Reshuffle Jilid II dari Jokowi-JK

Senin 28 Dec 2015, 10:54 WIB

Sinyal Reshuffle Jilid II dari Jokowi

Ahmad Toriq - detikNews

Foto: Agung Pambudhy

Jakarta - Isu reshuffle kabinet kian menguat. Presiden Jokowi sendiri sudah memberi sinyal segera melakukan reshuffle.

Sinyal itu dipancarkan Jokowi dari Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (26/12) kemarin. Saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan para kepala desa dan perangkat desa di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jokowi bicara soal kriteria menteri yang akan ditendangnya dari kabinet.

"Saya selalu memantau pembangunan-pembangunan infrastruktur di daerah karena ini sangat penting. Jika saya monitor penggarapan jalan terasa lambat, saya langsung tanya mengapa lambat. Dijawab ada masalah pembebasan tanah, saya langsung telepon Menteri Agraria agar segera menyelesaikan persoalan itu. Saya beri waktu 1,5 bulan, kalau belum juga dikerjakan maka saya beri rapor merah. Itu yang nanti kena reshuffle. Begitu cara saya bekerja," kata Jokowi.

Tak pelak pernyataan Jokowi tersebut memantik keyakinan reshuffle akan digelar dalam waktu dekat. Apalagi sebelumnya sejumlah politisi parpol pendukung pemerintah sudah bicara banyak soal reshuffle. Salah satunya politikus PAN Aziz Subekti.

Aziz mengaku menerima informasi bahwa partainya -- yang baru bergabung ke barisan parpol pendukung pemerintah -- akan mendapat jatah dua kursi menteri, yaitu Menteri Perhubungan plus Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Meski akhirnya pernyataan Aziz itu dibantah oleh Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Tak hanya bicara soal jatah kursi menteri, parpol-parpol pendukung pemerintah juga sudah membuat evaluasi kinerja menteri. Salah satunya PDIP.

Ini Rapor Merah Para Menteri Ekonomi Jokowi

Senin, 28 Desember 2015 | 07:00 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 2 November 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Desakan resuffle menteri ekonomi kabinet kerja Presiden Joko Widodo semakin menyeruak. Kalangan pengamat menilai sejumlah menteri ekonomi belum menunjukkan kinerja maksimal. Misalnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dinilai belum bisa menunjukan pelayanan terbaik dalam mengatur transportasi umum. "Sehingga kemacetan pada saat libur Natal kemarin tidak dapat diantisipasi," ujar pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, Berly Martawardaya, saat dihubungi Tempo, Ahad, 27 Desember 2015.


Sejumlah kecelakaan pesawat udara yang terjadi di sepanjang tahun juga menjadi salah satu sorotan publik dalam melihat kinerja Kementerian Perhubungan. Pasca terjadinya kecelakaan pesawat Air Asia 8501 dari Surabaya ke Singapura, Kementerian Perhubungan menerapkan kebijakan tarif batas bawah minimal 40 persen dari tarif batas atas. Berly menilai beleid ini malah bertentangan dengan semangat pasar yang menerapkan harga kompetitif. "Justru aturan ini menunjukkan pemerintah tidak menerapkan persaingan yang sehat," ujarnya.


Menurut Berly, Menteri yang memiliki kinerja terendah adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Berly menilai Amran gagal dalam menjaga pasokan beras sehingga mesti impor. "Data produksi beras juga harus dibenahi karena tidak valid," kata dia.

Berbeda dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya, Berly melihat kinerja Kementerian Pariwisata sedikit lebih baik lantaran adanya peningkatan wisatawan asing. "Ini karena adanya layanan bebas visa yang diterapkan," ujarnya. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada September 2015 mencapai 869.179 orang atau tumbuh sebesar 9,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 791.296 orang. Namun, Berly mengatakan Kementerian Pariwisata harus bekerja lebih ekstra dalam mengejar target 20 juta wisatawan asing hingga 2019. "Di tengah pelemahan ekonomi global, apakah target itu bisa tercapai?" ujar dia.

Menyoroti Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman yang digawangi oleh Rizal Ramli, Berly tidak melihat kinerja yang signifikan. Menurut Berly, seharusnya Rizal perlu menyesuaikan diri ketika sudah berada dalam kabinet sehingga bisa mendukung sejumlah program pemerintah. "Karena dia kan bukan pengamat lagi. Harus bisa menyesuaikan dan fokus bekerja dalam mengurangi dwelling time," ujar dia.

Meski belum menunjukan kinerja yang maksimal, Pengamat Ekonomi Enny Sri Hartati menilai Rizal Ramli menjadi menteri yang populer di antara menteri lain. "Karena mendapat banyak apresiasi dari masyarakat," kata Enny. Enny justru menyoroti kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang dinilainya  belum cemerlang. "Seharusnya BUMN menjadi agent of development tapi belum ada terobosan yang dilakukan, " kata dia.

Beberapa sektor strategis yang dikuasai oleh negera, ujar Enny, belum memberikan manfaat kepada masyarakat. Enny mencontohkan di tengah pelemahan ekonomi saat ini, harga bahan pokok malah cenderung naik. "Kehadiran Perum Bulog sebagai manajemen logistik dan pengendalian harga beras belum menonjol," ujarnya.

"Bukan hanya PDIP, semua parpol dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap Pemerintah terus menerus membuat catatan. Apalagi partai pengusung, jika tidak melakukan evaluasi menjadi aneh," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.

Sinyal reshuffle makin kuat, waktu reshuffle sepertinya semakin dekat.(tor/erd)

Reshuffle Kabinet Jilid II, Pakar Tata Negara: Menteri Apa Presiden yang Tidak Hebat?

Jumat, 13 November 2015 05:00 WIB

Tribunnews.com/Amriyono

Margarito kamis 

 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- ‎Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengakui reshuffle kabinet secara konstitusi merupakan hak presiden. Namun, ia mempertanyakan adanya wacana yang menguat mengenai reshuffle jilid II.
Padahal, reshuffle jilid pertama baru dilakukan Presiden Joko Widodo. "Kita mau ganti menteri, per satu tahun. Satu tahun satu bulan ganti menteri lagi. Menteri yang tak mampu atau presidennya tak mampu," kata Margarito di Gedung DPR, Jakarta, Kamis. (12/11/2015).
‎Margarito juga mempertanyakan kepentingan perombakan kabinet yang kedua. Bila hal itu terkait dengan masuknya PAN ke pemerintahan, hal itu sesuai dengan watak asli parpol yang ingin mendapatkan kekuasaan
"Parpol enggak ambil kekuasaan? semua partai mau merebut itu (kekuasaan). Ini watak sejati parpol, berebut kekuasaan, mau diapakan kekuasaan intu, apakah kemaslahatan rakyat atau kepentingan rakyat atau golongan. Ini baru satu tahun satu bulan. Bagi saya kritisi, apakah menteri tidak hebat atau presiden tak hebat," ungkapnya.
Margarito menilai presiden harus diminta tanggungjawab terkait kinerja pemerintahan. Karena hal itu bukan hanya rana para menteri. Ia mencontohkan anehnya program pemerintah. Dimana rakyat dibebankan dengan pajak. Tetapi, pemerintah juga memberikan insentif kepada koorporan yang biasa menghindari pajak.
Meskipun reshuffle kabinet merupakan kewenangan presiden, namun Margarito melihat hal yang aneh bila pemerintah yang baru berumur setahun sudah mengalami dua kali perombakan kabinet.
"Rombak kabinet dalam presidential berdasarkan konstitusi sepenuhnya kewengan presiden. Tetapi ini umur lebih singkat, mau tidak mau merangsang ada yang salah dalam design pemerintah. Kita minta pertanggungjawaban, bukan menteri tapi boleh jadi presidennya tidak hebat," katanya.

Pengamat: Bila tiap tahun ganti, menteri atau presidennya tak mampu?

Reporter : Dede Rosyadi | Kamis, 12 November 2015 15:20

Jokowi lantik menteri Kabinet Kerja. ©2014 Setpres/CahyoBruri Sasmito
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi diisukan bakal lakukan reshuffle jilid II. Meski belum ada kejelasan tentang kabar itu, namun banyak pihak mengkritik rencana Jokowi itu.

Salah satunya dikritik Pakar Hukum Tata Negara Margito Kamis. Dia mengatakan perombakan kabinet jilid II seharusnya tidak tergesa-gesa. Sebab, kinerja menteri pastinya tidak terlepas dari peranan presiden.

"Kalau tiap tahun ganti menteri, ini menterinya yang tidak mampu apa presidennya yang tidak mampu? Menterinya yang nggak hebat, apa presidennya yang nggak hebat?," kata Margito pada acara diskusi soal isu reshuffle jilid II di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11).

Dia menegaskan, Jokowi semestinya menjadi sosok paling bertanggung jawab bila ditemukan adanya menteri dengan kinerja rendah. Sebab, dia sebagai kepala patut menunjukkan ketegasan.

"Jangan sepenuhnya salahkan menteri. Pertama yang kita tagih bukan kepada menteri tapi ke presiden," tegasnya.

Lebih jauh, Margito menilai, kepentingan perombakan kabinet jilid II hanya kepentingan partai politik semata demi meraih kekuasaan. Selain itu, tentu membuat partai makin nyaman.

"Cari kekuasaan itu watak asli parpol. Omong kosong kalau parpol tidak ada yang cari kekuasaan. Hari ini menunjukkan watak politik berburu kekuasaan. Jangan jadi parpol kalau tidak berburu kekuasaan," tandasnya.
Baca juga:

Enam Menteri Baru yang Dilantik Presiden hari ini,

Usai Pertemuan Empat Mata, Jokowi-JK Putuskan "Reshuffle" 6 Menteri

Rabu, 12 Agustus 2015 | 06:16 WIB

Kompas.com/SABRINA ASRIL Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membahas sistem transportasi massal di kantor presiden, Rabu (25/2/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (11/8/2015) petang hingga malam, melakukan pertemuan empat mata di Istana Merdeka, Jakarta. Selain membahas soal kesiapan pidato kenegaraan pada 14 Agustus mendatang, pertemuan itu juga membahas soal penundaan pemilihan kepala daerah secara serentak di empat kabupaten kota dan kelangkaan daging sapi. Keduanya juga membahas khusus soal pergantian menteri di Kabinet Kerja.

Dari informasi yang ditelusuri Kompas di Istana, Selasa malam, pergantian enam menteri akan dilakukan pada Rabu (12/8/2015) siang sekitar pukul 14.00 WIB di Istana Negara. Disebutkan, cara Presiden Jokowi mengganti kabinetnya akan berbeda dengan pergantian kabinet yang dilakukan para presiden sebelumnya.

"Presiden akan langsung mengganti dan melantik menteri barunya di Istana Negara, Jakarta, Selasa siang sekitar pukul 14.00 WIB," tutur seorang pejabat tinggi negara, yang menjelaskan kepada Kompas, Selasa malam. (Baca: Inikah Nama Enam Menteri yang Akan Diganti?)

Saat ditanya Kompas, Wapres Kalla membenarkan adanya reshuffle kabinet.

"Reshuffle kabinet? Ha-ha-ha... tunggulah besok (Rabu, 12 Agustus 2015)," kata Kalla setelah bertemu dengan Presiden Jokowi. (Baca: Inilah Enam Menteri Baru yang Akan Dilantik Presiden)

Ketika disinggung enam calon menteri yang akan diganti dan dilantik langsung oleh Presiden, dia menjawab diplomatis.

"Di antaranya, ada menteri koordinator, menteri, dan pejabat setingkat menteri. Kalau nama-nama, tunggu sajalah besok dari Presiden," kata Kalla. 

---

Penulis	: Suhartono
Editor	: Inggried Dwi Wedhaswary

Begini Cerita Otak-atik Reshuffle Kabinet Jokowi

Rabu 12 Aug 2015, 12:08 WIB

Foto: Laily/Setpres

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengganti susunan kabinetnya. Pengumuman reshuffle akan dilakukan siang ini di Istana Negara, Jakarta.

Ada sejumlah menteri yang digeser posisinya, ada pula yang diganti. Seperti apa ceritanya?

Kepastian tentang reshuffle baru terjadi Selasa kemarin setelah Presiden Jokowi melakukan pertemuan khusus dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mereka sepakat sejumlah menteri untuk diganti, antara lain Menteri Koordinator Maritim, Menko Ekuin, Menteri Perdagangan, Menko Polhukam, Kepala Staf Kepresidenan dan Sekretaris Kabinet.

Sebagian dari menteri itu hanya direposisi. Misalnya Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan yang digeser menjadi Menteri bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) menggantikan Tedjo Edhi Purdijatno.

Ada juga Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang digeser menjadi Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggantikan Andrinof Chaniago.

Selain reposisi, ada juga wajah baru yang akan mengisi kabinet Jokowi. Mereka akan menempati Menteri Perdagangan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Sekretaris Kabinet.

Seorang sumber detikcom mengatakan untuk posisi Kepala Staf Kepresidenan dan Sekretaris Kabinet, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan nama Pramono Anung dan Ahmad Basarah. Namun Presiden Jokowi dipastikan hanya akan mengambil satu politisi PDIP masuk 'Istana': Pramono atau Basarah.

"Reshuffle akan banyak diisi profesional," kata sumber detikcom, Rabu (12/8/2015).

Selanjutnya Kepala Staf Kepresidenan hingga siang ini masih ada dua opsi yakni dirangkap oleh Luhut atau diisi oleh Andi Widjajanto.
 
Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait reshuffle kabinet siang ini. Menurut dia Presiden punya pertimbangan khusus mengocok ulang kabinet di tengah sulitnya ekonomi global.

"Kalau itu sih, mengenai reshuffle itu kan sudah lama diwacanakan publik. Kalau beliau (Presiden) kan belum pernah mewacanakan. Ya sekarang mungkin beliau merasa sudah lihat ekonomi global begini mungkin perlu memperkuat teamworknya dia. Mungkin saya nggak tahu juga. Tentu ada pertimbangan," kata Luhut di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2015).


(erd/nrl)

Kecewakan Jokowi, 'The Failed Messenger' Bakal Direshuffle?

"Rapor Kinerja Jokowi Merah seperti Warna PDI-P"

Rabu, 15 April 2015 | 16:48 WIB

AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE / Laily Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat Kabinet di Istana Presiden di Jakarta, Senin (17/11/2014). Presiden mengatakan akan memotong subsidi BBM yang telah memakan 20 persen APBN, danmengalihkan uang subsidi untuk memperbaiki infrastruktur dan program-program membantu rakyat miskin. AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE / Laily

Terkait

• Seskab: Saya Tidak Berwenang Jalankan Komunikasi Politik dengan Partai
• Menkes: Jangan Lagi Berobat ke Malaysia, Dokter di Sini Sudah Pandai
• "Rapor Kinerja Jokowi Merah seperti Warna PDI-P"
• "Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JK, Belum Jelas Siapa Kawan Siapa Lawan"

42

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Kabinet Kerja dalam enam bulan masa pemerintahannya dinilai tidak memuaskan. Revolusi mental dan Nawacita yang selama ini didengungkan oleh Jokowi-JK dianggap belum terealisasi dengan baik.
"Berdasarkan kajian, rapor (kinerja) Jokowi itu merah seperti warna partainya (PDI-P). Dalam Nawacita, Jokowi akhirnya terjebak dalam retorika politik, tapi dalam realisasi seperti tidak digambarkan," kata Wakil Ketua Komisi I Fahrurozi dalam sebuah diskusi bertajuk 'Rapor Kabinet Kerja Jokowi' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2015).
Alih-alih menerapkan revolusi mental, lanjut dia, Jokowi justru mengambil kebijakan yang tidak prorakyat seperti menaikkan harga bahan bakar minyak. Harga bahan pokok pun langsung naik karena kebijakan tersebut.
Akibatnya, muncul kekecewaan tidak hanya dari rakyat, tetapi juga relawan hingga elite parpol pendukung.
"Istilah nawacita dan revolusi mental justru bisa serang kembali Jokowi," ujarnya.
Ia menilai, sudah seharusnya Jokowi-JK mengevaluasi para pembantunya di kabinet kerja. Dengan evaluasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintahan Jokowi akan menjadi lebih baik.
"Satu kali dua puluh empat jam kinerja harus dievaluasi. Sama, Presiden, DPD, DPR juga harus dievaluasi semua," ujarnya.

---

Penulis	: Ihsanuddin
Editor	: Sandro Gatra

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Presiden Joko Widodo gundah gulana setelah menyadari salah paham dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kerap terjadi karena ulah orang kepercayaan yang mengedit pesannya. Akankah pengantar pesan yang gagal alias 'failed messenger' bakal didepak dari ring 1 Istana Negara.

Adalah elite PDIP Masinton Pasaribu yang menyebut ring 1 Istana-lah yang menjadi barrier komunikasi antara Ketum PDIP Megawati dengan Presiden Jokowi. Sebuah penghubung mestinya jadi pelancar komunikasi, namun yang terjadi ternyata sebaliknya.

Kekecewaan Presiden Joko Widodo pun telah memuncak. Kabarnya Jokowi telah menegur secara langsung tiga orang menteri dan sosok di ring 1 Istana yang dianggap tak mengantarkan pesan secara benar kepada Megawati sehingga yang terjadi adalah kesalahpahaman.

Kepada para pengamat politik yang diundangnya makan siang pada Selasa (14/4) lalu, Jokowi berbagi cerita soal adanya pengantar pesan yang mengedit pesannya. Namun Jokowi tak mau buka-bukaan soal siapa sosok ring 1 Istana yang bertugas menjalin komunikasi dengan PDIP.

Seskab Andi Widjajanto mengungkap komunikasi politik Presiden menjadi tugas Mensesneg Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan. "Tugas komunikasi politik itu, secara lingkungan Istana, itu ada di Pak Mensesneg yang punya eselon 1 namanya hubungan kelembagaan, dan ada di Pak Luhut yang punya eselon I namanya Deputi Komunikasi Politik. Kalau saya tidak punya perangkat untuk melakukan komunikasi politik itu," kata Andi, Rabu (15/4/2015).

Namun saat dikonfirmasi terpisah Luhut mengaku tak paham dengan pesan Jokowi yang tak mulus sampai ke Mega. "Saya enggak paham itu, saya pikir Presiden komunikasi baiklah," kata Luhut di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2015).

Isu pembawa pesan yang gagal dan mengecewakan Jokowi bertepatan dengan rencana reshuffle kabinet yang makin mengerucut. Bahkan PDIP telah membahas rencana reshuffle di Kongres IV yang digelar di Bali. PDIP pun akan mendorong sejumlah menteri yang bekerja tak baik untuk direshuffle. Lalu apakah pembawa pesan yang gagal juga akan kena gusur?