Tampilkan postingan dengan label Prabowo 2019. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Prabowo 2019. Tampilkan semua postingan

Selasa, 29 Mei 2018

Gerindra Akan Bicarakan Soal Pilpres Seusai Prabowo Umrah Reporter: Pribadi Wicaksono (Kontributor) Editor: Juli Hantoro Senin, 28 Mei 2018 16:08 WIB 0 komentar 00000 Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat jadi juru kampanye pasangan calon gubernur Sudrajat-Syaikhu di Monumen Perjuangan Rakyat di Bandung, 12 Mei 2018. Prabowo berorasi selama hampir satu jam. TEMPO/Prima Mulia Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat jadi juru kampanye pasangan calon gubernur Sudrajat-Syaikhu di Monumen Perjuangan Rakyat di Bandung, 12 Mei 2018. Prabowo berorasi selama hampir satu jam. TEMPO/Prima Mulia TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menjalankan ibadah umroh pada awal Juni 2018. Rencana Prabowo Subianto itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon di Yogyakarta, Senin 28 Mei 2018. Partai Gerindra akan menunggu kepulangan Prabowo dari umroh untuk membicarakan persiapan partai itu menghadapi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. “Ramadan ini tetap ada pembahasan soal pilpres, hanya sekarang kami menunggu Pak Prabowo (Prabowo Subianto-Ketua Umum Gerindra) karena mau ibadah umrah dulu,” ujar Fadli Zon saat ditemui di Yogyakarta, Senin 28 Mei 2018. Baca juga: Wasekjen Gerindra Sebut Akan Ada Pertemuan SBY dan Prabowo Fadli menuturkan, Prabowo dijadwalkan untuk ibadah umrah ke tanah suci dan berangkat antara tanggal 1 atau 2 Juni 2018. “Setelah Pak Prabowo pulang umroh nanti akan ada pembicaraan dan silaturahmi lagi,” ujarnya. Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sendiri akan mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum pada 4-10 Agustus 2018. Fadli menuturkan, dari sejumlah nama calon wakil presiden yang digadang mendampingi Prabowo, belum ada satu pun yang mengerucut. “Sampai sekarang belum ada pembicaraan soal nama (calon wakil presiden) tapi masih berkutat soal bentukan koalisi dulu,” ujarnya. Namun yang pasti, ujar Fadli, Gerindra tetap mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Hal itu tak akan berubah karena sudah diputuskan melalui rapat pimpinan nasional partai. Baca juga: Gerindra Disebut Kekurangan Logistik, Hashim: Itu Fitnah Lawan Fadli juga membantah adanya pernyataan-pernyataan yang menyebut Prabowo hanya akan menjadi kingmaker saat pilpres 2019. Fadli menegaskan Gerindra belum sedikitpun memikirkan akan menyiapkan alternative atau mengubah calon presiden yang diusung selain Prabowo. “Gerindra tak pernah berpikir sedikitpun untuk mengubah Pak Prabowo (sebagai calon presiden yang diusungnya), justru kami makin memperkuat dukungan itu,” ujarnya. Fadli menuturkan Gerindra menilai bukan belum ada calon selain Prabowo yang dinilai layak untuk diusung jadi capres. “Bukan belum ada pengganti Prabowo, tapi tidak ada yang bisa mengganti Prabowo,” ujarnya.

Reporter:Pribadi Wicaksono (Kontributor)
Editor:Juli Hantoro
Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat jadi juru kampanye pasangan calon gubernur Sudrajat-Syaikhu di Monumen Perjuangan Rakyat di Bandung, 12 Mei 2018. Prabowo berorasi selama hampir satu jam. TEMPO/Prima Mulia
Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat jadi juru kampanye pasangan calon gubernur Sudrajat-Syaikhu di Monumen Perjuangan Rakyat di Bandung, 12 Mei 2018. Prabowo berorasi selama hampir satu jam. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menjalankan ibadah umroh pada awal Juni 2018. Rencana Prabowo Subianto itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon di Yogyakarta, Senin 28 Mei 2018.
Partai Gerindra akan menunggu kepulangan Prabowo dari umroh untuk membicarakan persiapan partai itu menghadapi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.
“Ramadan ini tetap ada pembahasan soal pilpres, hanya sekarang kami menunggu Pak Prabowo (Prabowo Subianto-Ketua Umum Gerindra) karena mau ibadah umrah dulu,” ujar Fadli Zon saat ditemui di Yogyakarta, Senin 28 Mei 2018.

Fadli menuturkan, Prabowo dijadwalkan untuk ibadah umrah ke tanah suci dan berangkat antara tanggal 1 atau 2 Juni 2018.
“Setelah Pak Prabowo pulang umroh nanti akan ada pembicaraan dan silaturahmi lagi,” ujarnya.
Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sendiri akan mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum pada 4-10 Agustus 2018.
Fadli menuturkan, dari sejumlah nama calon wakil presiden yang digadang mendampingi Prabowo, belum ada satu pun yang mengerucut.
“Sampai sekarang belum ada pembicaraan soal nama (calon wakil presiden) tapi masih berkutat soal bentukan koalisi dulu,” ujarnya.
Namun yang pasti, ujar Fadli, Gerindra tetap mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Hal itu tak akan berubah karena sudah diputuskan melalui rapat pimpinan nasional partai.

Fadli juga membantah adanya pernyataan-pernyataan yang menyebut Prabowo hanya akan menjadi kingmaker saat pilpres 2019. Fadli menegaskan Gerindra belum sedikitpun memikirkan akan menyiapkan alternative atau mengubah calon presiden yang diusung selain Prabowo.
“Gerindra tak pernah berpikir sedikitpun untuk mengubah Pak Prabowo (sebagai calon presiden yang diusungnya), justru kami makin memperkuat dukungan itu,” ujarnya.
Fadli menuturkan Gerindra menilai bukan belum ada calon selain Prabowo yang dinilai layak untuk diusung jadi capres. “Bukan belum ada pengganti Prabowo, tapi tidak ada yang bisa mengganti Prabowo,” ujarnya.

Kamis, 12 April 2018

Gerindra Deklarasikan Prabowo, Bambang Soesatyo: Jokowi Ada Lawan

Reporter:Imam Hamdi
Editor:Ninis Chairunnisa
Bambang Soesatyo. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Bambang Soesatyo. TEMPO/Fakhri Hermansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan deklarasi Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto telah memberikan kepastian adanya lawan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.
"Dengan adanya deklarasi Prabowo, bagi kami yang ada di Senayan ini, memberikan kepastian bahwa sudah ada lawan Jokowi," kata Bambang di Komplek Parlemen, Jakarta pada Rabu, 11 April 2018.

Partai Gerindra menyatakan resmi mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres hari ini. Deklarasi pencapresan tersebut dilakukan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Bukit Hambalang, Bogor. Dalam agenda tersebut, hadir petinggi partai dari PAN dan PKS.
Menurut Bambang, deklarasi Gerindra tersebut juga memberikan kabar gembira bagi partai pendukung pemerintah saat ini. Dengan deklarasi tersebut, partai koalisi pemerintah saat ini sudah bisa melakukan pemetaan dan memberikan prediksi langkah politik ke depan.
Adapun partai pendukung Jokowi dalam pilpres 2019 adalah PDI Perjuangan, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, Nasional Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Perindo.

Politikus Golkar itu pun memperkirakan tahun depan hanya ada dua kandidat calon presiden, yakni Jokowi dan Prabowo. "Dua kubu yang bertarung di 2019," ujarnya.
Saat ini, kata Bambang, Jokowi masih mencari calon wakil presiden untuk pendampingnya. Golkar, kata dia, menyerahkan seluruhnya keputusan mencari cawapres kepada Jokowi. "Yang pasti bisa membantunya menaikan secara elektoral. Sebab, lebih berat lagi pada periode selanjutnya," ujarnya. "Tapi, kami berharap cawapresnya bisa dari Golkar."
Selain itu, menurut dia, partai di kubu pemerintah yang sudah bergabung tidak akan bergeser dengan komposisi yang sudah ada saat ini. "Kubu Prabowo sudah terlihat Gerindra dengan PKS. Tinggal Demokrat ke Gerindra atau Pak Jokowi. PAN kan sudah berkoalisi dengan pemerintah," ujarnya.

Senin, 02 April 2018

'Saya Prabowo menjalankan Sumpah Prajurit dan Membela UUD 1945'


Minggu, 1 April 2018 19:55 Reporter : Nur Fauziah
Prabowo di Depok. ©2018 Merdeka.com/Nur Fauziah
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpesan pada adik angkatan yang kini masih menjabat di kemiliteran. Dia mengingatkan bahwa sebagai prajurit haruslah setia pada rakyat.

"Kau adalah pembela rakyat Indonesia, harus setia pada rakyat," katanya dengan lantang di hadapan ribuan kader dan simpatisan Partai Gerindra di Depok, Minggu (1/4).
Ditegaskan dia, pangkat yang diemban para prajurit itu adalah amanah rakyat. Dia mengaku mendapat pelajaran dari seniornya bahwa TNI adalah tentara rakyat.
"Pangkat yang ada, sama dengan saya dulu. Bintang yang ada di dadamu, itu semua dari rakyat," tegasnya.
Dengan tegas dia mengatakan akan membela UUD 1945 dan menolak sistem neoliberal. Menurutnya, sistem itu dianggap salah dan tidak mensejahterakan rakyat. "Saya Prabowo menjalankan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga. Membela UUD 1945," ucapnya lantang.
Alasan dia menentang sistem neolib adalah karena dianggap hanya mensejahterakan segelintir golongan saja. Dan teori trickle down effect tidaklah dirasakan rakyat kecil.
"Yang kaya makin kaya. Kekayaan tidak menetes ke bawah," ucapnya.
Selain iut, Prabowo mengatakan bahwa sistem ekonomi liberal itu salah. Karena sistem ekonomi ini justru menyengsarakan rakyat dimana teori trickle down effect itu dianggap salah.
Prabowo mengatakan sudah sejak tahun 2004 dia menyuarakan bahwa neoliberal itu keliru dan terbukti gagal. Namun sayangnya hal itu tidak didengar kaum elie bangsa.
"Saya sudah bicara sejak 2004. Neolib itu keliru dan terbukti gagal dan tidak mungkin member kesejahteraan. Tetapi (itu) nggak didengar. Neolib terus dijalankan," katanya.
Dulu dia mengaku sempat memahami sistem ekonomi neoliberal. Disebutkan pada masa orde baru diujungnya percaya neoliberal.
"Bahwa ekonomi nggak apa-apa yang kaya hanya segelintir, enggak apa-apa cuma satu persen karena nanti mereka yang kaya satu persen itu akan meneteskan ke bawah. Itu teorinya," ungkapnya.
Prabowo menjelaskan bahwa ucapannya soal salahnya sistem neoliberal yang sudah dibicarakan sejak tahun 2004 ternyata diucapkan juga oleh tokoh dunia barat. Bahkan tahun 2015 Hillary Clinton mengatakan bahwa rakyat Amerika tidak bisa lagi menjalankan teori tersebut. Teori tetesan ke bawah pun dikubur dalam-dalam.
"Apa yang sudah saya sampaikan sudah diakui dunia, elite Jakarta saja enggak mau ngakui. Padahal jaraknya dari Depok Cuma 30 KM tetapi kayak dunia lain," tuturnya.
Sejumlah tokoh barat berpendapat bahwa system ini tidak berpihak pada rakyat. John Maynard Keynes salah satunya, kata Prabowo, yang berpendapat tetesan kepada rakyat kecil itu baru akan menetes ketika kita sudah mati. Artinya, kata dia, tidak pernah ada tetesan ke bawah (rakyat).
"Orang kalau sudah kaya ya ingin kaya lagi. Kapitalis itu harus punya modal. Dengan modal besar dapat yang lebih besar," tukasnya.
Ketika berbicara bahwa neoliberal itu salah, dirinya mengaku mendapat ejekan. Bahkan dianggap tidak paham ekonomi karena latar belakang militernya.
"Yang saya bicarakan angka. Tahun 2008 saya membentuk Gerindra dalam ADART kita katakan bahwa neoliberal itu keliru. Dan kita berjuang untuk kembali pada UUD 1945. Makanya saya selalu bicara pasal 33 UUD 1945," tutupnya.
[eko]

Selasa, 13 Maret 2018

Alasan Gerindra Belum Deklarasikan Prabowo sebagai Capres

Reporter:Arkhelaus Wisnu Triyogo
Editor:Rina Widiastuti
Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberi sambutan saat perayaan puncak ulang tahun ke-10 di Lapangan Arcici di Jakarta, 11 maret 2018. Dewan Pimpinan daerah Partai Gerindra DKI Jakarta mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden pada pemilihan 2019. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberi sambutan saat perayaan puncak ulang tahun ke-10 di Lapangan Arcici di Jakarta, 11 maret 2018. Dewan Pimpinan daerah Partai Gerindra DKI Jakarta mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden pada pemilihan 2019. TEMPO/Fakhri Hermansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan masih menunggu kepastian mitra koalisi partai politik yang bakal bergabung bersama Partai Gerindra untuk Pemilihan Presiden 2019 sebelum mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
"Simpel saja, kami ingin bersama koalisi dan ingin memastikan koalisi lengkap, dengan siapa saja dan siapa cawapres yang tepat," kata Andre saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.

Sampai saat ini, kata dia, baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan bakal bergabung bersama Partai Gerindra. Gerindra, kata dia, masih menunggu kepastian sikap arah koalisi dari Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Ketiga partai ini belum menentukan sikap apakah akan bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo, koalisi pendukung Prabowo Subianto, atau membentuk poros alternatif.
Meski begitu, Andre memastikan Joko Widodo tidak akan berhadapan dengan kotak kosong pada Pemilu 2019. "Pilpres nanti akan menjadi ajang rematch untuk Pak Prabowo dan Jokowi," katanya.
Ia memastikan Gerindra satu suara untuk mengusung Prabowo. Meski belum ada deklarasi resmi, Andre menegaskan pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra itu sudah final.

Prabowo digadang-gadang maju sebagai calon presiden dari Partai Gerindra untuk berhadapan dengan Jokowi. Saat ini, Jokowi sudah resmi didukung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partai Golkar.
Kata Andre, keputusan untuk mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres sudah final karena syarat ambang batas pencalonan 20 persen yang sudah dipenuhi partainya dan Partai Keadilan Sejahtera. Ia juga menilai kader dan mesin partai lebih solid dibandingkan pada Pemilihan Umum 2014. "Koalisi sudah ada, tinggal mengajak Demokrat, PKB, PAN mau ikut kami atau enggak," ujarnya

Senin, 12 Maret 2018

Malam ini, 34 DPD Gerindra kumpul desak Prabowo maju capres


Senin, 12 Maret 2018 13:11 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Prabowo Subianto. ©2014 merdeka.com/imam buhori
Merdeka.com - Pimpinan 34 DPD Partai Gerindra akan menggelar pertemuan di Hotel Doublethree, Cikini, Jakarta Pusat pukul 19.00 WIB. Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, pertemuan itu untuk menindaklanjuti hasil dari deklarasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang dilakukan di seluruh Indonesia.

"Hari ini jam 7 malam, 34 DPD Gerindra, ketua DPD Gerindra se-Indonesia akan berkumpul di hotel double3 di samping bioskop Megaria Cikini, jam 7 malam itu 34 ketua DPD se-Indonesia berkumpul di situ," kata Andre saat dihubungi, Senin (12/3).
Andre menuturkan, pengurus DPD ingin mendorong pengurus DPP untuk segera mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pemilu 2019. Acara ini difasilitasi oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik.
"Untuk membahas langkah selanjutnya agar mendorong DPP Gerindra segera mendeklarasikan Pak Prabowo," terangnya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menjelaskan, Prabowo sebenarnya ingin pencalonan dirinya sebagai calon presiden datang dari bawah ke DPP.
"Ya itu kan juga untuk mengkonfirmasi ke daerah daerah kan Pak Prabowo itu ingin pencalonannya itu datang dari bawah, bottom up lah," terangnya.
"Jadi di daerah-daerah meminta permintaan dari bawah itu nanti mengkonfirmasi ke tingkat nasional. Jadi bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Ini yang dilakukan oleh Gerindra," tambah Fadli.
Fadli menyebut Prabowo sudah yakin untuk maju menjadi calon presiden. Deklarasi pencalonan Prabowo hanya tinggal menunggu waktu. [rnd]

Jumat, 09 Maret 2018

Fahri Hamzah: Pasti Jokowi Kalah Lawan Prabowo



Ihsanuddin Kompas.com - 08/03/2018, 14:18 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2018). Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2018).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut baik rencana Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo yang akan segera mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Fahri meyakini, Prabowo tetap akan menjadi lawan berat bagi Presiden Joko Widodo sebagai petahana. Bahkan, Fahri memprediksi Jokowi akan kalah.
"Ya pasti Pak Jokowi kalah, lah (lawan Prabowo)," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018). Politisi yang sudah dipecat Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan, secara ideologi ia masih satu barisan dengan pandangan-pandangan Prabowo. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ia nantinya akan mendukung Prabowo. "Saya masih melihat ketokohan Beliau yang relatif ide-idenya masih bisa diperjuangkan, apalagi dengan koalisi yang tidak pernah berubah, sikap-sikapnya itu yang relatif konsisten," kata Fahri.
Apalagi dengan kinerja pemerintahan Jokowi yang dinilainya tidak optimal, menurut Fahri, hal itu semakin membuka peluang Prabowo. Meski demikian, Fahri juga masih mendorong munculnya poros ketiga agar persaingan ide dan gagasan semakin muncul. "Alternatif pikiran yang ditawarkan kepada masyrakat itu jadi lebih beragam," kata dia. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, dalam waktu dekat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal mendeklarasikan diri sebagai capres pada Pemilu 2019.
Muzani mengatakan, sebelum pilkada, Prabowo akan mendeklarasikan dirinya sebagai capres. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan, akhir Maret ini Gerindra akan mendeklarasikan secara resmi capres yang akan diusung.
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Bayu Galih