Senin, 08 September 2014

tanggapan kabinet jokowi

Kabinet Jokowi Tak Selaras Sistem Politik Indonesia

Sabtu, 20 September 2014 10:54 wib | Angkasa Yudhistira - Okezone
Kabinet Jokowi Tak Selaras Sistem Politik Indonesia Jokowi saat mendatangi kantor KPK beberapa waktu lalu (foto: Heru H/Okezone) JAKARTA - Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah membentuk kabinet yang jumlah menterinya tidak beda dari pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya, komposisi menterinya yang berbeda, yakni Jokowi menetapkan 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 dari partai politik.

Pengamat politik dari Sinergi Demokrasi untuk Masyarakat Demokrasi (Sigma), Said Salahuddin, menilai komposisi yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta itu tidak selaras dengan sistem politik di Indonesia yang mengedepankan parpol.

"Sistem politik itu mengedepankan parpol dalam pengisian posisi jabatan politik, termasuk menteri. Salah satu tujuan pendirian parpol untuk ikut serta dalam rangka menentukan kebijakan negara," ujar Said kepada Okezone.

Konkretnya, kata Said, parpol sebenarnya dipersiapkan untuk menciptakan orang yang duduk di pemerintahan. Maka, porsi yang disusun oleh Jokowi seperti mengecilkan peran partai.

"Saya bisa memahami jika dikatakan ada kekhawatiran partai dominaan akan korupsi, karena partai cenderung korup selama ini. Sejak awal saya mengatakan itu, saya sudah mengkritik, karena janji Jokowi hanya menarik simpati publik. Dia (Jokowi) sekarang kan ingin konsisten. Menurut saya, negara ini tidak bisa dibangun dengan persepsi publik. Undang-undang parpol sudah mengatur itu. Sekarang ingin dirontokkan dengan komposisi lebih banyak diisi oleh non-parpol," terangnya.

Padahal, kata Said, parpol mengambil peran penting di dunia mana pun. Maka, jangan lantas ada penyimpangan pada parpol jadi seluruhnya anti pada partai. "Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol, itu terbuka ruang pengenaan sanksi pada parpol. Mulai pembekuan pengurusan sampai pembubaran. Kapan bisa dikenakan sanksi? Kalau kegiatannya bertentangan dengan konstitusi, kalau pengurus parpol melakukan korup, itu korupsi parpol. Pembubaran bisa dilakukan atas usul presiden kepada MK," paparnya.

"Presiden itu tertinggi. Pada 20 Oktober itu lebih tinggi dari ketum parpol mana pun. Dia seorang presiden, dan Jokowi harus berani mengambil segala keputusan sesuai dengan konstitusi," jelasnya.

(ris)
Minggu, 7 September 2014 18:19 WIB
Jokowi Emoh Posisi Menteri ESDM Dijabat Wajah Lama
Warta Kota/henry lopulalan
MAKAN SIANG BERSAMA - Gubenur DKI Jakarta dan Presiden terpilih Joko Widodo bersama wartawan sedang menikmati makan siang bersama di sebuah lestoran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2014). Setelah itu rombongan mendatangi kawasan Koja, Jakarta Utara dan Cawang, Jakarta Timur. Warta Kota/henry lopulalan 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Indonesia Publik Institut, Karyono Wibowo mengapresiasi pernyataan presiden terpilih Joko Widodo soal posisi Menteri ESDM di kabinetnya akan diisi orang muda, profesional, memiliki kemampuan dan berpengalaman dibidang energi.
Menurutnya, hal itu merupakan sinyal bahwa Jokowi menginginkan pembaruan dan perubahan paradigma tentang tata kelola energi.
"Pernyataan tersebut juga mengisyaratkan Jokowi tak menginginkan wajah lama untuk menduduki jabatan menteri ESDM. Keinginan Jokowi tersebut layak diapresiasi karena keberaniannya membuat gagasan perubahan demi mewujudkan kedaulatan energi," kata Karyono kepada wartawan, Minggu (7/9/2014).
Namun, menurutnya hal yang terpenting bukan sekadar membangun paradigma baru, sistem baru dan orang baru dalam mengelola sumber daya mineral dan energi.
"Yang terpenting adalah bagaimana Jokowi memilih orang yang bersih dari korupsi, nepotisme dan steril dari jaringan mafia. Karena informasi yang beredar bagaimana kuatnya kelompok Ari Soemarno-JK dan satu sisi lobby jaringan Raden Priyono, matan kepala BP Migas, berkeinginan menguasai sektor Energi, patut di waspada oleh Jokowi dan PDIP," jelasnya.
Dikatakan Karyono, Jokowi jangan sampai hanya menginginkan pergantian sistem baru. Tak menjamin tindakan korupsi akan terulang jika orang baru, tetapi perilakunya sama saja dengan yg lama.
"Atau jangan sampai terjadi hanya memangkas jaringan mafia lama tapi memunculkan jaringan mafia baru. Saya berharap, gagasan perubahan Jokowi tak berhenti sebatas retorika. Jokowi harus mewujudkan visi kedaulatan energi, membersihkan mafia Migas," lanjutnya.
Lebih lanjut Karyono tak memungkiri, bahwa tantangan membenahi sektor energi sangat berat. Menurutnya, mmberantas mafia migas memang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan.
"Pasalnya, jaringan mafia di sektor migas hulu hingga hilir sudah menggurita, kebocoran subsidi BBM, luar biasa hingga 30 persen. Ibarat penyakit, jaringan mafia ini ibarat sel kanker yang menyebar dan menggeroti tubuh manusia. Para mafia bergerak secara sistemik. Karenanya, cara memberantas mafia tak cukup sekadar kata-kata, tapi harus dengan cara sitemik pula," kata Karyono.
Karyono berharap, Jokowi harus merombak institusi-institusi fundamental di sektor energi, seperti Kementerian ESDM, Pertamina dan SKK Migas.
"Janji jokowi untuk membentuk kabinet profesional yang bersih harus on the track, karena rakyat menunggu janji itu. Maka perlu tindakan konkrit untuk mewujudkan visi misi dan janji-janji Jokowi," ujarnya.
Seperti diketahui, presiden terpilih Joko Widodo mulai mempersiapkan susunan kabinet untuk pemerintahan lima tahun mendatang.
Secara khusus Jokowi mewajibkan kepada menterinya untuk bisa memberantas mafia minyak dan gas yang selama ini masih beroperasi di Indonesia demi terciptanya negara yang maju.
"Jangan sampai yang nanti dijadikan menteri malah ikut menjadi mafia di situ. Oleh sebab itu, menteri itu harus memiliki karakter yang kuat, berani memutuskan, berani benturan, mampu manajerial dan juga jujur. Tidak pintar tidak apa-apa," kata Jokowi, Selasa (2/9/2014).

Tidak ada komentar: