Anies Harus Pamit, Jokowi Tak Harus Merestui

Jumat 06 Juli 2018, 22:21 WIB

Elvan Dany Sutrisno, Elza Astari Retaduari - detikNews

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Rifkianto Nugroho/detikcom)

    

Jakarta - Isu berembus kencang mengabarkan Anies Baswedan akan maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kabar itu mengiringi 'gerilya' Anies bersama tokoh-tokoh politik lain.

Bahkan Anies, yang sebelumnya menyatakan tegas tidak akan nyapres, kini lebih melunak. Tak ada lagi bantahan dari Anies soal kemungkinannya maju di pilpres.

Ketika kembali ditanyakan soal Pilpres 2019 pada Jumat, 6 Juli lalu, Anies menjawab menunggu keputusan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Tiga partai politik tersebut memang yang mendukung Anies berduet bersama Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Sekarang saya lagi jalani Jakarta. Jadi, kalau orang ramai dan lain-lain, jangan tanya saya, karena saya adalah orang yang sekarang bertugas sebagai gubernur dan saya pun nggak bisa menentukan apa-apa. Yang menentukan adalah Pak Prabowo, Pak Salim, dan Pak Zulkifli Hasan. Merekalah yang menentukan. Kita lihat nanti," kata Anies saat itu.

"Banyak tadi segala macam suara tapi saya tidak ada komentar apa-apa. Semua orang boleh mendoakan apa saja, biarkan Allah SWT menjalankan takdirnya. Saya sedang menjalankan tugas di Jakarta. Lalu, ketika berbicara tentang pilpres, itu wilayahnya ketua partai politik, jadi mereka yang menentukan, mereka yang membicarakan dan kita tunggu saja seperti apa," imbuhnya.

Apabila Anies nantinya benar-benar nyapres, perlukah Anies meminta izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau mundur dari statusnya saat ini sebagai Gubernur DKI Jakarta?

Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu kiranya melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu. Dalam UU Pemilu, tepatnya pada Pasal 170 dan 171, Anies tidak perlu mundur dari jabatannya, tetapi harus minta izin kepada Jokowi.


Cek video Duet JK-Anies Berpeluang Kalahkan Jokowi
Ini bunyi Pasal 170 ayat 1 dari UU Pemilu:

Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

Sedangkan, Pasal 171 ayat 1 UU Pemilu, berbunyi:

Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.

Baca juga: Metamorfosis Anies Baswedan Menuju Pilpres 2019

Menilik dua pasal tersebut, Anies haruslah meminta izin kepada Jokowi apabila ingin nyapres tanpa perlu mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pertanyaannya sekarang: haruskah Jokowi memberikan izin bila Anies meminta?

Kembali merujuk pada UU Pemilu, tepatnya pada Pasal 171 ayat 2 dan 3. Berikut bunyinya:

Pasal 171 ayat 2

Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 171 ayat 3

Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 hari setelah menerima surat permintaan izin dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.

Melihat dua pasal tersebut, Jokowi bisa memberikan izin kepada Anies apabila ingin nyapres. Namun apabila Jokowi belum memberikan izin dalam kurun waktu 15 hari setelah surat izin diterima, Anies dianggap sudah mendapat restu dari Jokowi untuk nyapres.
(dhn/rna)

Santer Kabar Anies Baswedan Jadi Cawapres Prabowo, PKS Curiga Cuma Dijadikan Pendorong Mobil

Senin, 7 Mei 2018 14:26

Tribunnews.com

PRABOWO Subianto dan Anies Baswedan 

 

 

POLITIKUS Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfuz Sidik mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak merepresentasikan partainya dalam konstelasi politik saat ini.
Pernyataan Mahfuz tersebut menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, yang menyebut Anies Baswedan berpeluang besar menjadi cawapres Prabowo.
Anies memiliki peluang besar karena merepresentasikan PKS.
‎ “Anies Baswedan tidak pernah mewakili PKS dalam Pilgub DKI tahun lalu. Bahwa PKS mengusung Anies-Sandi itu benar seribu persen. Tapi yang diajukan resmi PKS adalah Mardani Alisera sebagai cawagub mendampingi Sandi sebagai cagub,” kata Mahfuz dalam keterangan tertulis, Senin (7/5/2018).

Menurut Mahfuz, PKS saat Pilgub DKI lalu bahkan telah mendeklarasikan Sandiaga Uno-Mardani Ali Sera, namun kemudian tiba tiba muncul nama Anies Basweda‎n.

Terkait posisi PKS di Pilpres 2019, Mahfuz mengkhawatirkan ada skenario menjadikan PKS sebatas tim sukses.
“Ya ada indikasi kuat PKS mau dipakai sebagai tim sukses saja. Cawapres akan diambil sosok lain di luar PKS. Bisik-bisik di luaran memang mengarah ke sosok Anies Baswedan,” ungkap anggota Fraksi PKS di Senayan ini.

Menurut Mahfuz, jika PKS hanya jadi tim sukses, maka kasus pilgub DKI Jakarta 2017 akan terulang kembali.

Kelompok Ini Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres di Yogya

Reporter:Pribadi Wicaksono (Kontributor)

Editor:Widiarsi Agustina

Jumat, 6 April 2018 14:58 WIB

DKI Jakarta kembali berpartisipasi dalam kampanye Earth Hour yang berlangsung pada Sabtu, 25 Maret 2018, pukul 20.30-21.30. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak warganya untuk turut mematikan lampu. MARIA FRANSISCA

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Yogyakarta (FMY) pada Jumat 6 April 2018 sore ini akan mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Indonesia untuk pemilu 2019.
Koordinator FMY Dwi Kuswantoro menuturkan, dalam deklarasi untuk Anies di Titik Nol Kilometer ini, ada empat pernyataan sikap yang akan diserukan.
Pertama, dalam empat tahun terakhir tidak terjadi perbaikan sebagaimana harapan rakyat. “Pembangunan dirasakan warga gagal menghadirkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Rakyat hari ini ingin perubahan, ingin reformasi sekali lagi,” ujar Dwi dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 April 2018.

Kedua, pemilihan umum 2019 harus mampu menghadirkan pemimpin yang bersih, amanah, berani, dan antikorupsi, baik di legislatif maupun eksekutif.
Ketiga, warga Yogyakarta mengajak warga DKI Jakarta untuk bersama-sama mewakafkan Gubernur Anies menjadi calon presiden 2019 karena dia terbukti pemimpin yang merakyat, bersih, dan visioner.
Keempat, FMY mengajak semua komponen bangsa, tokoh agama, buruh, petani, nelayan, mahasiswa, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan komponen bangsa lain, dapat mengawal pemilu legislatif dan presiden 2019 yang jujur, adil, dan beradab.
Dwi menuturkan deklarasi untuk Anies Baswedan ini menyikapi berbagai persoalan kebangsaan, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, penguasaan aset negara oleh segelintir pihak, yang jika dirunut dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 masih jauh dari harapan.
“Pemilihan umum 2019 sebagai wadah demokrasi menjadi harapan sebagai tonggak untuk perubahan ke arah lebih baik,” ujarnya.
PRIBADI WICAKSONO

Anies Baswedan Jadi Capres, Efek Galaunya Lawan Jokowi

Reporter:Pribadi Wicaksono (Kontributor)

Editor: Widiarsi Agustina

Jumat, 6 April 2018 20:34 WIBMasyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Yogya mendekalarikan Anies Baswedan sebagai capres 2019 di Titik Nol Kilometer. TEMPO/PRIBADI WICAKSONO 
TEMPO.CO, YOGYAKARTA -Sejumlah masyarakat yang mengatasnakaman Forum Masyarakat Yogyakarta (FMY) Jumat 6 April 2018 mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Indonesia untuk Pilpres 2019.

Koordinator Forum Mahasiswa Yogya Dwi Kuswantoro mengatakan, aksi ini adalah bagian kekhawatiran jika pemilu presiden 2019 hanya ada calon tunggal yakni Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Kami melihat adanya arah menuju calon tunggal pada pilpres 2019 nanti, ini tidak sehat buat demokrasi, sehingga kami inisiatif munculkan Mas Anies sebagai pilihan alternatif," ujar Dwi Kuswantoro.

–– ADVERTISEMENT ––

Meski beberapa kalangan memprediksi Jokowi akan kembali berhadapan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto seperti pilpres 2014 silam, namun nyatanya sampai sekarang Prabowo masih belum juga deklarasi. "Semua masih galau (maju pilpres), kami harap Anies menjadi poros baru (melawan Jokowi) itu, entah nanti jadi poros kedua atau ketiga terserah yang penting bukan calon tunggal," ujar Dwi.
Dwi menuturkan, gerakan mendukung Anies maju pilpres juga dilatarbelakangi kegelisahan bahwa pemilu mendatang hanya akan diisi oleh wajah wajah lama dan pilihan masyarakat pun hanya sedikit.

"Mas Anies sebagai perwakilan anak muda, visioner, cukup pantas diusung sebagai alternatif calon presiden," ujarnya.
Dwi menuturkan, forum FMY berasal dari aktivis berbagai organisasi seperti Muhammadyah,
Forum Umat Islam (FUI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan juga Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi). Meski mengusung Anies sebagai capres namun sikap itu bukan merepresentasikan sikap organisasi masing masing. "Kami tinggalkan sementara nama organisasi untuk mendukung Anies Baswedan ini, demi keumatan," ujarnya.
PRIBADI WICAKSONO

---