Selasa Besok, Golkar Akan Tarik Setya Novanto dari Posisi Ketua DPR RI

Moh. Nadlir, Kompas.com - 20/11/2017, 19:46 WIB

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017). Pertemuan ini digelar atas permintaan DPP Golkar untuk membahas status Setya Novanto yang menjadi tersangka korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat pleno DPP Golkar yang akan digelar pada Selasa (21/11/2017) besok akan memutuskan penarikan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR RI.
Hal itu dikatakan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (20/11/2017).
"Besok kami putuskan bahwa menarik Setya Novanto sebagai ketua DPR RI," ujar Nurdin.
Pengganti Novanto sebagai ketua DPR baru akan diputuskan pekan ini.
"Langsung insya Allah dalam minggu ini diisi," kata Nurdin.

Siapa yang akan menggantikan Novanto?
"Banyak (nama) potensial. Besok kami putuskan penggantian. Tapi siapa penggantinya, kami serahkan pada mekanisme yang ada," ujar Nurdin.
"Yang pasti bukan saya," kata dia.

Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (19/11/2017). Ketua DPR tersebut dipindahkan dari RSCM Kencana ke rutan KPK.(ANTARA FOTO/ROSA PANGGABEAN)

Nurdin menambahkan, penggantian posisi ketua DPR tak perlu menunggu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Golkar.   Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya akan melakukan konsolidasi internal untuk menentukan pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR.
Hal itu menyusul status Setya Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah kembali terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, pembahasan pergantian ketua DPR dilakukan tanpa adanya ketua umum definitif setelah Setya Novanto dinonaktifkan.
Artinya, Golkar akan menunjuk pelaksana tugas terlebih dahulu dan langsung dilakukan pembahasan pergantian ketua DPR.
Kedua, pembahasan pergantian ketua DPR dilakukan setelah ketua umum definitif terpilih melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) jika memang itu dimungkinkan untuk digelar.
Jika nantinya yang dipilih adalah opsi kedua, bisa saja ada penunjukan pelaksana tugas ketua DPR sementara hingga Golkar selesai memilih ketua umum definitif dan menentukan siapa ketua DPR pengganti Setya Novanto.

Setelah penahanan ketua umumnya, kini Partai Golkar belum menentukan sikap apakah mengganti ketua umum atau menunjuk pelaksana tugas.(Kompas TV)