Presiden Keluarkan Perpres Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Liputan6.com, Jakarta: Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah terkait pembangunan Jembatan Selat Sunda, Senin (9/1). Dari pembahasan awal itu, semua peserta rapat menyetujui proyek pembangunan jembatan tersebut.Namun, dalam pembangunan jembatan itu harus ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Seperti, jangan sampai pembangunan jembatan Selat Sunda itu menggangu dunia International. "Kita bangun sarana dan prasarana, titik bobotnya kan diperekonomian, tetapi bidang politik hukum dan keamanan harus dipertimbangkan juga," ujar Juru Bicara Kemenko Polhukam, Bambang Soelistyo, kepada wartawan usai rakor di Kemen Polhukam, Jakarta, Senin (9/1)

Menurutnya, hal ini penting karena, Selat Sunda adalah salah satu bagian dari selat strategis, bagian dari ALKI (alur laut Kepulauan Indonesia) kita, dimana kita mempunyai kewajiban kepada dunia internasional yang menggunakan ALKI itu menjamin rasa aman.

Menurut Bambang, terkait rencana pembangunan jembatan Selat Sunda itu telah dikeluarkan Peraturan Presiden No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.Rencananya kapan dimulai pembangunannya "Ini masih (rakor) awal, kira-kira diharapkan 2014 nanti pemancangan tiang pertama," katanya. (ARI)

Desain Jembatan Selat Sunda?
Jembatan Sunda Hari Ini Mulai Dirumuskan
Alasan Jembatan Sunda Tak Pakai APBN
Rencana Mega Proyek Jembatan Terus Berjalan
Hipmi Minta Aturan Jembatan Sunda Dipercepat
Jembatan Selat Sunda Harus Karya Anak Negeri

VIVAnews - Konsultan perencanaan jembatan, Wiratman Wangsadinata mengungkapkan, studi kelayakan (feasibility study) Jembatan Selat Sunda dapat menghabiskan biaya sebesar Rp1 triliun. Khususnya jika menggunakan teknologi mutakhir generasi III.

"Bisa saja dalam melakukan feasibility, menghasilkan biaya sebesar Rp1 triliun karena dalam feasibility study juga bicara lokasi. Lalu ada pengeboran di laut setelah feasibility study, baru dilangsungkan tender," kata Wiratman, dalam acara temu wartawan di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis 14 Desember 2011.

Menurut Wiratman, diperlukan teknologi mutakhir untuk memenuhi transportasi pelayaran internasional ini, baik secara tinggi maupun kelebarannya. "Jembatan gantung ini menggunakan teknologi mutakhir generasi III yang jauh lebih canggih, jauh lebih aman dalam pemakaiannya. Kalau jembatan Kukar (Kutai Kartanegara) itu teknologi generasi I," kata dia.

Dia menambahkan, secara fisik dengan panjang 29 sampai 30 kilometer, pembangunan jembatan itu terdiri dari lima seksi. Dua seksi di antaranya, terdiri dari jembatan ultra gantung panjang karena bentang tengahnya lebih dari 2.200 meter. Sedangkan sisanya, jembatan beton.

Kenapa dipilih dua sistem jembatan? Wiratman menuturkan, yang beton adalah struktur bahan-bahan dasar dan itu bisa diproduksi dalam negeri. "Sedangkan teknologi yang terlibat, bukan terlalu tinggi sehingga akan menyerap tenaga kerja paling tinggi sehingga akan dirasakan secara regional," kata dia.

Sedangkan Jembatan baja, tambah Wiratman, dipilih karena ada dua palung yang sangat lebar. "Palung ini merupakan jalur internasional yang harus memenuhi persyaratan perkapalan internasional, karena itu bentang 2.200 meter pertama melangkahi untuk memenuhi pelayaran internasional," ujarnya. (umi VIVAnews