Panglima TNI: Dokumen DKP Pemecatan Prabowo Tak Ada,Tak Ada Babinsa yang Melanggar ...."SEMUA OMONG KOSONG', tidak ada dokumen TNI yang hilang

Tidak ada dokumen TNI yang hilang?  berarti yang beredar palsu ? atau hasil pencuurian? tapi yang punya saja tidak merasa kehilangan? berarti ..............! wah bisa gawat ...kalau sampai elitnya saja.....bagaimana masa depa Negara kita?

Wiranto: Prabowo Butuh 2 Bintang untuk Salip Saya

19 Jun 2014 16:36

Wiranto (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Wiranto membantah telah terjadi persaingan antara dirinya dengan Letjen Prabowo Subianto saat masih sama-sama berdinas di kemiliteran. Apalagi jika persaingan itu dikaitkan dengan kerusuhan Mei 1998.

Ketua Umum Partai Hanura itu menyatakan, tak mungkin ada persaingan di antara prajurit yang berbeda angkatan, seperti Prabowo dan dirinya. Persaingan dalam militer biasanya terjadi antarprajurit seangkatan untuk memperebutkan suatu jabatan di atasnya.

"Berkali-kali saya katakan bahwa persaingan dalam kehidupan militer biasanya 2 atau lebih personel militer dalam satu level kepangkatan tertentu untuk memperebutkan jabatan satu tingkat di atasnya," ujar Wiranto di Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Sementara itu, lanjut dia, Prabowo saat kerusuhan Mei 98 masih menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Sementara Wiranto sudah menjadi orang nomor 1 di dunia kemiliteran tanah air. 2 Jabatan itu tak setingkat.

"Dari sisi kepangkatan, saya bintang 4, Prabowo bintang 2. Jabatan saya merupakan jabatan puncak dalam tubuh ABRI. Sedangkan dari pendekatan jabatan, Prabowo berada 2 level di bawah saya," tutur Wiranto.

"Untuk menyalip saya, (Prabowo) butuh 2 bintang lagi. Beliau Pangkostrad, masih 2 step lagi menyusul saya," imbuhnya.

Dengan demikian, Wiranto yang kini membawa partainya berada dalam 1 koalisi pendukung pasangan Jokowi-JK itu kembali menegaskan, tidak ada persaingan antara dirinya dengan Prabowo Subianto.

"Pada saat itu di tahun 90-an, ditinjau dari angkatan, saya angkatan 68, Prabowo 74, beda 5 angkatan. Lalu apa yang harus dipersaingkan? Di mana letak persaingan itu?" pungkas Wiranto. (Mut)
(Nadya Isnaeni )

Wiranto Minta Surat DKP Diklarifikasi

19 Jun 2014 17:52

Liputan6.com, Jakarta - Beredarnya surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang berisi surat pemberhentian Prabowo Subianto sebagai Panglima Kostrad hingga kini masih menjadi polemik. Mantan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Wiranto, meminta surat tersebut harus diklarifikasi lebih lanjut untuk mengetahui keasliannya.

"Perlu diuji keasliannya, tanda tangan para pejabat DKP yang saat ini masih sebagian besar hidup. Dan dapat dinyatakan kembali apakah kandungan materi dalam surat itu seusai seperti yang telah diputuskan DKP waktu itu," kata Wiranto saat memberikan keterangan persnya di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (FORUM KPK) Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014).

Menurut Wiranto, hasil klarifiasi surat DKP penting. Sebab, dapat mempengaruhi kredibilitas Prabowo Subianto yang merupakan salah satu kandidat capres di pemilu presiden 2014.

"Sangat penting karena menyangkut kredibilitas salah satu kandidat Presiden yang bakal memikul kepercayaan rakyat dalam 5 tahun mendatang, serta memenuhi prinsip akuntabilitas pimpinan nasional," tambah Wiranto.

Dalam kesempatan itu, Wiranto juga membantah telah terjadi persaingan antara dia dan Prabowo saat masih sama-sama berdinas di kemiliteran. Apalagi jika persaingan itu dikaitkan dengan kerusuhan Mei 1998.

"Berkali-kali saya katakan bahwa persaingan dalam kehidupan militer biasanya 2 atau lebih personel militer dalam satu level kepangkatan tertentu, untuk memperebutkan jabatan satu tingkat di atasnya," tandas Wiranto.

Tegaskan Tak Ada Babinsa yang Melanggar, Panglima TNI: Semuanya Omong Kosong

Jumat, 13 Juni 2014 12:58 WIB

Tribunnews.com/Wahyu Aji

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan, tak ada anak buahnya yang tak netral dalam Pemilihan Umum Presiden 2014. Untuk itu pihaknya akan bekerja keras untuk menjaga netralitas TNI.

"Masyarakat tak perlu ragu. Sermua prajurit pada posisi siap untuk membantu polisi mengamankan pemilu," kata Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (13/6/2014).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, peristiwa yang berkaitan dengan kasus Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI sudah final, dan tidak perlu diperpanjang lagi. Dia menegaskan, tidak ada Babinsa yang melanggar netralitas.

"Ada isu di Sumedang, semuanya omong kosong. Saya tidak suka dengan vonis yang dituduhkan ke Babinsa. Kalau tidak saya kerasin isu akan bertambah," katanya.

Panglima juga memerintahkan, kepada Babinsa dan Koramil tetap melaksanakan tugas teritorial dengan baik. Namun, bila ada prajurit tidak melakukan tugasnya sesuai aturan, panglima akan menjatuhkan tindakan tegas.

"Makanya saya undang semua perwira tinggi untuk memberikan rasa aman kepada rakyat Indonesia. Pesta demokrasi harus berjalan gembira," lanjutnya.

Serangan Jenderal Gaek ke Prabowo Tidak Mempan
Rabu, 16 April 2014 , 16:44:00 WIB,Laporan: Ade Mulyana

RMOL. Akhir-akhir ini serangan kampanye hitam dan kampanye negatif banyak menyerang Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Beberapa purnawirawan jenderal yang kini aktif di partai politik yang seharusnya ikut menjaga iklim politik pun, ikut-ikutan membuat opini negatif terhadap Prabowo. Untunglah, para prajurit tidak terpengaruh dengan pernyataan jenderal gaek itu.

"Padahal kampanye negatif sudah tidak laku lagi. Meskipun dari jenderal kalau komentarnya negatif terhadap Prabowo tidak kan didengarkan prajurit. Tentara juga  sekarang sudah pintar-pintar," kata Kordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI)  Gandi Parapat kepada wartawan di Jakarta (Rabu, 16/4).

Menurut Gandi, indikasi tidak mempannya serangan purnawirawan  jenderal terlihat pada saat perayaan HUT Kopassus hari Rabu ini. Hampir semua prajurit Kopassus bertepuk tangan memberikan semangat dan aplaus kepada foto sosok Prabowo, saat mantan Danjen Kopassus itu ditayangkan dalam layar di Balai Komando.

Saat foto itu muncul hampir seluruh pasukan prajurit memberikan aplaus. Sebanyak tiga kali aplaus, ketika tiga kali gambar sosok Prabowo ditayangkan. Para prajurit bertepuk tangan dan bangga atas sosok Prabowo. Padahal yang ditampilkan di layar bukan cuma sosok Prabowo, ada juga foto Danjen Kopassus lainnya yaitu Bridair Jenderal Wismoyo Arismunandar, Sintong Panjaitan, Agum Gumelar, Subagyo HS, Muchdi PR, Pramono Edhie Wibowo.

Gandi menambahkan, sebaiknya para jenderal yang kini terjun di politik jangan lagi menyerang pribadi jenderal-jenderal yang tampil di panggung politik. "Silahkan adu pinter, adu program, dan adu visi misi. Jangan menjelek-jelekan jenderal yang lainnya, biarlah rakyat yang menentukan pilihannya," kata Gandi.

Bukan itu saja, prajurit juga sudah bisa menilai mana jenderal yang perlu diberi aplaus atau tidak. "Nah prajurit itu memiliki jiwa korsa yang sangat kuat. Saya kira, mereka juga tidak suka kalau ada pemimpin yang dicintainya, kemudian dijelek-jelekan orang lain yang belum tentu sesuai dengan faktanya," kata Gandi

Oleh sebab itu, Gandi menghimbau agar para jenderal politikus itu bisa menahan diri dan tidak usah membuat opini negatif atau pun kampanye negatif terhadap Prabowo Subianto.

"Para jenderal itu harus bisa memberikan contoh yang baik bagi prajurit dan rakyatnya. Bukan malah manas-manasin rakyat," pungkasnya.[dem]
Panglima: Dokumen DKP Pemecatan Prabowo Tak Ada

www.inilah.com

5

Panglima TNI Jenderal Moeldoko - (Foto: inilahcom/Agus Priatna)

Oleh: Ahmad Farhan Faris

INILAHCOM, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beredar, dan berisi pemberhentian Prabowo Subianto di TNI, tidak ada.

Setelah dilakukan pengecekan, kata Moeldoko, dokumen itu tidak ada di Markas Besar TNI."Saya sudah cek yang mengamankan arsip-arsip itu Kepala Sekretariat Umum (Kasatum), apakah dokumen tersebut, dan dokumen DKP itu tidak ada di Mabes TNI," kata Moeldoko, di Mabes TNI, Jumat, (13/6/2014).Moeldoko mengaku, belum pernah membaca dokumen DPK yang beredar luas saat ini. Oleh karena itu, dia tidak mau berkomentar banyak. Apalagi, banyak versinya.

"Kalau ditanya benar atau tidak, saya belum pernah membaca DKP itu. Jadi saya tidak bisa mengomentari karena saya tidak pernah baca DKP itu," katanya. [gus]