminta-minta bantuan finasial dan uang kepada siapa pun untuk kepentingan pemilu presiden.

Jika meminta-minta tersebut dilakukan Prabowo-Hatta, Mahfudz menegaskan, PKS jadi partai pertama yang keluar dari koalisi.

Dari awal, kenapa PKS berkoalisi dengan Prabowo-Hatta? Karena mereka itu tegas menyatakan tidak akan meminta-minta amunisi kepada rakyat yang masih banyak hidup dalam kesulitan ekonomi, kata Mahfudz, Rabu (4/6).

Jika Prabowo sampai meminta-minta kepada masyarakat seperti apa yang Jokowi lakukan, lanjutnya maka PKS akan protes dan keluar dari koalisi, karena perilaku meminta-minta yang dilakukan oleh calon pemimpin sangat tidak baik bagi pendidikan mental.

Menurut Mahfud, yang dibutuhkan Prabowo-Hatta dalam konteks pilpres adalah kepercayaannya masyarakat untuk memilihnya menjadi presiden.

Kepercayaan masyarakat itu yang lebih penting untuk memimpin bangsa ini. Prabowo tidak butuh uang dari masyarakat. Kalau kepercayaan dapat, Prabowo akan amanah dan melindungi rakyat Indonesia, ujar Wakil Sekjen PKS itu.(fas/jpnn)

Rekening Donasi Jokowi-JK Himpun Rp2,4 Miliar dalam 3 Hari

Astri Novaria - 02 Juni 2014 23:30 wib

ANT/Hafidz Novalsyah

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam waktu tiga hari, rekening donasi yang dibuka oleh tim nasional pemenangan pasangan capres dan cawapres, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah menghimpun dana gotong royong dari rakyat sebesar Rp 2.443.348.605.

"Saat ini sudah ada kesadaran baru dari masyarakat bahwa begitu pentingnya memilih pemimpin yang bisa membawa perubahan di negeri ini. Dari awal di publikasi soal rekening untuk donasi ini, dan baru efektif tiga hari hingga pukul 10 pagi tadi sudah terkumpul Rp2.443.244.338.605," ujar Wakil Ketua timnas pemenangan Jokowi-JK, Patrice Rio Capella di Posko JKW4P, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2014).

Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga menegaskan tidak ada nomor rekening lain selain tiga rekening khusus, seperti Bank BRI KC Mall Ambasador 122301000172309 An. Joko Widodo/Jusuf Kalla, Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan 070-00-0909096-5 An. Joko Widodo/Jusuf Kalla M dan Bank BCW KCP Mega Kuningan 5015.500015 An. Joko Widodo/HM Jusuf Kalla. Ia berharap semua pihak mewaspadai jika ada yang menggunakan penggalangan donasi ini sebagai modus penipuan.

"Rekening ini akan kami pertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Ditambah KPU tidak melarang soal upaya membuka rekening kampanye ini. Sekali lagi terimakasih dan ini akan terus berjalan sampai ditutupnya rekening ini," tandasnya.

Salah satu Tim Kuasa Hukum Jokowi-JK, Alexander Litaay menambahkan, akuntan publik juga dilibatkan dalam mengawasi donasi yang masuk untuk kampanye Pilpres Jokowi-JK tersebut. Sebelum diserahkan ke KPU, lanjut dia, akuntan publik akan mengaudit secara detail.

"Sesuai amanat UU Pilpres dan PKPU, dana yang disumbangkan akan diaudit dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Setiap hari kita lakukan itu pada jam 10 pagi lewat akun twiter Jokowi-JK soal status saldo yang masuk. Itu bentuk pertanggung jawaban kami," tandasnya.

Pihaknya juga menyayangkan jika upaya ini diganggu dengan isu gratifikasi. KPK pun, smabung dia, sudah memberikan klarifikasi bahwa pembukaan rekening bukan suatu praktek gratifikkasi.

"Karena dalam UU korupsi disebutkan hal itu tidak berlaku dalam penggalangan dana untuk kepentingan pilpres, karena dana yang dikumpulkan bukan untuk pribadi Jokowi tapi untuk membiayai kegiatan Pilpres. Dan itu ada di amanat UU Pilpres.

Ini penting bagi Jokowi-JK karena menjadi Capres dan Cawapres yang merupakan kehendak rakyat harus membuka kesempatan rakyat untuk berpartisipasi," tegasnya.

Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Krristianto menilai sebagai pemimpin yang punya komitmen dengan kata dan perbuatan harus menjunjung transparansi dana kampanye.

"Tim kampanye juga akan melakukan terobosan dengan fundrising untuk menjaga agar presiden terpilih tetap bisa berdaulat penuh untuk ambill keputusan politik tanpa terikat bantuan dari pihak tertentu atau kepentingan politik tertentu. Tentu kita tidak akan terima hal itu," pungkasnya.

(Jco)