Tampilkan postingan dengan label RI-1. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label RI-1. Tampilkan semua postingan

Jumat, 17 April 2015

Sang Petugas Partai.

"Megawati Jangan Sering-sering Sebut Jokowi Petugas Partai..."

Kamis, 16 April 2015 | 19:12 WIB
Sabrina Asril/KOMPAS.com Presiden kelima yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut menghadiri pelantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menyoroti komunikasi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang kerap menyebut 'petugas partai'. Kalimat itu kerap dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo.
"Megawati itu jangan terus-terusan bilang soal petugas partai, petugas partailah. Jangan juga dia bilang Presiden terpilih karena partai pengusung," ujar Ikrar dalam acara diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis (16/4/2015).
"Sebab kalau kalimat itu diulang-ulang terus, seolah-olah dia menagih sesuatu ke petugas partai yang dimaksud. Mirip sistem ijon kalau di pertanian," lanjut Ikrar.
Ikrar menyebut kalimat tersebut mengganggu kepresidensialan Jokowi. Kalimat itu jugalah, sebut Ikrar, yang membuat publik selalu berpendapat bahwa Jokowi, meski menjadi presiden, tetap tunduk kepada kepentingan partai politik pengusungnya. (Baca: Istilah "Petugas Partai" Rugikan Jokowi)
Padahal, menurut Ikrar, Presiden tidak tunduk ke partai politiknya. Salah satu contohnya yakni dengan teguh tetap tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kepala Polri dan digantikan dengan nama Badrodin Haiti. Ikrar mewanti-wanti masyarakat untuk hati-hati terhadap pernyataan elit partai politik yang seolah-olah tegas.
"Ingat, kepentingan partai politik tidak selalu sama dengan pemerintah. Akuntabilitas parpol itu hanya ke konstituen. Sementara, akuntabilitas pemerintah itu sudah pasti ke seluruh masyarakat Indonesia," ujar Ikrar. (Baca: PDI-P Harus Hati-hati Gunakan Istilah "Petugas Partai" untuk Jokowi)
Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Mega melayangkan pidato penutup Kongres PDI-P, Sabtu (11/4/2015). Mega menuntut seluruh kader PDI-P yang ada di unsur eksekutif dan legislatif untuk menjalankan tugas sejalan dengan garis perjuangan partai. Instruksi Mega itu diberikan tanpa bisa ditawar.
"Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!" ujar Megawati. (Baca: Megawati: Kalau Tidak Mau Disebut Petugas Partai, Keluar!)

Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Fidel Ali Permana

Selasa, 07 April 2015

Jokowi Keliru.....Tanda Tangan, tak Tahu Isi Kebijakan



Jokowi Lalai Hanya Tanda Tangan, tak Tahu Isi Kebijakan DP Mobil Pejabat

Senin, 06 April 2015, 10:09 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Indonesia mulai kekosongan kepemimpinan. Terlebih lagi setelah Presiden Joko Widodo memberikan jawaban tentang tambahan DP Mobil untuk pejabat dan akan meninjaunya kembali.

Ia menilai, Presiden lalai karena hanya membubuhkan tanda tangan tanpa melihat isi dan substansi kebijakan yang ditandatanganinya itu.

"Itulah kenapa saya sebut negeri ini mulai tidak memiliki pemimpin dan kepemimpinan, karena Presidennya hanya sekedar tanda tangan semua dokumen yang disodorkan ke dia tanpa tahu apa kebijakan yang dia tanda tangani," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Republika, Ahad (5/4).

Sebelumnya, Presiden mengaku tidak tahu menahu tentang DP mobil untuk pejabat. Ia justru menyalahkan Menteri Keuangan. Padahal, tambahan DP mobil untuk pejabat dikeluarkan berdasarkan Perpres yang langsung ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

"Ini artinya, presiden tidak mengetahui isi dari dokumen yang diserahkan namun langsung menandatangani," katanya.

Ia mengatakan, sikap yang ditunjukan Presiden Joko Widodo ini diibaratkan presiden yang hanya peduli dengan kursi kepresidennya tapi tidak peduli dengan apa yang sudah ditandatangani sebagai kebijakan penggunaan anggaran publik.

"Sah kita telah kehilangan kepemimpinan karena presiden kita absent dalam setiap kebijakannya, dan berhenti sekedar menjadi stempel pengesahan," katanya.
Senin, 06 April 2015 | 12:15 WIB

Uang Muka Mobil Pejabat Naik, Luhut Akui Jokowi Keliru
Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengakui Presiden Joko Widodo keliru telah meneken Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kenaikan Tunjangan Uang Muka Pembelian Mobil Pejabat Negara. Namun, dia menampik jika Jokowi disebut menyalahkan anak buahnya. "Bukan menyalahkan. Saya pun tanda tangan kalau sudah diparaf semua. Ya tanda tangan bisa saja keliru, masak Presiden enggak boleh keliru," kata Luhut di kantornya, Senin, 6 April 2015.

Menurut Luhut, Jokowi berniat menarik perpres tersebut. Musababnya, Jokowi sangat concern terhadap permasalahan dan kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. "Bisa saja beliau tarik kembali, kan? Beliau sangat concern soal itu," ujarnya. "Beliau bisa perbaiki mekanisme proses pengambilan keputusan yang keliru, ya kan tidak salah kalau dicabut. Bisa saja, saya enggak tahu nanti. Kita tunggu saja."

Menurut Luhut, sebenarnya rencana menaikkan uang muka mobil pejabat itu sudah diusulkan sejak lama. Luhut mengatakan tunjangan itu hanya untuk membeli mobil jenis Toyota Avanza. "Itu untuk mobil Avanza sederhana, juga tidak istimewa. Hanya momentumnya, cara memberitahunya, jadi menimbulkan kegaduhan," kata dia.

Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan uang muka pembelian kendaraan bermotor bagi pejabat negara lewat revisi Peraturan Presiden tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Pertimbangannya, ketentuan sebelumnya tidak sesuai dengan peningkatan harga kendaraan bermotor.

Pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 disebutkan fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebesar Rp 116.650.000. Adapun pada beleid baru, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015, angka itu diubah menjadi Rp 210.890.000. Lembaga negara yang memperoleh uang muka ini antara lain anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hakim agung, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan anggota Komisi Yudisial.

REZA ADITYA