PDIP Surabaya Ogah Usung Risma Lagi
Tri Rismaharini (tengah) takkan lagi dicalonkan PDIP Surabaya dalam Pilwali 2015 (Foto: Randy Wirayudha/Okezone),Nurul ArifinJurnalis
SURABAYA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipastikan tidak mengusung Tri Rismaharini dalam Pilwali Surabaya 2015. Hal ini mencuat setelah PAC PDIP se-Kota Surabaya mengusulkan agar DPC PDIP Kota Surabaya tidak mengusung incumbent Wali Kota Surabaya itu.
Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya, Sukadar mengatakan, usulan ini berdasarkan masukan dari PAC-PAC seluruh Surabaya saat Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP, agar mengusung kader Internal untuk maju pada Pilwali 2015.
Kata Sukadar, Risma sendiri tidak ada kontribusi kepada partai. Padahal saat menjadi wali kota sekarang ini, Risma diusung oleh PDIP. Selain itu, sosok Risma sendiri tidak bisa diajak koordinasi dengan partai.
"Apa yang didapat dari partai tidak ada. Kami juga tidak akan mengemis-ngemis agar dia mau kami calonkan maju menjadi wali kota," kata Sukadar, Selasa (11/3/2015).
Sukadar juga mengatakan, sebagai partai pemenangan legeslatif di Kota Surabaya sudah waktunya mengusung kader internal. Modal tersebut tentu sangat cukup. Berangkat dari pengamalan mengusung kandidat di luar partai, sangat beresiko. Sejarah ini, tidak akan terulang lagi bagi PDIP Kota Surabaya.
"Kami belajar dari pengalaman. Ternyata ketika mengusung calon dari orang di luar partai, tidak ada kontribusi sama sekali," jelasnya.
Sukadar juga menjelaskan, meskipun nanti keputusan siapa calon yang akan diusung oleh PDIP merupakan kewenangan penuh dari Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri.Namun ia yakin keputusan tersebut tidak akan berbeda dengan apa yang diusulkan oleh DPD PDIP Kota Surabaya.
Pasalnya, DPC merupakan elemen partai yang memahami peta politik lokasl. Kata Sukadar, DPP tidak akan mengambil sikap tanpa usulan dari bawah. "Keputusan siapa yang akan kami usung (kader), akan menunggu diadakannya rakercabsus (rapat kerja cabang khusus)," pungkasnya.
Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya, Sukadar mengatakan, usulan ini berdasarkan masukan dari PAC-PAC seluruh Surabaya saat Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP, agar mengusung kader Internal untuk maju pada Pilwali 2015.
Kata Sukadar, Risma sendiri tidak ada kontribusi kepada partai. Padahal saat menjadi wali kota sekarang ini, Risma diusung oleh PDIP. Selain itu, sosok Risma sendiri tidak bisa diajak koordinasi dengan partai.
"Apa yang didapat dari partai tidak ada. Kami juga tidak akan mengemis-ngemis agar dia mau kami calonkan maju menjadi wali kota," kata Sukadar, Selasa (11/3/2015).
Sukadar juga mengatakan, sebagai partai pemenangan legeslatif di Kota Surabaya sudah waktunya mengusung kader internal. Modal tersebut tentu sangat cukup. Berangkat dari pengamalan mengusung kandidat di luar partai, sangat beresiko. Sejarah ini, tidak akan terulang lagi bagi PDIP Kota Surabaya.
"Kami belajar dari pengalaman. Ternyata ketika mengusung calon dari orang di luar partai, tidak ada kontribusi sama sekali," jelasnya.
Sukadar juga menjelaskan, meskipun nanti keputusan siapa calon yang akan diusung oleh PDIP merupakan kewenangan penuh dari Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri.Namun ia yakin keputusan tersebut tidak akan berbeda dengan apa yang diusulkan oleh DPD PDIP Kota Surabaya.
Pasalnya, DPC merupakan elemen partai yang memahami peta politik lokasl. Kata Sukadar, DPP tidak akan mengambil sikap tanpa usulan dari bawah. "Keputusan siapa yang akan kami usung (kader), akan menunggu diadakannya rakercabsus (rapat kerja cabang khusus)," pungkasnya.
PDIP Tetap Tak Mau Usung Risma Lagi sebagai Wali Kota
Rabu, 01 April 2015 | 09:33 WIB PDIP
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini
(tengah), bersama Ketua DPRD Kota Surabaya, Armudji, mengenakan tali
keselamatan sebelum menaiki kendaraan skylift di halaman Balai Kota Surabaya, 3
Maret 2015. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, SURABAYA - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) memastikan tidak akan membawa nama Tri
Rismaharini ke kongres di Bali pada Kamis pekan depan (9 April). “Kami akan
memperjuangkan kader sendiri,” kata Bendahara PDIP Surabaya yang juga Ketua
Panitia Rapat Kerja Cabang PDIP Surabaya, Budi Leksono.
Kongres akan membahas usul arus bawah untuk pemilu kepala daerah dan pemilihan ketua umum partai. Untuk pemilu kepala daerah Surabaya, DPC akan mengajukan nama Wisnu Sakti Buana yang kini menjabat Wakil Wali Kota Surabaya dan Ketua DPC PDIP Surabaya. Sedangkan untuk pemilihan Ketua Umum PDIP, DPC PDIP Surabaya tetap mengajukan nama Megawati Soekarnoputri. “Kami ingin pilwali usung Pak Wisnu dan Ketua Umum (PDIP) tetap Bu Mega.”
Soal dicoretnya nama Risma, Budi memiliki alasan. Menurut dia, dari hasil rapat kerja cabang pada 15 Maret 2015, seluruh ranting dan pengurus cabang sepakat tidak lagi mengusung Risma. Mereka memutuskan secara aklamasi mengajukan Wisnu Sakti Buana yang merupakan kader partai.
Budi mengatakan selama ini Risma tidak pernah mengakui bahwa dirinya kader PDIP. “KTA (kartu tanda anggota) saja enggak punya. Kontribusi tidak pernah ada.” Bahkan, sejak terpilih menjadi wali kota pada 2010, Risma tidak pernah mengikuti rapat bersama fraksi, pengurus, dan struktural yang menjadi tradisi partai.
Kendati begitu, Budi tidak menampik jika keputusan rekomendasi sepenuhnya ada di tangan ketua umum dan DPP. Sebagaimana pada 2010, DPP PDIP bisa saja merekomendasikan calon di luar partai yang sebelumnya tidak diusung pengurus cabang. “Kalau rekomendasi sudah turun, ya enggak ada yang berani menentang.”
AGITA SUKMA LISTYANTI
Kongres akan membahas usul arus bawah untuk pemilu kepala daerah dan pemilihan ketua umum partai. Untuk pemilu kepala daerah Surabaya, DPC akan mengajukan nama Wisnu Sakti Buana yang kini menjabat Wakil Wali Kota Surabaya dan Ketua DPC PDIP Surabaya. Sedangkan untuk pemilihan Ketua Umum PDIP, DPC PDIP Surabaya tetap mengajukan nama Megawati Soekarnoputri. “Kami ingin pilwali usung Pak Wisnu dan Ketua Umum (PDIP) tetap Bu Mega.”
Soal dicoretnya nama Risma, Budi memiliki alasan. Menurut dia, dari hasil rapat kerja cabang pada 15 Maret 2015, seluruh ranting dan pengurus cabang sepakat tidak lagi mengusung Risma. Mereka memutuskan secara aklamasi mengajukan Wisnu Sakti Buana yang merupakan kader partai.
Budi mengatakan selama ini Risma tidak pernah mengakui bahwa dirinya kader PDIP. “KTA (kartu tanda anggota) saja enggak punya. Kontribusi tidak pernah ada.” Bahkan, sejak terpilih menjadi wali kota pada 2010, Risma tidak pernah mengikuti rapat bersama fraksi, pengurus, dan struktural yang menjadi tradisi partai.
Kendati begitu, Budi tidak menampik jika keputusan rekomendasi sepenuhnya ada di tangan ketua umum dan DPP. Sebagaimana pada 2010, DPP PDIP bisa saja merekomendasikan calon di luar partai yang sebelumnya tidak diusung pengurus cabang. “Kalau rekomendasi sudah turun, ya enggak ada yang berani menentang.”
AGITA SUKMA LISTYANTI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar