Senin 28 Dec 2015, 10:54 WIB
Sinyal Reshuffle Jilid II dari Jokowi
Foto: Agung Pambudhy
Sinyal itu dipancarkan Jokowi dari Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (26/12) kemarin. Saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan para kepala desa dan perangkat desa di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jokowi bicara soal kriteria menteri yang akan ditendangnya dari kabinet.
"Saya selalu memantau pembangunan-pembangunan infrastruktur di daerah karena ini sangat penting. Jika saya monitor penggarapan jalan terasa lambat, saya langsung tanya mengapa lambat. Dijawab ada masalah pembebasan tanah, saya langsung telepon Menteri Agraria agar segera menyelesaikan persoalan itu. Saya beri waktu 1,5 bulan, kalau belum juga dikerjakan maka saya beri rapor merah. Itu yang nanti kena reshuffle. Begitu cara saya bekerja," kata Jokowi.
Tak pelak pernyataan Jokowi tersebut memantik keyakinan reshuffle akan digelar dalam waktu dekat. Apalagi sebelumnya sejumlah politisi parpol pendukung pemerintah sudah bicara banyak soal reshuffle. Salah satunya politikus PAN Aziz Subekti.
Aziz mengaku menerima informasi bahwa partainya -- yang baru bergabung ke barisan parpol pendukung pemerintah -- akan mendapat jatah dua kursi menteri, yaitu Menteri Perhubungan plus Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Meski akhirnya pernyataan Aziz itu dibantah oleh Sekjen PAN Eddy Soeparno.
Tak hanya bicara soal jatah kursi menteri, parpol-parpol pendukung pemerintah juga sudah membuat evaluasi kinerja menteri. Salah satunya PDIP.
Ini Rapor Merah Para Menteri Ekonomi Jokowi
Senin, 28 Desember 2015 | 07:00 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres
Jusuf Kalla (kanan) memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri
Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 2 November 2015.
ANTARA/Yudhi Mahatma
Sejumlah kecelakaan pesawat udara yang terjadi di sepanjang tahun juga menjadi salah satu sorotan publik dalam melihat kinerja Kementerian Perhubungan. Pasca terjadinya kecelakaan pesawat Air Asia 8501 dari Surabaya ke Singapura, Kementerian Perhubungan menerapkan kebijakan tarif batas bawah minimal 40 persen dari tarif batas atas. Berly menilai beleid ini malah bertentangan dengan semangat pasar yang menerapkan harga kompetitif. "Justru aturan ini menunjukkan pemerintah tidak menerapkan persaingan yang sehat," ujarnya.
Menurut Berly, Menteri yang memiliki kinerja terendah adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Berly menilai Amran gagal dalam menjaga pasokan beras sehingga mesti impor. "Data produksi beras juga harus dibenahi karena tidak valid," kata dia.
Berbeda dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya, Berly melihat kinerja Kementerian Pariwisata sedikit lebih baik lantaran adanya peningkatan wisatawan asing. "Ini karena adanya layanan bebas visa yang diterapkan," ujarnya. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada September 2015 mencapai 869.179 orang atau tumbuh sebesar 9,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 791.296 orang. Namun, Berly mengatakan Kementerian Pariwisata harus bekerja lebih ekstra dalam mengejar target 20 juta wisatawan asing hingga 2019. "Di tengah pelemahan ekonomi global, apakah target itu bisa tercapai?" ujar dia.
Menyoroti Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman yang digawangi oleh Rizal Ramli, Berly tidak melihat kinerja yang signifikan. Menurut Berly, seharusnya Rizal perlu menyesuaikan diri ketika sudah berada dalam kabinet sehingga bisa mendukung sejumlah program pemerintah. "Karena dia kan bukan pengamat lagi. Harus bisa menyesuaikan dan fokus bekerja dalam mengurangi dwelling time," ujar dia.
Meski belum menunjukan kinerja yang maksimal, Pengamat Ekonomi Enny Sri Hartati menilai Rizal Ramli menjadi menteri yang populer di antara menteri lain. "Karena mendapat banyak apresiasi dari masyarakat," kata Enny. Enny justru menyoroti kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang dinilainya belum cemerlang. "Seharusnya BUMN menjadi agent of development tapi belum ada terobosan yang dilakukan, " kata dia.
Beberapa sektor strategis yang dikuasai oleh negera, ujar Enny, belum memberikan manfaat kepada masyarakat. Enny mencontohkan di tengah pelemahan ekonomi saat ini, harga bahan pokok malah cenderung naik. "Kehadiran Perum Bulog sebagai manajemen logistik dan pengendalian harga beras belum menonjol," ujarnya.
"Bukan hanya PDIP, semua parpol dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap Pemerintah terus menerus membuat catatan. Apalagi partai pengusung, jika tidak melakukan evaluasi menjadi aneh," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.
Sinyal reshuffle makin kuat, waktu reshuffle sepertinya semakin dekat.(tor/erd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar