Tampilkan postingan dengan label Prabowo di Jegal. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Prabowo di Jegal. Tampilkan semua postingan

Jumat, 19 Januari 2018

Bukti Rekaman Beda Omongan dan Isi Surat La Nyalla soal Mahar Politik yang Menuding Prabowo Kamis, 18 Januari 2018 08:36 WIB Bukti Rekaman Beda Omongan dan Isi Surat La Nyalla soal Mahar Politik yang Menuding Prabowo Surya/Bobby Kolloway La Nyalla Mattalitti merasa dipingpong oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Bukti Rekaman Beda Omongan dan Isi Surat La Nyalla soal Mahar Politik yang Menuding Prabowo
Surya/Bobby Kolloway
La Nyalla Mattalitti merasa dipingpong oleh Partai Amanat Nasional (PAN). 
TRIBUNNEWS.COM - La Nyalla Mahmud Mattalitti membuat publik heboh, dengan pernyataannya mengenai uang yang diminta oleh Prabowo senilai Rp 40 miliar untuk maju di Pilkada Jatim 2018.
Pernyataan tersebut ia sampaikan secara terbuka ketika diwawancara oleh awak media.
Dalam pernyataannya, ia mengaku diminta uang oleh Prabowo, dan bahkan dimaki-maki olehnya.
Akan tetapi, berbeda dengan itu semua, La Nyalla memberikan pernyataan yang berbeda melalui suratnya.
Surat yang ia titipkan dan dibacakan oleh koleganya, Djamal Aziz dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne Selasa (16/1/2018) justru berisi bantahan atas pernyataannya sendiri.
Dalam isi suratnya, La Nyalla dengan tegas membantah bahwa ia dipalak oleh Prabowo Subianto.

Senin, 24 Juli 2017

Fadli Zon: Kursi Gerindra dan PKS Cukup Usung Prabowo di Pilpres

Erwin Dariyanto - detikNews
Fadli Zon: Kursi Gerindra dan PKS Cukup Usung Prabowo di Pilpres Waketum Gerindra, Fadli Zon (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)
 Jakarta - Joko Widodo (Jokowi) dipastikan mengantongi tiket menuju Pilpres 2019 setelah resmi mendapat dukungan dari Golkar, NasDem dan PPP. Total perolehan kursi ketiga partai tersebut di DPR mencapai 29,46% atau melebihi ambang batas pencapresan yakni 20%.

Bagaimana dengan Prabowo Subianto yang akan diusung oleh Partai Gerindra?

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa Prabowo juga sudah mengantongi tiket ke Pilpres 2019 dengan menggandeng PKS. Perolehan kursi Gerindra di DPR sebesar 13,04% dan PKS 7,14%. Gabungan kedua partai itu menghasilkan 20,18% kursi dukungan untuk Prabowo.

"Jadi kan syaratnya 20 persen dukungan kursi dan 25 persen suara. Gerindra dengan PKS cukup (Capreskan Prabowo)," kata Fadli Zon saat berbincang dengan detikcom, Minggu (23/7/2017).

Soal kemungkinan koalisi Gerindra dengan PKS, Fadli belum memberikan kepastian. Namun sejak Pilpres 2014 lalu hingga sekarang Gerindra dan PKS sudah terjalin dalam sejumlah kerjasama. Misalnya di Pilkada DKI.

"Ini kan masih lama. Mungkin tahun depan (ada kepastian)," kata Fadli.

"Insyaallah Pak Prabowo siap maju Pilpres 2019," tambah Fadli.

Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat peluang Gerindra dengan PKS berkoalisi di Pilpres 2019 cukup kuat. "Peluangnya (koalisi) 75 persen," kata Arya.

Meski Prabowo sudah mendapat cukup dukungan, Gerindra dan PKS harus berusaha menggaet PAN atau Demokrat. "Atau mungkin Gerindra dan PKS harus bisa menggaet dua-duanya (PAN dan Demokrat)," kata Arya.
(erd/imk)

Sabtu, 22 Juli 2017

Kekhawatiran Gerindra Prabowo Tak Bisa Nyapres

Elza Astari Retaduari - detikNews
Kekhawatiran Gerindra Prabowo Tak Bisa Nyapres Ketum Gerindra Prabowo Subianto. (Foto: Grandyos Zafna/detikcom).

UU Pemilu yang baru saja disahkan di DPR memuat ambang batas capres 20%-25%. Ini maksudnya adalah 20 persen perolehan kursi di DPR dan 25% perolehan suara nasional dalam pemilu.

Gerindra bersama sejumlah partai lain, termasuk Partai Demokrat, bersikukuh agar ambang batas capres dihilangkan atau 0%. Hal tersebut lantaran Gerindra khawatir Prabowo gagal nyapres kembali karena syarat yang cukup besar itu meski dalam Pemilu 2014 menggunakan syarat serupa.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menuding pemerintah menginginkan presidential threshold sebesar 20-25% karena ingin agar Presiden Joko Widodo tak terhalang pada Pilpres 2019 nanti. Dengan angka tersebut, dia mengatakan hanya akan ada satu capres di 2019 nanti yakni Jokowi.


"PT 20% itu memang merupakan setting dari pada Jokowi sendiri. Kemungkinan calon tunggal akan terjadi," ujar Arief dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (21/7/2017) malam.

Arief menjelaskan, Gerindra akan kesulitan memenuhi angka 20% bila ingin mengajukan Prabowo sebagai capres. Untuk saat ini, partai yang paling mungkin berkoalisi dengan Gerindra disebutnya hanya PKS. Bila digabungkan untuk perolehan kursi di DPR, dua partai ini tidak bisa memenuhi batas minimal.

Sementara untuk Partai Demokrat, Arief mengatakan akan cukup sulit bila diajak berkoalisi dengan Gerindra. Mengingat dinginnya hubungan Prabowo dan Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lalu untuk PAN, meski ada di koalisi pemerintah, namun kedekatannya dengan Demokrat tidak terbantahkan.

"Kadang kan dalam perhelatan pemilihan kepala daerah atau pilpres, Demokrat nggak mau ikut kita, mungkin karena SBY dan Pak Prabowo nggak mau nyatu. Pilpres 2014 nggak ke kita," ucap Arief.

Dia mengkalkulasikan jumlah kursi di DPR. Gerindra baru bisa mengajukan capres bila dia berkoalisi bersama PKS dan PAN. Untuk Demokrat, Arief tampaknya pesimis mereka bisa berkoalisi.

"Kalau kita cuma sama PKS, kalau 20% nggak cukup, kalau ditambah sama PAN kita cukup. PKS nggak sampe 7%, hanya 5,5% kalau nggak salah. Gerindra 12%. PAN 7%, Demokrat 10%, nggak cukup juga itu kalau Demokrat dan PAN berdua aja. Kalau berempat berarti cukup tapi belum tentu sama platform-nya," terang dia.
Gerindra pun menyebut ngototnya pemerintah dengan angka 20-25% untuk ambang batas capres karena memang Jokowi tak mau ada lawannya. Apalagi bila Jokowi harus bertemu kembali dengan Prabowo seperti di Pilpres 2014 lalu.

"PT didorong untuk melahirkan calon tunggal. Saya pesimis di MK ada rakyat yang menggunggat UU Pemilu. Parpol kan tidak boleh menggugat karena ada perwakilan di sana (DPR). Saya nggak yakin akan diterima kalau rakyat mau gugat," sebut Arief.

Menurutnya, Pemilu 2019 akan menjadi pertarungan politik yang panas. Menuding pemerintah hanya ingin menghadirkan calon tunggal yakni Jokowi, Arief pun ingin mengkampanyekan untuk pemboikotan terhadap Pemilu.

"Harus dikampanyekan boikot pemilu. PT 20% merusak demokrasi. Rawan dengan mahar politik, nggak ada makan siang gratis, sama seperti Pilkada, apalagi pilpres," tukasnya.

Seperti diketahui, UU Pemilu sah diundangkan hanya dengan kehadiran 6 fraksi saat sidang paripurna kemarin. Hanya fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang mengambil keputusan UU Pemilu itu yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura. PAN meski masuk dalam koalisi, memutuskan walk out dengan Gerindra, PKS, dan Demokrat.
(elz/tor)