"Supaya Jokowi Otomatis 'Nyapres', PDI-P Harus Dibiarkan Kalah"

Minggu, 16 Februari 2014 | 13:44 WIB

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua kanan) berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua kiri) dan Ketua Panitia Rakernas III PDIP Puan Maharani (kanan) usai mengikuti acara penutupan di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan tersebuyt digadang-gadang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan dalam pilpres 2014 mendatang.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan didesak menetapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden 2014 sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif mendatang. Jika PDIP kembali menetapkan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, sebagai capres 2014, hal itu tidak sesuai dengan program kaderisasi yang diklaim selama ini.
Hal itu dikatakan Koordinator Aksi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Ferdinan Hutahaean saat deklarasi dukungan untuk Jokowi sebagai Presiden di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).
"Orang-orang dekat Ibu Megawati berlomba-lomba meyakinkan bahwa Ibu Megawati masih didambakan untuk maju dalam Pilpres 2014. Secara tidak langsung meyakinkan bahwa kaderisasi cuma omongan semata dan bukan untuk diterapkan," ucap Ferdinan.
Ferdinan menganggap PDI Perjuangan pragmatis jika baru menetapkan Jokowi sebagai capres setelah pemilu legislatif. Pihaknya menganggap Jokowi hanya akan diusung sebagai capres jika suara PDIP di Pileg tidak memenuhi syarat ambang batas pengusungan capres-cawapres. Jika hasil Pileg ternyata melebihi syarat, pihaknya menduga Megawati yang akan maju sebagai capres.
Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, ambang batas pengusungan capres-cawapres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Jika partai tidak dapat mencapai ambang batas tersebut, maka mereka harus berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres.
"Supaya Jokowi otomatis dicalonkan PDIP, partai berlambang moncong putih harus dibiarkan kalah (dalam pileg)," kata Ferdinan.
Ia menambahkan, PDI Perjuangan tidak memiliki pilihan selain mengajukan Jokowi sebagai capres sebelum Pileg agar dapat memenangkan Pileg nantinya. Menurutnya, popularitas Jokowi tak hanya mampu menarik para pemilih tradisional PDI Perjuangan, tetapi juga pemilih yang belum menentukan suara ataupun golput.
PDIP, kata dia, perlu melihat tingginya angka golput dalam beberapa pemilu sebelumnya. "Tak satu pun partai yang menandingi jumlah golput. Apabila dukungan kalangan golput diabaikan, bukanlah kebijakan yang mendengar aspirasi rakyat," ucapnya.
Seperti diberitakan, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, relatif jauh diatas elektabilitas Megawati. Namun, Jokowi tak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai Gubernur.
PDIP mengaku memasukkan Jokowi dalam skenario menghadapi Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, maka sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi.
Skenario kedua, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, maka Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Karena itu, PDIP baru akan memutuskan pencapresan setelah Pileg.

---