"Rapor Kinerja Jokowi Merah seperti Warna PDI-P"
Rabu, 15 April 2015 | 16:48 WIB
AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE / Laily
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat
Kabinet di Istana Presiden di Jakarta, Senin (17/11/2014). Presiden
mengatakan akan memotong subsidi BBM yang telah memakan 20 persen APBN,
danmengalihkan uang subsidi untuk memperbaiki infrastruktur dan
program-program membantu rakyat miskin. AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE /
Laily
JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja pemerintahan Joko
Widodo-Jusuf Kalla dan Kabinet Kerja dalam enam bulan masa
pemerintahannya dinilai tidak memuaskan. Revolusi mental dan Nawacita
yang selama ini didengungkan oleh Jokowi-JK dianggap belum terealisasi
dengan baik.
"Berdasarkan kajian, rapor (kinerja) Jokowi itu merah seperti warna
partainya (PDI-P). Dalam Nawacita, Jokowi akhirnya terjebak dalam
retorika politik, tapi dalam realisasi seperti tidak digambarkan," kata
Wakil Ketua Komisi I Fahrurozi dalam sebuah diskusi bertajuk 'Rapor
Kabinet Kerja Jokowi' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
(15/4/2015).
Alih-alih menerapkan revolusi mental, lanjut dia, Jokowi justru
mengambil kebijakan yang tidak prorakyat seperti menaikkan harga bahan
bakar minyak. Harga bahan pokok pun langsung naik karena kebijakan
tersebut.
Akibatnya, muncul kekecewaan tidak hanya dari rakyat, tetapi juga relawan hingga elite parpol pendukung.
"Istilah nawacita dan revolusi mental justru bisa serang kembali Jokowi," ujarnya.
Ia menilai, sudah seharusnya Jokowi-JK mengevaluasi para pembantunya
di kabinet kerja. Dengan evaluasi tersebut, diharapkan kinerja
pemerintahan Jokowi akan menjadi lebih baik.
"Satu kali dua puluh empat jam kinerja harus dievaluasi. Sama, Presiden, DPD, DPR juga harus dievaluasi semua," ujarnya.
Penulis | : Ihsanuddin |
Editor
|
: Sandro Gatra |
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Presiden Joko Widodo gundah
gulana setelah menyadari salah paham dengan Ketum PDIP Megawati
Soekarnoputri kerap terjadi karena ulah orang kepercayaan yang mengedit
pesannya. Akankah pengantar pesan yang gagal alias 'failed messenger'
bakal didepak dari ring 1 Istana Negara.
Adalah elite PDIP
Masinton Pasaribu yang menyebut ring 1 Istana-lah yang menjadi barrier
komunikasi antara Ketum PDIP Megawati dengan Presiden Jokowi. Sebuah
penghubung mestinya jadi pelancar komunikasi, namun yang terjadi
ternyata sebaliknya.
Kekecewaan Presiden Joko Widodo pun telah
memuncak. Kabarnya Jokowi telah menegur secara langsung tiga orang
menteri dan sosok di ring 1 Istana yang dianggap tak mengantarkan pesan
secara benar kepada Megawati sehingga yang terjadi adalah
kesalahpahaman.
Kepada para pengamat politik yang diundangnya
makan siang pada Selasa (14/4) lalu, Jokowi berbagi cerita soal adanya
pengantar pesan yang mengedit pesannya. Namun Jokowi tak mau buka-bukaan
soal siapa sosok ring 1 Istana yang bertugas menjalin komunikasi dengan
PDIP.
Seskab Andi Widjajanto mengungkap komunikasi politik
Presiden menjadi tugas Mensesneg Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan
Luhut Pandjaitan. "Tugas komunikasi politik itu, secara lingkungan
Istana, itu ada di Pak Mensesneg yang punya eselon 1 namanya hubungan
kelembagaan, dan ada di Pak Luhut yang punya eselon I namanya Deputi
Komunikasi Politik. Kalau saya tidak punya perangkat untuk melakukan
komunikasi politik itu," kata Andi, Rabu (15/4/2015).
Namun saat
dikonfirmasi terpisah Luhut mengaku tak paham dengan pesan Jokowi yang
tak mulus sampai ke Mega. "Saya enggak paham itu, saya pikir Presiden
komunikasi baiklah," kata Luhut di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta
Pusat, Rabu (15/4/2015).
Isu pembawa pesan yang gagal dan
mengecewakan Jokowi bertepatan dengan rencana reshuffle kabinet yang
makin mengerucut. Bahkan PDIP telah membahas rencana reshuffle di
Kongres IV yang digelar di Bali. PDIP pun akan mendorong sejumlah
menteri yang bekerja tak baik untuk direshuffle. Lalu apakah pembawa
pesan yang gagal juga akan kena gusur?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar