Tampilkan postingan dengan label Tiket pilpres 2019. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tiket pilpres 2019. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 22 Juli 2017

Di Rumah Prabowo, Jokowi Sebut 2019 Bisa Ada Rivalitas Lagi

Ihsanuddin
Kompas.com - 31/10/2016, 16:27 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menerima Presiden Joko Widodo di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016).(Ihsanuddin/KOMPAS.com)
BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo berinisiatif berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016).
Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra yang pernah jadi rival politik Jokowi pada Pilpres 2014.
Saat berbicara kepada wartawan, Jokowi tak membeberkan detail soal pembicaraannya dengan Prabowo.
Hanya, dia menyebut bahwa pertemuan itu dilakukan sambil makan siang, diselingi tawa.
Jokowi mengungkap bahwa tak ada lagi rivalitas antara dia dan Prabowo.
"Rivalitas itu hanya ada pada pilpres," kata Jokowi saat ditanya wartawan, seusai pertemuan.

Keduanya berdiri bersebelahan ketika meladeni berondongan pertanyaan wartawan.
"Itulah demokrasi," ujar Jokowi lagi.
Setelah rivalitas hebat pada pilpres, kata Jokowi, dirinya dan Prabowo bahu-membahu membangun negara. Tak hanya dari satu sisi, tetapi dari segala penjuru.
Dia kembali menekankan bahwa demokrasi tak harus bermusuhan.
Walau demikian, menurut Jokowi, rivalitas bisa kembali ke titik puncak pada 2019 nanti, saat pilpres dihelat.
"Mungkin 2019 bisa saja ada rivalitas lagi. Namun, setelah itu, bahu-membahu lagi," ujar Jokowi.
"Hal seperti ini yang saya kira disampaikan Pak Prabowo di dalam tadi sambil makan."
Prabowo, yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang khasnya yang berwarna khaki, mengangguk-angguk saat Jokowi bicara.
Pada akhir wawancara, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat itu sempat berseloroh.
(Baca: Serunya Jokowi dan Prabowo Naik Kuda di Hambalang)
"Maaf tadi saya bilang ke Pak Jokowi lain kali kalau ke sini jangan bawa wartawan karena lain kali saya akan minta Pak Jokowi nyanyi," kata Prabowo.
Pertemuan kali ini bukan yang pertama sejak Jokowi dilantik sebagai Presiden RI. Dalam pertemuan yang tak teragendakan ini, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebagai pengingat, Prabowo dan Jokowi bertarung pada Pilpres 2014. Berpasangan dengan Jusuf Kalla, Jokowi meraup 70.997.833 suara atau 53,15 persen.
Sementara itu, Prabowo yang didampingi Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara (46,85 persen). Jokowi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2014. 
PenulisIhsanuddin
EditorKrisiandi

Jokowi Kini Kantongi "Tiket" Pilpres 2019

Ihsanuddin
Kompas.com - 21/07/2017, 19:57 WIB
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair (keempat kanan), Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kanan), dan Ketum PPP Romahurmuziy (ketiga kiri) berfoto bersama para pengurus PPP dalam penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Bimtek Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Ancol, Jakarta, Jumat (21/7/2017). Mukernas II PPP memutuskan mencalonkan Presiden Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019.
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair (keempat kanan), Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kanan), dan Ketum PPP Romahurmuziy (ketiga kiri) berfoto bersama para pengurus PPP dalam penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Bimtek Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Ancol, Jakarta, Jumat (21/7/2017). Mukernas II PPP memutuskan mencalonkan Presiden Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019.(ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Ketentuan ini menuai pro kontra dan banyak yang sudah berniat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Namun, jika ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ini tak dibatalkan oleh MK, maka pencalonan Jokowi akan berjalan mulus.
Jika digabungkan, kursi Golkar (91) ditambah kursi PPP (39) dan Hanura (16), totalnya berjumlah 146 kursi. Jika dipersentase dengan jumlah seluruh kursi di DPR yakni 560, maka menghasilkan angka 26 persen. Angka ini melebihi ketentuan minimal sebesar 20 persen.
Apabila menggunakan metode suara sah nasional, hasilnya tetap sama. Suara Golkar (14,75 persen) ditambah PPP (6,53 persen) dan Hanura (5,25 persen) menghasilkan angka 26,54 persen. Angka ini lebih sedikit dari angka minimum sebesar 25 persen.
Jokowi enggan menjawab
Namun, hingga saat ini belum benar-benar ada pernyataan dari Jokowi yang menegaskan bahwa ia akan kembali maju dalam pilpres 2019.
Saat berkunjung ke kediaman Prabowo pada Oktober 2016 lalu, Jokowi menyebut bisa jadi ia akan kembali bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam Pilpres 2019.
"Mungkin 2019 bisa saja ada rivalitas lagi. Namun, setelah itu, bahu-membahu lagi," ujar Jokowi.

Meski begitu, dalam acara "Rosi" di Kompas TV pada Mei 2017 lalu, Jokowi enggan menjawab pertanyaan soal kemungkinan dirinya maju pada Pilpres 2019.
Jokowi mengaku sedang fokus mengontrol pekerjaan para menteri sekaligus mengecek kualitas program.
"Sekarang kita baru konsentrasi pada pekerjaan, (konsentrasi) pada kerja dan tugas yang diberikan rakyat kepada kita," kata Jokowi.
Jadi, hanya waktu yang dapat menjawab, kapan saat yang tepat bagi Jokowi menggunakan "tiket" Pilpres 2019.

Jokowi Kini Kantongi "Tiket" Pilpres 2019...

Ihsanuddin
Kompas.com - 21/07/2017, 19:57 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4/2017).(Fabian Januarius Kuwado)
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah punya "tiket" untuk kembali mencalonkan diri dalam Pemilu Presiden 2019 mendatang.
Tiket itu berasal dari tiga partai politik yang sudah secara resmi mendeklarasikan dukungan ke Jokowi untuk menuju periode kedua.
Partai Persatuan Pembangunan secara resmi mengumumkan dukungannya dalam Musyawarah Kerja Nasional di Ancol, Jakarta, Jumat (21/7/2017) siang ini.

Pengumuman disampaikan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dihadapan Jokowi yang hadir dalam forum itu.
Pada akhir tahun lalu, Partai Hanura juga sudah sepakat untuk mendukung Jokowi di pilpres 2019. Keputusan ini diambil dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Sebelum menyerahkan tampuk kepemimpinan Partai Hanura kepada Oesman Sapta Oedang, Wiranto terlebih dulu memastikan bahwa partainya akan mendukung kembali pencapresan Jokowi.
Namun, partai yang pertama kali mengumumkan dukungan kepada Jokowi agar kembali maju sebagai capres adalah Partai Golkar.

Partai yang mendukung Prabowo pada Pilpres 2014 ini, perlahan mengubah haluan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Setelah pergantian kepemimpinan dari Aburizal Bakrie ke Setya Novanto, Golkar semakin loyal ke pemerintah. Puncaknya, deklarasi Jokowi sebagai capres 2019 diumumkan pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar 2016.
Memenuhi syarat
Partai pendukung pemerintah lain, yakni PDI-P, Nasdem, PAN, dan PKB, sejauh ini masih bungkam soal calon yang akan mereka usung pada Pemilu 2019. Namun, kekuatan tiga parpol saja sudah cukup bagi Jokowi untuk jadi capres lagi.
Hal ini bisa dipastikan setelah Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum resmi disahkan menjadi UU oleh pemerintah dan DPR, Jumat (21/7/2017) dini hari.
UU tersebut mengatur bahwa parpol yang hendak mengusung pasangan capres dan cawapres harus mengantongi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.
Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar serentak, maka angka yang digunakan sebagai ambang batas adalah yang diraih pada 2014 lalu.