Seratus Janji Jokowi Saat Kampanye Dibukukan
"Apabila orang sudah di atas cenderung lupa pada janjinya," kata Fadli
ddd
Selasa, 4 November 2014, 15:45
Suryanta Bakti Susila
Wakil ketua DPR Fadli Zon (VIVAnews/Ahmad Rizaluddin)
VIVAnews - Peluncuran
dan diskusi buku, 100 Janji Jokowi-JK, yang disusun tim riset Institute
for Policy Studies (IPS), dihelat di Kampung Poncol, Pasar Rebo, Jakarta
Timur, Selasa, 4 November 2014. Acara ini menghadirkan narasumber Wakil
Ketua DPR RI, Fadli Zon, Anggota DPRD DKI Jakarta, H.M. Sanusi,
pengamat komunikasi, Nurul Arifin, serta budayawan Ridwan Saidi.
Acara dimulai sekitar pukul 14.00 siang dan diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya oleh seluruh tamu undangan dan pembicara. Buku ini merupakan kompilasi berbagai sumber seperti media cetak dan elektronik, serta janji kampanye Jokowi-JK saat Pemilihan Presiden 2014 lalu.
Janji-janji yang diucapkan Jokowi maupun JK dirangkum dalam 10 bab yang mencakup bidang energi, infrastruktur, pertanian, kelautan, pertahanan keamanan, pertanian, kesehatan, pendidikan, politik, hukum, ekonomi dan kesejahteraan.
Cover buku ini bergambar wayang orang Jokowi, koleksi pribadi Fadli Zon. Fadli Zon menulis kata pengantar di buku ini.
Dalam sambutannya, Fadli Zon menyampaikan buku ini bermaterikan janji-janji yang disampaikan pasangan Jokowi-JK. Ia menyampaikan sudah saatnya Indonesia mencatat janji-janji petinggi Negeri ini agar bisa dikontrol.
"Buku ini berisi janji yang disampaikan sendiri oleh Pak Jokowi JK. Sudah saatnya kita sebagai bangsa mencatat janji janji Presiden, Menteri, anggota DPR MPR, supaya rakyat mengontrol. Apabila orang sudah di atas cenderung lupa pada janjinya," ucap Fadli Zon.
Ramond Ardians
Fadli Zon juga menyampaikan melalui buku ini, penyusun membantu masyarakat mencatat janji-janji itu. Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat harus mendukung janji-janji tersebut, karena pada dasarnya janji yang tercatat dalam buku ini bagus.
"Bahwa dengan buku ini seorang pemimpin ini dicatat. Penyusun buku ini membantu masyarakat mencatat, kita harus dukung janji-janji para pemimpin, pada dasarnya janji dalam buku ini bagus," ucap Fadli Zon.
Acara dimulai sekitar pukul 14.00 siang dan diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya oleh seluruh tamu undangan dan pembicara. Buku ini merupakan kompilasi berbagai sumber seperti media cetak dan elektronik, serta janji kampanye Jokowi-JK saat Pemilihan Presiden 2014 lalu.
Janji-janji yang diucapkan Jokowi maupun JK dirangkum dalam 10 bab yang mencakup bidang energi, infrastruktur, pertanian, kelautan, pertahanan keamanan, pertanian, kesehatan, pendidikan, politik, hukum, ekonomi dan kesejahteraan.
Cover buku ini bergambar wayang orang Jokowi, koleksi pribadi Fadli Zon. Fadli Zon menulis kata pengantar di buku ini.
Dalam sambutannya, Fadli Zon menyampaikan buku ini bermaterikan janji-janji yang disampaikan pasangan Jokowi-JK. Ia menyampaikan sudah saatnya Indonesia mencatat janji-janji petinggi Negeri ini agar bisa dikontrol.
"Buku ini berisi janji yang disampaikan sendiri oleh Pak Jokowi JK. Sudah saatnya kita sebagai bangsa mencatat janji janji Presiden, Menteri, anggota DPR MPR, supaya rakyat mengontrol. Apabila orang sudah di atas cenderung lupa pada janjinya," ucap Fadli Zon.
Ramond Ardians
Fadli Zon juga menyampaikan melalui buku ini, penyusun membantu masyarakat mencatat janji-janji itu. Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat harus mendukung janji-janji tersebut, karena pada dasarnya janji yang tercatat dalam buku ini bagus.
"Bahwa dengan buku ini seorang pemimpin ini dicatat. Penyusun buku ini membantu masyarakat mencatat, kita harus dukung janji-janji para pemimpin, pada dasarnya janji dalam buku ini bagus," ucap Fadli Zon.
© VIVA.co.id
Tiga Janji Sudah Diingkari Jokowi
Bambang Soesatyo
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi
Golkar, Bambang Susatyo mengatakan tiga janji sudah diingkari presiden
terpilih Joko Widodo. Pengingkaran itu mempertontonkan inkonsistensi.
Pertama, dari janji membangun koalisi ramping, kini berpotensi menjadi gemuk. Kedua, dari janji koalisi partai politik (Parpol) tanpa syarat, kini dialokasikan 16 jabatan menteri utk Parpol. Ketiga, dari janji membentuk kabinet ramping, Jokowi justru copy paste postur Kabinet Indonesia Bersatu-II yang gendut.
"Sejak pencalonan hingga penetapannya sebagai presiden terpilih, Jokowi sarat janji sehingga ekspektasi publik pun terbilang tinggi. Saat ini, ketika Jokowi merancang kabinet, publik pun ingin melihat realisasi janji-janji itu. Nyaris, tak satu pun yang bisa diwujudkan Jokowi. Sebaliknya, yang tampak di permukaan justru inkonsistensi," katanya, Ahad (21/9).
Pertanyaannya, lanjut dia, apakah inkonsistensi Jokowi itu akan terhenti saat dia dilantik sebagai presiden, atau berlanjut sepanjang era kepresidenannya.
"Pertanyaan ini bukan mengada-ada, tetapi mengacu pada fakta berupa janji atau pernyataan yang dikedepankan Jokowi sendiri," katanya.
Ia mengingatkan konsistensi Jokowi harus terus menerus dipersoalkan sebagai cara untuk mengingatkan presiden terpilih bahwa dia telah mengikat janji dengan semua elemen rakyat. Sekarang semuanya dalam posisi menunggu.
Contohnya, komunitas nelayan menunggu program perbaikan yang dijanjikan Jokowi. Komunitas petani menantikan program bibit dan pestisida murah, plus realisasi program pencetakan sejuta hektar lahan pertanian baru. Komunitas usaha kecil dan menengah (UKM) menunggu reralisasi kredit modal kerja berbunga murah.
"Masyarakat juga ingin tahu bagaimana pemerintahan Jokowi bisa merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Bahkan, yang cukup menarik untuk ditunggu adalah seperti apa gambaran tentang proyek tol laut dan bagaimana Jokowi akan merealisasikannya," katanya.
Pertama, dari janji membangun koalisi ramping, kini berpotensi menjadi gemuk. Kedua, dari janji koalisi partai politik (Parpol) tanpa syarat, kini dialokasikan 16 jabatan menteri utk Parpol. Ketiga, dari janji membentuk kabinet ramping, Jokowi justru copy paste postur Kabinet Indonesia Bersatu-II yang gendut.
"Sejak pencalonan hingga penetapannya sebagai presiden terpilih, Jokowi sarat janji sehingga ekspektasi publik pun terbilang tinggi. Saat ini, ketika Jokowi merancang kabinet, publik pun ingin melihat realisasi janji-janji itu. Nyaris, tak satu pun yang bisa diwujudkan Jokowi. Sebaliknya, yang tampak di permukaan justru inkonsistensi," katanya, Ahad (21/9).
Pertanyaannya, lanjut dia, apakah inkonsistensi Jokowi itu akan terhenti saat dia dilantik sebagai presiden, atau berlanjut sepanjang era kepresidenannya.
"Pertanyaan ini bukan mengada-ada, tetapi mengacu pada fakta berupa janji atau pernyataan yang dikedepankan Jokowi sendiri," katanya.
Ia mengingatkan konsistensi Jokowi harus terus menerus dipersoalkan sebagai cara untuk mengingatkan presiden terpilih bahwa dia telah mengikat janji dengan semua elemen rakyat. Sekarang semuanya dalam posisi menunggu.
Contohnya, komunitas nelayan menunggu program perbaikan yang dijanjikan Jokowi. Komunitas petani menantikan program bibit dan pestisida murah, plus realisasi program pencetakan sejuta hektar lahan pertanian baru. Komunitas usaha kecil dan menengah (UKM) menunggu reralisasi kredit modal kerja berbunga murah.
"Masyarakat juga ingin tahu bagaimana pemerintahan Jokowi bisa merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Bahkan, yang cukup menarik untuk ditunggu adalah seperti apa gambaran tentang proyek tol laut dan bagaimana Jokowi akan merealisasikannya," katanya.
Tagih Janji Jokowi, Petani Buang Gagang Cangkul
Tagih Janji Jokowi, Petani Buang Gagang Cangkul BLITAR- Presiden terpilih Joko Widodo diingatkan untuk tidak melupakan janjinya memperbaiki nasib petani Indonesia.
Selain pupuk murah dan harga jual hasil pertanian yang menguntungkan, kaum agraris mendesak Jokowi untuk menempatkan perwakilan petani di dalam jajaran pemerintahanya. Sebab para aktivis petani dinilai lebih memahami permasalahan di lapangan dibanding para politisi.
Pernyataan sikap tersebut terungkap dalam acara silaturahmi dan doa Petani Nusantara untuk Kedaulatan Pangan Bangsa di Lapangan Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. "Bila sampai perwakilan petani tidak masuk ke dalam pemerintahan, berarti "teropong" yang digunakan Jokowi-JK untuk melihat lagi kotor, " ujar Widi Hadi juru bicara Petani Nusantara kepada wartawan Minggu (21/9/2014).
Acara silaturahmi itu dimeriahkan dengan parade kesenian tradisional, jathilan atau kuda lumping.
Budaya leluhur yang menjadi khas masyarakat lembah brantas tersebut membuka pesan kepada pemimpin (Jokowi-JK) untuk lebih memikirkan rakyat daripada keluarga dan golongan.
Dengan gaya teatrikal, dua orang petani yang didaulat maju ke depan panggung menghempaskan "goran" atau gagang cangkul serta seikat tanaman cabe ke bumi.
Menurut Widi, dibuangnya gagang cangkul dan seikat cabe sebagai simbol bahwa pemerintahan Jokowi hendaknya meninggalkan gaya pemerintahan lama. "Meninggalkan gaya kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan keluarga, kolega dan golonganya. Sebab dihadapan negara, kepentingan rakyat adalah yang utama, " jelasnya.
Sekedar mengingatkan, organisasi Petani Nusantara merupakan relawan pemenangan Jokowi-JK dalam pilpres silam.
Petani Nusantara yang didalamnya mencakup unsur petani marhaen dan nahdliyin se Indonesia dideklarasikan di wilayah Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.
Disaksikan langsung jurkam nasional yang juga anggota DPR RI PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka dan mantan Wali Kota Blitar Jarot Syaiful Hidayat mereka berikrar bersama, bahwa kemenangan Jokowi-JK akan membawa kehidupan lebih baik bagi kaum agraris di nusantara. Faktanya pasangan Jokowi-JK menang mutlak di Kabupaten Blitar.
Konkritnya, kata Widi, Petani Nusantara meminta Jokowi untuk menempatkan wakilnya di kementerian pertanian. (Solichan Arif/Koran SI/ugo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar