JLS Sisi Banyuwangi Sisakan 7,5 Kilometer

Kamis, 28 Agustus 2014 17:53 WIB

pembangunan jalur lintas selatan

BANYUWANGI (Realita) - Mega proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) sisi Kabupaten Banyuwangi hanya menyisakan 7,5 kilometer dari total panjang 110 kilometer di kabupaten setempat. Proyek terhenti karena persoalan pembebasan lahan pada simpul Desa Malangsari-Tangkenol, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Adapun sisanya sepanjang 102,5 kilometer masuk jalan reguler, terbagi atas : 75 kilometer (jalan provinsi) dalam kondisi siap dan 27,5 kilometer (jalan kabupaten) proses pembenahan infrastruktur fisik di beberapa titik.

"Sementara ini, tim pembebasan lahan dibubarkan. Karena dana pembebasan lahan sepanjang 7,5 kilometer belum dianggarkan lagi," kata Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Banyuwangi, Mujiono, Kamis (28/8).

pembangunan jalur lintas selatan

Pihaknya menghadapi berbagai kendala saat pembebasan lahan, seperti minimnya sosialisasi, harga tanah tidak sesuai NJOP dan tanah masuk kawasan perhutani. Akibatnya, Pemkab Banyuwangi menyetop anggaran pembebasan lahan sejak tahun 2006. Menurut dia, duit APBD Banyuwangi yang dikucurkan untuk pembebasan lahan sebanyak Rp 17 miliar mulai 2002-2006. Sementara duit APBD provinsi dan APBN digunakan membangun konstruksi jalan.
Proyek JLS sisi Banyuwangi terbentang dari Kecamatan Kalipuro-Banyuwangi Kota-Rogojampi-Genteng-Glenmore. Rute ini menghubungkan JLS dengan jalur pantura di Kabupaten Situbondo.

Di Kecamatan Rogojampi, pihaknya juga membuka Jalur Lingkar Barat sepanjang 5,5 kilometer untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di Pasar Rogojampi. Dari panjang itu, baru 2,5 kilometer diaspal selebar 4 meter dan sisanya masih urukan tanah. Tahun 2015, Mujiono mendengar ada kucuran dana APBN senilai Rp 50 miliar untuk pengaspalan JLB. "Lebar jalan dibuat 7 meter menyesuaikan standar jalan nasional," kata pria ramah ini.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menuturkan akan mengalokasikan Rp 500 miliar dalam APBD Jatim 2015 untuk proyek konstruksi fisik JLS wilayah Trenggalek-Tulungagung. Jumlah itu dirasa cukup guna membangun jalan sepanjang 20 kilometer dan lebar 7 meter. "Saya nilai masih mungkin. Kalau daerah Malang-Lumajang tidak mungkin melewati pesisir pantai, jadi terpaksa lewat jalan reguler yang ada," kata dia.

pembangunan jalur lintas selatan

Mega proyek JLS bertujuan mengurangi disparitas pembangunan ekonomi antara wilayah utara dan selatan Jawa. Lewat pembangunan JLS, ia berharap roda perekonomian sisi selatan semakin bergairah. Proyek JLS di Jatim diprediksi baru rampung pada 2019, molor dari target semestinya tahun 2014. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan diprediksi membengkak hingga mencapai Rp 7,7 triliun, ada kenaikan sekitar Rp 1,7 triliun dari
perkiraan sebelumnya, Rp 6 triliun. Kondisi ini dipicu minimnya anggaran pemerintah pusat dan provinsi untuk menyelesaikan JLS yang dimulai sejak 2002 semasa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Merujuk data Dinas PU Bina Marga Jatim, pada 2013 alokasi anggaran penyelesaian JLS yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemprov Jatim menurun tajam. Total anggaran yang keluar tahun lalu sebesar Rp 258 miliar dengan rincian pemerintah pusat sebesar Rp 218,9 miliar dan pemprov Jatim senilai Rp 39,1 miliar. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan tahun 2012 yang mencapai Rp 432,3 miliar. Rinciannya : pemerintah pusat sebesar Rp 388,8 miliar dan pemprov Jatim sebanyak Rp 45,3 miliar.

Secara keseluruhan JLS memiliki panjang 634,11 kilometer (km). Total kebutuhan lahan proyek JLS seluas 13.515.288,00 meter persegi (m2). Rinciannya, kepemilikan lahan meliputi lahan Perhutani 5.609.420 m2, perkebunan 1.284.240 m2, penduduk sekitar proyek 3.671.908 m2, dan lain-lain seluas 3.156.120 m2. bi/bb