"Wake Up, Jokowi..."
Senin, 9 Februari 2015 | 10:00 WIB
Puluhan orang menggunakan topeng bergambar wajah Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, melakukan orasi dan aksi di
depan lobi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (24/1/2015) sore.JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan publik agar Presiden Joko Widodo segera mengambil keputusan terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengambil langkah penyelesaian konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI, terus bergulir. Tak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri dan dunia maya.
Hiruk pikuk yang berjalan hampir sebulan ini dianggap sangat menguras energi seluruh elemen bangsa. Jokowi diingatkan bahwa masih banyak urusan lain yang harus menjadi perhatian.
"Sesuatu yg simple ga usah dibikin ruwet pak @jokowi_do2 tugas lain msh banyak yg numpuk #SaveKPK #Polri," demikian tulis akun Twitter @hadian_k, Senin (9/2/2015) pagi.
Presiden Jokowi berjanji akan menyampaikan keputusannya pada pekan ini. Sebelumnya, ia beralasan, masih menunggu putusan PN Jakarta Selatan terkait gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan terhadap penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Lamanya pengambilan keputusan oleh Jokowi pun dipertanyakan.
"Pak Presiden, apa yg Bpk tunggu? Rakyat nyaris tak sabar mnunggu Bpk segera menyelamatkan KPK dan POLRI, menegaskan komitmen mlawan korupsi," demikian A. Mustofa Bisri melalui akunnya @gusmugusmu.
Sementara itu, dari Melbourne, warga negara Indonesia yang tergabung dalam Komunitas Peduli Indonesia juga menyatakan keprihatinannya atas kondisi yang terjadi di Tanah Air. Sebagai wujud keprihatinan, mereka menggelar aksi di Federation Square, Melbourne, Sabtu (7/2/2015) lalu. Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap. Sejumlah aspirasi disuarakan melalui poster-poster bertuliskan "Save KPK-Polri", "Bersihkan Polri", dan "Wake Up Jokowi".
"Kami mendukung Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan untuk menguatkan KPK dalam pemberantasan korupsi," demikian perwakilan Komunitas Peduli Indonesia, Sri Wiyanti, dalam rilis yang diterima Kompas.com.
Mereka juga mendukung Jokowi untuk mewujudkan kepemimpinan Polri yang bersih dari praktik korupsi dan mewujudkan platform dan peta jalan (road map) yang jelas untuk menjadikan Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
"Kami juga mendukung masyarakat sipil untuk terus menerus mengawasi proses demokratisasi melalui aksi kolektif mengawal pemberantasan korupsi," kata Sri Wiyanti.
Sebelumnya, di sejumlah daerah di Tanah Air, aksi-aksi menuntut Presiden Jokowi segera mencari solusi penyelesaian konflik KPK-Polri juga marak digelar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar