Tampilkan postingan dengan label Jurus Prabowo. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jurus Prabowo. Tampilkan semua postingan

Selasa, 27 Maret 2018

Tak Cuma Prabowo, Mega dan SBY Pernah Bicara Indonesia Pecah

Senin 26 Maret 2018, 06:51 WIB
Sudrajat - detikNews
Tak Cuma Prabowo, Mega dan SBY Pernah Bicara Indonesia Pecah Prabowo dan novel Ghost Fleet tentang Indonesia bubar di 2030 (Foto: Dok. GerindraTV)
Jakarta - Jauh sebelum Prabowo Subianto mengutip novel Ghost Fleet yang meramalkan Indonesia bakal bubar pada 2030, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi presiden pernah mengungkapkan isu yang sama. Megawati mengungkapkannya pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2001. Kala itu, di masa 100 hari kepemimpinannya Presiden Megawati Sukarnoputri memperingatkan, bahwa Indonesia dapat menjadi apa yang disebutnya "Balkan di Hemisfer Timur" kalau rakyatnya tidak berusaha lebih keras untuk menjaga kesatuan negara.
"Kalau sengketa antara kelompok etnik dan agama di desa-desa tidak dihentikan, negara akan terpecah belah menjadi beberapa negara kecil yang tidak mempunyai kekuatan," ujarnya seperti terekam dalam pemberitaan VoA Indonesia.
Sementara itu, SBY pernah mengungkapkan lima skenario masa depan Indonesia. Skenario itu, kata SBY, mulai muncul saat krisis dahsyat melanda Indonesia di periode 1998 - 1999.

"Tahun 1999 adalah tahun yang sarat dengan persoalan dan tantangan. Banyak kalangan dalam dan luar negeri yang mencemaskan masa depan negara kita, termasuk kelangsungan hidup kita sebagai negara," kata Presiden SBY dalam pidato Kenegaraan di hadapan Rapat Paripurna DPR, 14 Agustus 2009. Pidato ini terekam di halaman 95 buku SBY Superhero karya Garin Nugroho.

Pada tahun itu, ia menjelaskan lebih lanjut, ada lima skenario yang bisa terjadi akan masa depan Indonesia. Pertama, Indonesia diramalkan akan mengalami nasib terpecah seperti yang terjadi di kawasan Balkan. "Indonesia akan mengalami balkanisasi, terpecah-pecah menjadi banyak negara kecil-kecil, karena munculnya sentimen kedaerahan yang kuat di mana-mana," kata SBY.

Skenario kedua, ada yang melihat Indonesia berubah menjadi negara Islam bergaris keras, karena munculnya sentimen keagamaan yang ingin meminggirkan ideologi Pancasila. Ketiga, ada yang meramalkan Indonesia akan berubah menjadi negara semi otoritarian yang arahnya tak jelas. Keempat, ada yang melihat Indonesia justru berjalan mundur alias kembali memperkuat negara otoritarian.

Skenario kelima, Indonesia diramalkan menjadi negara demokrasi, terutama negara demokrasi yang stabil dan terkonsolidasi. Hanya sedikit yang meramalkan bahwa Indonesia bisa menjalankan skenario kelima. Lebih dari sepuluh tahun sejak reformasi bergulir, Indonesia masih tegak berdiri. "Bahkan semakin berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," tutur SBY kala itu.

Jenderal Gatot Nurmantyo saat menjadi Panglima TNI termasuk yang optimistis bahwa Indonesia akan tetap kokoh bersatu karena berpegang pada ideologi Pancasila. Ia mengajak semua pihak untuk mengambil hikmah dari pengalaman Yugoslavia yang bubar akibat perang saudara. Runtuhnya Yugoslavia diikuti dengan berdirinya sejumlah negara baru seperti Kroasia, Makedonia, Slovenia yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Yugoslavia.
"Kita simak Indonesia, terdiri atas beragam suku, agama, ekonomi dan banyak lagi, tidak pecah, utuh. Orang bilang kita pecah, saya bilang, nggak. Karena apa? Karena Pancasila," ujarnya pada acara Simposium Nasional Taruna Merah Putih di Balai Kartini, 14 Agustus 2017.
Ia juga menegaskan Indonesia, meski berstatus negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun bukan milik satu golongan saja. "Bila tidak ada Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Konghucu, bukan Indonesia. Itulah Indonesia kita," kata Gatot.
Dia yakin negara lain tidak bisa masuk untuk merusak keutuhan Indonesia. Karena berdasarkan kajian sejarah dan antropologi budaya, bangsa Indonesia merupakan kumpulan dari ksatria dan patriot. "Jadi tidak bisa negara lain menghancurkan bangsa ini selagi masih ada Pancasila," ujarnya.

(jat/jat)

Selasa, 20 Februari 2018

Prabowo sedang diet tak makan nasi demi Pilpres

Selasa, 20 Februari 2018 11:04 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Prabowo dan nasi goreng. ©2016 merdeka.com
Merdeka.com - Partai Gerindra berencana mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pemilu 2019. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan Prabowo saat ini tengah menjalani program diet jelang gelaran Pilpres 2019.
"Memang iya untuk pemilu, biar lebih fresh. Semua orang juga harus diet sih, saya juga. Dietnya mengurangi makan nasi. Kalau saya karena cinta petani, saya kebanyakan makan nasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2).
Namun, Fadli menyebut diet yang dijalani Prabowo bukan untuk menaikkan citranya di depan masyarakat tetapi visi misi dan program yang digagas. Terlebih, menurutnya, masyarakat sekarang tidak melihat pemimpin tidak dari penampilan.
"Iya jadi masyarakat kita menurut saya bukan lagi membutuhkan penampilan, tapi visi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, berpihak pada sektor pertanian. Kita kalau Prabowo jadi Presiden, sektor pertanian pasti jadi sektor prioritas," paparnya.
"Petani, nelayan, buruh, pedagang pasar. Bukan tembok yang jadi prioritas. Jadi ini menurut saya ada kesalahan di dalam mengidentifikasi maupun menerjemahkan infrastruktur, seolah-olah cuma jalan jembatan. Ini menyederhanakan," sambungnya.
Di sisi lain, Fadli menyebut Prabowo telah mulai 'turun gunung' membantu kampanye pemenangan di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada. Contohnya, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
"Saya kira sudah mulai akan ikut kampanye pilkada di Jabar, Jateng dan Jatim," tegasnya.
Wakil Ketua DPR ini menyebut langkah Prabowo itu bertujuan menarik suara di daerah-daerah tersebut. Akan tetapi, lanjut Fadli, kemenangan Gerindra di Pilkada tak selalu menentukan kemenangan di Pemilu Serentak.
"Iya. Walaupun secara pribadi saya berpendapat tidak selalu yang namanya kemenangan pilkada itu identik dengan kemenangan Pilpres. Karena kan anglenya agak beda," ungkapnya. [lia]

Selasa, 28 November 2017

Prabowo Bakal Terjun Langsung pada Pilkada Jateng

Kontributor Semarang, Nazar Nurdin
Kompas.com - 28/11/2017, 09:02 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Balai Sudirman, Kamis (16/11/2017).
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Balai Sudirman, Kamis (16/11/2017).(KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR)
SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal terjun langsung untuk memenangkan pasangan calon yang diusung Gerindra dan koalisinya pada Pilkada Jateng 2018.
"Pak Prabowo siap turun ke daerah, seperti di DKI, turun sampai di RT-RT. Ini strategi memenangkan calon," kata Ketua DPD Gerindra Jateng Abdul Wachid, Senin (27/11/2017) sore di Semarang.
Berkaca pada kesuksesan Pilkada DKI Jakarta, kata Wachid, Gerindra optimistis dapat mengalahkan PDI-P di wilayah yang dijuluki kandang banteng.
Menurut dia, strategi memenangkan pasangan Anies-Sandi di DKI Jakarta sebagian akan diduplikasi di Jawa Tengah.
"Strategi di antaranya seperti di DKI itu keberhasilan luar biasa, paket hemat kita menang. Itu strategi yang menarik masyarakat, strategi merebut (hati) masyarakat," kata Wachid.
Untuk Pilkada Jateng, Prabowo berpesan kepada kandidat untuk tidak melalukan korupsi dan berjuang sungguh-sungguh untuk rakyat. Rakyat harus dientaskan dari kemiskinan menuju kesejahteraan.
"Pesan buat kandidat dari Pak Prabowo itu, jangan korupsi dan berjuanglah untuk rakyat," tambah dia.

Sejauh ini, Gerindra sendiri masih intens berkomunikasi dengan partai lain, tetapi belum ada keputusan. Bahkan penjajakan partai telah sampai pada penyamaan sosok yang diusung.
"Silakan kalau ada yang direkomendasi, siapa pun siap, gubernur atau wakil gubernur, itu memberi kesempatan partai lain untuk dapat mengusung," papar Wachid.
Gerindra sebelumnya berencana menjalin koalisi besar untuk melawan PDI-P pada Pilkada Jateng, Juni 2018. Partainya bahkan sudah intens berkomunikasi dengan partai lain untuk membuat koalisi besar di luar PDI-P. Gerindra butuh koalisi untuk dapat mengusung pasangan calon karena hanya memiliki 11 kursi di DPRD Jateng.
Sesuai peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016, syarat mengusung calon gubernur sendiri harus memiliki jumlah perolehan kursi di DPRD sebanyak 20 persen atau 25 persen dari akumulasi suara sah dalam pemilihan legislatif terakhir.
Adapun total kursi di DPRD Jateng berjumlah 100 kursi. Partai politik baru bisa mengusung calon sendiri pada Pilkada Jateng dengan minimal bermodal 20 kursi.
Satu-satunya partai yang dapat mengusung pasangan calon sendiri tanpa berkoalisi adalah PDI-P dengan 31 kursi di DPRD Jateng, disusul PKB 13 kursi, Gerindra dengan 11 kursi, dan PKS maupun Golkar dengan perolehan 10 kursi.

Senin, 07 Agustus 2017

Ingin Kalahkan Jokowi di Pilpres 2019, Prabowo Harus Pakai Jurus Ini

Senin, 07 Aug 2017 10:59 | editor : Kuswandi
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (Dok.JawaPos.com)
JawaPos.com - Joko Widodo (Jokowi) sudah digadang-gadang bakal maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 nanti. Sementara di kubu lain, kuat dugaan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto juga akan maju di 2019 nanti.
Lantas apakah mantan Danjen Kopassus tersebut bisa mengalahkan Jokowi di Pipres 2019 nanti?
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin ‎mengatakan, di 2019 nanti, Prabowo mendapatkan lawan yang kuat, yakni Jokowi. Pasalnya Jokowi adalah petahana sudah pasti banyak dukungan dari partai-partai politik lainnya.
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Dok.JawaPos.com)
"Memang membutuhkan cara jitu dari Prabowo untuk bisa mengalahkan Jokowi nanti," ujar Ujang kepada JawaPos.com, Senin (7/8).
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ‎ini menambahkan, cara pamungkas yang harus dilakukan Prabowo untuk mengalahkan Jokowi, adalah memenangkan Pilkada serentak di wilayah yang banyak penduduknya. Sehingga sudah pasti Jokowi akan terjungkal gagal menjadi Presiden Indonesia dua periode.
"Strateginya Prabowo adalah memenangkan Pilkada 2018 misalkan memenangkan di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kan penduduknya besar," katanya.
Apabila menang di tiga wilayah itu, cara kedua adalah Prabowo harus memerintahkan para kepala daerahnya untuk ikut serta merayu masyarakatnya, agar tidak memilih Jokowi di Pilpres 2019.
"Bagaimanapun peran kepala daerah sangat membantu Prabowo di 2019 nanti," ungkapnya.
Menurut Ujang hanya cara itu yang bisa dilakukan oleh Prabowo di tengah Jokowi yang terus mendapatkan dukungan dari partai politik.
(cr2/JPC)