Sang Petugas Partai.

"Megawati Jangan Sering-sering Sebut Jokowi Petugas Partai..."

Kamis, 16 April 2015 | 19:12 WIB

Sabrina Asril/KOMPAS.com Presiden kelima yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut menghadiri pelantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menyoroti komunikasi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang kerap menyebut 'petugas partai'. Kalimat itu kerap dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo.
"Megawati itu jangan terus-terusan bilang soal petugas partai, petugas partailah. Jangan juga dia bilang Presiden terpilih karena partai pengusung," ujar Ikrar dalam acara diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis (16/4/2015).
"Sebab kalau kalimat itu diulang-ulang terus, seolah-olah dia menagih sesuatu ke petugas partai yang dimaksud. Mirip sistem ijon kalau di pertanian," lanjut Ikrar.
Ikrar menyebut kalimat tersebut mengganggu kepresidensialan Jokowi. Kalimat itu jugalah, sebut Ikrar, yang membuat publik selalu berpendapat bahwa Jokowi, meski menjadi presiden, tetap tunduk kepada kepentingan partai politik pengusungnya. (Baca: Istilah "Petugas Partai" Rugikan Jokowi)
Padahal, menurut Ikrar, Presiden tidak tunduk ke partai politiknya. Salah satu contohnya yakni dengan teguh tetap tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kepala Polri dan digantikan dengan nama Badrodin Haiti. Ikrar mewanti-wanti masyarakat untuk hati-hati terhadap pernyataan elit partai politik yang seolah-olah tegas.
"Ingat, kepentingan partai politik tidak selalu sama dengan pemerintah. Akuntabilitas parpol itu hanya ke konstituen. Sementara, akuntabilitas pemerintah itu sudah pasti ke seluruh masyarakat Indonesia," ujar Ikrar. (Baca: PDI-P Harus Hati-hati Gunakan Istilah "Petugas Partai" untuk Jokowi)
Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Mega melayangkan pidato penutup Kongres PDI-P, Sabtu (11/4/2015). Mega menuntut seluruh kader PDI-P yang ada di unsur eksekutif dan legislatif untuk menjalankan tugas sejalan dengan garis perjuangan partai. Instruksi Mega itu diberikan tanpa bisa ditawar.
"Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!" ujar Megawati. (Baca: Megawati: Kalau Tidak Mau Disebut Petugas Partai, Keluar!)

---

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Fidel Ali Permana