Selasa, 24 Juni 2014

Prabowo Bakal Tuntaskan Kasus HAM Jika Jadi Presiden

Selasa, 24 Juni 2014 - 03:35 wib | Arief Setyadi - Okezone
Prabowo Bakal Tuntaskan Kasus HAM Jika Jadi Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok. Okezone) JAKARTA - Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti, Andre Rosiade, mengatakan calon presiden (Capres) Prabowo Subianto bakal menuntaskan semua kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang saat ini terbengkalai.

Pernyataan Andre terlontar saat dirinya menjelaskan langkah dari Prabowo-Hatta apakah akan mendorong pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc untuk menklirkan persoalan HAM yang kerap dikaitkan terhadap Prabowo menyangkut kasus penculikan aktifis 1998.

"Jadi pengadilan Ad hoc bisa dibentuk kalau ini sudah dinyatakan pelanggaran HAM berat," katanya di Rumah Poloni, Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Senin (23/6/2014).

Namun, memang tidak ada bukti yang signifikan terkait keterlibatan Prabowo, sehingga belum sampai ke arah sana. Andre pun menyinggung soal kematian aktifis HAM, Munir. Dimana, itu juga harus diungkap siapa otak dibalik pembunuhan tersebut.

"Yang saya sampaikan tadi bukan kita tahu otak pelaku Munir. Tapi, pembunuhannya sudah diungkap di pengadilan, tapi kita harus ungkap otak dibalik itu. Nah, kalau Pak Prabowo jadi presiden akan diungkap. Pak Prabowo akan buat panel untuk ungkap pelanggaran hukum dari tahun 65," tegas dia.

Secara terpisah, Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon, mengatakan, prioritas Prabowo adalah pembangunan kemakmuran rakyat. Menyangkut masalah hukum dan HAM, tentu itu akan disesuaikan dengan kebutuhan.

"Seperti kata pak Mahfud MD, kalau kita mau lihat masalah HAM itu hampir di setiap pemerintahan selalu ada. Masalahnya kita ini mau bergulat dengan masa lalu atau mau merebut hari depan. Kalau kami ingin merebut hari ini dan hari depan gitu," ujarnya di Rumah Polonia.

Maka, masa lalu itu terutama menyangkut pelanggaran HAM, apalagi yang kerap dijadikan sebagai alat politik ini, memang berkali-kali dikatakannya sewaktu jaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri juga tidak pernah diungkit-ungkit.

"Kenapa baru sekarang diangkat-angkat lagi. Ini kan tidak lain dan tidak bukan hanya sebagai alat untuk mencoba mendowngrade pak Prabowo," tukasnya. (hol)

Tidak ada komentar: