Menteri Susi: Ini Baru Namanya Kabinet Kerja...
Jumat, 7 November 2014 | 05:07 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti“Hari ini saya dapat berita baik. Menhukham sudah menandatangani moratorium. Jadi tidak perlu menunggu dua tahun. Ini baru kabinet kerja,” kata dia seraya tertawa kepada wartawan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Rabu (5/11/2014), mengatakan pemerintah membahas soal moratorium izin kapal baru. Moratorium diberlakukan selama pemerintah melakukan evaluasi, sampai akhir Desember 2014.
Indroyono mengatakan, paska-moratorium, pemerintah bisa mengambil kebijakan baru berkaitan dengan perizinan baru kapal-kapal ikan di Indonesia. Selain soal moratorium, Susi mengakatan juga telah mendapatkan izin untuk membebaskan kapal-kapal nelayan di bawah 10 gross tone (GT) dari pungutan atau restribusi.
Saat ini, kata dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menunggu respon dari Gubernur/Bupati untuk hal tersebut. “Karena itu otoritasnya ada di bawah Gubernur dan Bupati. Inshaallah pasti mereka juga mengerti, karena saya berjanji akan menukarnya dengan DAK (Dana Alokasi Khusus). Pemda tidak akan kehilangan income, akan kami ganti dari sini. Tapi let them free,” pungkas dia.
"Dibekingi" Presiden Jokowi, Susi "Pede" Moratorium Kapal Tangkap Besar
Kamis, 6 November 2014 | 11:01 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi PudjiastutiJAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku percaya diri dengan kebijakannya untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara izin operasi kapal ikan yang memiliki berat di atas 30 gross tonnage (GT).
"Kan saya didukung Pak Presiden (Jokowi). Siapa lebih tinggi dari Presiden?" kata Susi seusai mengikuti rapat kerja dengan anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD RI, Senayan, Rabu (5/11/2014).
Saat ditanya perihal akan adanya tekanan dari pihak asing, Susi mengatakan, ia sudah menjelaskan kepada sejumlah duta besar negara sahabat. Dia yakin pimpinan negara lain paham soal kebijakan ini.
"Kemarin dubes-dubesnya sudah datang ke kantor saya untuk mengeksplorasi laut dengan cara-cara systemable, ramah lingkungan, dan menghormati konvensi dunia," katanya.
Pemilik maskapai Susi Air itu mengatakan, moratorium itu perlu dilakukan untuk kapal di atas 30 GT tersebut. Hasil dari kapal itu pun tidak masuk ke dalam kas negara.
"Izin kapal yang itu hasilnya juga bukan ke kita. Mau dibuang, mau ditambah, tetap saja hasilnya bukan ke kita," kata Susi.
Susi menegaskan, dia tak gentar menghadapi para pelanggar kebijakannya tersebut. Menurut dia, sanksi tegas akan diberikan kepada kapal yang masih nekat melewati wilayah perairan Indonesia.
"Sanksinya ya harusnya ditenggelamin atau dilelang atau disuruh pulang," katanya. (Wahyu Aji)
Bertemu Susi, Dubes AS Diberi "PR"
Kamis, 6 November 2014 | 10:42 WIB
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert BlakeJAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pagi ini, Kamis (6/11/2014), melakukan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat Robert O Blake.
Blake kepada wartawan seusai pertemuannya dengan Susi mengatakan, Amerika Serikat telah menjalin banyak kerja sama dengan Indonesia, seperti dalam penanganan illegal fishing, peningkatan kapabilitas polisi air, perlindungan hutan bakau, dan konservasi maritim lainnya.
Blake melihat KKP berupaya keras mendukung keinginan Presiden Joko Widodo. Dia pun melihat banyak sekali peluang bagi Amerika Serikat untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia.
"Dia memberikan saya banyak sekali gagasan dan banyak sekali 'PR' untuk saya pelajari dengan senang hati," kata Blake disambut tawa seisi ruangan.
Blake juga menyebut bahwa Susi merupakan menteri perempuan yang tangguh dan sangat menuntut akuntabilitas. "Saya mengharapkan bisa terus kerja sama dengan beliau," kata Blake.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar