Tampilkan postingan dengan label PENERBANGAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PENERBANGAN. Tampilkan semua postingan

Minggu, 11 Januari 2015

Ignasius Jonan Ditertawakan Singapura

Tutup Penerbangan AirAsia Ignasius Jonan Ditertawakan Singapura

Sabtu, 10 Januari 2015 10:48 WIB

Tutup Penerbangan AirAsia Ignasius Jonan Ditertawakan Singapura
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di dampingi staf menyampaikan hasil audit lima otoritas bandara terkait pelanggaran izin penerbangan, di Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (9/1/2015). Kemenhub membekukan izin 61 penerbangan dari lima maskapai dengan rincian Garuda Indonesia sebanyak 4 pelanggaran, Lion Air 35 pelanggaran, Wings Air 18 pelanggaran, Trans Nusa 1 pelanggaran, dan Susi Air 3 pelanggaran. WARTA KOTA / ANGGA BHAGYA NUGRAHA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sikap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menutup penerbangan Indonesia AirAsia, ternyata menjadi bahan celaan dari berbagai negara.
Menurut wakil ketua komisi V DPR Yudi Widiana, sikap Jonan menutup rute AirAsia adalah hal yang terburu-buru dan tidak mencarikan solusi. Yudi menilai adanya kecelakaan AirAsia QZ8501, hanya membuat panik pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk membuat regulasi baru.
"Kita ditertawakan Singapura dan dunia luar," ujar Yudi di diskusi Polemik Sindotrijaya, Sabtu (10/1/2015).
Yudi heran dengan sikap Jonan yang terburu-buru mencari maskapai lain yang melakukan pelanggaran izin rute. Karena hal tersebut bukan cara yang tepat untuk membenahi sistem industri penerbangan.
"Tiba-tiba AirAsia dibekukan, termasuk maskapai lain," ungkap Yudi.
Yudi mengatakan di dalam UU Menteri bertanggung jawab terhadap izin penerbangan. Meski Jonan menurut Yudi punya hak, namun penutupan penerbangan bukan cara yang tepat sebagai solusi awal pembenahan sektor perhubungan udara.
"Tapi jangan terburu-buru pembekuan maskapai," papar Yudi.

Jonan Beri Sanksi Lima Maskapai, 61 Penerbangan Dibekukan , 3 Penerbangan Susi Air Dibekukan, Susi Pudjiastuti Enggan Beri Komentar

Jonan Beri Sanksi Lima Maskapai, 61 Penerbangan Dibekukan

Jumat, 9 Januari 2015 | 17:09 WIB
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Menteri Perhubungan Ignasius Jonanseusai mengikuti rapat koordinasi dua kementerian di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kementerian Perhubungan menjatuhkan sanksi kepada lima maskapai penerbangan karena melanggar izin penerbangan. Sanksi diberikan dengan membekukan 61 penerbangan dari maskapai tersebut.
Dalam jumpa pers di Kementerian Perhubungan, Jumat (9/1/2015), Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan, maskapai itu meliputi Garuda Indonesia, Lion Air, Wings Air, Trans Nusa, dan Susi Air. "Garuda ada 4 (pelanggaran penerbangan), Lion Air ada 35, Wings Air ada 18, Trans Nusa ada 1, dan Susi Air ada 3," kata Jonan, Jumat sore.
Jonan tidak menyebutkan rute-rute penerbangan yang dibekukan tersebut. Ia mengatakan, maskapai-maskapai tersebut dapat mengajukan izin penerbangan dan akan segera diproses untuk membuka kembali sanksi pembekuan tersebut.
"Sanksi pelanggaran tidak boleh terbang dan kami meminta maskapai tersebut untuk mengajukan izin secepatnya," kata Jonan.
Selain kelima penerbangan, Kemenhub juga memberikan sanksi kepada AirAsia yang melanggar izin penerbangan, termasuk untuk rute Surabaya-Singapura.
Pemberian sanksi itu dilakukan setelah Kemenhub bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan investigasi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Investigasi itu juga melibatkan lima otoritas bandara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Kualanamu-Medan, Juanda-Surabaya, Ngurah Rai-Denpasar, dan Sultan Hasanuddin-Makassar. Salah satu tujuannya ialah mengungkap pejabat-pejabat otoritas bandara yang diduga terlibat dalam izin penerbangan.
Sebelumnya, sudah ada tujuh pejabat, baik dari kementerian maupun otoritas bandara, yang sudah dimutasi untuk kepentingan audit dan investigasi. Di antaranya ada dua pejabat kementerian yang dimutasi, yakni Kepala Bidang Keamanan dan Kelayakan Angkutan Udara merangkap Unit Kerja Pelaksana Slot-time (UPKD) di Otoritas Bandara Wilayah III Surabaya dan Principal Operational Inspector (POI) Kemenhub di AirAsia. Dari Air Navigation Indonesia, terdapat tiga orang, yakni General Manager Perum Airnav Surabaya, Manager Air Traffic Service (ATS) Operation Surabaya, dan Senior Manager ATS Kantor Pusat Perum Airnav. Adapun dari Angkasa Pura I ialah Departement Head Operation PT AP I cabang Bandara Juanda dan Section Head Apron Movement Control AP I Bandara Juanda.
Investigasi tersebut merupakan upaya lanjutan untuk menyelidiki penerbangan tak berizin pesawat AirAsia QZ8051 yang pada akhirnya tidak pernah tiba di Bandara tujuan Changi, Singapura. Pesawat itu jatuh di Selat Karimata sekitar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, 28 Desember 2014.

Penulis: Yoga Sukmana
Editor : Laksono Hari Wiwoho
Jumat, 9 Januari 2015 | 20:26 WIB
SABRINA ASRIL/KOMPAS.com Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghindar dari kejaran wartawan ketika akan dikonfirmasi soal maskapai yang didirikannya, Susi Air. Dalam konferensi pers yang dilakukan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan hari ini, 3 penerbangan Susi Air ikut masuk daftar 61 penerbangan yang dibekukan Kemenhub.
"Saya tidak tahu. Saya tidak lagi di Susi Air. Coba tanya (BoD) Susi Air," jawab Susi singkat, Jumat (9/1/2015).
Saat ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi menteri, Susi Pudjiastuti memang memutuskan untuk mundur dari jabatan Presiden Direktur atau Chief Executive Officer (CEO) PT ASI Pudjiastuti Aviation, perusahaan yang mengelola Susi Air. Susi mundur dari Susi Air agar bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai menteri.
Selain Susi Air, ada empat maskapai lain yang hari ini dibekukan Kementerian Perhubungan. Empat maskapai lainnya adalah Garuda Indonesia, Lion Air, Wings Air, dan Trans Nusa. (Baca: Jonan Beri Sanksi Lima Maskapai, 61 Penerbangan Dibekukan)
"Garuda ada 4 (pelanggaran penerbangan), Lion Air ada 35, Wings Air ada 18, Trans Nusa ada 1, dan Susi Air ada 3," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
Jonan tidak menyebutkan rute-rute penerbangan yang dibekukan tersebut. Ia mengatakan, maskapai-maskapai tersebut dapat mengajukan izin penerbangan dan akan segera diproses untuk membuka kembali sanksi pembekuan tersebut.
"Sanksi pelanggaran tidak boleh terbang dan kami meminta maskapai tersebut untuk mengajukan izin secepatnya," kata Jonan.




Editor : Bayu Galih

Sabtu, 10 Januari 2015

Siapa yang bersalah atas kecelakaan Air Asia? Pembenahan Total Harus Dilakukan

Kecelakaan AirAsia Jadi Momentum, Jokowi: Pembenahan Total Harus Dilakukan

Imam Wahyudiyanta - detikNews
Presiden Jokowi (Agung Pambudhy/detikFoto)Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, peristiwa kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 menjadi momentum. Pembenahan total di dunia penerbangan harus dilakukan.

"Ini pembenahan total, harus dilakukan. Yang penting jangan merugikan maskapai," kata Jokowi kepada wartawan saat mengunjungi PT PAL Indonesia, Surabaya, Sabtu (10/1/2015).

Jokowi menjelaskan, pembenahan harus dilakukan di dunia penerbangan Tanah Air. Tak hanya di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tetapi juga di stakeholder lainnya seperti Airnav, Angkasa Pura, dan lainnya.

"Ini momentum pembenahan karena sudah bertahun-tahun seperti itu dan dibiarkan saja," imbuh Jokowi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan sendiri telah menjatuhkan sanksi kepada 11 pejabat Kemenhub terkait pelanggaran izin terbang. Kesebelas oknum itu akan disanksi pembatasan tugas dan dimutasi. Selain itu 61 Penerbangan dari 5 maskapai dibekukan Kemenhub.

Jonan hingga saat ini masih melakukan bersih-bersih di dunia penerbangan. Ia mengaku rela lengser jika tidak mampu melaksanakan tugas berat itu. (iwd/bar)

Jokowi: Kesalahannya Memang Ada di Pemerintah

Sabtu, 10 Januari 2015 | 17:56 WIB
indra/kompas.com Presiden Joko Widodo di Kantor Basarnas bersama Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dan Kepala Basarnas Mayjen Soelistyo

SIDOARJO, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui karut marut manajemen penerbangan udara di Indonesia adalah kesalahan pemerintahan. "Kesalahannya memang ada di pemerintah," ujar Jokowi di pelataran VVIP Bandar Udara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur Sabtu (10/1/2015) siang.

Jokowi menegaskan, kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 harus menjadi momentum pembenahan manajemen angkutan udara di dalam negeri. "Tidak ada lagi yang terbang tidak punya rute. Ndak bisa, ndak bisa. Ini harus pembenahan total," ujar Jokowi. Jokowi tidak menumpukan kesalahan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saja. Menurut dia, kesalahan juga dilakukan oleh sejumlah pihak yang terlibat pemberian izin terbang. Ya kan tidak hanya perhubungannya saja toh. Banyak pihak. Ada BUMN-nya, AirNav-nya dan lain-lain, semuanya harus dibenahi," lanjut dia.

Seperti diberitakan Kemenhub menjatuhkan sanksi kepada lima maskapai penerbangan karena melanggar izin penerbangan. Maskapai itu yakni Garuda Indonesia, Lion Air, Wings Air, Trans Nusa, dan Susi Air. Sanksi diberikan dengan membekukan 61 rute penerbangan oleh maskapai tersebut. Ke-61 rute tersebut yakni Garuda ada 4 pelanggaran, Lion Air ada 35 pelanggaran, Wings Air ada 18 pelanggaran, Trans Nusa ada 1 pelanggaran, dan Susi Air ada 3 pelanggaran.


Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Kistyarini

Senin, 05 Januari 2015

AIR ASIA QZ8501 HILANG, TNI Kerahkan 5 Pesawat & 3 Kapal Perang. BPPT kerahkan Baruna Jaya I

AIR ASIA QZ8501 HILANG: TNI Kerahkan 5 Pesawat & 3 Kapal Perang

Dimas Novita Sari Minggu, 28/12/2014 19:15 WIB
Sejumlah anggota TNI melakukan persiapan sebelum menaiki Helikopter Puma yang akan terbang dari Skadron 1 Lanud Supadio di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Minggu (28/12). Lanud Supadio dan Basarnas Pontianak melakukan pencarian pesawat Air Asia QZ8501 rute Surabaya-Singapore yang mengalami hilang kontak di kawasan Pulau Bangka Belitung./Antara
Sejumlah anggota TNI melakukan persiapan sebelum menaiki Helikopter Puma yang akan terbang dari Skadron 1 Lanud Supadio di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Minggu (28/12). Lanud Supadio dan Basarnas Pontianak melakukan pencarian pesawat Air Asia QZ8501 rute Surabaya-Singapore yang mengalami hilang kontak di kawasan Pulau Bangka Belitung.
Antara
Bisnis.com, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan lima pesawat dan tiga kapal perang untuk mencari pesawat Air Asia QZ8501 yang diduga jatuh di perairan laut Belitung Timur, Bangka Belitung.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Fuad Basya mengatakan lima pesawat itu terdiri satu pesawat Boeing 737 Surveilance yang diberangkatkan dari Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, satu pesawat diberangkatkan dari Makassar dan satu pesawat Helly dari Pontianak.
Kemudian dua pesawat lainnya yaitu pesawat patroli milik TNI AL. Sementa itu, tiga kapal yang dikirim menuju lokasi yang diduga merupakan titik jatuhnya pesawat tersebut merupakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI).
"TNI turut membantu pencairan pesawat Air Asia QZ8501 dengan mengirimkan pesawat dan kapal ke lokasi," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (28/12/2014).
Kendati demikian, lanjutnya, TNI belum dapat memastikan pesawat berpenumpang 155 orang itu betul jatuh di perairan laut Belitung Timur. Pesawat tujuang Surabya-Singapura itu sempat terpantau radar milik TNI AU yang berada di Korhanudnas HAS Hanandjoeddin, Bangka Belitung.
"TNI telah mengirimkan tim pencari untuk membantu melacak keberadaan pesawat Airbus 320 itu, juga melakukan upaya penyisiran laut" jelasnya.
Dalam proses penyisiran tersebut, Pos TNI AL Manggar yang berada di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Belitung Timur dijadikan sebagai posko dalam proses penyisiran dan pencarian korban.
Pesawat yang mengangkut 155 warga negara Indonesia, 1 warga negara Singapura, 1 warga negara Inggris, 1 warga negara Malaysia, dan 1 warga negara Korea Selatan tersebut dinyatakan hilang kontak pada pukul 07:24 WIB.

Kapal Baruna Jaya I Berangkat Cari AirAsia Atas Perintah Langsung Presiden Jokowi

Senin, 5 Januari 2015 | 04:07 WIB
http://barunajaya.bppt.go.id Kapal Baruna Jaya I milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto mengatakan keikutsertaan kapal riset Baruna Jaya 1 (BJ1) mencari pesawat Air Asia QZ8501 merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Unggul saat mengunjungi Puskodal Operasi KR Baruna Jaya BPPT di Jakarta, Minggu, mengatakan, keikutsertaan kapal BJ1 langsung atas perintah Presiden Joko Widodo.
"Selain itu ekspedisi BJ1 ini juga sebagai bentuk partisipasi BPPT dalam memberikan solusi teknologi, dan investigasi mengenai lokasi jatuhnya pesawat Air Asia," katanya.
Kapal riset BJ1, ia mengatakan, merupakan sebuah wahana yang bisa digunakan untuk bermacam keperluan, mencari objek bawah laut seperti kapal dan pesawat tenggelam. Selain itu, bisa membantu pemasangan alat deteksi tsunami hingga untuk survei potensi kekayaan alam di dasar laut.
"Sebenarnya fungsinya banyak tergantung alat yang dimiliki dan misi yang diemban," ujar dia.
Keunggulan Kapal Baruna Jaya, menurut dia, terletak pada peralatan yang dimiliki seperti multibeam echo sounder yang dapat mendeteksi benda di bawah laut. Selain itu, terdapat sonar untuk memastikan, dan magnetoneter untuk membedakan antara logam atau gundukan biasa.
"Pada ekspedisi ini Baruna Jaya bekerja sama dengan perusahaan swasta yang memiliki ROV (remotely operated vehicle--red) untuk membantu memastikan prediksi posisi badan pesawat Air Asia," ujar dia.
Sebelumnya, kapal riset Baruna Jaya membantu operasi SAR mengidentifikasi lokasi reruntuhan Jembatan Kutai Kertanegara yang ambruk, mencari Kapal Feri Bahuga yang tertabrak tangker, serta membantu pencarian Pesawat Adam Air di Selat Makassar di kedalaman 2.000 meter di dasar laut.


Editor : Fidel Ali Permana
Sumber: Antara