Elza Astari Retaduari - detikNews
Ketum Gerindra Prabowo Subianto. (Foto: Grandyos Zafna/detikcom).
Jakarta - DPR telah mengesahkan UU Pilkada meski sejumlah fraksi
memutuskan walk out (WO), salah satunya partai Gerindra. Di balik
penolakan Gerindra terhadap presidential threshold (PT) atau ambang
batas capres, Gerindra punya kekhawatiran soal sang Ketum, Prabowo
Subianto yang akan kesulitan nyapres.
UU Pemilu yang baru saja
disahkan di DPR memuat ambang batas capres 20%-25%. Ini maksudnya adalah
20 persen perolehan kursi di DPR dan 25% perolehan suara nasional dalam
pemilu.
Gerindra bersama sejumlah partai lain, termasuk Partai
Demokrat, bersikukuh agar ambang batas capres dihilangkan atau 0%. Hal
tersebut lantaran Gerindra khawatir Prabowo gagal nyapres kembali karena
syarat yang cukup besar itu meski dalam Pemilu 2014 menggunakan syarat
serupa.
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menuding
pemerintah menginginkan presidential threshold sebesar 20-25% karena
ingin agar Presiden Joko Widodo tak terhalang pada Pilpres 2019 nanti.
Dengan angka tersebut, dia mengatakan hanya akan ada satu capres di 2019
nanti yakni Jokowi.
"PT
20% itu memang merupakan setting dari pada Jokowi sendiri. Kemungkinan
calon tunggal akan terjadi," ujar Arief dalam perbincangan dengan
detikcom, Jumat (21/7/2017) malam.
Arief menjelaskan, Gerindra
akan kesulitan memenuhi angka 20% bila ingin mengajukan Prabowo sebagai
capres. Untuk saat ini, partai yang paling mungkin berkoalisi dengan
Gerindra disebutnya hanya PKS. Bila digabungkan untuk perolehan kursi di
DPR, dua partai ini tidak bisa memenuhi batas minimal.
Sementara
untuk Partai Demokrat, Arief mengatakan akan cukup sulit bila diajak
berkoalisi dengan Gerindra. Mengingat dinginnya hubungan Prabowo dan
Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lalu untuk PAN,
meski ada di koalisi pemerintah, namun kedekatannya dengan Demokrat
tidak terbantahkan.
"Kadang kan dalam perhelatan pemilihan kepala
daerah atau pilpres, Demokrat nggak mau ikut kita, mungkin karena SBY
dan Pak Prabowo nggak mau nyatu. Pilpres 2014 nggak ke kita," ucap
Arief.
Dia mengkalkulasikan jumlah kursi di DPR. Gerindra baru
bisa mengajukan capres bila dia berkoalisi bersama PKS dan PAN. Untuk
Demokrat, Arief tampaknya pesimis mereka bisa berkoalisi.
"Kalau
kita cuma sama PKS, kalau 20% nggak cukup, kalau ditambah sama PAN kita
cukup. PKS nggak sampe 7%, hanya 5,5% kalau nggak salah. Gerindra 12%.
PAN 7%, Demokrat 10%, nggak cukup juga itu kalau Demokrat dan PAN berdua
aja. Kalau berempat berarti cukup tapi belum tentu sama platform-nya,"
terang dia.
Gerindra
pun menyebut ngototnya pemerintah dengan angka 20-25% untuk ambang
batas capres karena memang Jokowi tak mau ada lawannya. Apalagi bila
Jokowi harus bertemu kembali dengan Prabowo seperti di Pilpres 2014
lalu.
"PT didorong untuk melahirkan calon tunggal. Saya pesimis
di MK ada rakyat yang menggunggat UU Pemilu. Parpol kan tidak boleh
menggugat karena ada perwakilan di sana (DPR). Saya nggak yakin akan
diterima kalau rakyat mau gugat," sebut Arief.
Menurutnya, Pemilu
2019 akan menjadi pertarungan politik yang panas. Menuding pemerintah
hanya ingin menghadirkan calon tunggal yakni Jokowi, Arief pun ingin
mengkampanyekan untuk pemboikotan terhadap Pemilu.
"Harus
dikampanyekan boikot pemilu. PT 20% merusak demokrasi. Rawan dengan
mahar politik, nggak ada makan siang gratis, sama seperti Pilkada,
apalagi pilpres," tukasnya.
Seperti diketahui, UU Pemilu sah
diundangkan hanya dengan kehadiran 6 fraksi saat sidang paripurna
kemarin. Hanya fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang mengambil
keputusan UU Pemilu itu yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan
Hanura. PAN meski masuk dalam koalisi, memutuskan walk out dengan
Gerindra, PKS, dan Demokrat.
(elz/tor)